Khawatirkan Tindakan Maksiat, Ulama Aceh Haramkan Perayaan Tahun Baru

Detik.com - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh mengeluarkan fatwa haram merayakan tahun baru masehi bagi umat Muslim. Fatwa itu dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menjurus kepada maksiat.

Ketua MPU Banda Aceh, Abdul Karim Syeikh, mengatakan, perayaan tahun baru merupakan bagian dari ritual dalam agama lain. Perayaan itu lahir dari ritual Romawi Kuno.

"Kami berkesimpulan bahwa hukum merayakan tahun baru bagi umat Muslim haram hukumnya," kata Abdul Karim, Jumat (27/12/2013).

Untuk itu, MPU Banda Aceh meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat perayaan tahun baru. MPU juga telah meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru.

"Kita sudah surat Muspika plus untuk tidak merayakan tahun baru dan tanggapan mereka semua cukup baik," jelas Abdul Karim.

Selain itu, MPU juga meminta seluruh hotel maupun tempat penginapan di Aceh untuk tidak mengadakan acara pesta dan perayaan dalam bentuk apapun untuk menyambut tahun baru Masehi. Sementara untuk warga non-Muslim diminta untuk menghargai Aceh yang menerapkan syariat Islam sehingga tidak merayakan tahun baru.

"Kami meminta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah kemaksiatan yang terjadi di Aceh," ungkap Abdul Karim. ...more

FPI: Pemda DKI Ambil Keuntungan di Belakang Pelacuran

Detik.com - Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) menilai pemerintah daerah DKI Jakarta selama ini tidak serius dalam menangani masalah prostitusi di ibu kota. Pasalnya, di mata FPI masalah pedagang kaki lima dapat ditertibkan sedangkan prostitusi tetap marak hingga kini.

Humas Lembaga Dakwah Dewan Pengurus Pusat FPI Ustadz Novel Bamu'min mengatakan PKL dapat ditertibkan sebab tidak memberi masukan buat pemerintah provinsi DKI. Sedangkan prostitusi yang dilengkapi kafe-kafe pendukung, terdapat peredaran minuman keras yang dapat menjadi pemasukan bagi Pemda.

"Prostitusi ini dianggap gampang dan remeh. Karena PKL sepertinya gak ada manfaat buat pemda, gak ada pemasukan. Dan kalau prostitusi itu, ada tempat-tempat, kafe sebagai pendukung di belakangnya, meski dia mangkal, itu bisa dijadikan suatu pemasukan buat pemda, di situ ada peredaran miras," Novel membeberkan.

Dia melanjutkan, banyak PKL yang bisa pemda tertibkan dengan anggaran yang ada, sementara masalah prostitusi sudah bertahun-tahun tidak selesai-selesai karena tak pernah ditangani dengan serius. "Itu di APBD harusnya ada dana dialokasikan buat penertiban prostitusi."

Maraknya praktik prostitusi baik yang terang-terangan maupun terselubung di ibu kota belakangan ini dicemaskan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok mewacanakan melokalisasi prostitusi sebagai salah satu solusi. Namun gagasan itu ditolak keras oleh sejumlah kalangan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) dengan tegas menyatakan tak setuju.

“Kalau ada lokalisasi tidak ada permainan (oknum-oknum) dan malah lebih mudah dibatasi,” kata dia. Ahok menilai lokalisasi prostitusi yang resmi dapat memberikan beberapa manfaat dibanding tetap membiarkan pelacuran berkembang liar dan tersebar mulai dari kaki lima hingga hotel berbintang seperti saat ini.

Ahok menyoroti pelacuran yang terselubung dan tersebar liar tentunya menyulitkan pengawasan atau pengendalian. Dampaknya, penyakit kelamin serta penyebaran HIV/AIDS makin meluas.

...more

Bupati Blokir Bandara di NTT, Mobil Satpol PP Diparkir di Landasan

Marianus Sae

Detik.com - Pesawat Merpati dari Kupang yang hendak mendarat di Bandara Turelelo Soa, Nusa Tenggara Timur, harus berputar balik karena ada yang tidak beres di landasan. Gangguan itu bukanlah karena faktor alam, namun mobil pasukan Satpol PP diparkir di runway penerbangan atas perintah bupati.

"Mereka bawa mobil ke dalam landasan, sehingga pesawat tidak memungkinkan untuk mendarat sangat berbahaya," kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan saat dihubungi detikcom, Minggu (22/12/2013).

Penerbangan ke Bandara Turelelo Soa memang sangat jarang. Menurut Bambang, dalam satu hari hanya ada satu-dua pesawat yang singgah ke bandara tersebut.

"Makanya itu sangat disesalkan ada kejadian ini. Masyarakat tidak bisa beraktivitas," jelasnya.

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (21/12) kemarin. Bupati Ngada, Marianus Sae, memerintahkan Satpol PP menutup bandara Turelelo Soa. Dia kesal lantaran tak mendapat tiket pesawat Merpati.

Pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang. Lalu ada juga penerbangan lain yang bernomor 6516 dari Kupang batal mendarat di Bandara Turelelo-Soa. Bandara ini diblokir mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita.

...more

Terbukti Berjudi, 8 Warga Aceh Dihukum Cambuk

Kompas.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapaktuan kembali mengeksekusi hukum cambuk terhadap delapan orang yang telah terbukti melanggar syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Jumat (13/12/2013). Eksekusi hukuman cambuk berlangsung di depan Masjid Agung Istiqamah Tapaktuan seusai shalat Jumat yang disaksikan ratusan warga.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapaktuan, Meiza Khoirawan SH menjelaskan, delapan orang terpidana yang dicambuk itu terbukti telah melanggar Qanun Syariat Islam Nomor 13 Tahun 2003 tentang meisir atau perjudian.

Delapan wagra Aceh Selatan yang dieksekusi cambuk tadi yaitu  Elizar, dicambuk 8 kali; Haris dicambuk 8 kali; Usman 6 kali; Mairuzal 6 kali, Burhanuddin 6 kali, Said Alwi 6 kali, Sudarman dan Hamdi masing-masing dicambuk 9 kali. Sementara satu lagi terpidana bernama Nasrol mendadak sakit menjelang dieksekusi, sehingga proses cambuk dibatalkan.

"Masih ada 4 orang pelanggar lagi yang belum dicambuk, mereka terbukti melanggar qanun Syariat Islam Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat atau mesum, karena berdasarkan hasil rekomendasi dokter, empat orang itu dinyatakan sakit sehingga belum bisa dieksekusi,” kata Meiza Khoirawan saat dihubungi Kompas.com.

...more

Massa Ormas Islam Larang Hotel Menggelar Pesta Tahun Baru

Kompas.com - Puluhan massa yang menamakan dirinya anggota organisasi kemasyarakatan Pencinta Syariat Islam melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Hermes Palace di Banda Aceh, Jumat (20/12/2013) petang. Pendemo yang terdiri dari massa Front Pembela Islam (FPI), HMI, Brigade Mesjid, dan Laskar Pembela Islam meminta seluruh hotel, kafe, dan mal di Aceh tidak menggelar pesta Tahun Baru.

Massa berorasi di depan Hotel Hermes Palace sambil berteriak agar pengelola hotel menutup akses restoran dan lokasi karaoke saat malam tahun baru.

Koordinator aksi, Ali Hijrah, juga meminta pengelola Hotel Hermes Palace menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyelenggarakan pesta Tahun Baru.

"Ini surat sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Kapolsek dan pihak Dinas Syariat Islam. Jika nanti pihak hotel mangkir, lihat saja akibatnya," ancam Ali Hijrah, Jumat petang (20/12/2013).

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga mendesak Pemerintah Aceh untuk menindak tegas semua pelaku yang merayakan pesta Tahun Baru, yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

Massa juga mengancam akan turun ke jalan dan melakukan tindakan langsung di lapangan jika Pemerintah Aceh tidak memberi respons terhadap peringatan yang disampaikan oleh ormas Pencinta Syariat Islam. Aksi demo ini sempat memacetkan lalu lintas di sekitar hotel berbintang tersebut, dan juga menutup sementara akses masuk ke Hotel Hermes.

...more

Ini Pertanyaan Genit 4 Anggota DPR yang Dianggap Melecehkan Perempuan

Detik.com - 4 Anggota Komisi I DPR dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena dianggap melecehkan perempuan dalam fit and proper test Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Seperti apa pertanyaan-pertanyaan genit dalam fit and proper test tersebut?

"Ibu kok halus sekali, lemah gemulai, apa nanti bisa tegas? pertanyaan ini kan tidak relevan," kata Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudho Husodo mengutip laporan Komnas Perempuan terhadap 4 anggota Komisi I DPR.

Hal ini disampaikan Siswono kepada detikcom, Rabu (11/12/2013).

Selain itu 4 anggota DPR laki-laki tersebut juga menanyakan tentang masalah pribadi. Bahkan mengajak tukaran nomor telepon.

"Misalnya wanita sudah punya pacar belum? wah mesti tukeran nomor HP nih," beber Siswono.

Bahkan ada anggota DPR laki-laki yang terang-terangan menggoda peserta fit and proper test KPI tersebut. "Ada yang tanya ibu kok cantik, ada juga pertanyaan hari ini ke spa berapa kali, ya ditanya begitu. Mungkin anggota merasa dekat, jadi kan biasa," katanya.

Akibat pertanyaan-pertanyaan genit ini 4 anggota Komisi I laki-laki dilaporkan ke BK. BK mengapresiasi langkah Komnas perempuan untuk memperbaiki moral dan etika dewan. BK DPR pun berjanji memproses aduan Komnas Perempuan tersebut.

...more

Sejumlah Tenaga Honorer di Rohul Riau Dipecat karena Tak Salat Berjamaah

Achmad

Detik.com - Pemkab Rokan Hulu (Rohul) Riau memecat belasan tenaga honorer. Salah satu alasannya karena tenaga kontrak ini tak ikut salat Subuh berjamaah.

Informasi yang dihimpun detikcom, belasan tenaga honorer ini ketahuan mangkir salat saat Bupati Rohul Achmad sidak di Masjid Islamic Center, Pasir Pangaraian, Kompleks Perkantoran Pemkab Inhu, 8 November 2013 lalu. Saat itu, masjid sepi. Banyak pegawai dan tenaga honorer tak ikut salat subuh berjamaah.

Salah seorang tenaga honorer yang dipecat menjelaskan dirinya menerima surat pemecatan pada 6 Desember 2013. Dalam surat pemecatan itu disebutkan dirinya melanggar Perbup yang mengharuskan salat berjamaah bagi seluruh PNS dan tenaga honorer.

"Saya waktu itu memang tak ikut salat yang dilaksanakan setiap hari Jumat karena sakit. Tapi saya lupa memberitahukan ke pimpinan. Risikonya ya saya dipecat dengan status pemecatan tidak hormat," kata tenaga honorer yang minta namanya tidak ditulis ini kepada detikcom.

Pria yang sudah bekerja 5 tahun sebagai tenaga honorer ini tidak pernah mendapat surat peringatan dari pimpinan. Tahu-tahu ada surat pemecatan.

"Untuk bisa ikut salat berjamaah, selama ini saya harus menginap di kantor. Karena kalau pulang ke rumah, tidak akan terkejar karena rumah saya jauh," kata pria yang mengaku digaji Rp 1 juta per bulan ini.

Cerita serupa disampaikan seorang tenaga honorer lainnya. Ia merasa kecewa atas keputusan pimpinan. Karena tidak semua tenaga honorer yang melabrak aturan langsung dipecat. "Jika punya link ke pejabat, tidak akan dipecat," katanya.

Kabag Humas Pemkab Rohul Aulia Army Effendi membenarkan pemecatan itu. Ia menjelaskan keputusan itu diambil setelah tenaga honorer melanggar aturan, terutama Peraturan Bupati (Perbup).

"Bukan semata-mata karena tak salat Subuh berjamaah. Itu hanya puncaknya saja, karena pada 8 November lalu saat Bupati melakukan sidak, masjid kosong, hanya ada satu saf saja. Jadi dari sekian banyak kesalahan, makanya mereka dipecat," kata Aulia dalam perbincangan dengan detikcom.

Aulia menyatakan Bupati Achmad memang mengeluarkan Perbup aturan soal salat. Salah satunya mewajibkan PNS dan tenaga honorer salat Subuh berjamaah tiap Jumat. Achmad adalah Bupati Rohul dua kali. Pada September 2013, Achmad gagal menjadi orang nomor satu di Riau setelah kalah melawan 4 pasangan lainnya dalam Pilgub Riau.

...more

Ditilang karena Tak Pakai Helm, Pria Ini Memaki Polisi

Dua Pilot AURI Selundupkan Burung Tujuh Nuri

Poskotanews.com - Dua pilot Angkatan Udara Indonesia diperiksa dan diperingatkan karena diduga mencoba menyelundupkan burung nuri Australia melalui pesawat Hercules yang diberikan kepada Indonesia.

Dilansir situs BBC, kedua pilot itu termasuk dari sejumlah personil yang dilatih di pangkalan udara Angkatan Laut Australia di Richmond untuk menerbangkan Hercules C-130.

Pilot itu dilaporkan mencoba menyelundupkan tujuh burung nuri Australia dalam tas ke dalam pesawat. Dua burung nuri lain ditemukan saat pesawat itu singgah untuk mengisi bahan bakar di Darwin.

Insiden ini terjadi di tengah skandal penyadapan yang diduga dilakukan Australia terhadap para pejabat Indonesia.

Australia menghibahkan sembilan Hercules C-130 kepada Indonesia.

Badan cukai dan perbatasan Australia, ACBPS, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan dua pilot itu telah diperiksa terkait dugaan penyelundupan satwa liar tersebut.

DIANCAM 10 TAHUN

“Australia memiliki hukum yang sangat ketat untuk melindungi satwa liar dan terkait aktivitas ilegal ACBPS akan bertindak keras terhadap mereka yang melanggar undang-undang itu,” kata ACBPS dalam pernyataan.

Menteri urusan perbatasan Scott Morrison mengatakan dua pilot telah diizinkan meninggalkan Australia dengan peringatan setelah berkonsultasi dengan jaksa federal.

“Kami menangani masalah ini secara serius siapa pun yang terlibat dan itulah yang telah kami lakukan dalam hal ini,” kata menteri kepada para wartawan.

Burung nuri Australia berharga ribuan dolar di pasar gelap internasional.

Penyelundupan burung dapat menyebabkan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda A$170.000 kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah.

...more

Penderita Tumor Ngamuk, Dokter di RSU Soetomo Bersorak Huuu..

Ilustrasi

Detik.comm - Aksi mogok yang dilakukan ratusan dokter di RSU dr Soetomo mengakibatkan puluhan pasien rawat jalan terlantar. Salah satu dari mereka bahkan ada yang mengamuk.

Pasien yang diketahui bernama Uly Agus, merupakan penderita tumor. Hari ini, rencananya ia akan melakukan kontrol rutin. Kemarahan Uly Agus tak terbendung saat usahanya untuk berobat ke RSU dr Soetomo, Rabu (27/11/2013) pagi, gagal.

Uly yang jauh-jauh datang dari Mojokerto ini kecewa lantaran dokter yang harusnya ia temui tidak ada di tempat kerjanya. Tak lama, ia pun langsung mendatangi ratusan dokter yang saat itu melakukan tafakur dan doa bersama di halaman gedung poliklinik RSU dr Soetomo.

Melihat ada pasien yang tadinya marah-marah di depan loket poliklinik, serempak karyawan dan dokter yang saat itu akan melaksanakan doa bersama pun menyorakinya, "Huuuuu," teriak mereka.

"Saya yang sakit tadi dilayani di situ setelah itu ke gedung sebelah ternyata di sana kosong tidak ada orang bisa di cek kesana. Sekarang nggak dilayani, walaupun saya rawat jalan tapi saya sakit tumor," ungkapnya dengan nada kesal.

Akhirnya oleh polisi, pasien dipaksa masuk ke dalam. Dan oleh dokter langsung didorong-dorong ke ruang poli untuk diperiksa.

Pantauan detikcom, pasien rawat jalan lainnya pun mengaku hanya bisa pasrah dengan aksi para dokter hari ini.

"Mulai jam 06.00 WIB mau nganter ibu foto rontgen. Di polinya ini belum dilayani katanya di sana ada demo, ya kita sadari dan pasrah-lah," ungkap Sutrani yang datang dari Sidoarjo.

...more

Langgar Fatwa Haram "Jalan Santai", Bos TV Dilaporkan ke Polisi

Ilustrasi

Kompas.com - Organisasai masyarakat Al-Washliyah melaporkan General Manager (GM) salah satu stasiun televisi lokal di Bengkulu ke polisi. Laporan itu terkait fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu terkait jalan santai berhadiah dengan membeli kupon beberapa waktu lalu.

"Iya, kami melaporkan GM TV tersebut karena jalan santai yang digelar dengan cara membeli kupon seharga Rp 7.000 lalu diundi untuk mendapatkan hadiah berupa mobil, motor, dan lain-lain, ini adalah salah satu bentuk perjudian dan bertentangan dengan KUHP Pasal 303, laporan telah kami masukkan ke Polda Bengkulu," kata Ketua Al-Washliyah Bengkulu, Sasriponi Bahrin, Senin (25/11/2013).

Laporan tersebut diterima petugas piket Polda Bengkulu dengan tanda bukti lapor bernomor LP-B/1520/XI/2013/ siaga piket, dengan laporan indikasi perjudian. Laporan itu ditandatangani Kepala Siaga Piket Iptu Sofyan.

Sasriponi melanjutkan, sebelumnya MUI Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2013 telah mengeluarkan fatwa haram jalan santai berhadiah dengan cara membeli kupon untuk diundi. MUI memfatwakan bahwa jalan sehat atau jalan santai berhadiah haram hukumnya apabila peserta diwajibkan membeli kupon sebagai syarat keikutsertaan.

Dalam Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu itu ditetapkan dua keputusan yang ditandatangani Komisi Fatwa MUI Provinsi Bengkulu dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Bengkulu. Keputusan pertama yakni haram bila mewajibkan peserta membeli kupon sebagai keikutsertaan, baik hadiah yang dijanjikan diambil dari hasil penjualan kupon atau disediakan pihak lain.

"Karena mengandung unsur maisir, tabzir, gharar, dharar, ighra, dan israf," katanya.

Ketetapan kedua yakni boleh mengikuti jalan santai apabila peserta tidak diwajibkan membeli kupon atau membayar sejumlah uang sebagai syarat keikutsertaan. "Kalau ikut tanpa harus membeli kupon dan menerima hadiah itu tidak menjadi masalah baik dalam Islam maupun hukum negara, tapi kalau seperti ini, jelas judi modusnya, jelas sekali keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum Indonesia," tambah Sasriponi.

Kegiatan jalan sehat berhadiah dan membeli kupon itu itu digelar beberapa waktu lalu dengan melibatkan ribuan masyarakat Bengkulu hingga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Sementara itu, Kepala bidang Humas Polda Bengkulu, AKBP Herry Wiyanto, melalui Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Bengkulu, Kompol Mulyadi ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut.

"Laporan tersebut telah kita terima dan akan kita dalami karena kita akan mencari tahu apakah fatwa tersebut mempunyai hubungan dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia, jika ada maka akan kita lanjutkan," kata Mulyadi dihubungi via telepon siang ini.

Sementara itu, pesan singkat yang coba dikirim kepada General Manager televisi lokal tersebut tak dibalas, begitu pun sambungan telepon selularnya tak diangkat.

...more

Pelajar Pamekasan Diwajibkan Bisa Baca Al Quran

Kompas.com - Seluruh pelajar di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dari berbagai jenjang pendidikan, diusulkan wajib bisa membaca dan menulis Al Quran. Saat ini, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan tengah memproses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Pamekasan.

Ketua LP2SI, Mohammad Zahid menyatakan, rancangan Perda itu mengatur klasifikasi wajib baca tulis Al Quran di setiap jenjang pendidikan. Sehingga, kewajiban penguasaan baca tulis Al Quran disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada.

“Kalau tingkat SD diwajibkan menguasai sampai batas-batas tertentu. Begitu pula sampai tingkat SMA,” katanya, Rabu (20/11/2013).

Kewajiban bisa membaca dan menulis Al Quran itu, kata Zahid, tidak hanya berlaku bagi lembaga pendidikan negeri saja, tetapi juga untuk lembaga pendidikan swasta di seluruh Pamekasan. Dengan demikian, tidak ada tebang pilih dalam penerapan kewajiban membaca dan menulis Al Quran.

Menanggapi usulan itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mendukung penuh LP2SI. Namun, kata dia, tidak semua persoalan bisa dibuatkan peraturan daerah. Sebaiknya, sebelum kewajiban itu diterapkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan diberi kesempatan untuk mengimbau orangtua dan pelajar untuk belajar Al Quran.

"Kebijakan itu misalnya, pada jam 17.00 sampai 20.00, anak-anak tidak boleh menonton TV. Anak-anak disuruh belajar Al Quran atau pergi ke surau-surau untuk belajar Al Quran," kata Khairul.

Dengan demikian, kata dia, kewajiban bisa membaca dan menulis Al Quran akan berjalan sinergis dengan pendidikan nonformal di surau serta mushala yang sudah lama dilakukan di pesantren.

...more

Jika Vika Cabut Laporan, Penyidikan Tetap Dilanjutkan

Rikwanto

Kompas.com - Istri kedua Adiguna Sutowo, Vika Dewayani, sudah berkeinginan untuk mencabut laporan tindak perusakan rumahnya di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Walau demikian, tak serta merta membuat kasus ini langsung dihentikan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, jika memang nantinya Vika benar mencabut laporan, penyidik tetap akan memeriksa sejumlah saksi. Hal ini guna menyimpulkan motif apa yang terjadi dalam peristiwa perusakan rumah milik Vika.

"Penyidik tetap akan memeriksa pihak-pihak yang terkait. Itu untuk meyakinkan motif apa untuk menyimpulkan kejadian. Nanti dilihat perkembangannya," jelasnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (19/11/2013).

Rikwanto berpendapat, pencabutan laporan ini masih sebatas wacana saja. Pihak kepolisian tak mau ikut campur dalam upaya damai yang tengah ditempuh. Penyidik tetap harus memeriksa pihak terkait seperti Adiguna dan tersangka, Flo.

Ketika pelapor mengajukan pencabutan laporan, jelas Rikwanto, terlebih dulu harus diperiksa terkait alasan pencabutan laporan. Selama belum diperiksa penyidik belum berkeyakinan bahwa kasus ini sudah bisa dikatakan selesai. Maka, kasus ini tetap berjalan.

"Seseorang tidak bisa mencabut laporannya secara sepihak. Kalau berdamai harus jelas, apa perdamaiannya," kata Rikwanto.

Ada beberapa syarat yang dapat digunakan untuk pencabutan prosedur. Ada beberapa hal yang bisa membuat penyidikan dihentikan. Pertama, diterima oleh kejaksaan (P21). Kedua, tidak dapat dituntut lagi dalam artian tidak ada bukti kuat. Ketiga, ketika tersangka meninggal dunia. Keempat, kasus dilimpahkan pada satuan di tingkat yang lebih tinggi. Kelima, kasus ini sudah dinyatakan selesai (SP3).

"Tentu pihak yang berkaitan diperiksa seluruhnya untuk mencari tahu apakah pantas atau tidak mengakhiri penyidikan," ujar Rikwanto.

Kuasa Hukum Vika, Syarifuddin Noor, mengatakan, kliennya akan mencabut laporannya. Namun, Vika akan mencabut laporan jika tersangka, Flo, sudah mendatangi penyidik untuk diperiksa. Syarifuddin mengatakan, pekan lalu keluarga Flo sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Vika langsung di suatu tempat di Jakarta. Namun, Flo tak hadir ketika keluarganya meminta maaf.

...more

Ijabi: Peringatan Asyura Syiah di 3 Daerah Dibubarkan Paksa

Kompas.com - Warga Syiah yang tergabung dalam Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) merasa kecewa atas perlakuan kelompok tertentu, kepolisian, dan pemerintah yang dinilai berlaku tidak adil. Salah satunya, kaum Syiah dilarang merayakan peringatan Asyura Nasional 10 Muharam 1435 Hijriah.

Ketua Dewan Syura Ijabi Jawa Barat Jalaluddin Rahkmat mencontohkan beberapa kasus ketidakadilan yang menimpa warga Syiah. "Di Surabaya, peringatan Asyura dibubarkan secara paksa. Kedua, di Makassar, (peringatan Asyura) diserbu dan dibubarkan juga oleh kelompok massa yang membawa senjata tajam. Di Yogyakarta, diberhentikan di tengah jalan saat akan merayakan. Begitu pun di Jakarta, kami mendengar kabar tidak baik," beber Jalaluddin kepada wartawan di aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Babakansari, Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/11/2013) malam.

Kemudian, lanjutnya, peringatan Asyura di Bandung terpaksa harus dipindah tempat. Semula akan digelar di Gedung Kana, Jalan Kawaluyaan, berpindah ke tempat yang sempit di aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Babakansari, Kiaracondong, Bandung, Kamis (14/11/2013) malam.

Menurut Jalaluddin, warga Syiah dikecam oleh puluhan ormas agar tidak mengadakan peringatan Asyura itu. Ormas-ormas itu mengancam akan menyerang jika Syiah tetap melaksanakan peringatan Asyura. Selain itu, dia menduga tidak turunnya izin dari kepolisian untuk menggelar Asyura karena ada tekanan dari kelompok tertentu.

"Polisi pun seperti ditekan oleh kelompok tertentu agar tidak mengeluarkan izin," kata Jalaluddin.

Atas dasar semua itu, pihaknya menegaskan akan melaporkan kasus itu ke beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menko Polhukam, dan Ombudsman.

"Kami akan melapor ke Komnas HAM bahwa kami sudah diperlakukan secara diskriminatif. Hak kami untuk berkumpul, berserikat, dan dijamin undang-undang tidak diberikan kepada kami," tegasnya.

"Kedua, kita juga akan lapor ke Menko Polhukam tentang apa yang kami derita, dari perlakuan kesewenang-wenangan aparat yang ditekan oleh kelompok tertentu," tegasnya lagi.

...more

Brigadir Mochtar Toyib Polisi Mabuk Pembuat Onar di Panggung Dangdut

Tempat Majlis Tafsir di Sidoarjo Kembali Diserbu Warga

Detik.com - Ratusan warga Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran, Sidoarjo, kembali menyerbu Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) di Jalan Raya Lingkar Timur Km 2-3, Sabtu (26/10/2013) sore.

Pasalnya, warga geram keberadaan tempat tersebut yang mengajarkan tafsir dan Al Quran secara tidak lazim dan menyimpang dalam kaidah agama. Salah satu ajarannya yakni makan daging anjing dihalalkan.

Padahal jamaah MTA sudah diperingatkan, namun mereka tetap menggelar pengajian tiap hari Sabtu dan Minggu. Aktivitas jamaah itu dibubarkan paksa dan sebagian dipukuli warga. Bahkan jamaah yang baru tiba di pengajian diusir warga.

"Kemarahan warga sudah tidak bisa dibendung lagi. Karena, resah dengan keberadaan tempat MTA," kata Bahrul Ulum, salah seorang tokoh masyarakat Desa Siwalan Panji kepada detikcom di lokasi kejadian, Sabtu (26/10/2013).

"Jamaah MTA itu mengajarkan kalau makan daging anjing itu halal. Sedangkan tahlil itu haram. Hal itulah yang membuat warga marah dan terpaksa mengusir semua jamaah MTA," tegas dia.

Secara terpisah, Agus Supriyanto salah satu jamaah MTA saat dikonfirmasi wartawan tidak bisa banyak memberikan keterangan. Agus sendiri mengalami luka di bagian mata dan mulutnya banyak mengeluarkan darah karena dipukuli warga.

Sementara terkait penyerangan tersebut, sejumlah petugas dari TNI, polisi dan Satpol PP diturunkan untuk mengamankan situasi.

"Kita sudah memberikan pengamanan. Tapi, emosi warga tidak bisa dikendalikan. Karena, warga mengetahui dan melihat kalau MTA melakukan aktivitas," kata Kapolsek Buduran Kompol Hendy Kurniawan, kepada wartawan.

Sementara dari pantauan di lokasi, polisi, TNI dan Satpol PP masih melakukan pengamanan. Sedangkan pasca kejadian, warga banyak yang berhamburan membubarkan diri. Terlihat juga sejumlah spanduk berisi kecaman. Diantaranya, "Kumpulan Setan Enyah Dari Desa Siwalan Panji","Ajok Ngerusak Kampungku".

...more

FPI: Menolak Lurah Susan Harga Mati

Ilustrasi

Kompas.com - Front Pembela Islam (FPI) menyatakan penolakan mereka terhadap kepemimpinan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Menurut FPI, daerah yang dipimpin Lurah Susan mayoritas berkeyakinan Islam sehingga tidak mungkin Susan mewakilkan aspirasi warga dalam kegiatan keagamaan.

"(FPI) Sangat menolak. Harga mati FPI Jaksel menolak keras adanya Lurah Susan," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Beberapa poin yang menjadi dasar penolakan Lurah Susan, lanjut Novel, yakni karena Lenteng Agung mayoritas didiami oleh umat Muslim. Selama ini, kepemimpinan lurah di sana belum pernah dipegang lurah yang beragama non muslim. "Karena memang belum pernah ada yang non Islam," katanya.

Ia menyangsikan kepemimpinan Susan dapat mewakili warga yang mayoritas Muslim. "Sangat tidak mungkin Lurah Susan dapat mewakili aspiratif warganya. Wanita sudah punya keterbatasan, apalagi non Muslim. Kita mau yang bisa di situ, turun langusung ke lapangan, ke masjid, karena di situ ada aktivitas pengajiannya," ujar Novel.

Untuk itu, FPI berencana melakukan Tabliq di Masjid Al-Ausar Lenteng Agung, dengan tema 'Dampak Negatif Pemimpin Non-Islam Ditengah Mayoritas Islam'. Habib Novel mengatakan dirinya akan hadir.

Selain itu, Tabliq juga terkait untuk mengajak warga melakukan demo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013). "Jam 19.30 WIB mulai pembukaan. Itu untuk mengajak warga demo kantor Gubernur. Kita menyikapi arogansi Ahok. Tapi bagaimana nantinya, keputusan bisa akan berubah," ucap Novel.

...more

Prabowo Setuju Kepala Daerah Kerjasama dengan FPI

Detik.com - Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto setuju dengan usulan kerjasama antara kepala daerah dengan Front Pembela Islam (FPI). Namun seharusnya tidak cuma FPI saja yang dirangkul.

"Saya kira kalau kita pelajari statement Mendagri dengan jeli, semua ormas harus dirangkul termasuk FPI. FPI bisa diyakinkan hidup damai," ujar Prabowo di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Prabowo yakin bila FPI dapat menerima Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "FPI bisa diyakinkan hidup damai menerima Pancasila, NKRI, hidup rukun sebagai komponen bangsa ya harus diakomodasi," ujarnya.

Usulan mengikutsertakan FPI dalam pembangunan daerah dilontarkan Mendagri, Gamawan Fauzi. Menurutnya FPI dan ormas lain dapat membantu memajukan Indonesia.

Gamawan mengimbau masyarakat tidak membenci FPI. "Jangan membenci salah satu ormas bila pernah melakukan kesalahan," imbuhnya.

...more

Arisan Keluarga Eks Tapol 65 Dibubarkan Paksa

Kompas.com - Acara arisan keluarga dan anak-anak eks tahanan politik (tapol) 65 yang dilangsungkan di Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung Godean, Yogyakarta,  Minggu (27/10/2013), dibubarkan kelompok massa yang mengatasnamakan Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI).

Pembubaran tersebut sempat diwarnai dengan aksi pemukulan terhadap salah satu peserta arisan.

Madya Saputra, koster Kapel Santi Dharma menceritakan, sekitar pukul 11.00 sejumlah orang dengan mengenakan baju hitam-hitam bertuliskan FAKI masuk ke halaman Padepokan Santi Dharma. Mereka datang menggunakan satu unit mobil dan motor.

Tak lama berselang, sejumlah orang berusaha masuk ke dalam pedepokan sementara yang lainnya mengawasi kompleks padepokan.

Menurut Madya, ia sempat melihat salah satu dari mereka membentak-bentak sejumlah ibu-ibu yang sedang sibuk memasak. Mereka berusaha membubarkan peserta arisan.  Bahkan, terang Mudya, upaya tersebut sempat diwarnai aksi pemukulan terhadap salah satu peserta arisan.

"Saya hanya melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Ada satu orang yang dipukuli. Ya di sini, di halaman ini," ujar Madya Saputra, saat ditemui di Padepokan Santi Dharma, Minggu (27/10/2013).

Ia mengungkapkan, saat peristiwa itu terjadi di halaman Padepokan Santi Dharma sudah ada satu unit mobil ambulans. Bahkan, tampak pula sejumlah anggota dari kepolisian. "Tidak tahu datangnya, tapi ada mobil ambulans. Ada polisi juga, mereka sempat membuat barikade," tuturnya.

Sementara itu, Romo Paroki Klepu Florentinus Hartanto Pr yang membawahkan pengelolaan Padepokan Santi Dharma mengatakan, beberapa hari sebelum acara, sempat dihubungi salah seorang panitia. Intinya ingin menyewa untuk keperluan, arisan dan ramah tamah keluarga dan anak-anak eks tapol 65. "Yang menghubungi saya waktu itu suaranya masih muda. Izin mau pinjam padepokan untuk acara arisan dan ramah tamah. Bilangnya ada 30-an orang," ucapnya.

Hartanto menjelaskan, pihak panitia juga mengungkapkan bahwa dalam agenda acara yang telah disusunnya, bakal ada sharing-sharing antar-eks tapol dan keluarga eks tapol.

Berdasarkan informasi yang didapat Romo Hartanto, peserta yang datang tidak hanya anak muda, bahkan lebih di dominasi oleh orang-orang tua angkatan 65.

Keluarga Eks tapol 65 dan anak-anak eks tapol 65 menyewa padepokan Santi Dharma selama dua hari. Acaranya sendiri dilaksanakan mulai Minggu (27/10/2013) pagi sampai dengan  Senin (28/10/2013) besok.

"Kalau soal peristiwa pembubaran, saya tidak tahu, kan baru saja datang. Kita hanya memiliki tempat, tidak tahu soal itu," tandasnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua FAKI DIY Burhannudin membenarkan pihaknya telah melakukan pembubaran acara keluarga dan anak-anak eks tahanan politik (tapol) 65 di Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung Godean.

...more

Pakai Pakaian Ketat, Puluhan Warga Aceh Barat Terjaring Razia

Kompas.com - Puluhan warga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, terjaring razia busana muslim yang digelar oleh Wilyatul Hisbah (WH), Selasa (22/10/2013). Para pelanggar yang terjaring dalam razia tersebut umumnya kaum wanita yang menggunakan pakaian ketat.

Razia busana muslim yang digelar oleh WH di Jalan Nasional, pusat Kota Meulaboh, Aceh Barat,  ini juga melibatkan sejumlah personel kepolisian dan TNI.

Dalam razia kali ini, petugas menjaring sekitar 30 pelanggar syariat Islam. Umumnya, mereka kaum wanita yang menggunakan pakaian ketat. Pelanggar yang terjaring razia langsung dilakukan pembinaan oleh petugas di lokasi razia setelah dicatat identitasnya.

Razia digelar untuk menertibkan warga Aceh Barat agar menggunakan pakaian sesuai dengan Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Razia juga ditujukan untuk menertibkan sejumlah PNS yang berkeliaran di waktu jam dinas. Hal ini diungkapkan Samsul Alam, Kasat Pol PP, dan WH Aceh Barat di lokasi razia.

Salah satu PNS yang terjaring razia merasa terganggu dengan kegiatan razia tersebut. Sebab, tidak ada langkah sosialisasi sebelum digelar razia.

“Saya terkejut tiba-tiba ada razia, padahal saya keluar dari kantor karena ada keperluan, dan jadwal mengajar di sekolah pun sedang kosong,” kata Mardiani, guru yang bertugas di SMP 2 Aceh Barat.

Hal yang sama juga diungkap oleh salah seorang ibu yang tak mau disebut namanya. “Karena razia, kendaraan saya terjatuh karena takut melihat ada razia tiba-tiba," cetusnya.

Keluhkan Koordinasi Proyek MRT, Polisi: Mau Rusak Jalan Itu, Kabari Kami

Irvan Prawira

Detik.com - Tidak hanya masyarakat yang tidak tahu detil rencana proyek MRT di Jakarta. Ternyata polisi dari jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya pun mengaku tak tahu.

Hal ini muncul ketika belum adanya kejelasan titik-titik lalu lintas yang terdampak proyek Rp 17 triliun tersebut. PT Jakarta MRT sebagai penanggung jawab juga dinilai kurang komunikatif.

"Saya pikir Dirlantas itu cukup besar, sehingga orang yang mau rusak jalan untuk tujuan baik itu akan mengabari kami," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Irfan Prawira di Gedung Prasada Sasana Karya, Jl Suryopranoto No 8, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Irfan menyampaikan hal ini karena menurutnya PT Jakarta MRT tidak memberitahu titik-titik berdampak. Ia juga mencoba menanyakan informasi ke jajarannya terkait kemungkinan koordinasi titik-titik berdampak, namun nihil.

"Akhirnya kami kirim surat ke MRT, saya sampaikan, kita tahu anda calon pahlawan bangsa yang akan membuat Jakarta nggak macet. Tapi kalau pahlawan jangan adigung adiguna, belagu, sehingga kanan kiri nggak diperhatikan. Kalian calon pahlawan makin low profile makin bagus," ujar Irfan.

Namun Irfan terkejut ketika pihak PT Jakarta MRT malah menilai belum perlu koordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Alasannya, proyek yang tengah berlangsung ini belum memasukan titik-titik lalu lintas yang terdampak.

"Mereka berkilah proyek ini belum fix masalah arusnya. Saya tanya, ya harus ada, dia jawab belum saatnya kami belum siap. Mereka bilang lagi akan berbicara dengan dishub dan konsultan. Lalu saya bilang, walau kami bego-bego bukan insinyur, tapi kami ini di lapangan tiap hari hapal," ujar Irfan diikuti tawanya.

Walau sikap PT Jakarta MRT tersebut dikeluhkan, Irfan mengaku Dirlantas Polda Metro Jaya siap membantu pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga berharap PT Jakarta MRT tidak bersikap eksklusif dengan memaksimalkan koordinasi antar pihak terkait.

"Ke depan tolong kalau mau berjuang ajak yang lain. Jangan asyik sendiri, tapi kita tidak diajak," ujar Irfan.

"Kita harus sering komunikasi dengan MRT agar tetap membumi. Kalau masyarakat mendukung, proyek akan lebih cepat. Ada film Nabi Musa, ketika dia lagi buat piramida, Nabi Musa lihat pegawainya lemas-lemas. Dia ambil linggis bongkar gudang beras ,silakan ambil beras itu sampai habis lalu kembali kerja jadi lebih kuat sampai selesai. Sehingga kalau bersama itu pembangunan akan lebih baik," ujar Irfan.

...more

Mendagri: FPI adalah Aset Bangsa

Kompas.com - Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) langsung menuai kritik. Berbagai pihak mengkaitkan dengan rekam jejak FPI selama ini. Bagaimana tanggapan Gamawan?

"Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, pernyataannya terkait keterlibatan ormas dalam pembangunan dikembangkan sesuai bidang masing-masing. Ia mencontohkan, pemda dapat melibatkan FPI di bidang keagamaan. Menurutnya, FPI bisa diajak kerja sama ketika peringatan hari besar agama Islam.

"Ada prinsip di pemerintahan modern, pemerintah itu lebih banyak mengemudi dibanding mendayung. Jadi jangan ada, baik media, LSM, atau ormas yang tidak bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa. Itulah civil society. Selama ini kan seolah-olah ini pihak yang mengkritik dan ini yang dikritik. Kalau bersama-sama itu tidak ada lagi," kata dia.

Seperti diberitakan, imbauan Gamawan agar kepala daerah bekerja sama dengan FPI disampaikan ketika pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 pagi tadi. Pernyataan itu langsung dikritik, bahkan dihujat.

Kritik ini misalnya disampaikan para pembaca Kompas.com. Mereka mengaitkan dengan berbagai tindakan anarkistis yang dilakukan para anggota FPI selama ini. Para pembaca juga kembali menyinggung desakan pembubaran FPI.

"Warga Indonesia tidak alergi terhadap ormas. Tapi warga Indonesia alergi sama ormas yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan kekerasan. Indonesia negara hukum," tulis salah satu pembaca Kompas.com.

...more

Beda Suku, Warga Demo Minta Dua Lurah Dicopot

Kompas.com - Warga Kecamatan Malalayang, Kota Manado meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengganti Kepala Kecamatan dan dua Lurah di wilayah mereka yang bukan berasal dari Suku Bantik. Dua Lurah tersebut adalah Lurah Malalayang Barat serta Lurah Malayang Satu.

"Kami meminta pemerintah kota untuk mempertimbangkan pesan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bantik yang ada wilayah Minanga, Malalayang," ujar Koodinator Lapangan Demo Warga Bantik, Jones Mamitoho, Senin (21/10/2013).

Jones memimpin puluhan warga Malalayang dari Suku Bantik menyampaikan aspirasi mereka ke Pemkot Manado yang diterima oleh Wakil Wali Kota Harley Mangindaan.

Suku Bantik merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Utara yang tersebar di beberapa wilayah di Sulut, termasuk Malalayang. Sebelumnya, warga Suku Bantik Minanga Malalayang telah melakukan demo meminta Camat agar menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali Kota.

"Camat waktu itu menjanjikan kepada kami untuk meneruskan permintaan kami ke Wali Kota. Tetapi karena sudah sebulan tidak ada jawaban, maka kami datang sendiri ke kantor wali kota ini," tambah Jones.

Salah satu tokoh Bantik yang ikut hadir, Fredy Mamitoho (80) menjelaskan, sebelum kemerdekaan Indonesia, suku Bantik di Minanga Malalayang sudah patuh dengan hukum adat yang berlaku.

Waktu itu, seorang Hukum Tua (pemimpin warga) memegang dua jabatan sekaligus, yakni sebagai pemimpin pemerintahan dan juga sebagai pemimpin adat.

"Walaupun hukum adat tidak tertulis, tapi kami memegang penuh hal itu. Oleh karena itu kami meminta pemerintah harus mempertimbangkan untuk menempatkan pemimpin yang bisa mengerti soal adat wilayah yang akan dipimpinnya. Kalau bisa Camat dan dua Lurah itu diganti dengan orang yang berasal dari Suku Bantik," tegas Fredy.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan secara tegas mengingatkan bahwa Malalayang merupakan wilayah Manado, Sulut dan Indonesia yang menghormati pluralisme.

Warga Malalayang harus pula mengenal dengan benar wawasan kebangsaan dan kebhinekaan. "Berilah waktu bagi Camat dan Lurah di sana untuk mengenal dengan jelas wilayah yang dipimpinnya. Pemkot menjamin tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan. Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aparat negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Malalayang," ujar Mangindaan.

Mangindaan juga meminta agar warga Malalayang bisa memahami bahwa penempatan pemimpin di sana berdasarkan pertimbangan pemerintahan, dan bukan karena pertimbangan adat dan sukuisme.

Namun demikian, Magindaan berjanji untuk menampung aspirasi warga dan akan membahas dengan jajarannya.

...more

Saat Ani Yudhoyono Sebut "Bodoh" untuk Komentar di Instagramnya...

Kompas.com - Akun Instagram milik Ibu Negara Ani Yudhoyono kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bukan karena hasil karya Ani, melainkan karena komentar istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ani menyebut follower-nya "sangat bodoh".

Masalah itu muncul dalam foto keluarga SBY ketika berada di Pantai Klayar, Desa Sendang, Pacitan, Jawa Timur. Mereka yang berpose di pinggir pantai, yakni SBY dan Ani, Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan serta putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono alias Aira. Ada pula Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya, Siti Rubi Aliya Rajasa. Mereka semua kompak mengenakan pakaian batik.

Rupanya, pakaian batik itu yang menjadi pemicu masalah. Salah satu follower Ani dengan akun @erie_nya berkomentar, "Baju batik sudah dikenakan di mana-mana, bukan hanya untuk acara resmi saja, namun juga acara setengah resmi, bahkan santai."

Entah mengapa sepertinya Ani merasa terganggu dengan komentar itu. Ia bereaksi dengan membalas @erie_nya, "Subhanallah, komentar anda yang sangat bodoh. Kok anda tidak berpikir bahwa kami sedang melakukan kunjungan dan mampir sebentar ke pantai itu sekalian lewat? Come on, apa tak ada komentar lain yang lebih bisa diterima siapa saja?"

Erie lalu kembali membalas, "Iya ibu, saya barangkali memang masuk dalam golongan orang Indonesia yang masih bodoh. Semoga ibu berkenan memberi saya pencerahan agar kelak saya bisa pintar seperti ibu." Pemilik akun itu juga meminta maaf jika komentarnya membuat Ani marah.

"Saya ngga cari ngetop. saya cuma kasih komen yang tak memuji. Jika Tuhan saja bisa mengampuni dosa-dosa saya, saya percaya Ibu pun akan memberi maaf kepada saya, kepada salah satu warga negara Indonesia yang masih bodoh.. Doa saya selalu, agar Ibu dan Bapak Presiden sekeluarga terus sehat dan senantiasa mampu untuk membuat negara ini maju dan membuat pintar warga negara yang masih bodoh seperti saya. Maafkan jika komentar2 saya sebelumnya membuat Ibu tidak berkenan."

Setelah menjadi pemberitaan di media, komentar dalam akun Instagram @aniyudhoyono terus mengalir. Namun, tak ada komentar bernada negatif yang dapat bertahan lama. Komentar bernada mendukung dan memuji Ani yang dapat bertengger. Hanya segelintir komentar bernada netral.

Komentar-komentar bernada sindiran atau negatif kemudian lenyap. Salah satu follower sempat berkomentar, "Komentarnya apa sih sampai membuat Ibu Negara, istri pemimpin rakyat menyebut rakyatnya bodoh? *orang bodoh bertanya".

Ada pula yang berkomentar, "Takut2 komentar soalnya sy juga masih bodoh. Jutaan orang lain mungkin juga ngga berani komentar karena juga bodoh." Tak lama, komentar itu hilang. Akunnya pun diblok.

Seperti diketahui, sebelumnya Ani juga berdebat dengan followers-nya setelah jepretannya dituduh hasil editan. Foto yang dimaksud adalah foto Aira ketika berpose di teras Istana Merdeka saat Kirab Budaya dalam rangka HUT ke-68 RI. Setelah perdebatan sengit, akun Ani diblok, lalu diaktifkan kembali dengan diakhiri sebuah penjelasan.

Kembali ke masalah bodoh, tanggapan Ibu Ani ini mengingatkan pada pernyataan Presiden SBY yang sebaliknya justru tak ingin ada penggunaan kata "bodoh". Pernyataan Presiden itu merupakan bagian dari sambutan di pembukaan Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Jakata, pada 3 Juli 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencantumkan beberapa arti untuk kata bodoh. Pertama, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan. Arti kedua, tidak memiliki pengetahuan, dalam konteks pendidikan atau pengalaman.

Dalam sambutannya itu, Presiden berkata, "Kalau bicara bodoh, seolah doa. Kalau kebelumcerdasan, Allah akan kasih jalan," kata Presiden.

...more

ICW: Pemenang Proyek di Banten Layaknya "Arisan" Keluarga Ratu Atut

Kompas.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya disebut menguasai 175 proyek di Banten. Layaknya arisan keluarga, pemenang proyek itu digilir baik dari 10 perusahaan keluarga Atut maupun 24 perusahaan yang berafiliasi. Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Masyarakat Banten.
"Itu seperti arisan proyek. Jadi digilir peringkat satunya perusahaan siapa. Kemudian peserta lelang, itu-itu saja," ujar Koodinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas, saat dihubungi, Senin (14/10/2013).
Ia mencontohkan, pada proyek pengerjaan jalan Cikande-Rangkasbitung, batas kota Pandeglang-batas kota Rangkasbitung, dan Jalan Rangkasbitung Banten tahun anggaran 2011. PT Balipacific Pragama (BP) tertulis sebagai pemenang proyek. Kemudian, pemenang cadangan I, yaitu PT Buana Wardana Utama (BWU), dan cadangan II PT Sambadaagraha Agung Putra (SAP).
Pada proyek berikutnya, yakni pengerjaan relokasi Jalan Serdang-Bojonegara-Merak, tertulis PT Putra Perdana Jaya sebagai pemenang lelang, sedangkan PT BWU dan BP sebagai pemenang cadangan.

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan

PT BWU diketahui milik adik Atut, yaitu Tubagus Chaeri Wardana yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan Pilkada Lebak. Sedangkan PT BP dan SAP termasuk 10 perusahaan yang diduga dikendalikan langsung keluarga Atut dan 24 perusahaan yang berafiliasi.
Data ICW dan Jaringan Masyarakat Banten menyebutkan, proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 2008-2013 sedikitnya tercatat, 33 proyek dimenangkan perusahaan keluarga Atut dengan total proyek Rp 475,728 miliar.
Kemudian, untuk proyek pada Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011-2013, tercatat ada 19 proyek dengan total nilai Rp 244,604 miliar. Pada Kementerian PU, mereka mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp 78,794 miliar. Sementara itu, perusahaan yang diduga berafiliasi dengan perusahaan keluarga Atut tercatat menguasai 110 proyek dengan nilai Rp 346 miliar.
Secara keseluruhan, perusahaan keluarga Atut dan jaringannya telah mendapatkan 175 proyek dengan total nilai Rp 1,148 triliun. Firdaus mengatakan, nilai proyek yang dipegang oleh keluarga Atut selalu lebih dari Rp 5 miliar. Proyek yang diikuti kebanyakan proyek pada bidang pekerjaan umum. Firdaus menduga proses lelang proyek tidak wajar dan sarat kepentingan karena selalu dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut atau yang terkait.
"Prosesnya tidak wajar. Dari sekian banyak perusahaan barang dan jasa kenapa kelompok itu saja yang menang?" katanya.
Selain itu, Firdaus mengatakan, keluarga Atut sebagian besar juga menduduki sektor pemerintahan di Banten. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan barang dan jasa di Banten dikendalikan oleh Atut dan keluarganya.

...more

Inilah Kronologi Polisi Salah Tangkap di Koja

Kompas.com - Insiden memalukan dilakukan aparat Reserse Kriminial Polsek Tanjung Duren, Sabtu (12/10/2013) malam. Maksud hati menangkap gembong pencuri kendaraan bermotor, petugas malah salah menyasar target.

Tak terima dengan perlakuan petugas yang sempat menembakinya, korban pun memilih jalur hukum. Seperti apa kejadiannya, berikut, kronologi insiden memalukan tersebut.

Sekitar pukul 22.00 WIB, korban yang bernama Robin Napitupulu (25) hendak pulang ke rumah di Bekasi, Jawa Barat, seusai menonton melalui televisi pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia lawan Korea Selatan di kediaman kekasih di kawasan Jalan Taman Cemara, Koja, Jakarta Utara. Saat itu, Robin tengah memanaskan Mobil Toyota Rush B 1946 KOR miliknya.

"Tiba-tiba, mobil warna putih seperti Honda Jazz malang di depan mobil saya. Dua orang laki -laki turun dari mobil, enggak ngomong apa-apa mereka langsung menembakkan tiga atau empat kali berturut-turut ke mobil saya," ujar Robin saat ditemui Kompas.com, Minggu (13/10/2013).

Beruntung, peluru hanya mengenai badan mobil, tidak sampai menembus tubuhnya. Spontan, pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyalur alat kesehatan di Kuningan, Jakarta Selatan, itu menginjak gasnya dan kabur dari tempat kejadian perkara. Dua orang yang tidak dikenalnya itu meneriakkan kata maling sehingga warga mengejarnya dan melempar kendaraannya dengan batu hingga mengalami rusak.

Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Robin memilih kembali ke tempat kejadian perkara. Warga sekitar sempat ingin mengeroyoknya begitu Robin keluar dari mobilnya. Beruntung, ada tukang tambal ban yang mengenalinya sehingga amuk massa pun bisa dihindarkan. Warga pun membawanya ke pos RW setempat.

Robin pun mengaku baru mengetahui bahwa dua orang yang menembaki mobil pribadinya itu dengan peluru adalah aparat dari Polsek Tanjung Duren. Tidak beberapa lama, kedua orang polisi itu pun kembali datang dan menemuinya di pos RW setempat.

"Enggak ngomong apa-apa, salah satu dari dua polisi itu masuk terus mukul kepala saya dengan pistol berulang kali sampai kepala saya luka. Saya sudah ngomong, saya bukan maling, tapi polisi itu teriak 'diam kamu!'," lanjut Robin.

Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu pun memastikan bahwa Robin bukan target yang dimaksud. Dibantu warga dan aparat dari Polsek Koja, Robin akhirnya dibawa ke RS Pelabuhan di Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan intensif pada Minggu sekitar pukul 01.30 WIB. Dua Polisi tersebut diketahui pergi begitu saja tanpa meminta maaf atau membantunya ke RS.

Korban mengalami trauma disertai luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan. Tidak hanya itu, lengan tangan kanan dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.

Dikira mobil gembong ranmor

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren, AKP Khoiri, membenarkan dua orang tersebut adalah anak buahnya yang tengah melaksanakan pengembangan terhadap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya, yang berhasil ditangkap beberapa waktu sebelumnya.

Pelaku memberikan ciri-ciri mobil yang ditumpangi oleh bosnya dan berada di daerah Koja Jakarta Utara. "Pas petugas kita lihat, memang mobil itu mirip dengan mobil pelaku. Langsung kita sergap. Tapi itu bukan salah tembak lho ya. Memang peristiwa semalam itu ada benarnya juga," ujarnya.

Pihaknya pun mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, dengan tegas Khoiri mengatakan bahwa operasinya sesuai prosedur. Pihaknya berjanji akan membiayai seluruh perawatan serta pengobatan dan telah meminta maaf.

Namun, korban tak memaafkan begitu saja. Minggu dini hari tadi, melalui keluarga, Robin melaporkannya ke Polsek Koja dan Polres Metro Jakarta Utara.

...more

SBY minta pengusaha tak pengaruhi pejabat langgar hukum

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para pengusaha tidak mendorong atau mengajak para kepala daerah melakukan hal yang melanggar hukum.

"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

...more

Lion Air Tolak Isi Pendingin Udara demi Pengiritan

Kompas.com - Tidak berfungsinya AC dalam kabin pesawat Lion Air JT775 yang gagal berangkat Senin (30/9/2013) siang ternyata disebabkan  pihak manajemen yang tidak mau mengisi pendingin udara. Hal itu ditegaskan Manajer Bandara Samratulangi Haslin Panggabean kepada wartawan.

"Pesawat itu tidak ada kerusakan, hanya mereka lalai tidak melakukan charging pendingin ruangan pesawat," ujar Panggabean, Senin (30/9/2013) malam.

Menurut Panggabean, pihaknya telah memperingatkan Lion Air untuk tidak memaksakan penerbangan. Pihak bandara sebelumnya telah berkomunikasi dengan Lion Air perihal permintaan pengisian pendinginan udara dalam pesawat.

Permintaan itu sudah disampaikan oleh teknisi engine Lion Air ke bagian keuangannya. Namun, dengan alasan mau mengirit, permintaan tersebut tidak disetujui. Menurut informasi, harga untuk charging tersebut hanya Rp 1,1 juta.

"Masa hanya gara-gara mau mengirit Rp 1,1 juta, maskapai harus menanggung kerugian yang besar. Rugi materi, rugi nama, dan itu luar biasa. Mahal sekali jika dibandingkan dengan biaya charging yang hanya satu juta itu," tanda Panggabean.

Panggabean menyesalkan pihak Lion Air yang tidak menyiapkan mobil charging pendingin udara sejak pagi hari. Pihak otoritas bandara juga menyarankan untuk tidak memberangkatkan pesawat JT775 sebelum pintu darurat yang dipaksa dibuka diperbaiki.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 198 penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan rute Manado-Jakarta gagal berangkat gara-gara penumpang membuka paksa pintu darurat di bagian belakang. Insiden itu terjadi karena protes penumpang terhadap pendingin kabin yang tidak berfungsi diabaikan kru pesawat.

Bukannya mendengar keluhan penumpang, pilot malah membawa pesawat ke landasan pacu untuk siap terbang. Beruntung pintu darurat tersebut dipaksa dibuka sebelum pesawat mengudara. Tidak ada laporan adanya korban dalam peristiwa tersebut.

Di Jakarta,  Corporate Secretary Lion Air Ade Simanjuntak menjelaskan, salah satu penyebab pendingin udara (AC) pesawat JT775 rute Manado-Jakarta tak terasa dingin karena pesawat parkir di luar dan panas matahari masuk ke dalam pesawat.

...more

Pakai Foto Ibu Ani Tanpa Izin, Seorang Pengusaha Dijebloskan Penjara

Detik.com - Seorang pengusaha asal Jakarta dijebloskan ke penjara. Pasalnya, Steven Rusli alias Miki memajang foto ibu negara Ani Yudhoyono yang bukan haknya serta mencatut nama museum D'Topeng ke dalam brosur kegiatannya.

"Klien kami melaporkannya ke Polda Jatim, karena klien kami mendapatkan teguran dari orang setneg (sekretaris negara) terkait ada foto dan nama ibu negara dalam brosur. Padahal klien kami tidak pernah menyebarkan brosur tersebut," ujar M Arifin, kuasa hukum pelapor Reno Halsamer kepada wartawan, Minggu (29/9/2013).

Dari informasi yang dihimpun, tersangka Miki (Direktur Utama PT Karya Bersama Abadi, Badung, Bali) mengedarkan brosur di acara pameran properti di Galaxy Mal beberapa waktu lalu di Surabaya.

Di brosur D'Topeng, terdapat foto dan komentar ibu negara Ani Yudhoyono. Bahkan ada pejabat negara lainnya. Foto tersebut merupakan dokumen dari D'Topeng. Namun, Reno Halsamer warga Mulyorejo Surabaya, pengelola Museum D'Topeng di Badung Bali ini mengaku tidak pernah menerbitkan dan mengedarkan brosur yang ada foto dan komentar ibu negara dan pejabt lainnya di acara pameran properti tersebut.

Karena ada kejanggalan dan dugaan pelanggaran tindak pidana hak cipta, Reno melaporkannya ke Polda Jatim pada 7 Januari 2013 dengan bukti laporan bernopol LP/01/2013/sus/Jatim. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana membuat, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil tindak pidana hak cipta berupa brosur dengan seni lukis D'Topeng yang digandakan tanpa izin dan persetujuan dari pemegang hak cipta.

Arifin menambahkan, foto dan catatan Ani Yudhoyono adalah benar dan diambil saat acara KTT Asean Summit 17-19 Oktober 2011. Tapi saat ditampilkan di brosur, pelaku tidak mengajukan izin ke klien kami selaku pengelola museum D'Topeng. "Foto itu direpro oleh pelaku tanpa sepengetahuan D'Topeng," tegasnya.

Laporan tersebut ditindaklanjuti penyidik Subdit Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Selain menetapkan terlapor Steven Rusli alias Miki sebagai tersangka, polisi juga memeriksa pihak Galaxy Mal selaku pihak yang lokasinya digunakan acara penyebaran brosur tersebut.

Bahkan, kasus tersebut sudah dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Kamis (26/9/2013) lalu. Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan dan tersangka Miki langsung dijebloskan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo.

Sementara Kasubdit Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Josep Gunawan membenarkan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. "Tersangka dan barang buktinya semuanya sudah kita limpahkan ke kejaksaan," terangnya.

...more

Mendagri Minta Jokowi Pertimbangkan Pindahkan Lurah Susan

Gamawan Fauzi

Kompas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).

Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

"Tapi kalau dengan penempatan seseorang yang kurang tepat, tentu harapan itu sulit diwujudkan," lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatannya pada jabatan dan posisi tertentu. Ia menegaskan, Jokowi tidak salah dalam menempatkan Susan, yang kebetulan beragama Kristen, sebagai pemimpin di Kelurahan Lenteng Agung. Terlebih lagi, dia menegaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk.

"Sebenarnya tidak ada larangan menempatkan pejabat di mana pun dalam negara yang bineka. Apalagi jabatan yang bersifat selektif bukan elected (dipilih). Pak Gubernur (Jokowi) tidak salah dan tidak ada UU yang melarang (menempatkan pejabat beragama minoritas di daerah mayoritas dalam konsep kebinekaan."

Ditanya apakah Jokowi harus memindahkan Susan, Gamawan mengelak. Dia mengatakan, Jokowi pasti memahami pernyataannya.

"Saya kira Pak Gubernur sudah paham," kilahnya.

Sebelumnya, beberapa warga Kelurahan Lenteng Agung menolak untuk dipimpin oleh seorang lurah minoritas. Mereka menuntut Pemprov DKI memindah jabatan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung berdasarkan hasil seleksi promosi jabatan terbuka.

Warga pun telah mengumpulkan dukungan sebanyak 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan pemberhentian Susan. Bukti itu rencananya akan segera diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa beberapa kali digelar di depan kantor kelurahan tersebut untuk menolak Susan.

...more

Mahasiswa Kesal Proyek Rusun Kampung Melayu Ganggu Kuliah dan Ibadah

Kompas.com - Mahasiswa yang membakar pagar depan proyek pembangunan rumah susun Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2013), kesal karena merasa terganggu oleh aktivitas pembangunan rusun itu. Mereka menuding pembangunan tersebut tidak memperhatikan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan terhadap bangunan kampus mereka yang berdiri di sebelah proyek itu.

Menteri Dalam Kampus (Mendaka) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Azzahra, Ubaydilah mengatakan, tindakan mereka dilakukan secara spontan karena pengerjaan proyek tidak memperhatikan masalah lingkungan. Mahasiswa kesal karena aksi mereka tidak mendapat respons dari penanggung jawab proyek di lapangan. Kampus mereka yang berlokasi bersebelahan dan hanya dibatasi tembok itu kerap dihujani debu dari pengerjaan tersebut.

"Itu atas dasar inisiatif kita. Dampak lingkungan terkait pengerjaan proyek sangat terasa karena ngebul sekali debu itu berterbangan ke kampus," kata Ubaydilah saat ditemui wartawan di depan kampusnya, Selasa (25/9/2013).

Ia mengatakan, dampak lingkungan tersebut sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, hari ini mahasiswa melakukan aksi yang berujung pada pembakaran di depan pagar lokasi proyek. Upaya mediasi dan inisiatif oleh mahasiswa sudah dilakukan baik kepada kontraktor proyek sampai ke tingkat Wali Kota Jakarta Timur.

"Jadi Wali Kota Jaktim sendiri melimpahkan ke Pemprov DKI. Jadi waktu kita tanya, katanya langsung ke Pemprov DKI karena SPK (surat perintah kerja) dari sana," ujar Ubaydilah.

Selain masalah lingkungan, kebisingan juga kerap terjadi mana kala pengerjaan dilakukan saat mahasiswa tengah melakukan kegiatan belajar. Masalah lain, kata Ubaydilah, mengenai keberadaan masjid yang terancam dibongkar. Menurutnya, warga dan mahasiswa saat ini sudah tidak dapat menggunakan masjid di lokasi itu dan harus mencari tempat ibadah lebih jauh.

"Di sini kan masjid memang punya pemerintah, tapi pengurus masjid menolak pembongkaran. Pengurus masjid keinginannya ada musyawarah, tapi belum dilakukan," katanya.

Para mahasiswa itu berencana mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan masalah tersebut. Ubaydilah mengatakan, kunjungan itu dilakukan dalam bentuk audiensi pada Jumat (27/9/2013).

Secara terpisah, Haris selaku Ketua RW 01, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, mengatakan sudah melakukan sosialisasi terkait keberadaan masjid yang akan dibongkar di dalam lokasi itu. Menurutnya, jamaah masjid sudah diberitahu untuk menggunakan tempat ibadah di lokasi yang tak jauh dari lokasi tersebut.

"Warga memang membutuhkan, tempatnya dialihkan di tempat sementara. Jumatan terakhir intinya sudah ada pemberitahuan," ujar Haris.

Menurut Haris, warga sudah setuju untuk beribadah sementara di masjid terdekat lainnya. Saat ini mereka beribadah di Masjid Al Anwar di belakang Rumah Sakit Hermina. Namun, karena adanya penolakan dari mahasiswa, masjid diputuskan untuk tidak dibongkar sampai dengan adanya pembangunan masjid baru.

"Kalau menurut Pak Camat (Jatinegara) kemarin, jadi masjid ini dipertahankan enggak dibongkar. Baru dibangun dulu masjid, baru nanti dibongkar," ujarnya.

Haris mengatakan, aparat kecamatan setempat sudah mengurus masalah ini dengan pengelola kampus Universitas Azzahra. Namun, rektorat kampus belum dapat ditemui.

...more

Pendemo Lurah Susan: Ucapan Salam di Lenteng Agung Jadi Good Morning

Detik.com - Lurah Susan Jasmine kembali didemo sekelompok orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jaksel. Mereka menolak keberadaan Susan karena persoalan keyakinan. Pendemo yang berjumlah sekitar 200-an orang ini pun meminta Gubernur DKI Jokowi memindahkan Susan.

"Sekarang ucapan salam di Lenteng Agung sudah diganti," teriak pendemo Haji Ruslan yang mengaku perwakilan warga RW O2 Lenteng Agung dalam unjuk rasa di depan kantor kelurahan di Lenteng Agung, Rabu (25/9/2013).

Ruslan berapi-api berorasi. Di depan pendemo yang terdiri dari para pria berpakaian muslim dan ibu-ibu berkerudung, dia membeberkan kalau ucapan salam kini sudah diganti.

"Sekarang ucapan salam menjadi good morning, selamat pagi, bonjour," terang dia.

Ruslan menerangkan, kata-kata itu yang dipakai Susan kala bertemu warga. Dia menyampaikan kekhawatirannya soal ucapan salam itu.

"Ini bisa mengganggu akidah," terang dia.

Susan merupakan lurah yang terpilih lewat proses lelang. Susan dikenal lurah yang doyan blusukan. Dia juga rajin menyambangi warga. Entah kenapa, karena hanya soal keyakinan dia demo sejumlah warga.

...more

Massa Ponpes Hentikan Paksa Pembangunan "Giant" di Jember

Kompas.com - Ratusan simpatisan Pondok Pesantren Ash Ashiddiqi Putri (Ashri) Jember, Jawa Timur, Senin (9/9/2013), menghentikan paksa proses pembangunan “Giant” supermarket, di Jalan KH Siddiq Jember, Jawa Timur.

“Kami sejak awal sudah menolak rencana keberadaan 'Giant' di sini, tetapi pihak investor tetap memaksa untuk membangun,” ujar salah satu pengunjuk rasa, Kustiono Musri.

Akibat penghentian paksa itu, puluhan pekerja bangunan yang berada di dalam lokasi pembangunan berlarian ke luar. Selain itu, massa juga melakukan penyegelan di lokasi tersebut.

Menurut Kustiono, penolakan rencana pembangunan itu sudah dilayangkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ashri KH Syaiful Ridzal (Gus Syef) kepada Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Namun sayangnya pembangunan tetap dilanjutkan.

“Kami sangat menyayangkan, mengapa Pemkab Jember tetap memberikan izin. Padahal ada masyarakat yang menolak,” ujarnya.

Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Ashri KH Syaiful Ridzal mengatakan, penolakan terjadi karena ada kekhawatiran bakal muncul dampak langsung kepada pola hidup santri dan pelajar. Sebab, di daerah lokasi yang akan dibangun “Giant” terdapat sejumlah lembaga pendidikan dan pondok pesantren.

“Kami kawatir, santri yang biasanya hidup sederhana di dalam pondok, akan berubah bergaya hidup mewah,” kata dia.

Usai melakukan aksi penyegalan itu, massa lalu membubarkan diri. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat.

Giant Supermarket ini dibangun di lahan eks Pabrik Es “Telengsari” milik PT Panca Wira Usaha (PWU), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 3000 meter persegi.

...more

Cegah "Golput", KPU Jatim Usul Pemilih Diberi Uang

Andry Dewanto Ahmad

Kompas.com - Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur dari periode ke periode, membuat KPU Jawa Timur perlu mencari terobosan baru. Salah satunya adalah dengan memberikan uang kepada setiap warga yang memiliki hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad mengatakan, ada alasan bagi masyarakat yang enggan datang ke TPS karena tidak adanya uang sebagai kompensasi dari calon gubernur atas pekerjaan yang ditinggalkannya. Akibatnya, banyak masyarakat memilih tetap bekerja meskipun tanpa ada tekanan dari majikannya.

"Warga perlu diberi kompensasi uang. Namun pemberian uang kepada warga itu harus dilembagakan melalui KPU, PPK hingga KPPS, agar bisa diatur dengan baik," kata Andry, Rabu (4/9/2013).

Pemberian uang itu, kata Andry, disesuaikan dengan tingkat inflasi daerahnya masing-masing. Hal ini perlu diusulkan ke DPR selaku pembuat kebijakan agar setiap suksesi mendapatkan anggaran. Kalau di Pamekasan misalkan upah buruh sehari Rp 50.000, maka KPU wajib mengganti uang akibat dari pekerjaan yang ditinggalkannya demi datang ke TPS.

Hal itu, kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, tidak akan mengurangi jual beli suara dalam Pilgub, tetapi bisa mendongkrak partisipasi masyarakat. Sebab, jika logikanya adalah ketamakan, maka semua uang akan tetap diambil oleh warga.

Atau terang Andry, pemerintah bisa membuat kebijakan seperti di Australia dengan mewajibkan warganya dalam setiap momentum suksesi. Dengan demikian, warga yang tidak datang memberikan hak pilihnya bisa diberikan sanksi.

"Namun yang sangat memungkinkan adalah menerapkan opsi yang kedua, yakni mewajibkan warga negara dalam setiap suksesi sehingga tidak perlu banyak anggaran yang dikeluarkan dalam setiap momentum suksesi," tandasnya.

...more

Jelang Tes CPNS, Tarif SKCK Naik 10 Kali Lipat

Kompas.com - Jelang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) membeludak di Polrestabes Makassar. Kondisi ini membuat tarif SKCK naik hingga Rp 100.000.

Menurut salah seorang pemohon, Sri (19), dia memperpanjang SKCK di Polrestabes Makassar dengan dipungut biaya Rp 35.000. Memperpanjang SKCK di Satuan Intelkam di lantai 3 Markas Polrestabes Makassar tidak mudah. Pemohon pun harus kepanasan serta berdesak-desakan di ruangan kecil nan pengap.

"Antrean banyak karena musimnya membuat SKCK untuk penerimaan CPNS. Dengan banyaknya pemohon, tarifnya pun bervariasi dari Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Kalau saya sih dapatnya tarif Rp 35.000 karena hanya perpanjang," kata Sri saat ditemui di Markas Polrestabes Makassar, Selasa (3/9/2013).

Pemohon SKCK lainnya, Muhammad Almaliki (23), mengaku heran dengan tarif pembuatan maupun perpanjangan SKCK yang bervariasi. Ditambah lagi, tempat pelayanan SKCK tidak memadai dan pemohon harus berdesak-desakan.

"Kok bisa harganya bervariasi? Tarifnya mulai Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Terus tempat pelayanannya tidak memadai. Sudah sempit, pemohonnya banyak. Ditambah lagi, ruangan pengap dan sesak," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengatakan, tarif pembuatan SKCK hanya Rp 10.000. "Tarif SKCK itu hanya Rp 10.000. Adapun biaya lebih, itu adalah pemberian secara ikhlas dari pemohon," bebernya.

...more

PNS Muslim Situbondo Wajib Shalat Dzuhur Berjamaah

Dadang Wigiarto

Kompas.com - Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) Muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan ibadah shalat dzuhur secara berjamaah di Masjid Agung  Al-Abror.

Dadang mengatakan, PNS yang diketahui  tidak mengikuti perintah tersebut terancam tak bisa naik pangkat karena tingkat kehadiran para PNS menjadi salah satu acuan daftar penilaian.

Untuk mengantisipasi PNS yang bolos shalat berjamaah, Pemkab Situbondo menyediakan daftar hadir. Begitu shalat berjamaah selesai, para PNS langsung mengisi daftar hadir.

Dadang Wigiarto mengatakan, sebelumnya dia hanya mengimbau agar para PNS mengikuti shalat berjamaah di Masjid Agung Al-Abror. Namun, imbauan itu dianggapnya tidak cukup ampuh.

”Sehingga kami membuat kebijakan untuk mengharuskan para PNS unyuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah dengan cara memanfaatkan jam istirahat,” ujarnya, Selasa (9/3/2013).

Menurut dia, keharusan shalat berjamaah itu bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim semata.

"Namun, kami ingin menjadikan shalat berjamaah itu digunakan dan dimanfaatkan para PNS dan pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo, untuk saling berkoordinasi antara satu pejabat dari satu SKPD dengan pejabat lainnya,” beber Dadang.

Diperoleh keterangan, para PNS yang diharuskan mengikuti shalat dzuhur berjamaah berasal dari 24 SKPD, ditambah PNS yang bekerja di Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo. Untuk kegiatan shalat berjamaah di 15 kecamatan lainnya, Bupati akan menyerahkannya kepada camat masing-masing.

...more

Menpora Roy Suryo Lupa Lirik "Indonesia Raya"

Kompas.com - Laga antara Persib dan Persija yang berlangsung di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (28/8/2013), sempat ricuh. Untuk menenangkan para suporter, Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat) sampai harus turun tangan.

PKS: Miss World Merendahkan Perempuan

Surahman Hidayat

Kompas.com - Anggota Komisi X asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat berkomentar tentang penyelenggaraan kontes kecantikan Miss World di Bali, September mendatang. Ia menilai, pelaksanaan event ini merendahkan budaya Indonesia.

"Miss World bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss World,” kata Surahman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/8/2013).

Menurutnya, Miss World tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Surahman pun mengkritik pandangan bahwa Miss World diasumsikan mampu meningkatkan potensi pariwisata dan budaya Indonesia.

"Pada kenyataannya, di beberapa negara yang pernah melaksanakan Miss World tidak terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini.

Surahman berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar lebih proaktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Indonesia.

"Seraya menghadirkan program-program peningkatan dan pemberdayaan potensi perempuan Indonesia, untuk kemudian dipromosikan ke dunia internasional," kata dia.

Surahman mengatakan, adopsi budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya yang dimiliki Indonesia.

Penyelenggaraan Miss World di Indonesia

Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional Miss World 2013. Ajang internasional yang akan diikuti oleh perwakilan lebih dari 135 negara ini menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. Upacara pembukaannya akan digelar di Nusa Dua, Bali, 7 September 2013.

Beragam kegiatan kompetisi dalam ajang Miss World ini akan digelar hingga Malam Puncak Pemilihan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 28 September 2013. Pada kesempatan ini, Indonesia akan diwakili Miss Indonesia 2013, Vania Larissa (17), gadis multitalenta kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, malam puncak ini akan disiarkan langsung ke 140 negara. Nana Puspa Dewi Putra dan M Budi Rustanto dari Media Nusantara Citra (MNC) Group yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini bekerja sama dengan Miss World Organization menjelaskan, penyelenggaraan Miss World kali ini disesuaikan dengan nilai budaya dan adat kebiasaan di Indonesia.

Kompetisi dengan kostum bikini, misalnya, diubah menjadi peragaan busana di pantai dengan semua kontestan berbalut sarung khas Bali. ”Dengan begitu, bisa sekaligus mempromosikan kain Indonesia. Untuk itu, kami juga menggandeng desainer-desainer Indonesia,” ujar Nana, Rabu (21/8/2013), dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas.

...more

Hatta Rajasa Punya Gagasan Negara Ikut Danai Kampanye Partai

Hatta Rajasa

Detik.com - Ketua umum PAN, Hatta Rajasa membuka wacana tentang kemungkinan negara membantu keuangan partai. Menurutnya, jika negara mau membantu pendanaan kampanye akan sangat meringankan beban anggaran partai, sehingga partai tak perlu memaksakan diri mencari dana.

"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.

"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.

Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.

"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.

...more

Beda Agama, Warga Lenteng Agung Tolak Lurah Baru

Portalkbr.com - Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan permintaan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, soal penolakan mereka dipimpin Lurah non muslim, Susan Jasmine Zulkifli.

Lurah baru ini merupakan salah satu lurah yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah, beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi mengaku belum tahu apakah keluhan warga tersebut sudah disampaikan ke Pemprov atau belum. Namun kata Dia, Pemprov akan menampung semua aspirasi warga Jakarta.

"Kalau memang ada keluhan nanti dicek oleh pimpinan, dianggap memang seharusnya dipindah, ya akan dipindah. Tapi, nanti akan dikroscek lagi,” kata Eko Haryadi kepada KBR68H, Selasa (20/8).

Terkait soal sudah atau belumnya laporan itu masujk ke Pemprov, ia mengaku belum tahu.

“Demikian banyak ya laporan yang masuk, saya ngga hapal satu persatu, " tambahnya.

Sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan penolakan mereka jika dipimpin oleh lurah non muslim, karena alasan tidak nyaman.

Mereka menuntut agar Pemrov Jakarta mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung.

Warga mengklaim, telah mengumpulkan 2300 nama dan 1500-an KTP sebagai tanda bukti dukung pemberhentian Lurah di wilayah mereka. Daftar nama dan dukungan tersebut menurut rencana akan diserahkan ke Balai Kota agar segera ditindaklanjuti.

...more

Siswi SMA di Prabumulih Wajib Tes Keperawanan

HM Rasyid

Kompas.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh.

Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan.

Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.

...more

Dani Anwar Cium Aroma Dendam di Penertiban PKL Tanah Abang

Dani Anwar

Kompas.com - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, menuding penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI ada aroma balas dendam pada Pilkada DKI 2012. Menurutnya, perolehan suara pasangan Jokowi-Ahok cukup rendah di Tanah Abang pada Pilkada DKI 2012.

"Saya pribadi menduganya ke arah sana (balas dendam terkait Pilkada DKI). Melihat persoalan saat ini dan yang akan terjadi mendatang di Tanah Abang, saya minta warga Tanah Abang tetap bersatu," kata anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2013).

Dani mengatakan, harus diakui penertiban PKL berimbas pada warga Tanah Abang, apalagi terkait dengan rencana penutupan tempat pemotongan hewan kambing. Menurutnya, di tempat pemotongan kambing (jagal) tersebut, hampir semuanya adalah warga Tanah Abang yang menggantungkan isi perutnya di sana.

"Coba kalau ditutup, warga Tanah Abang yang bekerja di sana ke mana lagi mereka harus kerja? Sekarang katanya tidak jadi ditutup cuma mau dipindah tempatnya. Tapi, belum dipastikan tempatnya, baru beredar katanya-katanya," jelas Dani.

Dani berpendapat, rumah potong hewan kambing merupakan ciri khas dari Tanah Abang. Selain terkenal dengan ilmu silatnya, kata Dani, Tanah Abang terkenal juga dengan tempat potong hewan jagalnya.

"Kalau tempat jagal di Tanah Abang ini dihilangkan, berarti Pemprov DKI sudah menghilangkan tradisi yang ada di Tanah Abang," katanya.

...more