Gelar Prosesi Doa, Jemaat GKI Yasmin Dipaksa Bubar

Kompas.com - Perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor, berakhir ricuh. Puluhan jemaat terlibat keributan dengan petugas Satpol PP Kota Bogor dan sekelompok orang yang tak setuju dengan adanya GKI Yasmin.

Keributan terjadi lantaran petugas Satpol PP dan sekolompok orang itu hendak membubarkan prosesi doa di depan gerbang Gereja Yasmin, Kamis (25/12/2014).

Suasana makin memanas ketika jemaat yang rata-rata didominasi oleh kaum wanita itu enggan membubarkan diri dari lokasi setelah petugas meminta agar tak menggelar kegiatan di Gereja Yasmin.

"Hei, mau apa lo semua ke sini. Di sini bukan tempat ibadah," ucap salah satu warga yang menentang keberadaan GKI Yasmin. Warga yang satu lagi menimpali, "Kalau enggak mau bubar dari sini, gue bubarin paksa," katanya.

Intimidasi dan kata-kata kasar terus terlontar dari sekelompok orang yang tidak setuju dengan adanya GKI Yasmin. Aksi baku hantam pun nyaris terjadi tatkala beberapa jemaat GKI Yasmin balik melawan.

"Kami bukan teroris, kami hanya ingin beribadat," kata salah satu jemaah GKI Yasmin sambil berteriak. Sejumlah jemaat pun histeris seketika bahkan sampai menitikkan air mata akibat perlakuan intimidasi yang mereka terima.

Jemaat pun akhirnya terpaksa membubarkan diri dari lokasi dan dikawal oleh petugas kepolisian serta Satpol PP.

Polemik GKI Yasmin memang sudah berlangsung cukup lama. Pemerintah Kota Bogor pada era kepemimpinan Diani Budiarto telah mencabut surat izin mendirikan bangunan (IMB) atas Gereja Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011.

Saat itulah, Gereja Yasmin disegel sampai saat ini. Hingga hari ini, jemaat GKI Yasmin terpaksa beribadat secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan ibadat dilakukan bergantian di rumah jemaat. Sesekali mereka melaksanakan peribadatan di depan Istana Negara Jakarta.

...more

Hasil Rekaman CCTV, Tak Ada Paksaan Pemerkosaan pada WN Tiongkok

Komisaris Besar Rikwanto

Kompas.com - Polisi sudah melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat reservasi Hotel Pop. Hotel tersebut diduga menjadi lokasi pemerkosaan terhadap WN Tiongkok, SY, oleh dua petugas Angkasa Pura, R dan B.

"Dalam rekaman tidak terlihat tindakan pemaksaan, intimidasi, ataupun ajakan kasar," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/12/2014).

Rikwanto mengatakan, R dan B awalnya hanya ingin memberikan tempat istirahat kepada SY. Saat itu, mereka melihat SY sendirian dan sedang melamun di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, SY juga kesulitan berkomunikasi dengan siapa pun karena SY tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris.

Berdasarkan keterangan R dan B, dialog yang terjadi menggunakan bahasa tubuh di antara mereka dan SY. Dialog tersebut yang akhirnya memicu persetubuhan di antara mereka bertiga.

"Ada dialog dengan bahasa tubuh, dan kemudian terjadi hubungan intim di antara mereka bertiga," ujar Rikwanto.

Untuk diketahui, Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan R dan B sebagai tersangka. R dan B diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap wanita berwarga negara Tiongkok berinisial SY. Namun, kedua tersangka itu saat ini belum ditahan. Polisi memercayakan pengamanan kedua tersangka kepada perusahaannya.

Rikwanto mengatakan, R dan B belum ditahan karena polisi belum melakukan visum terhadap SY. SY pun belum membuat laporan karena sudah telanjur kembali ke Tiongkok.

...more

Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang

Letnan Kolonel Gunawan Wijaya

Tempo.co - Panitia pemutaran film Senyap atau The Look of Silent di Malang batal menggelar nonton bareng karena mendapat intimidasi dan teror. Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berniat memutar film dokumenter karya Joshua Oppenheiner itu ketakutan setelah didatangi tentara pada Selasa kemarin, 9 Desember 2014. Mereka diminta membatalkan pemutaran film yang dimaksudkan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2014 itu.

"Dia ketakutan setelah didatangi militer," kata koordinator Lembaga Bhineka, Andry Juni, Rabu, 10 Desember 2014. Lembaga Bhinneka bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat berniat memutar film dokumenter berdurasi 98 menit itu. Senyap rencananya diputar serentak di tujuh tempat di Malang Rabu malam ini pukul 19.00. (Baca: Senyap Diluncurkan di Indonesia)

Tujuh tempat yang dipilih ialah Warung Kelir, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya, Universitas Machung, Komunitas Kalimetro, Warung Unyil dan Omah Munir. Namun Universitas Brawijaya dan Warung Unyil membatalkan pemutaran film tersebut. "Kami akan melayangkan surat protes ke Rektor Universitas Brawijaya. Kenapa pemutaran film kok dilarang," kata Andry.

Aparat berseragam militer sebenarnya juga sempat mendatangi Warung Kelir dan berdialog dengan panitia. Namun usai berdialog, pemutaran film di warung itu tetap diperbolehkan asal dengan pengawasan tentara. (Baca berita lain: Komnas HAM Gelar Premier Film Senyap)

Pemutaran di Warung Kelir menghadirkan sosiolog Universitas Brawijaya Harris El Mahdi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang Hasan Abadi dan sejumlah keluarga korban peristiwa 1965 asal Magetan dan Kediri. Mereka akan mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai kasus pembataian massal September 1965. "Kami akan membuat penyataan sikap di jurnal Internatonal People Tribunal," kata Andry.

Pemutaran di Universitas Machung tetap diputar sesuai jadwal. Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni dosen Universitas Machung, Daniel Stephanus, dan Wakil Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi NU) Agus Sunyoto. "Panitia di Universitas Machung juga didatangi aparat militer. Tapi tak masalah tetap dilanjutkan pemutaran," kata Daniel. (Baca pula: Film Senyap, Setitik Harapan Korban 1965)

Komandan Komando Distrik Militer 0833/Bhaladika Jaya Letnan Kolonel Gunawan Wijaya mengingatkan bahwa pemutaran film tersebut bisa menimbulkan dampak gesekan antarkelompok. Menurutnya, selama ini Kota Malang telah dalam kondisi yang kondusif. "Saya bertugas menjaga stabilitas, keutuhan berbangsa dan bernegara," katanya.

Gunawan mengaku belum pernah menonton film dokumenter karya Joshua yang juga sutradara film dokumenter Jagal atau The Act of Killing itu. Namun ia mengatakan telah memperoleh informasi mengenai materi film tersebut. Intinya, kata dia, semua film boleh diputar asal tidak menyebarkan ideologi terlarang. "Paham komunis tak boleh hidup di negara ini. Saya tidak membenci garis keturunannya," kata Gunawan.

...more

Minta Aturan Larangan Rapat di Hotel Diperlunak, Gubernur Sulsel Akan Surati Presiden

Kompas.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo akan menyurati presiden agar memperlunak aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menyelenggarakan rapat di hotel.

"Saya akan menyurati presiden untuk meminta minimal memperlunak terminologi yang digunakan, kata 'tidak boleh' bisa diubah dengan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada dan seminimal mungkin menggunakan fasilitas di luar," kata Syahrul saat menerima perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Makassar, Selasa (16/12/2014).

Syahrul mengatakan bahwa kegiatan rapat di hotel tidak boleh hanya dilihat sebatas pemerintah membayar pihak hotel untuk menyelenggarakan rapat. Tetapi, kata dia, ada hal yang lebih kompleks yang berimbas pada perekonomian suatu daerah secara keseluruhan.

"Di balik rapat itu, ada ribuan pegawai hotel, ada orang yang membeli kopi, beras, sayuran. Artinya, melalui itu pemerintah menstimulasi agar perekonomian bergerak," kata politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, Syahrul berjanji akan berpihak pada sektor perhotelan. Apalagi sektor ini, menurut dia, telah membantu mewujudkan peran Sulsel sebagai simpul jejaring regional dan nasional. "Saya akan bersama-sama dengan sektor perhotelan untuk mempertahankan apa yang baik untuk kita semua," kata Syahrul.

Kedatangan PHRI Sulsel untuk menemui Syahrul memang dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang PNS melakukan rapat di hotel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, saat ini telah berkembang wacana mengenai tiga opsi terkait surat edaran tersebut. Ketiga opsi itu antara lain apakah surat edaran ini akan dibatalkan, direvisi, atau ditunda efektivitasnya.

"Kami berharap agar opsi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud agar bisnis perhotelan tidak mengalami distorsi," kata Anggiat.

Anggiat mengatakan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam sekitar 20.000 pekerja di sektor perhotelan. "Pada bulan Desember saja sudah ada 60 event yang dibatalkan, jika ini terus berlanjut, dampak paling buruk adalah PHK massal," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar gubernur membantu supaya ada keputusan yang tidak terlalu merugikan sektor perhotelan. "Sebagai gubernur apalagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kami sangat mengharapkan bantuan gubernur untuk menyuarakan hal ini," tutur Anggiat.

...more

Pemkot Makassar Ajukan Dana Pengadaan Sendok Hampir Rp 1 Miliar

Kompas.com - Pengadaan sendok makan di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkot Makassar seperti yang tertuang dalam draf penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tampak aneh. Besarannya cukup fantastis, yakni Rp 965 juta, nyaris mencapai Rp 1 miliar.

Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).

Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.

Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.

"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.

Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.

...more

Natal, Semua Gereja di Lampung Dipasangi Alat Detektor

Kompas.com - Polisi memasang alat detektor di setiap gereja yang ada di Lampung. Hal ini terkait upaya pengamanan perayaan Natal 2014.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, Kamis (11/12/2014), ada 682 personel yang dilibatkan dalam operasi yang dinamai "Operasi Lilin" ini.

"Anggota kami akan memeriksa semua jemaat yang masuk ke gereja, termasuk barang bawaan diperiksa melalui security door maupun pemeriksaan secara manual," kata Sulis.

Operasi Lilin itu nantinya akan berlangsung selama 10 hari terhitung dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2015. Target operasi lilin adalah gereja-gereja yang melaksanakan perayaan Natal dan lokasi vital tempat perayaan pergantian tahun.

"Target barang dalam operasi itu adalah miras, senjata tajam, senpi, bom, petasan, narkoba, dan benda yang berbahaya lainnya," ujar dia.

Sulis berharap pelaksanaan Operasi Lilin di Lampung dapat berjalan lancar.

...more

Menko Polhukam Sebut Kasus Penembakan di Papua Diselesaikan secara Adat

Tedjo Edhi Purdijatno

Kompas.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, situasi di Paniai, Papua, pascakerusuhan berangsur kondusif. Menurut Tedjo, masalah bentrok warga dengan TNI-Polri itu diselesaikan dengan cara adat.

"Papua tadi saya tanyakan ke panglima sekarang sudah ada pembicaraan dengan masyarakat adat. Sudah ada pembicaraan dan peyelesaiannya dengan acara adat," ucap Tedjo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Dia mengatakan, tradisi adat yang digunakan sebagai simbol perdamaian itu adalah dengan cara membakar batu. Meski kondisi sudah stabil, kata Tedjo, tim investigasi tetap bekerja untuk mengetahui pelaku penembakan yang menjadi pemicu bentrok warga dengan TNI-Polri. (baca: Usut Bentrok di Paniai, Polri Kirim Tim Investigasi)

"Pasti nanti akan ada investigasi pelurunya dari mana, karena menurut KSAD ada tembakan bukan hanya dari samping tetapi atas itu juga ada tembakan," ucap Tedjo.
Lima warga tewas tertembak dalam bentrokan dengan aparat keamanan di Lapangan Karel Gobai, Distrik Madi, Kabupaten Paniai, Papua, Senin (8/12) sekitar pukul 10.00 WIT. Tiga warga lain kritis dan 22 warga terluka.

Insiden berdarah itu bermula dari penganiayaan yang diduga dilakukan oknum aparat terhadap sejumlah pemuda di Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, Senin sekitar pukul 00.30. Oknum aparat tersebut tidak terima ditegur karena melewati tempat itu dengan mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu. Seorang pemuda harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena pukulan.

”Saat itu warga berunjuk rasa, sekitar 50 meter dari Polsek Paniai Timur. Polisi datang untuk membubarkan aksi, tetapi massa tidak menghentikan aksi dan menggelar waita, tarian khas Paniai. Tiba-tiba mereka mengeluarkan tembakan,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Paniai John Gobay saat dihubungi dari Sarmi, Papua, Senin.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Paniai, identitas korban meninggal adalah Alpius Youw (17), Yulian Yeimo (18), Simon Degei (18), Alpius Gobai (17), dan Abia Gobai (28). Namun, pihak Polda Papua merilis jumlah korban meninggal empat orang dengan nama sama. (baca: Wakapolri Sebut 4 Warga Sipil Tewas dalam Bentrok di Paniai)

...more

Dipukul oleh Paspampres, Polisi Bantah Sespri Kapolda Metro Jaya Bawa Pistol

Kolonel Infanteri Maruli Simanjuntak

Kompas.com - Insiden pemukulan yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada anggota polisi disebut-sebut berlangsung panas. Bahkan, ada informasi yang beredar bahwa anggota polisi yang dipukul, yakni Inspektur Satu Reza Pahlevi, saat itu membawa senjata api jenis pistol.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian memastikan bahwa Reza yang juga sebagai sekretaris pribadi atau sespri Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono tidak membawa pistol bahkan menggunakannya saat berkonflik.

"Tidak ada senjata. Iptu Reza juga tidak pernah membawa senjata," tutur Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Jumat (5/12/2014).

Rikwanto menambahkan, pemukulan tersebut diduga terjadi karena ada rasa tidak senang dari anggota Paspampres bernama Kolonel Maruli yang melihat Reza masih di dalam ruangan. Saat itu, selain kapolda dan kapolres yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, mereka yang berada di dalam ruangan diminta untuk keluar karena akan ada arahan bersifat internal. Belum dapat dipastikan apakah yang memukul memang anggota Paspampres.

Meski demikian, Rikwanto mengatakan bahwa ciri-ciri dari si pemukul Reza memang mengindikasikan anggota Paspampres. "Yang mukul itu pakai baju safari. Yang menyaksikan juga banyak. Banyak saksi," tambah Rikwanto.

...more

Disebut belum bayar iuran warga, gubernur tandingan ngaku sibuk

Fachrurrozi

Merdeka.com - Ada cerita menarik dari sosok Fachrurrozi, gubernur DKI Jakarta tandingan yang dilantik ormas FPI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Pengakuan warga di sekitar tempat tinggalnya, dia belum membayar uang iuran warga.

Saat dikonfirmasi hal itu, pria yang ingin disapa dengan sebutan Bang Ozi itu menanggapi santai. Menurutnya, masalah itu tak perlu jadi persoalan besar.

"Itu tidak perlu dipersoalkan mungkin karena kesibukan beliau," kata Ketua Presidium Penyelamat Jakarta, Lutfi Hakim, saat mendampingi jumpa pers gubernur tandingan Fachrurrozi di Jl Jatinegara Timur 3 Rt4/4 Rawabunga, Jatinegara, Rabu (3/12).

Dia juga berdalih kemungkinan si petugas itu datang saat Bang Rozi tak ada di kediamannya.

"Mungkin saat yang bersangkutan nagih iuran tersebut, yang bersangkutan tak ada," tambahnya.

...more