Sunday, October 20, 2013

SBY minta pengusaha tak pengaruhi pejabat langgar hukum

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para pengusaha tidak mendorong atau mengajak para kepala daerah melakukan hal yang melanggar hukum.

"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

No comments:

Post a Comment