Jelang Ramadhan, Kafe yang Diduga Jadi Tempat Maksiat di Aceh Dibongkar

Kompas.com - Menjelang bulan suci Ramadhan, Wilyatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, membongkar paksa sejumlah pondok kafe di tepi pantai Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh. Kepala Satpol PP WH Samsul Alam mengatakan, selama ini lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat maksiat pasangan muda mudi.

"Kita hari ini melakukan penertiban dengan membongkar pondok-pondok yang dibuat tertutup. Ini terpaksa kita bongkar karena pemilik kafe tidak menaati aturan yang selama ini sudah kita sampaikan," katanya, Rabu (25/6/2014).

Berdasarkan pantauan, sempat ada perlawanan dari pemilik kafe yang tak terima tempat usahanya dibongkar secara paksa oleh petugas gabungan WH-satpol PP, TNI, dan polisi. Pemilik kafe nekat mengancam petugas dengan menggunakan parang dan linggis.

"Jangan bongkar, saya buat tempat usaha ini dengan uang pribadi, tidak ada pemerintah yang kasih modal, jangan enak saja kalian bongkar," teriak pemilik kafe.

Samsul mengatakan, pembongkaran paksa ini dilakukan karena para pemilik kafe selama ini tidak mematuhi aturan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Menurut dia, sebelum aksi bongkar paksa ini, pihaknya sudah sering melakukan pembinaan agar pemilik kafe tidak membuat pondok tempat usaha yang dapat mengundang aksi maksiat.

"Petugas sudah sering melakukan peringatan kepada pemilik kafe agar tidak membuat pondok tempat duduk pengunjung tertutup atau remang-remang. Kita sudah kasih batas waktu sampai hari ini, tapi mereka tidak melakukan perbaikan sendiri. Makanya terpaksa kita yang perbaiki," ujarnya.

Samsul menambahkan, penertiban kafe yang dilakukan tidak bermaksud untuk menghilangkan mata pencaharian para pemilik kafe. Namun, mereka ingin masyarakat membuka usaha sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku.

"Sehingga hasil yang didapatkan dari usaha mereka itu halal dan berkah. Itulah nantinya akan diberikan untuk anak dan nafkah keluarganya," tandasnya.

Selain melakukan penertiban kafe atau tempat-tempat yang diduga selama ini kerap digunakan sebagai lokasi maksiat, WH Aceh Barat juga akan terus melakukan penertiban dan razia busana bagi pengguna jalan menjelang tibanya bulan suci Ramadhan.

...more

Jenderal Sutarman sebut Polri tak bisa bredel 'Obor Rakyat'

Merdeka.com - Penyelidikan kasus dugaan kampanye hitam yang dilakukan tabloid Obor Rakyat di Bareskrim Polri tidak membuat langkah Pemimpin Redaksinya Setiyardi Budiono terhenti. Mantan wartawan Tempo ini semakin gencar mendistribusikan edisi ketiga dan menerbitkan edisi keempat tabloid Obor Rakyat. Semuanya isi beritanya hampir serupa, yakni berita negatif tentang Capres Joko Widodo (Jokowi).

Di lain pihak Polri tidak mampu mencegah jurnalisme kuning ini kembali terbit. Alasannya, tidak ada aturan yang mengizinkan Polri untuk melakukan pembredelan.

"Sekarang siapa institusi yang menghentikan orang agar tidak mencetak. Itu bukan ranahnya polisi. Polisi kan penegak hukumnya. Tapi yang melarang orang yang tidak punya izin kemudian mencetak dan disebarkan itu siapa?" ujar Kapolri Jenderal Sutarman di STIK, Jakarta, Rabu (25/6).

Sutarman menilai, pemimpin redaksi ini sengaja memanfaatkan celah tersebut untuk tetap menyebarkan tabloid ini. Padahal konten yang disajikan sarat muatan kampanye hitam.

"Itu memanfaatkan aturan. Kita kan sudah menegakkan hukumnya. Dari laporan yang kita berikan pasal 310 dan 311 nya sebagaimana laporan sedang dalam sidik. Tapi mekanisme seperti itu. Itulah sistem hukum kita," sambung dia.

Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Untuk memperkuat data dan bukti, Polri mengundang sejumlah ahli bahasa dan pidana.

...more

Beredar bukti pendukung Prabowo-Hatta sebarkan link berita hoax

Merdeka.com - Situs CNN akhirnya menghapus sebuah link yang isinya memberitakan hasil survei Gallup Poll, lembaga survei di AS, tentang kemenangan Prabowo - Hatta atas Jokowi - JK yang diketahui sebagai hoax. Tak lama kemudian, bukti hoax tersebut beredar di media sosial.

Bukti tersebut adalah perbandingan dua pemberitaan media online tentang Pilpres AS yang di-posting pada 16 Juni 2008 dan tentang Pilpres Indonesia yang dimuat pada 24 Juni 2014. Kedua berita tersebut sama-sama mempublikasi hasil survei Gallup Poll.

Dari dua foto yang disandingkan, patut diduga berita hoax berjudul 'Indonesians Predict Prabowo Will Be Next Indonesia President' adalah hasil salinan (copy paste) berita Pilpres AS dengan hanya mengganti dua nama kandidat, Obama dan McCain dengan Prabowo dan Jokowi . Sebab, ada kata 'Obama' yang ketelingsut dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo .

"What tips the balance of national opinion more strongly in favor of Prabowo is that, by a nine-percentage point margin, independents join Prabowo coalitions party in believing Obama is likely to win. (Apa tips keseimbangan opini nasional lebih kuat mendukung Prabowo adalah bahwa, dengan marjin poin sembilan persen, mereka yang tidak berpartai bergabung dengan koalisi partai Prabowo dengan keyakinan Obama kemungkinan akan menang.)"

Nama 'Obama' yang muncul dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo di atas jelas tidak nyambung. Kesalahan inilah yang menyebabkan pemberitaan tentang kemenangan Prabowo - Hatta (52%) atas Jokowi - JK (41%) dilabeli 'palsu'.

Entah bagaimana heboh link iReport CNN itu berawal. Namun yang jelas, link tersebut kadung disebar oleh para pendukung Prabowo - Hatta, seperti para kader dan simpatisan PKS. Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo juga tak ketinggalan mem-broadcast message itu ke teman-temannya di BlackBerry Messenger.

Tidak hanya itu, pemberitaan link hoax itu juga sempat dilakukan tvOne, stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo - Hatta. Pemberitaan itu dimuat dalam running text saat televisi swasta itu menyiarkan pertandingan Piala Dunia.

Sering Kunjungi Rumah Perempuan, Anggota KPU Ini Dinikahkan Massa

Kompas.com - BK, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dinikahkan oleh warga karena kerap kali bertandang ke rumah seorang perempuan berinisial PJ. Pernikahan digelar pada Sabtu (21/6/2014).

Kepala Desa Pekik Nyaring, Sucipto menjelaskan, pernikahan tersebut merupakan tuntutan dari warga dalam sidang desa setelah BK ditangkap berduaan dengan PJ hingga larut malam, Jumat (20/6/2014). PJ sendiri merupakan seorang janda.

"Ini merupakan hasil musyawarah warga, BK akhirnya dinikahkan setelah mendapatkan surat persetujuan dari istri BK secara tertulis disertai materai," kata Sucipto.

Sebelumnya pada Jumat (20/6/2014), BK ditangkap warga saat mengunjungi rumah PJ hingga larut malam. BK sudah diketahui warga menjalin hubungan khusus dengan Pj selama tiga tahun.

Warga merasa resah karena BK kerap berduaan dengan PJ hingga larut malam. Pria ini akhirnya ditangkap massa dalam tidak berbuat mesum. BK sendiri membantah tudingan warga telah melakukan perzinahan.

...more

Ini Alasan SBY Pergi ke Fiji Pakai Pesawat Komersial

Kompas.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan pesawat kepresidenan dalam kunjungannya ke Fiji pada 17-19 Juni 2014. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia.

Padahal, pesawat kepresidenan sengaja dibeli untuk menekan anggaran perjalanan kepresidenan. Lalu, apa alasan SBY menyewa pesawat Garuda Indonesia selama empat hari itu?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengungkapkan, penyewaan pesawat Garuda lebih pada pertimbangan teknis operasional. Pesawat kepresidenan, kata dia, hanya bisa memuat bahan bakar untuk 8 jam perjalanan.

"Sementara dari sini (Jakarta) ke sana (Fiji) perjalanan hampir 9 jam 45 menit, plus taksi dan lain-lain sehingga tidak mungkin beliau langsung terbang Jakarta-Fiji," ujar Djoko di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Djoko melanjutkan, Presiden bersama rombongan juga memutuskan untuk tidak transit ke beberapa negara untuk mengisi bahan bakar dan tetap memilih menyewa pesawat komersial karena prosedur yang dilewati cukup rumit. Terlebih lagi, lanjutnya, jadwal Presiden SBY di Fiji cukup padat sehingga menggunakan pesawat kepresidenan dengan transit terlebih dulu akan membuang waktu.

"Effort untuk Presiden singgah itu sangat banyak. Harus tambah expend (pengeluaran), terima pesawat, ada kontak perhubungan dengan protokoler negara itu sehingga menambah kompleksnya yang harus diurus," ujarnya.

Untuk transit di suatu tempat, kata Djoko, paling tidak butuh waktu 4 jam untuk mengisi bahan bakar dan melakukan proses imigrasi. Bandara alternatif yang bisa dikunjungi sebelum sampai ke Fiji pun hanya di Sydney, Australia, dan Auckland, Selandia Baru.

Dengan demikian, perjalanan Presiden akan memakan lebih banyak waktu.

"Sementara jadwal Bapak Presiden kan ketat. Di Indonesia sendiri banyak kegiatan sehingga cari waktu yang pas, begitu sampai langsung kegiatan. Jadi, waktu itu juga sangat penting," ungkap mantan Panglima TNI itu.

...more

Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM

Kompas.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.

Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.

Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada calon presiden Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik.

"Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," kata dia.

Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia. "Saya pernah menulis dalam harian Kompas tentang tawaran rekonsiliasi itu karena jika mau dituntaskan, akan banyak yang terkena, dan menurut saya sudah saatnya kita saling memaafkan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mahfud.

...more

Para aktivis Islam bentuk Front Pembela Tabloid Obor Rakyat

Merdeka.com - Para aktivis Islam turun membela Tabloid Obor Rakyat. Salah seorang inisiator Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) Alfian Tanjung menuturkan pembuatan Tabloid Obor Rakyat adalah untuk mengoreksi calon pemimpin. Alfian mengatakan fakta menunjukkan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak amanah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.

"Ini bukan cuma perlu tapi harus (pembuatan Obor Rakyat) karena dalam memilih pemimpin, rakyat tidak boleh ibaratnya membeli kucing dalam karung," kata Alfian yang berasal dari aktivis Taruna Muslim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/6).

Aktivis Korps Muballigh Jakarta Edy Mulyadi menyatakan FPOR dibentuk untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Obor Rakyat yang sudah diperlakukan secara tidak adil.

Edy meminta pendukung Jokowi membuktikan tuduhan Tabloid Obor Rakyat yang melakukan kampanye hitam.

Edy menjelaskan masyarakat harus mengetahui perbedaan kampanye hitam dengan kampanye negatif.

Edy mendefinisikan kampanye hitam merupakan informasi keburukan yang disebarluaskan berupa fitnah, sedangkan kampanye negatif sebagai informasi tentang keburukan yang disajikan berdasarkan fakta.

Edy mempertanyakan peraturan tentang kebebasan pers namun ketika Obor Rakyat menyajikan fakta keburukan dianggap sebagai fitnah.

Sementara itu Pemimpin Redaksi 'Voice of Islam' Mashadi menambahkan keberadaan Tabloid Obor Rakyat diperlukan ketika media massa lain tidak menjalankan fungsi secara tidak berimbang.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setriyadi dan Darmawan terkait dugaan melanggar Pasal 310 KUHP tentang fitnah dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama ke Mabes Polri pada beberapa waktu lalu.

Selebaran tabloid Obor Rakyat dituduh menginformasikan persoalan suku agama dan ras yang ditujukan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

...more

Prabowo: Orang Indonesia Timur Suka Berkelahi, Cocok Jadi Tentara dan Polisi

Kompas.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesan-kesannya terhadap warga Indonesia timur. Prabowo mengaku tahu betul sifat-sifat orang yang tinggal di wilayah timur Indonesia lantaran ibunya merupakan keturunan Sulawesi Utara.

Menurut Prabowo, salah satu sifat yang khas dari orang Indonesia timur adalah watak dan sikapnya yang keras. Karena sifat keras itu, kata Prabowo, orang Indonesia timur kerap berkelahi.

"Orang Indonesia timur kadang suka berkelahi, makanya cocok jadi tentara atau polisi," kata Prabowo saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Glora Mayjen H Andi Matalatta, Makassar, Selasa (17/6/2014).

Dalam kesempatan itu, Prabowo ditemani oleh para elite partai koalisi seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.

Meskipun menilai orang Indonesia timur keras dan suka berkelahi, mantan Danjen Kopassus itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki ketulusan dan kejujuran.

"Orang Indonesia timur cepat naik pitam, tetapi cepat juga turun. Orang Indonesia timur hatinya lurus, kalau bicara apa adanya, sampai kadang dianggap terlalu keras. Orang Indonesia timur, walau suka bekelahi, hatinya setia," ujar Prabowo.

...more

Pemilik Rumah yang Diserang di Sleman Ditetapkan sebagai Tersangka

Kompas.com - Pendeta Nico Lomboan, pemilik rumah yang diserang di Pangukan, Sleman, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan izin bangunan. Hari ini, Senin (16/6/2014), Nico dan pengacaranya datang ke Polres Sleman untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP).

Apriady Sitinjak, salah satu pengacara Nico, menilai penetapan status tersangka atas kliennya terlalu cepat. Sebab, kliennya baru dua kali dipanggil, itu pun masih sebagai saksi.

"Masa tiga hari setelah dipanggil langsung ditetapkan sebagai tersangka, di mana letak keadilan itu. Polisi terlalu cepat menetapkan status tersangka," ujarnya saat ditemui di Mapolres Sleman.

Menurut Apriady, tim pengacara berharap kepolisian mau menjadi jembatan adanya dialog antara kliennya dan warga.

"Kita ikuti prosedurnya, kalau mau di-BAP, ya silakan saja. Kita ikuti," ucapnya.

Menurut dia, kasus seperti yang terjadi di Pangukan, Sleman, tidak seharusnya dimasukkan ke dalam ranah hukum. Kasus-kasus seperti itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah atau dialog.

"Kami sudah meminta ke pihak Polres Sleman untuk mau memediasi dialog dengan warga atau tim pengacaranya. Intinya kita penyelesaian secara musyawarah sehingga kedua pihak tidak meneruskan ke ranah hukum," tandasnya.

Sementara itu, Kamis (12/6/2014), polisi menetapkan Tr sebagai tersangka dalam kasus perusakan rumah milik Nico di Pangukan RT 03 RW 10, Tridadi Sleman. Penetapan Tr sebagai tersangka dalam peristiwa perusakan, 1 Juni lalu, didasarkan pada bukti rekaman video di lokasi kejadian dan keterangan saksi-saksi.

Dari bukti awal yang ada, tersangka Tr telah menjadi motor penggerak massa untuk melakukan perusakan di rumah Nico Lamboan. Selain itu, Tr juga turut melakukan perusakan.

...more

94 Perempuan dan 5 Pria Terjaring Razia Busana Jelang Ramadan

Ilustrasi

Detik.com - Sebanyak 94 perempuan yang memakai busana ketat dan 5 pria yang mengenakan celana pendek terjaring dalam razia busana yang digelar polisi syariah Aceh. Mereka terjaring razia akibat melanggar Qanun No. 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Pantauan detikcom, razia busana yang digelar di Simpang Mesra Banda Aceh Jln Teuku Nyak Arief digelar sejak pukul 10.30 WIB, Rabu (11/6/2014). Dalam razia gabungan dengan melibatkan personil polisi dan Polisi militer, wanita dan pria yang dianggap melanggar Qanun No. 11 tahun 2002 diberhentikan untuk dibina.

Mereka yang terjaring selanjutnya dicatat nama oleh petugas sebelum akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan. Pelanggar yang terjaring hari ini rata-rata mahasiswa yang sedang dalam perjalanan ke kampus. Saat hendak diberhentikan petugas, ada juga sebagian wanita yang berusaha menghindar dengan berbagai alasan.

Kepala Bagian Penegakan Hukum Syariat WH Aceh Syamsuddin, mengatakan, menyambut bulan Ramadan kota Banda Aceh harus bersih dari pelanggar syariat Islam sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melintas di jalan raya menggunakan pakaian yang melanggar syariat.

"Dalam bulan Ramadan nanti kami juga akan melakukan razia," kata Syamsuddin di sela-sela memimpin razia.

Menurutnya, jika saat dibina di lapangan ada pelanggar yang tidak terima, pihaknya akan membawa ke kantor untuk dibina lebih lanjut. "Pelanggar yang dibawa ke kantor nanti harus dijemput sama keluarganya," ungkapnya.

...more

Pungli yang Membuat Festival 'Ennichisai' Jepang di Blok M Mesti Tutup Buku

Detik.com - Akhirnya festival tradisional Jepang Ennichisai yang biasa digelar di Blok M, Jaksel mesti berakhir. Selama 5 tahun digelar, festival yang dihadiri ribuan orang ini berakhir karena ada pungli. Pelakunya beberapa orang pejabat.

"Ya tahun depan tidak ada lagi," kata Sekretariat festival Ennichisai, Emi Takeya, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (9/6/2014).

Festival yang pertama kali digelar pada 2010 ini memang menjadi fenomena tersendiri di Blok M. Para ekspatriat asal Jepang dengan dibantu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sastra Jepang di sejumlah universitas membuat acara tradisional ini.

Sayangnya Emi tak mau membuka siapa saja yang meminta pungli itu. Bahkan Emi tak mau menjawab soal kabar yang menyebutkan beberapa oknum pejabat itu bahkan sampai meminta hingga ratusan juta rupiah.

"Janganlah, jangan. Saya tak mau ini jadi ramai," jelas Emi.

Pungli menjadi salah satu alasan utama festival 'Little Tokyo in Blok M' berhenti tak jadi dilanjutkan. Para eksptariat Jepang memilih mundur dari penyelenggaraan festival yang dihelat setiap akhir Mei. "Kami sebenarnya ingin ada lagi," imbuhnya.

Sebenarnya akhir Mei lalu hampir saja batal festival ini karena oknum pejabat meminta uang pungli. Para ekspatriat Jepang ini akhirnya mencari uang agar festival bisa terselenggara.

"Tujuan kita bikin acara ini hanya ingin memberi entertainment saja, kita tidak ingin menjajah atau apa," tutur Emi yang juga warga Jepang ini.

...more

Panglima TNI: Kalau Babinsa Salah Dikit Wajar Dong, Wong Lulusan SMP/SMA

Detik.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta agar masyarakat memaklumi kalau ada sedikit kesalahan yang dilakukan Babinsa. Menurut dia, tingkat pendidikan Babinsa menjadi ukuran.

"Jadi kalau ada salah dikit-dikit wajar wong lulusan SMP/SMA," jelas Moeldoko di Lanud Halim, Minggu (8/6/2014).

Menurut Moeldoko, akan menjadi tanggung jawab panglima sepenuhnya kalau ada penyimpangan. "Tapi saya tegaskan tidak boleh Babinsa melakukan penyimpangan sedikitpun," jelas dia.

Kalau ada yang melakukan penyimpangan pihaknya akan melakukan pencopotan. "Saya copot baik Dandim pun," imbuh dia.

"Sekarang mari kita bertindak begini, kala seandainya ada Babinsa saya yang melakukan penyimpangan di lapangan, lakukan hal-hal yang baik, foto dia, cari saksi dia, setelah itu laporkan ke pimpinannya. Bukan mengembangkan isu yang semrawut seperti ini," urai dia.

Moeldoko menegaskan kalau Babinsa ini bukan milik parpol, milik seluruh masyarakat Indonesia. "Siapapun jadi pemimpin nasional akan membutuhkan struktur teritorial itu. Karena kekuatan TNI itu tidak mencukupi rasio seluruh Indonesia. Temu cepat lapor cepat untuk menjaga kejadian di sudut-sudut daerah ini dapat teratasi denga baik," tegasnya.

Dia juga meminta kepada para Babinsa agar tetap bekerja dan jangan kendor dengan situasi seperti ini. "Saya perintahkan kepada seluruh Babinsa untuk tegar melakukan tugas dan dilarang melakukan penyimpangan sedikit pun. Seluruh tanggung jawab di pundak panglima," tutupnya.

...more

Prabowo: Jangan jadi bangsa lugu, lucu dan guoblok

Merdeka.com - Calon presiden Prabowo Subianto menyarankan para pemilih agar tidak terhasut oleh sejumlah uang saat Pilpres 9 Juli mendatang. Tetapi, bila uang diberikan, maka masyarakat harus terima pemberian tersebut.

"Kalau ada serangan fajar terima uangnya, itu uang negara juga, terima uangnya tetap coblos nomor 1. Itu yang bener-bener. Masak nolak rejeki, padahal itu uang kalian yang dia curi," kata Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6).

Prabowo menambahkan, seharusnya masyarakat jangan menjadi 'lugu'. Terlebih bila ada pihak-pihak yang memberi sogokan.

"Bangsa Indonesia jangan 'lugu', tahu artinya? 'Lugu' itu lucu dan guoblok. Jadi bayangkan, dia curi uang kita dia sogok, kemudian dia bagi duit kita disuruh terima kasih. Jangan merasa utang budi. Ya kita sopan saja, kan dikasih," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengklaim tidak ada orang selain dirinya yang menandatangani soal penghapusan outsourcing. Bahkan hal itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari.

"Outsourcing saya satu satunya yang berani tanda tangan bukan kemarin tapi dari 2008. Satu satunya yang berani. Saya tanda tangan keyakinan saya," terangnya.

...more

Dianggap Langgar Adat, Gereja di Sendoreng Dirusak Orang

Kompas.com - Bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Desa Sendoreng, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dirusak warga setempat, Minggu (8/6/2014).

Warga menganggap aktivitas peribadatan di gereja tersebut melanggar ritual adat Samsam yang sedang berlangsung pada hari itu.

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat umat kristiani selesai menjalankan aktivitas ibadat di Gereja Pantekosta pada Minggu. Sekitar pukul 10.00 pagi, sejumlah warga mendatangi gereja dan menegur Irwandi, pendeta di gereja tersebut, karena hari itu sedang berlangsung ritual adat Samsam di Desa Sendoreng. Namun karena tidak ada titik temu yang jelas, suasana memanas dan warga kemudian merusak bangunan dan fasilitas gereja, termasuk rumah pendeta yang berdampingan dengan gereja.

Ritual adat Samsam merupakan ritual tolak bala atau bersih kampung masyarakat adat Dayak di Sendoreng yang rutin digelar sekali dalam satu tahun. Dalam ritual adat tersebut, setiap warga desa dilarang untuk melakukan aktivitas dan membuat keributan, termasuk dilarang untuk keluar rumah dan keluar masuk kampung.

Suara alat musik dari gereja yang terlalu keras dianggap warga sudah membatalkan jalannya proses ritual adat tersebut. Mediasi pun diselenggarakan di rumah kepala Desa Sendoreng untuk meredam suasana, Senin (9/6/2014).

Gelar mediasi

Mediasi dihadiri oleh Camat Monterado, Kapolres Bengkayang, Danramil Bengkayang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan warga. Dalam mediasi tersebut, seorang warga mengungkapkan bahwa sebelum menggelar adat tersebut, pemuka adat bersama warga sudah mengadakan musyawarah dan sepakat bahwa ritual adat Samsam digelar hari Minggu tanggal 8 Juni 2014. Seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk menaati ritual tersebut, termasuk rumah ibadah.

“Kami tidak melarang aktivitas ibadat di gereja, tapi kami minta supaya ibadat pada hari itu tidak menggunakan alat musik dan tidak terlalu nyaring waktu bernyanyi pada hari itu, sehingga tidak menimbulkan keributan dan mengganggu proses ritual adat. Tapi rupanya tidak ditaati dan dilanggar," ujar warga tersebut, Senin (9/6/2014).

Camat Monterado, Tommy mengungkapkan, perusakan Gereja oleh warga merupakan pembelajaran yang sangat menyakitkan. “Adat budaya memang sudah ada, sejak sebelum (manusia) mengenal Tuhan pada zaman dulu. Tapi harus dipahami bahwa negara kita ini Bhineka Tunggal Ika. Ini hanya bagian miskomunikasi yang tidak dimediasi," kata Tommy dalam mediasi dengan warga.

Sementara itu, perwakilan Gereja Pantekosta Samalantan, Pendeta Halasuan Silitonga memaparkan, tindakan ini sebenarnya memalukan masyarakat Sendoreng secara umum. Halasuan menilai, ketua Dewan Adat Bengkayang harus bertanggung jawab penuh dengan kejadian ini.

“Harus ada rembugan mengenai waktu pelaksanaan upacara adat Samsam, sehingga bisa mengambil hari yang netral," tandas Halasuan dalam mediasi.

Kepala Polres Bengkayang, AKBP Vendra Riviyanto seusai mediasi menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Seusai kebaktian di gereja, mungkin ada hal-hal yang tidak menemui titik temu.

Vendra menambahkan bahwa kejadian ini sudah disikapi oleh pemerintah desa dan pemerintah menggelar mediasi supaya kejadian ini tidak terulang lagi.

“Kita butuh toleransi dari semua. Baik itu masyarakat adat maupun masyarakat dari luar. Pada dasarnya masyarakat Dayak di sini sangat terbuka dengan pihak luar. Kegiatan ini mirip dengan upacara Nyepi di Bali. Jadi semua harus sinergis antaraparat. Untuk tindakan hukum, kita akan lihat perkembangan, karena ini tentang kepercayaan, apapun pasti akan dipertaruhkan," ujar Vendra kepada Kompas.com.

“Ini murni dalam lingkungan kemasyarakatan, bukan dari pihak luar. Kita harapkan mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Harus ada toleransi dengan orang yang tidak sealiran dengan kita. Caranya bukan langsung merusak rumah Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita bersama," tambah Vendra.

Vendra juga menambahkan, untuk ke depan, dalam rangka kesejahteraan umat atau masyarakat, harus ada dispensasi. Pihaknya bisa memberikan jaminan keamanan dan masalah ini harus diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. “Jangan sampai ini mencederai kerukunan dan keberagaman kita” tegas Vendra.

Pantauan di lapangan, kondisi bangunan Gereja tampak rusak parah. Garis polisi mengelilingi bangunan yang rusak dan suasana sekitar juga tampak lengang. Tidak ada aktivitas kerumunan massa. Suasana sudah berangsur normal.

...more

Kasus Babinsa, Danramil dan Koptu Rusfandi Dijatuhi Sanksi

Ilustrasi

Kompas.com - Tim Gabungan dari Kodam Jaya sudah menindaklanjuti hasil pemberitaan Kompas.com tentang aktivitas bintara pembina desa (babinsa) yang mendata pilihan warga dalam pemilihan presiden mendatang.

Penyelidikan dilakukan sejak 5-8 Juni 2014. Hasilnya, anggota babinsa bernama Koptu Rusfandi dan Komandan Rayon Militer Gambir Kapten Infanteri Saliman dijatuhkan sanksi.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Andika Perkasa menyatakan, Koptu Rusfandi terbukti melakukan pendataan pilihan warga di area tugasnya sebagai babinsa. Namun, Andika menyebutkan, Koptu Rusfandi tidak bermaksud mengarahkan pilihan warga tersebut.

Yang terjadi, sebut dia, ketika seorang warga Jakarta Pusat tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar partai politik pengusung calon presiden.

"Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1," kata Brigjen Andika dalam siaran pers yang diterima, Minggu (8/6/2014).

Hal tersebut, lanjutnya, yang kemudian menimbulkan kesan seolah-olah Koptu Rusfandi “mengarahkan” warga di Jakarta Pusat untuk memilih salah satu calon presiden. Kendati demikian, Andika menegaskan, tindakan Koptu Rusfandi tersebut tetap merupakan suatu kesalahan.

"Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya berturut-turut sampai dengan Danramil-nya, Kapten Inf Saliman," katanya.

Dari hasil penyelidikan itu, diketahui tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri dan lebih disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang tugas-tugas babinsa. Koptu Rusfandi baru bertugas sekitar 1 bulan di Satuan Teritorial Koramil Gambir setelah pindah tugas dari Satuan Tempur Batalyon Kavaleri 6 di Kodam 1 Bukit Barisan, Medan.

Selain itu, penyelidikan Kodam Jaya menemukan bahwa Danramil Gambir, Kapten Inf Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya.

"Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas Bintara Pembina Desa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu," ungkap Andika.

Kapten Saliman, lanjutnya, juga tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Berdasarkan hasil pengusutan itu, TNI AD memutuskan Koptu Rusfandi melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

"Menghukum Koptu Rusfandi dengan Penahanan Berat selama 21 hari. Memberikan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 3 periode (3 x 6 bulan)," tulis Andika.

Sementara itu, Kapten Inf Saliman juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

"Menghukum Kapten Inf Saliman dengan hukuman teguran. Memberikan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 1 periode (1x 6 bulan)," papar Andika.

...more

Datangi Rumah ke Rumah, Anggota Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo

Kompas.com - Menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku bintara pembina desa (babinsa).

Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebut saja Rifki, salah satu warga di kawasan Jakarta Pusat yang ikut didata. Ia bercerita, didatangi seorang pria bertubuh gemuk pada Sabtu (31/5/2014).

Kepada Rifki, pria yang datang dengan menggenggam sebuah handy talkie (HT) itu mengaku ingin melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan presiden.

Rifki baru pertama kali melihat pria itu. Ia pun bertanya-tanya. “Untuk apa Pak didata lagi? Kan kita tidak tinggal di gunung,” ujar Rifki ketika menceritakan peristiwa itu kepada Kompas.com.

Meski heran dengan kehadiran pria bergaya aparat itu, Rifki tetap mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, pria itu langsung meminta Kartu Tanda Penduduk milik Rifki. KTP lalu diberikan. Ketika pria itu mencatat data-data di dalam KTP, Rifki menanyakan identitas pria itu.

Pria tersebut mengaku anggota babinsa yang baru dipindahkan bertugas ke daerah perumahan Rifki. Untuk diketahui, di perumahaan tempat tinggal Rifki, 90 persen warganya adalah keturunan Tionghoa dan beragama Kristen.

Petugas itu, kata Rifki, bercerita bahwa dia ditugaskan oleh atasannya untuk mendata warga. Pria itu juga mengaku berdinas di bawah kontrol Koramil.

Setelah pencatatan data Rifki selesai, petugas itu kemudian bertanya.

“Bapak nanti pilih ini kan, ya?” tanya dia.

Di kertas data yang dipegang petugas itu, Rifki sudah dituliskan akan memilih Partai Gerindra dalam pilpres 9 Juli mendatang.

Melihat catatan itu, Rifki pun terkejut. Dia langsung menunjukkan kekesalannya dengan menanyakan maksud petugas itu menulis preferensi pilihannya.

“Apa urusan Anda mendata pilihan saya apa?” tukas Rifki ketika itu.

Atas kemarahan Rifki, pria itu langsung meralat ucapannya.

“Jadi Bapak akan pilih Jokowi?” tanyanya lagi.

Rifki sempat berdebat dengan babinsa itu. Alhasil, tulisan Gerindra dicoret, lalu diganti Jokowi.

“Saya sudah kesal. Jadi terserahlah mau ditulis siapa di situ, yang tahu pilihan saya kan cuma saya dan Tuhan,” ucap Rifki.

Menurut Rifki, bukan hanya dirinya yang didata oleh babinsa. Seorang tetangga keturunan Tionghoa yang bersebelahan dengannya juga didata. Tetangganya itu, sebut Rifki, sangat ketakutan didatangi babinsa.

“Mereka takut apa maksudnya didata seperti itu? Jadi mereka mengikuti apa pun kata orang itu. Saya sih memahami, karena mereka memang punya trauma masa lalu,” ujarnya.

Rifki bercerita, saat kerusuhan di Jakarta pada 1998, kelompok masyarakat Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Situasi di perumahannya saat itu mencekam. Warga-warga berpatroli siang dan malam.

“Mungkin, ya ada masih ketakutan-ketakutan seperti ini,” kata Rifki.

Datangi Koramil

Rifki sempat mendatangi Koramil di dekat lingkungannya untuk mengecek soal identitas petugas babinsa itu. Di dalam Koramil, dia melihat whiteboard yang bertuliskan jadwal piket petugas babinsa.

Sementara itu, di atas meja, Rifki melihat secarik kertas folio dengan banyak data yang sudah tersusun rapi. Isi data itu yakni daftar nama dan alamat warga, serta daftar preferensi memilih dalam pemilu presiden mendatang.

Di sana juga terdapat rekapitulasi hasil preferensi memilih, yakni 90 persen dituliskan memilih capres Prabowo Subianto dan 10 persen memilih Jokowi.

“Saya tanya soal babinsa itu, petugas di Koramil membenarkan dan bilang dia baru dipindahtugaskan ke sini. Saya lalu tanya, data yang dikumpulkan untuk apa?” kata Rifki.

Rifki lalu mendapat jawaban bahwa pendataan dilakukan untuk survei pilihan warga. Ia juga diminta untuk memberikan pengertian kepada warga di lingkungannya soal aktivitas babinsa belakangan ini.

Rifki berharap agar babinsa, yang seharusnya bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga, bisa bersikap netral. “Kalau sudah mengerahkan babinsa itu tandanya sudah takut kalah,” ujar dia.

Update:

Ditemui di Markas Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014), Komandan Kodim Letnan Kolonel Infantri Yudi Pranoto mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman antara warga dan anggota bintara pembina desa (babinsa).

"Ini hanya miskomunikasi saja. Ada salah paham antara warga dan anggota babinsa," ujar Yudi (baca: Dandim 0501 Jakpus: Ada Salah Paham antara Warga dan Babinsa).

Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjanji akan menindak anggotanya yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. TNI juga terus menelusuri gerak gerik anggotanya terkait netralitasnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang juga berada di tempat yang sama enggan berkomentar secara spesifik perihal perilaku bintara pembina desa. Kendati begitu, dalam kesempatan sebelumnya, Moeldoko menegaskan bahwa TNI akan netral dalam pemilu (baca: TNI Akan Menghukum Anggotanya yang Tidak Netral).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah pihaknya mengerahkan anggota Babinsa untuk memobilisasi warga memilih pasangan Prabowo-Hatta.

"Enggak ada. Tidak ada," ujar Hashim saat ditemui di sela-sela penyerahan Kalpataru dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (baca: Soal Anggota Babinsa Arahkan Warga Pilih Prabowo, Ini Tanggapan Hashim).

Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya membantah pihaknya sengaja mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan pilihan warga.

...more

MUI Bersikukuh Tetap Kendalikan Sertifikat Halal

Kompas.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) di Dewan Perwakilan Rakyat masih deadlock. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ingin sertifikat halal dikerjakan oleh satu lembaga pemerintah. Sementara itu, MUI bersikukuh menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal.

Anggota panja RUU JPH Raihan Iskandar mengatakan, pembahasan RUU masih deadlock karena belum ada kata sepakat antara pemerintah dan MUI, yang telah dipercaya selama 25 tahun untuk mengeluarkan sertifikat halal.

"Pemerintah ingin ada lembaga sendiri yang kelola produk halal dan ingin semua ulama terlibat, tak hanya ulama yang tergabung dalam MUI. Sementara MUI ingin ini tetap dipegang sendiri, " ujar Raihan, Selasa (2/6/2014) di Jakarta.

Dalam pembahasan, lanjutnya, muncul usulan untuk membuat alternatif dua lembaga. Satu milik pemerintah, dan yang lainnya termasuk swasta, yakni MUI. Menurut dia, perlu apresiasi terhadap MUI yang sudah 25 tahun menjadi lembaga sertifikasi halal, meski bukan lembaga eksekutif.

Pertimbangan ini, terangnya, mencontoh pembentukan Badan Amil Zakat yang mendampingi badan zakat swasta lain. Namun, Raihan mengingatkan, jika ini dilakukan, harus ada kewenangan yang sama agar penggunaan sertifikat tidak tumpang tindih.

"Kami berharap dalam minggu ini UU bisa ditetapkan," katanya.

Lukmanul Hakim dari MUI menyatakan, MUI tetap bersikukuh tetap menjadi satu-satunya lembaga sertikasi halal. MUI khawatir jika sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga negara, maka akan terpengaruh intervensi pemerintah misalnya kepentingan perdagangan.

"Sertifikasi ini harus dilakukan oleh pihak yang bebas kepentingan politik dan berkompeten," katanya.

Selama ini, katanya, MUI secara sukarela telah mengisi kekosongan hukum untuk melindungi konsumen Muslim. Bahkan, lanjutnya, dalam UU pangan tidak dibahas rinci mengenai poin halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan pun, menurut dia, tidak berwenang di wilayah itu.

"BPOM hanya soal keamanan produk," tandasnya.

...more

Duh! Dakwaan Jaksa Kandas Hanya karena Tidak Update UU

Gedung Kejaksaan Agung

Detik.com - Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) harus gigit jari. Sebab dakwaannya ditolak pengadilan hanya karena jaksa tidak update UU. Duh!

Kasus bermula saat jaksa mendudukkan Laherman (43) di kursi pesakitan. Warga Dusun Sungai Tua, Sandai, Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) itu didakwa melakukan pembalakan hutan yang dilakukannya pada 31 Januari 2014. Dari tangan Laherman, polisi menemukan 38 gelondong kayu tanpa dilengkapi surat-surat izin.

Atas perbuatan Laherman, jaksa lalu mendakwa Laherman dengan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No 19/2004 tentang Kehutanan.

Ternyata jaksa kecele. Sebab telah muncul UU terbaru yang mengatur kasus kehutanan. Yaitu UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan pasal 112 UU 18/2013, pasal-pasal UU No 41/1999 yang didakwakan terhadap Laherman sudah tidak berlaku lagi karena UU No 18/2013 telah berlaku sejak 6 Agustus 2013.

"Menerima eksepsi/keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Menyatakan batal surat dakwaan Penunutut Umum tertanggal 2 April 2014," putus majelis hakim PN Ketapang seperti dilansir website MA, Selasa (3/6/2014).

Duduk sebagai ketua majelis Achmad Rifai dengan anggota Roby Hermawan Citra dan M Ikhsan. Dalam putusan yang diketok pada 30 April 2014, majelis menyatakan dakwaan jaksa sudah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap.

"Akan tetapi ternyata peraturan perundang-undangan yang didakwakan sudah tidak berlaku lagi," putus majelis dalam putusan sela itu.

...more

Kapolri: Rumah Hunian Tak Boleh Dipakai untuk Ibadah Rutin

Kompas.com - Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman menegaskan kembali bahwa berdasarkan aturan, rumah hunian pribadi tidak boleh digunakan untuk melakukan ibadah yang bersifat rutin, seperti shalat Jumat dan kebaktian yang dilakukan secara rutin. Pernyataan itu disampaikan Kapolri terkait penyerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau pengajian bulanan, pertemuan, itu diberitahukan kepada kita. Jadi, nanti kalau masyarakatnya ada masalah, kita bisa mengamankannya. Tapi kalau (ibadah) rutin tidak boleh," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, pihaknya sudah bertindak tegas dengan menangkap pelaku perusakan. Dia meminta warga yang melihat pelanggaran aturan untuk melaporkannya kepada pihak Polri, Satpol PP, atau pemerintah daerah. Warga tidak boleh main hakim sendiri.

"Jadi siapa pun yang main hakim sendiri, kita harus tegakkan hukum. Kita akan tindak," ucapnya.

Pekan lalu, terjadi dua aksi kekerasan terhadap warga yang tengah beribadah di Yogyakarta. Terakhir, Minggu (1/6/2014) siang, di Kabupaten Sleman, puluhan orang merusak sebuah bangunan yang biasa dipakai umat Kristen untuk beribadah. Bangunan yang dirusak itu milik pendeta berinisial NL.

Bangunan yang bersebelahan dengan rumah NL itu terletak di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. Penyerangan bermula saat NL bersama sejumlah anggota jemaatnya menggelar kebaktian di bangunan itu sekitar pukul 08.30. Karena tidak suka, puluhan warga Pangukan melancarkan aksi protes.

Sebelumnya, Kamis (29/5/2014) malam, rumah  Julius Felicianus (54) di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, diserang puluhan orang. Penyerangan yang dilakukan saat beberapa umat Katolik berdoa bersama di rumah itu membuat sedikitnya lima orang terluka.

...more

Tujuh Gereja di Cianjur Disegel Pemerintah

Ilustrasi

Kompas.com - Pemerintah Kabupaten Cianjur menyegel tujuh gereja yang berlokasi di Cianjur karena legalitasnya masih dipertanyakan. Hal ini disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG) Cianjur, Pendeta Oferlin Hia.

Menurut Oferlin, ketujuh gereja itu ditutup oleh pemerintah sejak 8 Desember 2013 sampai 6 Februari 2014. Penutupan ini, kata Oferlin, dilakukan oleh pemerintah karena dianggap tidak ada izin dari bupati.

"Kita di Cianjur tujuh gereja yang ditutup. Pemerintah tanyakan legal hukum tentang ibadah, tapi kan yang dimaksud bukan baru," kata Oferlin kepada wartawan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).

Oferlin mengatakan, terkait badan hukum, semua gereja telah memiliki seluruh izin yang diminta, mulai dari tanda lapor izin pemerintah setempat, seperti kelurahan dan kecamatan, sampai warga sekitar.

Selain itu, Oferlin menuturkan, ada sebuah gereja yang ikut disegel, yang telah berdiri sejak 1977 dan mendapat surat perpanjangan izin dari pemerintah setempat.

"Sebelum adanya SKB dua menteri tentang rumah ibadah, tidak ada masalah soal izin bupati. Sedangkan gereja sudah berdiri lama dengan surat lengkap," kata Oferlin.

Tujuh gereja yang disegel yaitu Gereja Pentakosta di Indo Ciranjang, Gereja Gerakan Pentakosta Ciranjang, Gereja Kristen Perjanjian Baru, Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem, Gereja Betel Indo, Gereja Injil Seutuh Internasional, dan Gereja Sidang Jemaat Allah.

...more

Agar Polisi Disegani, Prabowo Sarankan Polri Hanya Rekrut yang Ganteng dan Cantik

Kompas.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, polisi saat ini tidak lagi disegani oleh sebagian besar masyarakat. Dia menilai, harus dipilih polisi-polisi yang berperawakan tampan dan cantik sehingga polisi kembali disegani oleh banyak orang.

"Saya ingin polisi Indonesia begitu hebat, muncul saja dia segan orang melihatnya, tidak berani macam-macam. Kita anjurkan markas besar polisi, kalau milih polisi harus yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik," kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri rapat pimpinan nasional Keluarga Besar Putra Putri Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (2/6/2014) siang.

Prabowo mencontohkan Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun yang hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, Adang adalah salah satu polisi yang berwajah tampan sehingga terlihat gagah dan disegani oleh banyak orang.

"Pak Adang Darajatun ini sekarang saja masih ganteng, apalagi masih mudanya dulu. Wibawa itu sangat diperlukan oleh polisi, kalau polisi 'klemar klemer' akan susah jadinya, bagaimana bisa disegani?" ujarnya.

Menurut Prabowo, saat ini di Indonesia, masyarakat masih kerap melihat segala hal dari bentuk fisik. "Masyarakat masih melihat polisi dari potongannya, kalau enggak ada potongan susah," ucap mantan perwira tinggi TNI itu.

Sapi-sapi yang Lepas di KM 56 Tol JORR Akhirnya Ditembak Polisi

Detik.com - Beberapa ekor sapi lepas di KM 56 Tol JORR dari Cakung-Cilincing. Hewan ini lepas karena truk yang mengangkutnya mengalami kecelakaan. Polisi terpaksa menembak sapi-sapi ini karena membahayakan pengguna jalan.

"Ada beberapa yang ditembak karena membahayakan pengguna jalan," kata Kasat PJR Polda Metro Jaya AKBP Jazari kepada detikcom, Senin (2/6/2014).

Namun Jazari mengaku belum mendapatkan laporan rinci mengenai berapa sapi yang ditembak petugas. "Kalau jumlahnya saya belum tahu pasti. Tapi ini ditembak karena memang membahayakan," katanya.

Sementara itu, TMC Polda Metro Jaya menyatakan empat ekor sapi itu terpaksa dilumpuhkan sekitar pukul 10.53 WIB. Sapi-sapi ini lepas akibat kecelakaan truk di KM 56 Tol JORR.

...more

Puluhan Orang di Yogyakarta Rusak Rumah Pendeta

Kompas.com - Aksi kekerasan bernuansa agama kembali terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (1/6/2014) siang. Puluhan orang merusak sebuah bangunan di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, yang dipakai sejumlah umat Kristen untuk menjalankan kebaktian.

Bangunan yang dirusak itu milik seorang pendeta berinisial NL. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, kejadian itu bermula saat NL dan sejumlah jemaahnya menjalankan ibadah di bangunan itu pada Minggu sekitar pukul 08.30 pagi. Sekitar setengah jam kemudian, belasan warga sekitar datang untuk memprotes kegiatan itu.

"Warga protes karena bangunan itu tidak mendapat izin sebagai gereja. Sejak tahun 2012, bangunan itu juga disegel oleh Pemerintah Kabupaten Sleman," kata Darojat (34), salah satu saksi mata.

Darojat menambahkan, setelah diprotes, para jemaah lalu meninggalkan bangunan itu. Setelah itu, sekitar pukul 11.30, sejumlah massa datang lalu melempari bangunan itu. Mereka mengenakan kain penutup wajah. Namun, beberapa menit kemudian, saat terdengar azan zuhur, massa membubarkan diri.

Sekitar satu jam kemudian, massa kembali ke lokasi dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka kembali melempari bangunan itu dengan batu. Mereka juga memukuli bangunan itu dengan palu.

Rumah NL yang berada di samping bangunan itu juga sempat dirusak. Puluhan polisi dan tentara yang berjaga tak berbuat banyak. Mereka hanya berupaya mengimbau massa untuk menghentikan perusakan.

Akibat penyerangan itu, bangunan dan rumah milik NL mengalami kerusakan cukup parah. Kaca-kaca pecah dan pintu bangunan itu berlubang.

"Massa yang merusak itu bukan dari warga Pangukan. Mereka orang luar," kata Darojat. Hingga Minggu sore, puluhan polisi dan tentara masih berjaga-jaga di lokasi kejadian.

...more

Tak Cuma Briptu, Perwira Polisi Pun Jadi Penipu di Seleksi Bintara

Ilustrasi

Kompas.com - Seorang anggota polisi berpangkat Bintara Satu (Briptu) inisial FM ditangkap, setelah menjadi buronan akibat kasus penipuan dalam penerimaan calon bintara tahun 2013 di Polda Sultra.

Briptu FM yang bertugas di Direktorat Shabara Polda Sultra menjadi buronan polisi sejak akhir tahun lalu. Ia diciduk petugas satuan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sultra di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kendari.

“FM ditangkap petugas saat berada di Lippo Plaza Kendari, pada Minggu 25 Mei. Sejak melakukan penipuan terhadap calon bintara dia tidak pernah masuk kantor, akhirnya ditetapkan menjadi DPO,” ungkap Kasub Dit PID Div Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh, Rabu (28/5/2014).

Kasus penipuan ini terungkap ketika seorang calon bintara melaporkan kejadian itu ke Polda. Korban dijanjikan bisa diloloskan dalam proses seleksi calon bintara asalkan menyetor uang sebesar Rp 80 juta.

“Namun saat hasil tes seleksi diumumkan korban dinyatakan tidak lolos. Sementara dia sudah menyerahkan uang puluhan juta kepada FM,” terangnya.

"Pelaku dijerat perbuatan pidana penipuan dan penggelapan sebagai diatur dalam Pasal 378 dan 372," kata Dolfi.

Perwira menipu
Tak hanya itu, dalam seleksi penerimaan calon bintara tahun 2014 ini, Polda Sultra juga menetapkan AL, seorang perwira polisi, sebagai tersangka. Menurut Dolfi, oknum polisi yang bertugas di Polres Kendari dengan pangkat Ipda itu dilaporkan calon bintara bernama Nurli Agani.

Ia gagal menjalani tes seleksi bintara polisi wanita (polwan), padahal telah menyerahkan uang sebesar Rp 130 juta kepada pelaku dengan jaminan ia akan lolos sebagai anggota polwan.

“Korban dinyatakan tidak lolos karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan,” kata dia.

Dolfi melanjutkan, AL tidak menjalani penahanan karena ia tidak melarikan diri dan telah menyerahkan kembali uang yang diterimanya dari korban. “Kasusnya tidak sama dengan Briptu FM yang tidak dinyatakan buron, kalau AL langsung diproses dan dia menjalani pemeriksaan penyidik. Namun kasusnya tetap dilanjutkan meski ia telah mengembalikan uang korban,” kata Dolfi.

...more

Perayaan Isra Miraj, Patung-patung Telanjang di Istana Bogor Jadi Berbusana

Kompas.com - Ada pemandangan menarik dalam perayaan Isra Miraj di Istana Bogor, Rabu (28/5/2014) malam. Patung-patung abad 18-19 yang biasanya dalam keadaan polos alias telanjang, malam ini dipercantik. Patung-patung itu ditutupi kain satin berwarna pastel yang dijadikan layaknya pakaian.

Salah satunya adalah Patung Peminta Hujan pemberian Pemerintah Yugoslavia. Patung tersebut terletak di selasar penghubung teras dengan pintu menuju ruang Garuda. Patung yang menunjukkan seorang perempuan tengah menyilangkan kedua tangannya itu tampak mencolok lantaran berada di tengah-tengah selasar. Setiap tamu Isra Miraj malam ini pasti melewati patung tersebut.

Catatan Kompas.com, pada Senin (26/5/2014) lalu, patung tersebut tampil polos. Tidak ada sehelai kain pun menutupi permukaan patung. Namun, pada malam ini, patung itu tampil beda dengan balutan kain satin berwarna kuning gading.

Tak hanya patung itu, sebuah patung tanpa leher dan lengan yang berada di ruang tengah istana yang dibangun pada zaman kolonialisme Belanda tersebut juga dibalut kain serupa.

Salah seorang staf di Istana Bogor pada Senin lalu sempat menuturkan bahwa patung-patung ini memang terkadang dibalut kain karena sempat menjadi pembicaraan tentang banyaknya patung telanjang di istana. Wartawan saat itu sempat bertanya-tanya alasan pemakaian itu lantaran telah menutupi karya seni sesungguhnya.

Masalah patung-patung kuno yang kini berbusana itu sempat dituliskan jurnalis harian Kompas, Wisnu Nugroho, dalam buku berjudul "Pak Beye dan Istananya: Tetralogi Sisi Lain SBY". Cerita patung berbusana ini masuk dalam cerita dengan judul "Dilarang Telanjang di Istana". Di situ, dituliskan soal kerepotan staf rumah tangga istana yang sibuk memakaikan kain pada ratusan patung yang ada di dalam istana ini. Saat itu, Istana Bogor tengah mempercantik diri menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat George W Bush.

Berdasarkan informasi yang didapat dari situs www.presidenri.go.id, Istana Bogor merupakan salah satu tempat berbagai karya seni zaman Belanda hingga koleksi Presiden pertama RI Soekarno dipamerkan. Terdapat 216 patung ada di istana seluas 1,5 hektar tersebut dan 448 lukisan. Khusus untuk lukisan, karya seni yang ditampilkan tidak dimodifikasi dengan kain satin untuk menutup gambar perempuan-perempuan tak berbusana. Salah satunya adalah lukisan Jaka Tarub dan tujuh bidadari.

...more