Friday, December 18, 2015

Tempat Ibadah Penghayat Kepercayaan di Rembang Dibakar Massa

Tempo.co - Sanggar Sapta Darma di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dibakar sekelompok massa  Selasa siang, 10 November 2015. Tempat ibadah penganut Penghayat Kepercayaan di Dukuh Blando, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, itu dibakar saat sedang dalam proses pembangunan candi yang diberi nama Candi Busono.

Warga Gerebek Pasangan Selingkuh di Bogor

Beritasatu.com - Pasangan yang diduga selingkuh di Bogor, Jawa Barat, babak belur dihakimi massa saat kepergok berbuat mesum di sebuah kontrakan di Kampung Ciwaringin, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (4/11). Pasangan ML (45) dan LS (23) pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.

Kapolda Metro Jaya: Polisi Melanggar HAM Itu Boleh

Inspektur Jenderal Tito Karnavian
Kompas.com - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi memiliki kewenangan melanggar hak asasi manusia selama bertugas. Hal itu, menurut dia, diatur dalam undang-undang. "Saya tidak setuju bahwa polisi tidak menggunakan kekerasan," ucap Tito saat ditemui di sela acara peluncuran Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Publik di Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara pada Senin, 2 November 2015.

Monday, October 26, 2015

Tragedi Aceh Singkil: Polisi Bekuk Penembak Massa Perusak Gereja

Inspektur Jenderal Polisi Husein Hamidi
Tempo.co - Kepolisian Aceh Singkil berhasil menangkap satu orang yang di duga pelaku penembakan terhadap massa yang akan merusak Gereja di Desa Dangguran Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Sabtu 17 Oktober 2015.

Pembakaran Rumah Ibadah yang Diduga Tak Berizin Picu Bentrok Warga di Aceh Singkil

Kompas.com - Bentrokan antarwarga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Akibat bentrokan ini, seorang warga dikabarkan tewas, dan empat orang lainnya menderita luka-luka.

MUI Usut Peredaran Sandal Berlafaz Allah di Bogor

Kompas.com - Sejak ditemukannya produk sandal jepit berlafaz Allah yang menghebohkan masyarakat di Jawa Timur, kabar yang sama juga terdengar di wilayah Bogor.

Jarang Hadir di DPR, Ivan Haz Beralasan Rangkap Jadi "Ibu Rumah Tangga"

Fanny Safriansyah (Ivan Haz)
Kompas.com - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, yang dilaporkan menganiaya pekerja rumah tangga ke Polda Metro Jaya, mengakui bahwa dia jarang hadir dalam rapat-rapat atau kegiatan lainnya. Namun dia mengaku sudah meminta agar Fraksi PPP memakluminya, karena saat ini dia juga memiliki kesibukan mengurus anaknya yang masih berusia balita.

Friday, October 09, 2015

Puluhan Anggota Brimob Rusak Pos Polisi di Kupang

Kompas.com - Pos polisi Fatululi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), diserang dan dirusak puluhan anggota Brimob Polda NTT. Akibatnya, sejumlah kaca jendela, televisi dan telepon di dalam pos polisi itu hancur berantakan.

Sunday, October 04, 2015

Save Adlun, Polri: Itu Bukan Suap tapi Titip Uang

Brigadir Jenderal Agus Rianto
Tempo.co - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto membantah isi video Adlun Fiqri dengan judul "Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate". Menurut Agus, polisi dalam video itu tidak menerima suap melainkan menerima titipan uang denda sidang karena tilang. "Itu bukan suap, orang itu (yang dalam video) menitip uang denda sidang karena tilang. Tilang itu ada tabelnya kemudian dibilang suap, ya salah dong," kata Agus saat ditemui di Markas Besar Polri, Jumat, 2 Oktober 2015.

Duduk sambil Berpelukan, 2 Remaja Putri di Aceh Ditangkap Polisi Syariah

Ilustrasi
Detik.com - Polisi syariat Kota Banda Aceh mengamankan dua wanita yang diduga pasangan lesbi. Keduanya ditangkap saat tengah berpelukan di kawasan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Ditangkap Polisi Saat Pesta Miras, 7 Pemuda Dihukum Kumandangkan Azan

Ilustrasi
Kompas.com - Saat tujuh orang pemuda menggelar pesta miras jenis Cap Cuan di Bukit Pantai Pulo Datok, Kecamatan Sukadana, Kalimantan Barat, Minggu (27/9/2015), mungkin tak terlintas dalam benak mereka jika kegiatan ini akan membawa mereka berurusan dengan polisi.

Polisi Militer TNI AD Juga Buru Porsche Berpelat Kopassus Palsu

Detik.com - Korps Kopassus tengah memburu mobil Porsche yang menggunakan pelat registrasi satuannya. Ternyata Polisi Militer TNI AD (Pomad) juga tengah mencarinya.

Jusuf Kalla: Tak Perlu Minta Maaf Soal Asap ke Negara Tetangga

Tribunnews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meminta maaf soal asap dari hutan di Sumatera dan Kalimantan yang dianggap mengganggu lingkungan di beberapa negara tetangga. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah menangani dan mengatasinya agar kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap tidak terjadi kembali.

Sunday, September 27, 2015

Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

Irma Suryani
Kompas.com - DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani (Nasdem), saat dihubungi, Selasa (15/9/2015).

Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.

"Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.
...more

Ketika Polisi Wanita Mengejar Pria yang Tak Shalat Jumat...

Kompas.com - Sekitar 15 personel gabungan polisi wanita (Polwan) dan wilayatul hisbah (WH) berkumpul di Polres Aceh Utara, Jumat akhir pakan lalu. Setelah menerima arahan dari polisi dan komandan WH, mereka menaiki truk dengan bak terbuka. Sasaran mereka adalah menyisir pusat Kota Lhoksukon, Aceh Utara.

Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB. Saat itu, sebagian besar kaum pria telah menuju Masjid Agung Lhoksukon, Aceh Utara. Mengenakan peci, kain sarung dan menyoritas berwarna putih untuk melaksanakan shalat Jumat.

Sebagian masyarakat lainnya masih kongkow di sejumlah warung kopi dan warung internet. Padahal, dari masjid suara azan mulai berkumandang. Tim gabungan polisi wanita dan WH ini pun menyisir satu per satu warung kopi dan warung internet tadi.

Awalnya, tim melihat salah satu warung internet di Terminal Lhoksukon, Aceh Utara. Di situ ditemukan empat remaja pria, berusia sekitar 16 tahun sedang asyik bermain game online.

“Kita nasehati mereka, agar berangkat ke masjid untuk shalat Jumat,” sebut Komandan WH Wilayah Timur, Aceh Utara, Amiruddin.

Usai menasehati pemilik warung internet dan para remaja itu, polisi wanita pun mengarahkan mobil ke arah pasar ikan. Di sini sekitar lima pria dewasa sedang santai sembari mengisap kretek. Melihat pasukan WH dan polisi datang sebagian dari mereka melarikan diri.

Sepanjang jalan, mereka menggunakan pengeras suara, mereka mengimbau agar seluruh kaum pria segera ke masjid untuk menunaikan shalat. Mobil berkeliling di Ibu Kota Aceh Utara itu

“Kali ini tidak ada tindakan penangkapan. Kita langsung menasehati mereka. Kegiatan ini juga dilakukan di kecamatan lainnya setiap hari Jumat,” sebut Amiruddin.

Razia sebelum shalat Jumat itu dilakukan untuk penegakan Qanun (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah dan syiar Islam. “Menggandeng polisi wanita dan personel WH yang wanita ini sebuah kerjasama yang baik. Kita harap, ke depan, ketika azan jangan ada lagi warung yang buka. Setelah shalat silakan buka lagi,” tegas Amiruddin.
...more

Fadli Zon: Presiden Juga Bawa Istri dan Anak ke Luar Negeri

Fadli Zon
Kompas.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, ada sejumlah anggota DPR yang turut membawa istri dan anaknya saat menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun, dia menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar.

Fadli pun membandingkannya dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menurut dia, juga kerap membawa keluarganya saat bertugas ke luar negeri. (Baca: Ini Daftar Nama Anggota DPR yang ke AS, Ada yang Bawa Istri dan Anak)

"Presiden juga membawa istri dan anak-anaknya saat kunjungan resmi (ke luar negeri)," kata Fadli kepada Kompas.com, Senin (7/9/2015) malam.

Menurut Fadli, anggota yang membawa keluarganya saat kunjungan ke AS hanya empat orang. Mereka adalah Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, dan Robert Joppy Kardinal yang membawa serta istri mereka. Adapun yang membawa putranya adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Sementara delapan anggota DPR lain tak membawa sanak keluarganya. Anggota keluarga yang ikut pun, kata Fadli, tidak dibiayai oleh negara. (Baca: Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat)

"Mereka semua bayar masing-masing," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia meyakini kunjungan DPR ke AS ini menelan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran untuk Presiden saat kunjungan ke luar negeri. Fadli meminta media untuk membuat pemberitaan yang proporsional dengan mengangkat kunjungan kerja Presiden. (Baca: Siapa Anggota DPR Lain yang Hadir di Kampanye Donald Trump?)

"Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden cek berapa jumlah delegasi, berapa tim advance, berapa biayanya, coba digali juga dong," kata dia.
...more

Saturday, September 26, 2015

Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-"Bully"

Kompas.com - Media sosial semacam Facebook atau Twitter, jika digunakan secara bijak, bisa memberi manfaat terhadap penggunanya. Namun, tak jarang hal-hal yang disebarkan lewat media sosial ini justru menjadi senjata makan tuan bagi pengunggahnya.

Inilah yang terjadi terhadap seorang siswi sebuah SMP negeri di Kota Binjai, Sumatera Utara. Siswi ini terekam dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial Facebook pada Sabtu (5/9/2015).

Dalam video berdurasi 5 menit 46 detik tersebut, terlihat siswi tersebut tengah mem-bully seorang kawannya di lokasi yang terlihat seperti sebuah taman atau lapangan sekolah. Dalam video itu, terlihat bagaimana siswi tersebut memukul, menendang, dan menampar sambil dibumbui kata-kata makian yang sangat kasar.

Di balik kamera, kemungkinan siswi yang merekam adegan itu terdengar memberi dorongan agar sang kawan mempermalukan seorang siswi yang dalam video itu terlihat sangat ketakutan.

"Chi tampar lagi biar malu, nanti kita masukkan ke Facebook," kata seseorang yang kemungkinan merupakan si perekam.

Video ini kemudian memang beredar di Facebook. Namun, entah kemudian tersadar bahwa tindakan tersebut justru membahayakan diri mereka sendiri, video itu dihapus dan seorang pemilik akun Facebook bernama Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl) menyampaikan permohonan maaf.

Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl), yang diduga akun milik siswi yang melakukan bully, menyebut video ini cuma rekayasa mereka. Cuma video main-main yang dibuat untuk lucu-lucuan. Ia juga menyebut satu nama lain yang kemungkinan juga terlibat, Tuh Kan Mayang JiDatt.

"Bagii Yang Melihatt Viidio Itu Saya Dan Tuh Kan Mayang JiDatt Miinta Maaf Karna Telah Lancang Membuat Vidio Itu. Dan Vidio Tersebut Hanya Lah Rekeasa/Main Dan Bukan Beneran."

Pelaku jadi korban bully

Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Setelah video itu menyebar lewat Facebook, para netizen yang sudah melihat aksi bully itu tak memercayai permintaan maaf si pemilik akun.
Karena pada bagian lain di halaman Facebook-nya, Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl) justru menulis status yang selaras dengan aksi pem-bully-an yang diduga dia lakukan.

"Ini Akiibattnya Kalau Bermain Api Dengan Saya. 1 Keluarga Aku Runtuhkan. Lain Kalii Sayang Liat. Dulu Kau Nyarik Imbang Sama Siapa."

Juga kalimat, "1 Kalii kaupermalukan Aku. Liiat Pembalasan Saya."

Ribuan komentar mengalir deras ke akun Ichy Ichy yang rata-rata mengecam aksinya dan menuntut agar siswi itu dikeluarkan dari sekolah karena tindakannya yang tak patut tersebut.

Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai, Dwi Anang Wibowo, yang kemudian mendatangi sekolah tempat aksi bully itu terjadi, Senin (7/9/2015).

"Ini perkara serius. Saya terkejut sekali. Bagaimana yang seperti ini bisa terjadi di Binjai. Saya mendapatkan informasi itu lewat tengah malam tadi (Senin dini hari) dan langsung membuka video dimaksud di medsos. Setelah melihatnya, saya nggak bisa tidur. Masalah ini harus segera diselesaikan," kata Dwi Anang seperti dikutip Tribunnews.

Akibat banjir kecaman di dunia maya, siswi pelaku bully, yang kini sudah diketahui identitasnya, tak bisa dihubungi dan tak masuk sekolah, apalagi muncul konsekuensi hukum yang akan menimpanya jika sang korban melapor ke polisi.

"(Dia tidak masuk) tanpa keterangan, sedangkan korban masuk sekolah dan tadi sudah kita ajak bincang- bincang untuk menanyakan perihal kejadian itu," kata Kepala Dinas seraya mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus yang mengejutkan ini.

"Nanti akan lebih kita dalami lagi. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, korban, pelaku-pelaku, dan orang-orang tua mereka, akan kita surati untuk nantinya duduk bersama guna mencari penyelesaiannya," kata Kepala Dinas.
...more

Pasang Poster Palu Arit di Kamar Indekos, Mahasiswa Diamankan Koramil

Kompas.com - Aparat Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, mengamankan seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus karena kedapatan memasang atribut PKI.

Mahasiswa bernama Ulul Fadli (21) itu dibawa aparat TNI karena memasang poster bergambar atribut komunis, yakni palu arit, di kamar indekosnya di Jalan Menoreh IX Nomor 2B, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang.

Pengamanan mahasiswa itu dipimpin langsung Komandan Koramil Gajah Mungkur beserta dua anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa. "Benar, diamankan tadi sekitar pukul 13.00 WIB. Anggota kami amankan salah seorang mahasiswa yang pakai poster PKI di tempat indekos," ujar Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Letnan Kolonel Kav Puji Setiono, Kamis (3/9/2015).

Aksi Fadli memasang atribut komunis di kamar kosnya, lanjut Setiono, diketahui dari laporan masyarakat termasuk pemilik rumah indekos. "Kami bersama dengan warga kemudian mendatangi tempat indekos. Anggota kami temukan poster gambar palu dan arit," tambahnya.

Fadli kemudian dibawa di Kantor Koramil untuk dimintai keterangan. Sementara itu, teman-teman indekos Fadli juga dimintai keterangan sebagai saksi. Dari kamar indekos Fadli, petugas juga menyita dua barang bukti berupa poster warna dasar merah bergambar palu arit warna kuning serta gabus yang digunakan untuk menyablon simbol tersebut.
...more

Tinggalkan Sopir Taksi Korban Perampokan yang Terluka, Ini Penjelasan Polisi

Komisaris Besar Umar Faroq
Kompas.com - Polres Metro Jakarta Timur menanggapi kasus anggota polisi yang meninggalkan sopir taksi korban perampokan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur. Polisi mengatakan, saat itu petugas mendahulukan pelaku untuk diamankan agar tidak kabur.

"Anggota waktu itu sedang sendirian di TKP sehingga perlu penanganan cepat. Kalau ditinggal mengurus korban, nanti pelakunya lari," kata Kepala Polres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Faroq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/9/2015) malam.

Umar mengatakan, saat itu pula anggota yang ada di lokasi kejadian adalah petugas Polsek Metro Cipayung. Petugas tersebut kebetulan melintas untuk berdinas menuju kantor. Oleh karena itu, hanya anggota itu sendiri di lokasi kejadian. (Baca: Polisi Lebih Pilih Bawa Pelaku dan Taksi Ketimbang Sopirnya yang Terluka)

Ia menepis anggapan bahwa anggotanya tidak memprioritaskan korban. "Jadi, bukan tidak prioritas. Anggota itu fokus kedua-duanya. Jadi, saat korban dititipkan ke sesama sopir taksi Blue Bird, dan aman, akhirnya pelaku sama taksinya korban dibawa. Motor anggota saja sampai ditinggal di lokasi," ujar Umar.

Sebelumnya, seorang sopir taksi Blue Bird nyaris jadi korban perampokan. Korban yang memuat seorang penumpang mendadak ditodong dengan pisau.

Namun, korban melawan sehingga mengundang perhatian pengendara lain. Advokat senior Nursjahbani Katjasungkana adalah salah satu orang yang menyelamatkan sopir taksi Blue Bird tersebut dengan membawanya ke Rumah Sakit Haji di Pondok Gede. (Baca: Nursjahbani Katjasungkana Selamatkan Sopir Taksi yang Dirampok)

Pertolongan dilakukan karena korban saat itu terluka di bagian rahang kanan, dan tak ada yang mau menolong. Oleh karena itu, Nursjahbani membawa korban untuk diobati.
...more

Ini Alasan Sekretariat DPRD DKI Rekrut Juru Parkir

Kompas.com - Jumlah petugas keamanan di Gedung DPRD DKI Jakarta saat ini hanya ada sekitar tujuh orang. Jumlah tersebut dinilai minim. Hal itulah yang disebut menjadi alasan Sekretariat DPRD merekrut para juru parkir yang khusus bertugas untuk menata parkir.

Koordinator petugas keamanan di Gedung DPRD, Ubaydilah, menilai petugas keamanan tidak mungkin menangani parkir karena area Gedung DPRD terlalu luas, terdiri dari dua bangunan.

"Jumlah petugasnya minim. Tidak mungkin kalau disuruh jaga keamanan sekalian ngurusin parkir. Akhirnya direkrut tukang parkir dari luar," kata Ubaydilah di Gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015). (Baca: Ahok: Parkir Liar di DPRD Dikelola PNS DKI)

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Suryono mengatakan, para juru parkir yang ada di Gedung DPRD semuanya berjumlah 11 orang. Ia menyebut keberadaan mereka tidak liar karena memang sengaja direkrut. (Baca: Sehari, Juru Parkir Liar di Gedung DPRD DKI Terima Rp 850.000)

Menurut Suryono, keberadaan para juru parkir dilatarbelakangi semrawutnya perparkiran yang ada di Gedung DPRD. Hal itu disebabkan karena pada awalnya fasilitas parkir yang ada digratiskan dan tanpa penjagaan.

"PNS di Sekwan kan tidak mungkin terlibat langsung dalam perparkiran. Akhirnya parkirnya semrawut karena tidak ada yang jaga," ujar dia. (Baca: Juru Parkir Liar di Area Parkir DPRD DKI Sudah Ada Sebelum Tahun 2015)

Meski sengaja direkrut, Suryono mengatakan, Sekretariat DPRD tak memiliki alokasi anggaran khusus untuk menggaji para juru parkir itu. Mereka dibebaskan untuk mencari sendiri dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir.

"Mereka enggak digaji. Pendapatannya dari situ (dari pungutan pada pengguna parkir), tetapi mereka tidak maksa minta. Cuma orang-orang kan sukarela karena merasa motornya sudah dijagain," tutur Suryono.
...more

Suryadharma Pakai Dana Operasional untuk Liburan Hingga Bayar Pajak

Kompas.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya. Selama menjadi menteri, DOM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima Suryadharma sejumlah Rp 100 juta per bulan.

"Pemberian DOM untuk menunjang kegiatan yang bersifat representatif, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas terdakwa," ujar jaksa penuntut umum Supardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Berdasarkan surat dakwaan, Suryadharma menggunakan DOM untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp 12,4 juta. Selain itu, ia juga membayar transportasinya beserta keluarganya dan ajudan ke Singapura untuk liburan sebesar Rp 95.375.830 dari DOM.

Suryadharma juga membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi dan akomodaai untuk dia beserta keluarga dan ajudan ke Australia sebesar Rp 226.833.050. Kepergiannya ke Australia sekaligus mengunjungi putrinya, Sherlita Nabila yang menempuh pendidikan di sana.

Suryadharma juga memberikan saudara kandungnya, Titin Maryati, sejumlah uang dari DOM sebesar Rp 13.110.000. Saat Suryadharma sakit dan melakukan pengobatan di Jerman, ia membiayai ongkos istri dan anak-anaknya untuk pergi ke sana sebesar Rp 86.730.250.

"Dipergunakan untuk membayar pajak pribadu terdakwa tahun 2011, langganan TV kabel, internet, biaya perpanjangan STNK Marcedes Benz, pengurusan paspor cucu terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa lainnya sejumlah Rp 936.658.685," kata Jaksa.

Suryadharma juga menggunakan DOM untuk biaya tes kesehatan dan membeli alat tes narkoba untuk istri, anak, dan menantunya saat pencalonan anggota legislatif sebesar Rp 1.995.000. Ada juga pembiayaan untuk mengurus visa dan biaya transportasi ke Inggris untuk keluarga Suryadharma sebesar Rp 51.976.025.

DOM Suryadharma juga digunakan untuk membayar tunjangan hari raya, sumbangan untuk kolega, staf, dan pihak lainnya sejumlah Rp 395.685.000.

"Pengeluaran DOM untuk kepentingan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM," ujar jaksa.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.
...more

Wednesday, September 02, 2015

Situasi di Polewali Mandar Mencekam Usai Bentrok Oknum Polri vs TNI

Tribunnews.com - Situasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kian mencekam menyusul bentrok antara oknum TNI dengan oknum Polri.

Peristiwa ini terjadi Minggu (30/8/2015) sore sekitar pukul 15.00 WITA di Arena sirkuit balap motor, kompleks Stadion S Mengga, Kabupen Polewali Mandar (Polman), Minggu (30/8/2015).

Akibat kejadian tersebut, salah seorang anggota TNI yang diketahui bernama Prada Yuliadi, anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 721 Makassar, tewas tertembak.

Meski sempat dilarikan ke RS, namun Prada Yuliadi tidak bisa terselamatkan karena diduga terkena dua tembakan.

Belum diketahui pasti motif peristiwa yang melibatkan bentrok antara Polisi dan TNI ini. Informasi yang diperoleh dari lokasi sirkuit balap motor, saat itu, korban Prada sedang menyaksikan final roadrace.

Andri yang juga saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan, kejadian ini berawal saat seorang anggota Patmor dari satuan Sabhara yang belum diketahui identitasnya menegur salah satu penonton yang rupanya adalah anggota TNI.

Situasi sempat mereda, namun tiba-tiba sekitar 20 menit, ribuan penonton berhamburan saat mendengar suara tembakan sebanyak tiga kali.

Selain menewaskan seorang anggota TNI, peristiwa ini juga mengakibatkan salah satu anggota Polri yang diketahui bernama Bripda Ambo Siki babak belur dan mengalami luka di bagian wajah.

Saat kejadian, Kapolres Polman AKBP Agoeng Adi Koerniawan yang kebetulan berada di lokasi juga sempat terkena pukulan saat berupaya menghentikan pertikaian itu.

Sayangnya, saat kejadian, wartawan yang melakukan liputan tidak bisa berbuat banyak. Selain karena faktor keselamatan, situasi yang cukup mencekam menghambat wartawan untuk melakukan pengambilan gambar.

Bupati Polman, Sulbar, Andi Ibrahim Masdar, bersama Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusdi Masse, terpaksa harus dievakuasi keluar dari arena sirkuit balap motor. Beruntung, saat kejadian, kedua orang nomor satu di daerahnya masing-masing tidak menjadi korban.

Keduanya dievakuasi melalui pintu samping dan dikawal ketat oleh para ajudan dan sejumlah panitia pelaksana event. Hingga kini, situasi di Kota Polewali Mandar masih mencekam.
...more

Tes Urine Mendadak, Sejumlah Perwira Tepergok Positif Narkoba

Kompas.com - Divisi Propam Mabes Polri mendadak memeriksa urine ribuan anggota Polda Sulsel di Polrestabes Makassar, Polres Parepare dan Polres Sidrap. Hasilnya, sejumlah anggota perwira maupun bintara teridentifikasi menggunakan narkoba.

Tim yang dipimpin Kepala Biro Provost Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subroto terakhir memeriksa urine ratusan anggota Polres Sidrap. Hanya 381 orang dari total anggota 467 orang yang bersedia di tes urinenya. Sisanya tidak hadir dengan berbagai alasan.

Kepala Polres Sidrap Ajun Komisaris Besar Polisi Anggi Siregar yang dikonfirmasi, Jumat (28/8/2015) mengungkapkan, berdasarkan hasil tes urine ditemukan belasan polisi positif menggunakan narkoba.

Menurut Anggi, anggota yang urinenya positif narkoba akan diproses hukum sesuai dengan aturan berlaku. "Ia, kemarin Kamis (27/8/2015) sudah dites urine anggota. Cuman sedikit yang positif dan akan tetap kita proses hukum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi F Barung Mangera yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mendapat hasil tes urine anggota Polda Sulselbar.

"Kalau hasil urine anggota Polda, belum saya dapat. Tapi kalau yang di Polres Sidrap, Ada 11 anggota baik perwira maupun bintara yang positif narkoba," ujar Barung.

Kepala sub bagian Humas Polrestabes Makassar, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Husnaeni mengaku dia belum mendapat data terkait hasil urine anggota di jajaran Polrestabes Makassar. "Maaf ya, saya belum dapat data tes urine itu," singkatnya.
...more

ICJR: Dalam RUU KUHP, Tawarkan Alat Kontrasepsi Bisa Didenda Rp 10 Juta

Kompas.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, ada beberapa pasal krusial yang diatur dalam rancangan KUHP. Salah satunya pasal-pasal pidana yang mengatur mengenai moralitas.

"Pasal-pasal soal moralitas cenderung overkriminalisasi. Masyarakat dapat dengan mudah dipidana, bahkan menawarkan alat kontrasepsi saja sudah bisa dipidana," ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015).

Pasal 481 rancangan KUHP berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan atau secara terang-terangan dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak sesuai kategori I".

Dalam rancangan KUHP, ketentuan ancaman pidana kategori I termasuk dalam tindak pidana ringan, berupa sanksi denda sebesar Rp 10 juta. Padahal, menurut Supri, jika dilihat dari sisi lain, anjuran penggunaan alat kontrasepsi sebenarnya digunakan pemerintah untuk masyarakat dalam menekan angka kelahiran.

Selain itu, alat kontrasepsi untuk mencegah masyarakat terjangkit penyakit yang ditimbulkan akibat berhubungan seks.

Supri menyayangkan, rancangan KUHP tersebut juga mencakup aturan mengenai hal-hal yang tidak terlalu substantif jika dilihat dari skala prioritas mengenai penegakan hukum. Bahkan, aturan pidana itu cenderung memudahkan masyarakat terjerat dalam kasus hukum.

"Pasal-pasal seperti ini harus dibahas dengan hati-hati, jangan sampai pasal-pasal krusial lengah dari perhatian publik," kata Supri.
...more

Thursday, August 27, 2015

Heboh Pria Bernama Tuhan: MUI Minta KTP-nya Ditarik...

Tempo.co - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur   menganjurkan agar orang-orang sekitar menyadarkan Tuhan untuk segera mengganti namanya. Bahkan meminta petugas pencatatan sipil untuk menarik kartu identitas, agar empunya nama itu untuk sementara tak bisa mengakses layanan publik.

"Disadarkanlah untuk menambah namanya. Jadi biar sementara tidak dapat mengakses layanan pemerintah, sampai dia mengganti namanya," tutur Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Abdusshomad Bukhori kepada wartawan di Hotel Garden Palace Surabaya, Senin, 24 Agustus 2015. (Lihat Video Ternyata Tuhan Lahir di Banyuwangi)

Menurut Abdusshomad, dalam Islam, penggunaan nama Tuhan diperbolehkan jika sifat-sifat ketuhanan ditambahkan dengan kata hamba. Ia mencontohkan namanya, Abdusshomad, yang merupakan gabungan dari kata abdu (hamba) dengan ash-shomad (tempat bergantung semua makhluk).

“Jadi Tuhan baik, tapi enggak cocok untuk nama. Itu mensyirikkan nama Tuhan, karena Tuhan kan zat yang disembah, tidak sesuai. Penodaan,” kata Abdusshomad.

Tuhan ialah nama seorang tukang kayu asal Dusun Krajan, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria 42 tahun itu mendadak tersohor setelah kartu tanda pengenalnya diunggah netizen di media sosial Facebook dengan tambahan kalimat yang mengundang tawa sekaligus penasaran: “Teori Januari Christi terbantah...Tuhan ada di Banyuwangi!!”

Ayah dua anak itu merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Jumhar dan Dawiyah. Ia mengaku tak tahu alasan orang tuanya memberikan nama Tuhan kepadanya.

Postingan itu akhirnya memang ramai di media sosial. Meski begitu suami Husnul Khotimah ini tak tahu persis mengapa baru kali ini namanya menyita perhatian khalayak.
...more

Tumpas Korupsi, Santri Desak Sahkan Perda Zikir dan Salawat

Tempo.co - Sebanyak 5.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berunjuk rasa ke kantor DPRD Bangkalan, Senin, 24 Agustus 2015.

Mereka mendesak DPRD mengesahkan peraturan daerah tentang zikir dan salawat. Unjuk rasa ribuan santri itu mengakibatkan Jalan Soekarno ditutup total oleh polisi. Taman di depan kantor DPRD Bangkalan juga rusak karena diinjak para demonstran.

Koordinator santri, Toyyib Muslim, mengatakan perda tersebut penting untuk memberantas korupsi, narkoba, dan maksiat yang merajalela di Bangkalan. "Kalau remaja kita giat berzikir, bisa tercegah dari narkoba. Kalau pejabat bersalawat, bisa mencegahnya dari perilaku korup," katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Syiachona Moh Kholil Demangan, KH Nasih Aschal, berharap, dengan adanya perda zikir dan salawat, setiap kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan didahului dengan membaca zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. "Tapi, seperti apa rincian perdanya, perlu dibahas lebih lanjut," ujarnya.

Menanggapi desakan para santri, sejumlah anggota DPRD Bangkalan menilai perda zikir dan salawat tidak terlalu urgen. "Secara pribadi, saya menilai zikir itu hubungan langsung antara manusia dan Tuhan, tidak bisa dipaksakan, harus dengan keikhlasan," ucap Soeyitno, legislator dari PDI Perjuangan.

Anggota Fraksi Gerindra, Imron Rosadi, malah mengaku belum tahu draf perda yang dimaksud para santri itu, yang diusulkan para pencinta zikir di Bangkalan. "Karena belum pernah dibahas, saya belum paham maksudnya," tuturnya. Meski didesak ribuan santri, Imron mengatakan perda itu belum tentu disetujui. Pengesahan perda harus melalui sidang paripurna.
...more

Tuesday, August 25, 2015

Massa Berpakaian Putih Rusak Kafe di Pantai Rancong

Kompas.com - Ratusan orang yang mengenakan pakaian putih melakukan sweeping di kawasan wisata Pantai Rancong, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (23/8/2015). Puluhan pengunjung langsung berlarian.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, massa datang menumpang tujuh mobil dan puluhan motor. Setelah menyisir pantai, mereka menuju kafe PBR. Mereka menduga, di tempat itu, kerap terjadi perbuatan mesum. Massa masuk ke dalam kafe sembari menghancurkan pagar pembatas jembatan kafe tersebut.

Mereka juga menghancurkan kaca, kursi, lampu, serta sejumlah sound system perangkat karaoke di kafe PRB. Setelah itu, massa keluar dari kafe.

Saat kejadian, hanya ada pekerja kafe. Mereka tidak berani menghalangi perusakan tersebut.

"Saat kejadian, saya ditelepon oleh teman terkait kondisi kafe yang didatangi massa. Tiba di lokasi, saya melihat kafe sudah porak poranda," kata salah satu pekerja kafe PBR yang tak mau menyebutkan namanya.

Kapolsek Muara Satu, AKP M Nasir, mengatakan, massa yang datang berjumlah ratusan orang.

"Mendapat informasi tersebut, kita langsung menuju lokasi untuk memberikan pengamanan," ujar Kapolsek.

Nasir mengatakan, pihaknya telah menenangkan massa agar tidak lagi melakukan tindakan anarkistis di lokasi lainnya. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan perusakan dari pemilik kafe.
...more

Gerakan "Lawan Ahok" Dideklarasikan

Kompas.com - Sejumlah organisasi mendeklarasikan berdirinya gerakan Lawan Ahok, Sabtu (22/8/2015). Dalam pernyataannya, para anggota gerakan ini menyatakan berdirinya gerakan Lawan Ahok berawal dari kejengahan atas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Puncaknya tentu saja saat peristiwa kekerasan terhadap warga Kampung Pulo hari Kamis kemarin," kata juru bicara Lawan Ahok, Andi Sinulingga, dalam acara yang digelar di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, itu.

Andi yakin selama ini banyak warga Jakarta yang tidak setuju dengan cara kepemimpinan Ahok, tetapi takut untuk bersuara. Karena itu, ia mengajak orang-orang tersebut untuk bergabung dengan mereka agar bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Ahok.

"Kalau ada yang menyatakan diri 'Teman Ahok', kami sepakat harus ada yang lawan Ahok supaya yang selama ini diam tidak perlu takut lagi," ujar dia.

Menurut Andi, selama memimpin Jakarta, tidak ada hal positif dari Ahok yang bisa ditiru oleh masyarakat. Dia justru menilai banyak masyarakat telah terjerumus pada logika-logika sesat yang dibangun oleh Ahok yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat ketimuran.

"Kata-kata kotor yang diucapkan Ahok jadi dianggap sebuah kewajaran. Hal-hal seperti itulah yang harus kita lawan," ucap Andi.

Andi kemudian mencontohkan saat Ahok melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada anggota DPRD dalam sebuah wawancara di televisi, terakhir saat dia melontarkan hal serupa kepada sejarawan JJ Rizal.

"Tapi, dia yang mulutnya kotor itu suka menganggap dirinya lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang dia nilai korup. Tidak boleh kita membangun opini yang menyatakan seseorang korup. Padahal, tidak pernah ada proses hukum ataupun fakta pengadilan yang menyatakan orang itu korup," ujar Andi.

Sejumlah organisasi yang disebut ikut dalam deklarasi gerakan tersebut ialah Himpunan Mahasiswa Islam, Relawan Pejuang Kesehatan, Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Pemuda Gerindra. Gerakan Lawan Ahok sendiri diketuai Tegar Putuhena yang merupakan Wakil Sekjen PB HMI.
...more

Monday, August 24, 2015

Belasan Wanita Terjaring Razia karena Berpakaian Ketat

Kompas.com - Para pegawai negeri sipil (PNS) dan pelanggar busana muslim terjaring dalam razia gabungan Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (PP-WH), polisi, serta TNI yang digelar di Jalan Nasional, Pusat Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (20/8/2015).

"Razia hari ini (dilakukan) untuk penertiban busana muslim bagi pengguna kendaraan dan PNS yang berkeliaran di luar saat jam dinas," kata Herman Rustam, Kepala Seksi Humas Antar-Lembaga Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, petugas razia menghentikan semua pengguna kendaraan roda dua yang melintas di Jalan Nasional. Setelah itu, tindakan akan dikenakan kepada perempuan yang mengenakan pakaian yang ketat atau laki-laki yang mengenakan celana pendek. Selain itu, PNS berseragam yang berkeliaran di luar kantor saat jam dinas pun dijaring dalam razia ini.

"Saat razia tadi, terjaring 11 orang pelanggar syariat Islam dan delapan PNS yang berkeliaran di luar saat jam dinas," kata dia.

Bagi perempuan pelanggar yang terjaring razia karena mengenakan pakaian ketat, petugas langsung melakukan pembinaan di lokasi razia. Identitas mereka dicatat dan mereka harus menandatangani perjanjian agar tidak mengulangi cara berpakaian tersebut.

Sementara itu, bagi PNS yang terjaring razia, identitasnya dicatat, lalu dilaporkan kepada atasan dari PNS yang bersangkutan. "Razia busana muslim ini rutin digelar setiap bulan untuk penertiban busana muslim bagi warga agar sesuai dengan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh," kata Herman.
...more

Biaya Upacara HUT RI di Pomalaa hingga Rp 239 Juta, Camat Pun Berkilah

Kompas.com - Salah satu kecamatan yang ada di Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu Kecamatan Pomalaa membuat publik dunia maya tercengang. Lembaran rincian anggaran kegiatan HUT RI ke 70 yang baru saja digelar mencapai angka lebih dari Rp 200 juta. Foto itu pun beredar luas melalui jaringan internet.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal pun mempertanyakan hal ini. Misalnya LSM Perangkat Sultra yang melalui salah satu pegiatnya, Nasruddin Foker mengungkapkan lembaran rincian anggaran itu harus diperjelas oleh panitia terkait.

"Sampai ratusan juta itu fantastis sekali. Kondisi ekonomi saat ini lesu, kalau sampai hambur uang segitu perlu dipertanyakan. Apalagi info yang kami terima itu dibantu sama PT Antam (PT Aneka Tambang). Ini yang akan kami perjelas," kata dia, Kamis (20/08/2015).

Dihubungi terpisah, Manajer CSR PT Aneka Tambang, Pamiluddin menjelaskan, pihaknya tak mungkin memberikan bantuan hingga angka ratusan juta. "Bukan dari dana CSR itu karena belum ada masuk sama saya permintaannya. Tidak mungkin dibantu sebesar itu apalagi Antam lagi krisis," kata dia melalui pesan singkat selular.

Sementara itu, Camat Pomalaa Muh Amin Waji yang dikonfirmasi melalui telepon membenarkan pagu anggaran tersebut. Namun dia berkilah, angka di dalam lembaran itu hanya sebatas perencanaan. "Itu rencana anggarannya. Jadi kita masukkan semua. Nah totalnya memang sampai Rp 200 juta lebih. Tapi realisasinya tidak sampai sebesar itu," kata dia.

Amin lalu merinci, dana yang diterima dari PT Antam sebesar Rp 25 juta, dan dari pihak lain sekitar Rp 2 juta lebih. "Jadi totalnya sekitar Rp 27 juta," tegasnya.

Amin pun menambahkan, saat ini pihak panitia masih belum melunasi sejumlah kewajiban. "Masih ada sekitar Rp 10 juta uang belum kami lunasi, di luar dari Rp 27 juta itu. Yang lembaran beredar itu sekali lagi saya tegaskan adalah anggaran perencanaan," ujarnya.

Lembaran anggaran tersebut pertama kali beredar melalui media sosial Facebook yang kemudian masuk ke sejumlah jejaring sosial lainnya. Salah satu yang mengundang perhatian adalah dicantumkannya poin insentif untuk inspektur upacara yang disebut berjumlah tiga orang, dengan kebutuhan dana total Rp 1.350.000.

Ada pula biaya transportasi dan konsumsi bagi pasukan pengibar bendera, untuk 71 orang selama 10 hari, dengan total biaya mencapai angka Rp 71 juta. Lalu ada biaya perlengkapan paskibraka yang tak dirinci lebih jauh sebesar Rp 96 juta lebih. Total biaya yang tercantum adalah Rp 239.085.000.
...more

Bendera Merah Putih Terbalik, Dinas Pendidikan Tawarkan Uang Rp 2 Juta kepada Wartawan

Kompas.com - Bendera Merah Putih yang berkibar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Rabu (19/8/2015), terpasang terbalik. Bukan merah putih, melainkan putih merah.

Sejumlah wartawan yang menanyakan perihal bendera terbalik ini diundang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Arosokhi Lombu, ke kantornya. Mereka ditawari uang sebesar Rp 2 juta untuk tidak memberitakan peristiwa tersebut.

"Kami minta awak media untuk jangan mengabarkan berita ini. Kami siap memberikan konsekuensi sebesar Rp 2 juta," kata dia di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Rabu.

Bendera Merah Putih terpasang terbalik hampir sepanjang hari. Bendera terbalik tersebut mengejutkan sejumlah warga yang melintas di depan kantor itu.

"Apa kata dunia kalau bendera begini," kata Faisal, seorang warga yang melintas di depan kantor itu, Rabu.

Menjelang sore, salah seorang personel Polisi Pamong Praja, Didi Harefa (38), mendatangi Kantor Dinas Pendidikan. Kepada salah seorang pegawai, ia meminta agar pemasangan bendera diperbaiki.

"Maaf, Pak, pegawai sedang istirahat," jawab pegawai yang tidak diketahui namanya itu.

Tiba-tiba, dari arah dalam kantor, keluar seorang pegawai lain menuju tiang bendera. Ia menurunkan bendera dan memperbaiki posisinya.

Saat ditanya kenapa bendera terpasang terbalik, ia mengatakan, ini kalalaian petugas. "Daripada salah besar, lebih baik kita perbaiki. Saya cinta bendera karena itu saya perbaiki bendera ini," katanya sambil berlalu.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli yang dimintai tanggapan melalui pesan singkat menyampaikan bahwa dia belum mendapatkan informasi tersebut.

"Saya sedang mengikuti rakor tentang pilkada di Medan," kata dia.

Masih melalui pesan singkat, Sokhiatulo mengatakan, bendera terbalik itu bukanlah kesengajaan. "Hanya masalah kelalaian," kata dia.

Ia berjanji akan memanggil Kepala Dinas dan pegawai Dinas Pendidikan sepulang dari Medan.
...more

Friday, August 21, 2015

Miris, Polantas Yogyakarta lebih takut dimutasi ketimbang lawan moge

Merdeka.com - Sebuah pegakuan mengejutkan dilontarkan oleh Polantas Yogyakarta baru-baru ini terkait insiden moge yang marak beberapa hari sebelumnya.

Melalui Twitter resminya, Polantas Yogyakarta menanggapi sejumlah mention yang dialamatkan kepada pihaknya. Dimulai dari interaksi tweet Elanto Wijoyono dengan akun @joeyakarta dan Polantas Yogyakarta yang berkicau bahwa tuntutan konsistensi berlalulintas selalu kalah dengan 'telpun' atau intervensi dari atasan yang entah seperti apa bentuknya.

Belum selesai sampai di situ, tweet @andhikaiizal yang menanyakan masalah sinkronisasi antar petugas, ternyata dibalas dengan tweet mengejutkan bahwa motor gede hanya perlu untuk menelepon Jenderal dan selanjutnya menghubungi kapolda dan petugas lapangan.

Puncaknya adalah saat pemilik akun @GeneManchaKusuma yang berusaha menghimbau supaya petugas tidak hanya jadi 'corong' komando, malah berbalas bahwa pihak polantas hanya menjadi bawahan.

Melihat hal ini, sangat miris ketika petugas di lapangan hanya takut pada ancaman bakal dimutasi ketimbang menegakkan kebenaran. Entah apa kerja sama antara Jenderal dan penunggang Moge sehingga mereka seakan melegalkan untuk tidak mematuhi lalu lintas.
...more

Thursday, August 20, 2015

Kapolri pakai aturan apa bolehkan Moge terobos lampu merah?

Badrodin Haiti
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, setiap konvoi kendaraan yang dikawal polisi bebas tidak mengikuti aturan, termasuk menerobos lampu merah, seperti yang dilakukan konvoi motor gede yang melintas di Yogyakarta. Jenderal bintang empat itu menambahkan, pengawalan dimaksudkan untuk menertibkan orang atau kelompok yang minta pengawalan.

"Artinya kalau lampu merah bisa diterabas, karena mendapatkan prioritas. Tapi kalau tidak, ya ikuti aturan seperti biasa," kata Badrodin di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (16/8).

Penjelasan Kapolri ini merujuk pada Pasal 134 huruf G UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, polisi telah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai prosedur untuk melakukan pengawalan terhadap konvoi motor Harley.

Bunyi Pasal 134 huruf G UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang mendapatkan hak utama adalah: "Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Padahal jika diteliti, Pasal 134 huruf G UU RI No 22 Tahun 2009 dalam penjelasannya konvoi motor Harley tidak termasuk kendaraan yang harus diutamakan atau masuk ke dalam kategori "Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu". Berikut penjelasan Pasal 134 huruf G UU RI No 22 Tahun 2009.

"Yang dimaksud dengan 'kepentingan tertentu' adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan penanganan bencana alam."

Jika Pasal 134 UU RI No 22 Tahun 2009 tidak memasukkan moge ke dalam kategori 'Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu', lalu apa alasan polisi memperbolehkan rombongan moge menerobos lampu merah?
...more

Wednesday, August 19, 2015

Atribut PKI di Pamekasan Dimusnahkan

Kompas.com - Atribut-atribut PKI yang digunakan peserta karnaval di Kabupaten Pamekasan saat memperingati HUT Ke-70 Kemerdekaan RI, Minggu (16/5/2015), dimusnahkan. Atribut itu antara lain foto tokoh-tokoh PKI, bendera PKI berukuran kecil, dan logo-logo bergambar palu arit.

Pemusnahan dilakukan bersama-sama antara Bupati Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, Polres Pamekasan, Kejari Pamekasan, dan Pengadilan Negeri Pamekasan. Pemusnahan dilakukan di depan rumah dinas Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letnal Kolonel Armed Mawardi, mengatakan, pemusnahan bertujuan menghindari oknum yang mau memanfaatkan momen ini demi kepentingan yang membahayakan.

Sementara itu, Kepala Polres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha mengatakan, polisi mengambil sampel dari atribut-atribut PKI tersebut. Sugeng menjelaskan, menurut kesimpulan dari hasil penyelidikan, belum ada pelanggaran hukum yang bisa diproses ke penyelidikan. Sebab, penyelidik tidak menemukan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggaran dan peserta yang membawa atribut.
...more

Wednesday, August 12, 2015

Tolak Pembangunan Gereja, Massa Tutup Jalan A. Yani Bekasi

Tempo.co - Ribuan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi Islam menutup Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi, Senin siang, 10 Agustus 2015. Penutupan itu dilakukan untuk menuntut pembatalan pembangunan Gereja Katolik Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara. "Kami minta pembangunan dibatalkan," kata Aang, pengunjuk rasa, Senin, 10 Agustus 2015.

Pengamatan Tempo, massa mulai menutup empat jalur Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 11.45. Massa, yang sebelumnya berorasi di depan kantor Wali Kota Bekasi, merangsek ke jalan karena tak puas dengan hasil negosiasi.

Akibatnya, jalur tersebut putus total. Petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota melakukan rekayasa arus. Antara lain, kendaraan dari arah Jalan Tol Bekasi Barat dialihkan ke Jalan Rawa Tembaga keluar Jalan Juanda. Sedangkan kendaraan dari Jalan Sudirman dialihkan melalui Jalan Juanda. (Baca: Tolak Pembangunan Gereja, Massa Minta Status Quo)

"Pengalihan arus situasional," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Ajun Komisaris Bayu Pratama. Ia mengakui, akibat pemblokiran tersebut, terjadi kepadatan arus di sejumlah titik. Pihaknya menerjunkan sekitar 270 petugas untuk mengatur lalu lintas.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Brigadir Jenderal Nandang mengatakan pihaknya menurunkan sebanyak 1.200 personel dan menyiagakan satu unit mobil water canon untuk mengamankan demonstrasi di kantor Wali Kota Bekasi. "Sejauh ini masih kondusif," tutur Nandang di Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan hasil negosiasi bersama perwakilan demonstran adalah rencana pembangunan gereja dihentikan. "Jika dianggap masih menimbulkan interpretasi dalam preses, silakan kaji ulang," ucap Rahmat seusai negosiasi.

Dengan begitu, pihak yang keberatan dengan adanya gereja tersebut bisa melakukan verifikasi ulang ihwal proses. Namun Rahmat menegaskan bahwa proses pembangunan Gereja Santa Clara tak ada kecacatan hukum. "Untuk sementara status quo dulu," katanya.

Gereja Santa Clara bakal dibangun di RT 2 RW 6 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Luas lahan yang bakal dibangun lebih dari 5.000 meter persegi.
...more

Kemenhan Terbitkan Surat Syarat PNS Boleh Poligami

Ryamizard Ryacudu
Kompas.com - Kementerian Pertahanan menerbitkan surat edaran terkait pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya yang berpoligami. Di dalam surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu, terdapat aturan PNS boleh berpoligami dengan syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan surat yang beredar di jejaring sosial, surat itu berjudul "Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan". Di dalamnya terdapat sejumlah pemaparan rinci soal syarat-syarat PNS pria berpoligami.

Pertama, tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Kedua, harus memenuhi salah satu syarat alternatif, di antaranya istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, dan istri tak dapat memiliki keturunan.

Ketiga, PNS pria yang berniat melakukan poligami itu harus memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri dan memiliki penghasilan yang mampu membiayai lebih dari satu orang istri dan anak-anaknya.

Surat keterangan mampu secara finansial itu dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Djundan Eko Bintoro membenarkan adanya surat edaran itu. Dia mengungkapkan, surat itu dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian Kemenhan dan mulai berlaku sejak 22 Juli.

"Sebenarnya, ini hanya surat edaran yang isinya adalah penekanan ulang dari aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya," ucap Eko saat dihubungi, Sabtu (8/8/2015).

Dia menyebut, dua peraturan menjadi dasar dikeluarkannya SE tersebut, yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang ditandatangani Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang ditandatangani Presiden Soeharto.

"Kami hanya mengingatkan di lingkungan Kemenhan. Tentu surat itu dikeluarkan karena ada aturan-aturan di atasnya," ujar Eko.
...more

Thursday, August 06, 2015

Ahok: KJP Diselewengkan Buat Beli Bensin Hingga Emas

Cnnindonesia - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mengetahui beberapa modus penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Orang tua pemilik KJP melakukan penyelewengan KJP dengan tujuan mendapatkan uang tunai.

"Ini temuan. Kan kami tahu persis, detik berapa saja transaksinya kan bank tahu. Kami panggil, orang tuanya mengaku. Jadi itu dikumpulin kayak calo, lalu ada orang yang belanjain tukar tunai," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Rabu (5/8).

Untuk kasus pembelian bensin dengan menggunakan KJP, Ahok mengatakan ada oknum petugas pom bensin yang terlibat. Ia mengumpulkan KJP untuk transaksi, kemudian menyetorkan uang tunainya kepada pemilik KJP.

"Ada petugas ngisi bensin yang nawarin kumpulin KJP, lalu dia dapat upah Rp 35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin bayarnya pakai kartu KJP orang itu," ujar Ahok.

Tidak hanya bensin, Ahok juga menemukan modus KJP untuk membeli emas. Lagi-lagi hasil penggunaan kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai.

"Ada juga yang beli emas, langsung jual balik, dapat potongan Rp 20 ribu," kata dia. (Baca: KJP Dipakai Karaoke, DPRD Pertanyakan Pengawasan Ahok)

Meski orang tersebut beralasan sangat miskin dan sangat membutuhkan duit, namun Ahok tidak menerima alasannya.

"Dia bilang miskin banget anaknya. Kalau miskin jaga dong, kasihan kalau setop KJP gara-gara orang yang seperti ini. Tapi kalau ini tidak dihukum semua orang tambah kurang ajar. Makanya harus dipidanakan," ujar bekas Bupati Belitung Timur itu.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman mengatakan memang ditemukan modus penggunaan KJP dengan uang tunai.

Kemarin, Selasa (4/8), Pemprov DKI mengaku telah memanggil 20 orang yang tercatat melakukan pelanggaran tersebut. Namun, kata Arie, tidak semuanya datang.

"Kemarin kami panggil mereka, tapi yang datang cuma tujuh orang," kata Arie. (Baca: Pemprov DKI Selidiki Motif Penyalahgunaan KJP)

Berbeda dengan Ahok, Arie mengaku belum bisa menjelaskan detail per kasus. Ia mengatakan masih melakukan pendalaman motif terhadap kepada orang-orang yang menyalahgunakannya. (Baca: Bank DKI Lacak Murid Pemegang KJP yang Disalahgunakan)

"Tapi memang ada pemegang kartu kasih kartunya dan dapat uang tunai. Isi kartunya Rp 500 ribu tapi dia dapat Rp 400 atau Rp 450 ribu," ujar Arie.
...more

Pemkab Bireun Syaratkan Lancar Baca Al Quran untuk Pemohon Beasiswa

Ruslan M Daud
Kompas.com - Demi meringankan biaya kuliah bagi para mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Bireun, Nangroe Aceh Darussalam, pada tahun ini kembali mengucurkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk beasiswa bagi para mahasiswa S-1.

Namun, pemerintah membebankan syarat bagi para mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Salah satu syaratnya adalah mahasiswa itu harus mampu membaca Al Quran dengan lancar. Bupati Bireun Ruslan M Daud mengatakan, syarat itu mutlak harus dipenuhi mahasiswa yang mengajukan beasiswa.

"Untuk memotivasi para mahasiswa yang belum bisa membaca Al Quran agar belajar. Kita tidak ingin mahasiswa di Bireuen tak mampu membaca Al Quran, untuk itu kita pertegas harus bisa. Kalau tak bisa, jangan berani usul beasiswa," demikian penjelasan Bupati Ruslan, Minggu (2/8/2015). 

Bupati menyayangkan jika memang benar terdapat mahasiswa asal Bireuen yang tidak bisa membaca Al Quran karena syarat mendapatkan beasiswa bukan hanya berasal dari keluarga miskin saja seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dia menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk memberi beasiswa tahun ini masih tetap seperti tahun lalu, yaitu sebesar Rp 1 miliar yang akan dibagikan untuk 500 orang mahasiswa.
...more

Keluhkan Lahan Markas Komando, Paspampres Curhat ke JK

Tempo.co - Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Bambang Suswantono mengeluhkan ihwal lahan Markas Komando Paspampres di Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat, yang semakin sempit. Apalagi ada sebagian lahan markas disewakan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina yang perjanjian kerja samanya akan berakhir.

"Harapan kami, Markas Komando tidak boleh jauh dari Istana. Dengan keterbatasan lahan, kami mau tanah yang dijadikan SPBU Pertamina itu kembali ke Paspampres," kata Bambang di kantornya, Jumat, 29 Mei 2015.

Namun, hingga saat ini, menurut Bambang, proses mendapatkan kembali lahan seluas ribuan meter persegi itu sangat sulit. "Bahkan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat prosesnya," ujarnya.

Bambang mengatakan, pada 1995, Panglima Tentara Nasional Indonesia saat itu mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan SPBU di sebagian lahan Markas Paspampres seluas 3.500 meter persegi. Perjanjian kerja sama itu diteken pada 31 Mei 1995, dengan masa kontrak sewa lahan selama 20 tahun atau sampai 31 Mei 2015.

Namun pihak swasta, yang Bambang enggan sebutkan namanya, menolak mengembalikan lahan itu ke tangan Paspampres. Alasannya, pihak swasta tersebut akan memperpanjang lagi kontraknya hingga 2024.

"Tapi kami tidak mau karena saat ini kami sangat membutuhkan lahan untuk perluasan Mako (Markas Komando)," tutur Bambang. "Dan, dalam masterplan Panglima, lahan itu niatannya akan dijadikan koperasi Paspampres, tapi ada penyalahgunaan izin bangunan kalau seperti ini."

Apalagi, Bambang melanjutkan, pihak swasta itu justru makin memperluas lahan sewanya, yang tadinya hanya 3.500 meter persegi menjadi 5.001 meter persegi. Menurut Bambang, Badan Pemeriksa Keuangan juga sampai saat ini sudah mencium adanya pelanggaran. "Mereka tidak bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," ucapnya.

Tahun lalu, kata Bambang, bekas Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, yang kini menjabat Komandan Jenderal Kopassus, sudah menghentikan segala macam kompensasi sebesar Rp 36 juta per bulan kepada Paspampres. "Jumlah itu sangat kecil ketimbang aset lahan milik Paspampres tersebut," katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan berupaya mengambil alih lahan milik Paspampres itu. Menurut dia, lahan yang kini masih sebagai SPBU dan pusat anjungan tunai mandiri (ATM) tersebut masih milik negara.

"Karena itu, sudah waktunya negara mengambil alih kembali. Itu tidak pantas pompa bensin berada di tengah pasukan, kan, bisa mempunyai risiko besar," Kalla menjelaskan. "Apalagi Paspampres butuh lahan yang lebih luas untuk kegiatannya."
...more

Ini penjelasan MUI soal BPJS Kesehatan haram

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram. Tak hanya itu, lembaga ini juga meminta pemerintah untuk membentuk BPJS yang sesuai dengan hukum syariah.

Dari dokumen yang diterima merdeka.com, Rabu (29/7), hasil ijtimak para ulama, MUI telah melakukan kajian mendasar mengenai BPJS Kesehatan tersebut, terutama dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah. Dalam penelitian itu, MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam.

"Secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak," tulis MUI dalam rekomendasi hasil ijtimak.

Tak hanya itu, MUI juga menyorot denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari jumlah iuran tertunggak baik bagi penerima upah maupun bukan. Denda ini dibayarkan secara bersamaan.

Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

"MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima."
...more

Wednesday, July 29, 2015

Ada isu kepala sekolah non muslim, SDN Klampar 3 disegel warga

Merdeka.com - Warga Pamekasan berbondong-bondong melakukan penyegelan terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klampar 3 pada Senin (27/7) pagi.

Hal itu lantaran warga dan sebagian wali murid menolak kepala sekolah baru, hasil mutasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan belum lama ini.

"Memang benar ada aksi di SDN Klampar 3 dan saat ini kami masih merapatkan hal itu," kata Kepala Disdik Pamekasan Moh Yusuf Suhartono.

Menurut Yusuf, yang memicu warga dan sebagian wali murid melakukan aksi penyegelan di SDN Klampar 3, Kecamatan Proppo, itu karena kepala sekolah yang baru diisukan non-Muslim.

Sementara, murid-murid yang belajar di sekolah itu semuanya Islam, dan isu kepala sekolah non-muslim itu, membuat warga menyegel sekolah dan menolak kepala sekolah.

"Padahal bukan, dia (kepala sekolah itu) Islam kok," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Yusuf mengaku, saat ini hendak menghadap Bupati Pamekasan Achmad Syafii guna melaporkan aksi itu. Akibat penyegelan ini, kegiatan belajar mengajar di SDN Klampar 3 lumpuh total di hari pertama masuk sekolah.

Sementara, aparat dari kalangan intelijen dari institusi TNI dan Polri Pamekasan mengendus adanya provokasi yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan menyebarkan isu bahwa kepala sekolah yang dimutasi itu non-muslim.

Kelompok yang diduga di antaranya dari sebagian pegiat LSM, bahkan ada yang berstatus mantan narapidana tersebut mempengaruhi masyarakat dan tokoh agama setempat, agar menolak kepala sekolah SDN Klampar 3 itu.
...more

Sunday, July 26, 2015

Penjelasan Camat Jatinegara soal Keberatan Warga atas GKPI

Kompas.com - Gedung Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, bakal dibongkar pemerintah karena tidak memiliki izin. Selain itu, warga setempat disebut-sebut keberatan dengan keberadaan gereja tersebut.

Camat Jatinegara Sofian Taher mengatakan, warga merasa keberatan karena ruang parkir tidak tersedia. "Pertama berawal dari kehadiran mereka memarkir kendaraan seenaknya, semaunya saja. Itu yang terutama," kata Sofian kepada wartawan di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2015) sore.

Sofian melanjutkan, masalah kedua adalah keyakinan mayoritas warga setempat yang berbeda. Kemudian, jemaat gereja ternyata bukan warga setempat, melainkan dari wilayah lain.

"Jemaat gereja bukan warga situ, pendatang semua. Nah, itu yang dikeluhkan masyarakat di sana," ujar Sofian.

Menurut dia, jemaat GKPI berjumlah sekitar 30 orang. Hanya sedikit yang merupakan warga sekitar. "Mungkin ada yang tinggal di dekat situ, tetapi satu-dua. Lebih banyak dari luar warga Kecamatan Jatinegara," ujar Sofian.

Keberatan itu yang menurut dia berpengaruh pada persoalan izin. Pasalnya, membangun tempat ibadah harus mendapat izin dari lingkungan. Namun, GKPI tidak mendapat izin dari lingkungannya.

"Ada SKUB antar-menteri, (menyatakan) harus ada izin lingkungan sekitar. Ya, itu syarat mendirikan bangunan tempat ibadah," ujar Sofian.

Penolakan warga terhadap gereja GKPI terlihat dari spanduk di depan gang masuk kompleks.

Spanduk dengan pengatasnamaan warga setempat tersebut berbunyi: "Wali Kota Jakarta Timur untuk secepat-cepatnya membongkar gereja GKPI tanpa izin yang sudah disegel, karena melanggar Perda Provinsi DKI Jakarta tentang IMB dan peraturan bersama Menteri Agama tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah".
...more

Anggota DPRD DKI Halangi Penertiban Aset

Elisabeth CH Mailoa
Kompas.com - Aksi penertiban lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 1.300 meter persegi di Jalan Rawasari Selatan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mendapat perlawanan dari sejumlah ormas, Kamis (23/7/2015).

Bahkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta terlihat berusaha menghalang-halangi sebuah alat berat yang hendak merobohkan bangunan liar di lokasi tersebut.

Elisabeth CH Mailoa (PDIP), anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang datang bersama sejumlah anggota salah satu ormas, membawa pengeras suara dan melakukan orasi hingga aksi sempat memanas.

Petugas akhirnya berjaga dengan pagar betis di lokasi agar puluhan anggota ormas tidak bisa masuk ke lokasi. Sementara petugas lainnya terus melakukan pembongkaran lapak dan bedeng.

"Saya ini anggota DPRD, jangan kalian sembarangan semua, saya lapor kalian ke ketua DPRD. Nanti saya juga bawa ini ke kementerian," teriak Elisabeth kepada sejumlah personel yang sedang membongkar bangunan liar.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan agar anggota Dewan sebagai cerminan masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana, bukannya melakukan aksi yang justru bisa memancing kerusuhan.

"Ibu di Dewan kan sering berpidato agar aset Pemprov DKI semua diambil alih kembali dan dikembalikan ke fungsi awalnya," katanya.
...more

Thursday, July 23, 2015

PGLII nyatakan insiden Tolikara diduga dipicu tembakan

Antaranews.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang mengatakan, berdasarkan keterangan dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, Provinsi Papua, kerusuhan yang terjadi pada Jumat (17/7) pagi diduga dipicu adanya tembakan dari oknum tidak dikenal.

"Menurut laporan dari lapangan, ada tembakan sebelum kerusuhan itu yang langsung merobohkan 12 orang. Setelah itu barulah timbul pembakaran-pembakaran," ujar Ronny saat konferensi pers terkait peristiwa tersebut di Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Sabtu.

Ronny melanjutkan dari 12 orang yang roboh, satu orang kemudian dinyatakan tewas.

Sementara menurut GIDI Tolikara, kata Ronny, awalnya jemaat gereja yang tercatat di Kementerian Agama sejak tahun 1989 itu hanya ingin berdialog terkait penggunaan pengeras suara yang dianggap mengganggu saat Sholat Ied di halaman Komando Rayon Militer (Koramil) 1702/JWY.

Ternyata, saat sedang berdialog terdengar suara tembakan yang menyerang massa GIDI.

"Jadi penembakan terjadi sebelum pengrusakan dan pembakaran, bukan sesudah," kata Ronny.

Namun, Ronny menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan semua penyelesaian masalah itu ke pihak berwajib. Dia juga meminta kepada semua pihak agar tidak terprovokasi oleh banyaknya pemberitaan di media.

"Kami dari PGLII Pusat menginstruksikan kepada seluruh PGLII wilayah agar tetap tenang dan jangan mempercayai segala upaya provokatif yang coba membenturkan isu ini dengan kepentingan yang lebih luas," kata Ronny.

PGLII sendiri adalah lembaga yang menaungi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang diduga melakukan penyerangan terhadap masyarakat muslim yang sedang melakukan Sholat Ied di halaman Komando Rayon Militer (Koramil) 1702/JWY.

PGLII memandang peristiwa yang terjadi di Karubaga merupakan kejadian lokal dan tidak mencerminkan kerukunan antarumat beragama secara nasional.

Karena itu, Ronny meminta kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

"Pemerintah juga perlu mendalami sumber kejadian ini," ujar Ronny.

Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga menyatakan mengecam peristiwa pengrusakan, pembakaran mushollah, rumah warga serta kios-kios di Tolikara. Mereka juga meminta semua pihak tidak terprovokasi.

"Kami meminta agar pemerintah mengusut tuntas siapapun pelaku peristiwa ini dan segera melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum. Selain itu PGI mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh provokasi-provokasi yang dapat memperkeruh situasi," ujar Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat-Lebang.

Sebelumnya, pada Jumat (17/7) pukul 07.00 WIT, sekelompok massa yang diduga berasal dari GIDI ditengarai menyerang sekelompok umat muslim yang sedang Salat Ied di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Konferensi pers terkait peristiwa di Tolikara, selain Ketua Umum PGLII, juga dihadiri antara lain oleh Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat-Lebang, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Odita Hutabarat serta Sekretaris Umum PGLII Freddy Soenyoto.
...more

JK: Kerusuhan Antaragama di Tolikara Disebabkan Speaker

Cnnindonesia.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penyebab kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada Jumat (17/7) pagi tadi disebabkan oleh pengeras suara (speaker).

JK menjelaskan, di daerah tersebut ada dua acara yang letaknya berdekatan yang digelar dari dua umat agama berbeda, Islam dan Kristen Protestan.

"Ada acara Idul Fitri, ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal-muasal soal speaker itu," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, masyarakat seharusnya dapat mengetahui bahwa ada dua kepentingan yang terjadi bersamaan. "Satu Idul Fitri, satu karena speaker, saling bertabrakan. Mestinya kedua-duanya menahan diri. Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami," kata JK.

Menurut dia, kedua belah pihak membutuhkan komunikasi yang lebih baik jika mau menggelar acara-acara serupa. Ia pun berharap kepolisian dan kepala daerah setempat bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai jalur hukum.

Sebelumnya, JK menyesalkan kerusuhan yang terjadi di Musala Baitul Mustaqin di Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi pada pelaksanaan salat Idul Fitri 1436, Jumat (17/7) pagi tadi.

"Iya, itu di Tolikara, saya sesalkan," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, kerusuhan itu berdampak pada rusaknya beberapa kios di sekitar musala yang rusak dilempari dan dibakar warga itu. Namun, ia mengaku yakin kepolisian dan pimpinan daerah setempat dapat menyelesaikan kerusuhan dengan baik.

Sebuah musala dibakar dan dilempari warga setempat Tolikara. Peristiwa bermula ketika umat Islam tengah melaksanakan salat Id di halaman Koramil 1702/JWY.

Ketika imam mengucapkan kalimat takbir pertama, jemaah secara tiba-tiba didekati oleh beberapa orang. Teriakan orang-orang tersebut membuat jemaah bubar dan menyelamatkan diri ke markas Koramil.

Selang satu jam kemudian, orang-orang itu melempari Musala Baitul Mustaqin yang berada di sekitar lokasi kejadian. Para penyerang itu lantas membakar rumah ibadah itu.

Selain Musala Baitul Mustaqin, enam rumah dan sebelas kios pun menjadi sasaran amukan orang-orang itu. Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam keruusuhan tersebut. "Tidak ada korban jiwa dari kelompok masyarakat yang Salat Id,” tuturnya.

Polisi menurut Kombes Patridge sudah mengidentifikasi kelompok penyerang. Penyelidikan tengah dilakukan untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

"Mereka yang melakukan penyerangan sudah teridentifikasi, sudah dikenali oleh anggota TNI/Polri," ujar dia.
...more

Usai disegel, warga larang jamaah Ahmadiyah Salat Id di Tebet

Merdeka.com - Berbeda dengan masjid lain yang penuh jamaah saat melaksanakan Salat Idul Fitri, tempat beribadah jamaah Ahmadiyah yang terletak di kawasan di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu No 13 RT 02/08 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terlihat sepi sejak pagi. Tidak ada kegiatan apapun, termasuk Salat Id.

Dari pantauan merdeka.com, warga setempat melaksanakan salat id yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat yang sudah disegel pemerintah kota Jaksel tersebut.

"Tidak ada mereka (jamaah Ahmadiyah) melaksanakan kegiatan salat id di sini," ujar Hassan kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (17/7).

Diakui Hassan, warga setempat melarang adanya kegiatan jamaah Ahmadiyah di lingkungan tersebut. Otomatis jamaah Ahmadiyah tak bisa melaksanakan Salat Id.

"Kita warga sini salat sampai ke jalan, kita tutupi akses jalan mereka masuk ke tempat itu. Jadi warga sini saja yang salat," bebernya.

Dia menambahkan, sesungguhnya jamaah Ahmadiyah sempat bersikeras ingin beribadah di tempat itu. Namun, warga terus menolak. Bahkan, warga sempat mengusir jamaah Ahmadiyah saat akan melaksanakan salat jumat.

"Mereka bandel, suka nyolong-nyolong. Kita sempat kecolongan waktu salat jumat kemarin. Mereka salat jumat, akhirnya kami usir," tandasnya.

Hasan beralasan, warga menolak kehadiran Ahmadiyah lantaran jamaahnya mengajarkan hal tidak baik.
...more

Sebuah SD di Depok Disebut Ajarkan Radikalisme

Tempo.co - Dua pekan terakhir ini, media sosial diwarnai informasi tentang adanya pendidikan agama berbau radikalisme di Sekolah Dasar Islam Asshafa, Depok, Jawa Barat. Pakar psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, mengaku memperoleh informasi serupa.

"Saya mendapat laporan, anak-anak itu mengadakan pentas seni bertema radikalisme," kata Sarlito melalui e-mail kepada Tempo, Ahad, 5 Juli 2015.

Menurut Sarlito, anak-anak sekolah swasta yang menekankan pendidikan berbasis agama Islam itu mengenakan ikat kepala bertuliskan huruf Arab saat berpentas. Sebagian anak-anak itu bahkan menggunakan tutup wajah dengan kain sarung bak teroris ISIS. Bahkan, kata dia, ada anak yang memegang senjata mainan.

"Seharusnya sekolah berbasis agama tak perlu mengajarkan kekerasan," kata Sarlito.

Dia mengatakan para guru sepantasnya memilih mengajarkan praktek beragama secara seimbang. Artinya, anak-anak harus tahu bagaimana berhubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta makhluk hidup lain.

Sarlito mencontohkan, hal sederhana seperti memberi salam kepada orang tua, memberi maaf, menyayangi binatang, berbuat jujur, atau datang tepat waktu harus langsung diajarkan kepada anak-anak. Setelah itu, hal-hal tersebut barulah dikaitkan dengan ayat-ayat kitab suci.

"Jangan dibalik. Jika hafal ayat dulu, lalu ditafsirkan, bisa ada pandangan seakan-akan hal yang tak sama dengan ayat berarti jelek, bahkan kafir, dan harus dimusuhi."
...more

Kapolri: Makanya, Antarlembaga Tidak Usah Saling Mengoreksi

Kompas.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berpesan kepada pimpinan lembaga negara agar tak mengkritik pihak lembaga negara lainnya melalui media massa. Badrodin mengatakan, kritik antarlembaga ada jalurnya.

"Makanya, yang bijak itu antarlembaga tidak usah saling mengoreksi. Kalau mau kritik, ya pada tempatnya saja, bukan langsung kepada publik," ujar Badrodin di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/7/2015).

Hal itu disampaikan Badrodin menyikapi penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial, yaitu Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, oleh Bareskrim Polri. Keduaya dituduh melakukan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi.

Badrodin melanjutkan, jika pimpinan lembaga negara mengkritik keputusan lembaga negara lain tidak pada tempatnya, yang terjadi adalah seperti kasus komisioner KY.

"Sekarang Pak Sarpin melaporkan petinggi KY. Polisi lalu mengusutnya dan mendapatkan tersangka. Jika begitu, apa polisi yang harus disalahkan? Polisinya yang harus dicopot? Tidak kan?" ujar Badrodin. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Badrodin menegaskan, jabatan seseorang tak akan memengaruhi proses hukum. Namun, khusus persoalan Sarpin dengan komisioner KY, dipastikan dapat dihentikan jika Sarpin mencabut laporan di Bareskrim Polri. Selama Sarpin tak mencabut, Badrodin memastikan penyidikan terus berjalan. (Baca: Setelah Lebaran, Bareskrim Periksa Dua Komisioner KY)

"Yang protes-protes itu mediasi Sarpin dengan KY saja coba, dorong supaya laporannya itu dicabut. Kalau itu baru bisa selesai," ujar Badrodin.

Sarpin sebelumnya menyatakan tidak akan berdamai dengan dua komisioner KY. Sarpin menganggap kedua pimpinan KY tersebut tidak menanggapi somasi yang pernah ia ajukan. (Baca: Sarpin Tidak Akan Berdamai dengan Pimpinan KY)

"Pak Sarpin sudah putuskan tidak mau berdamai," ujar Dion Pongkor, kuasa hukum Sarpin, melalui pesan singkat, Kamis (16/7/2015).

Berbagai pihak mengkritik langkah Bareskrim menjerat dua komisioner KY itu. Bahkan, banyak pihak mendesak agar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama enam bulan terhadap hakim Sarpin. Rekomendasi itu terkait putusan Sarpin terhadap gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. (Baca: KY Rekomendasikan Sanksi Skors 6 Bulan untuk Sarpin)
...more

PNS BPSK Libur Lebaran 16 Hari, Kadis KUMKMP DKI "Shock"

Kompas.com - Pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menentukan cuti bersama sejak tanggal 13-24 Juli 2015. Padahal, Pemprov DKI menetapkan cuti bersama sejak tanggal 15-21 Juli 2015.

"Saya juga baru tahu kalau kantor ini (BPSK) sudah libur sejak 13 Juli. Itu juga tahu dari pamflet yang ditempel di pintu pas mau ngusir kucing tadi," kata petugas sekuriti di gedung tersebut, Selasa (15/7/2015).

Menurut pria tersebut, PNS BPSK biasanya bekerja Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur. Jika dihitung libur sejak Sabtu (11/7/2015), total libur PNS di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI tersebut ialah selama 16 hari.

"Pantes enggak datang-datang PNS-nya. Biasanya habis zuhur sudah ada yang datang," ujarnya.

Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) KUMKMP DKI Irwandi kaget. Irwandi menegaskan akan memberikan peringatan keras terhadap Kepala BPSK yang menentukan kebijakan tersebut.

"Serius itu? Saya tidak tahu malah. Nanti saya tegur Kepala BPSK-nya. Saya juga akan beri peringatan keras. Tidak bisa seenaknya begitu. Gimana mau melayani keluhan konsumen kalau begitu," ujarnya.

Cuti bersama versi PNS BPSK, tanggal 13-24 Juli, jatuh pada Senin dan Jumat. Namun, PNS sudah menikmati libur sejak Sabtu (11/7/2015). Cuti terakhir, tanggal 24 Juli mendatang, jatuh pada hari Jumat. Namun, hari Minggu tanggal 25 dan 26 Juli, PNS BPSK libur seperti biasanya.

Pantauan Kompas.com, sebuah pamflet tertempel di salah satu ruangan sidang BPSK, bertuliskan keterangan cuti dan jadwal sidang gugatan konsumen.

"Libur BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri, tanggal 13-24 Juli 2015. Sidang terakhir tanggal 9 Juli 2015. Mulai sidang tanggal 28 Juli 2015," isi tulisan yang ditempel di pintu ruang sidang BPSK, di Jalan Perintis Kemerdekaan/BGR I No 2, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan bahwa seluruh PNS di DKI Jakarta akan menikmati liburan selama enam hari. "Libur Lebaran 2015 dan cuti bersama di lingkungan Pemprov DKI dilaksanakan pada 16-21 Juli.

"PNS wajib masuk kerja kembali pada tanggal 22 Juli 2015," kata Saefullah, Kamis (9/7/2015) lalu.

Keputusan hari libur dan cuti bersama tersebut berlaku untuk seluruh PNS DKI yang berada di bawah naungan Pemprov DKI. Selain itu, Saefullah mengaku tidak akan segan-segan memberikan sanksi berat bagi PNS yang tertangkap melanggar peraturan libur yang ada.

"PNS tak boleh bolos. Kalau ketahuan, tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka langsung dipotong," ujarnya. (Baca: PNS BPSK yang Digaji Pemprov DKI Baru Masuk Kerja Setelah Dzuhur)
...more