Ada Nama Fauzi Bowo di Kartu Pelajar SMK

Kompas.com - Jelang Pilkada Jakarta putaran kedua, Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun dibagikan pada siswa SMKN 37 Jakarta, Jumat (17/8/2012) setelah upacara peringatan kemerdekaan RI. Kartu ini berlaku sebagai kartu pelajar baru, menggantikan kartu pelajar keluaran sebelumnya.

Berbeda dengan kartu pelajar lama, di satu sisi kartu pelajar baru tertera tulisan "Dicanangkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta DR. Ing. H. Fauzi Bowo pada Hardiknas 2012."

"Tulisan dominan kapital, berwarna biru (di antara tulisan yang yang berwarna hitam), diposisikan di bagian tengah," ungkap Burhani Ash-shiddiqi dalam salah satu tulisan reportase warga di Kompasiana.

Pada versi kartu pelajar SMKN 37 sebelumnya, sisi ini mencantumkan 5 butir janji siswa yang merupakan pegangan untuk menjadi siswa yang baik. Penggantian kartu pelajar ini menyusul pemberitahuan pihak SMKN 37 dua minggu sebelumnya tentang pembebasan biaya SPP.

"Pembebasan biaya SPP di sekolah adikku ini mulai diberlakukan pada bulan ini sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah pada tanggal 4 Agustus 2012," tambah Burhan.

Pembagian Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun bagi sekolah-sekolah negeri di ibu kota telah dimulai sejak Fauzi Bowo secara simbolis menyerahkan kartu tersebut pada siswa SMKN 13, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/8/2012). Seperti yang tertera di kartu pelajar baru, Program Gratis Wajib Belajar 12 dicanangkan Gubernur DKI pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, tiga bulan sebelum pembebasan biaya SPP diberlakukan.

...more

Istana: Fitra Tak Pantas Tanyakan 'Open House' Istana

Kompas.com - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) tak pantas menanyakan soal acara open house di Istana Negara, Jakarta, Minggu (19/8/2012), yang disebut menghabiskan dana Rp 1,5 miliar.

Open house di Istana Negara, kata Julian, digelar sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap warga yang ingin bersilaturahim dengannya dan keluarga. "Jadi, ini bukan inisiatif yang tidak ada alasan. Tradisi ini berlangsung setiap tahun. Jadi, kami kira tidak logis dan pantas menanyakan hal-hal yang tidak substansial," kata Julian kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu.

Terkait acara ini, Fitra mencatat anggaran penyelenggaraan open house di Istana mencapai Rp 1,5 miliar. Anggaran ini digunakan untuk jamuan Presiden dengan para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan duta-duta besar sebesar Rp 606.150.000.

Selanjutnya, Istana Presiden menganggarkan Rp 172.250.000 untuk jamuan bagi pejabat dan karyawan Sekretariat Kepresidenan. Selanjutnya, anggaran pekerjaan pengadaan jamuan snack dan minuman sebesar Rp 452.000.000. Untuk pemasangan dan pembongkaran tenda, Istana menganggarkan Rp 385.104.500.

Julian menambahkan, Istana Kepresidenan tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi pernyataan Fitra bahwa anggaran tersebut terlalu mengada-ada, jauh dari instruksi Presiden soal gerakan penghematan. Ketika dikonfirmasi kebenaran biaya acara open house, Julian mengaku tak memiliki data soal itu.

...more

Lurah Bidara Cina Minta Sumbangan Pada PKL

Kompas.com - Kelurahan Bidara Cina hari ini mengedarkan surat kepada pengusaha, toko, dan pedagang kaki lima (PKL). Isinya meminta partisipasi untuk memberikan sumbangan paket hadiah Lebaran. Dalam surat itu tertulis, paket hadiah rencananya diberikan kepada tenaga Satpol PP dan PHL di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Dalam rincian, surat tersebut memiliki kop surat dari Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Paket hadiah, dalam surat itu, tertulis akan diserahkan kapada Salpol PP dan PHL Kelurahan Bidara Cina sejumlah 40 orang dan 10 tenaga kebersihan. Dalam surat tertulis, perihal 'mohon partisipasi', bernomor 349/1.755, dengan sifat 'penting', dan ditujukan kepada perusahaan, toko, serta pedagang kaki lima.

Nasrudin, Lurah Bidara Cina, yang dimintai konfirmasi terkait surat yang diedarkan tersebut, membenarkan bahwa pihaknya mengedarkan surat tersebut. "Itu buat yang bukan PNS, kasihan. Kami kan juga memang nggak bisa ngasih THR-nya, karena nggak ada anggaran," ujar Nasrudin, kepada wartawan, saat dihubungi, Rabu (8/8/2012) sore.

Menurut Nasrudin, surat itu memang sifatnya tidak diwajibkan. Hanya ditujukan bagi mereka yang mampu saja. "Itu kepada pengusaha di situ yang mampu, barangkali ada zakatnya, disalurkan, mohon dibantu begitu, jumlahnya ngga diwajibkan. Suratnya cuma 30 apa 50 lembar saja," kata Nasrudin.

Wali Kota Jakarta Timur, Murdhani, mengatakan akan segera memberi sanksi kepada lurah yang dimaksud. Menurut dia, pejabat tidak dibenarkan meminta bantuan dana untuk alasan apapun.

"Nanti saya panggil dia. Itu tidak benar," ujar Murdhani, yang dihubungi wartawan. Lebih jauh, terang Murdhani, PKL dan pemilik usaha tidak memiliki kewajiban untuk memberi sumbangan kepada aparatur pemerintah. "Sudah salah tindakan seperti itu. Yang pasti saya akan beri tindakan," kata Murdhani.

...more

Surat Satpol PP Menteng Minta THR Beredar di Warga

Kompas.com - Kesatuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kecamatan Menteng mengedarkan surat ke rumah-rumah warga di Kecamatan Menteng perihal permohonan bantuan bingkisan hari raya. Surat edar tersebut juga lengkap dengan tanda tangan dan cap stempel Kepala Satgas Pol PP Kecamatan Menteng.

Berdasarkan surat edar yang diterima Kompas.com dari salah seorang warga Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2012), tujuan dari perihal surat tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja di masa yang akan datang.

"Sehubungan dengan rencana tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kerelaan serta kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu memberi bingkisan hari raya kepada mereka yang jumlahnya 80 orang", demikian kutipan isi surat edaran tersebut.

Tidak hanya itu, surat tersebut lengkap dengan lampiran 81 nama anggota Sat Pol PP Kecamatan Menteng beserta kuitansi kosong dengan cap stempel Kecamatan Menteng. Warga yang menerima surat ini merasa heran.

"Aneh aja, enggak wajar kan Satpol PP minta-minta THR begini. Suratnya resmi, tapi memang enggak dituliskan berapa nominalnya," ujar salah seorang warga Menteng yang tidak mau disebutkan identitasnya saat ditemui Kompas.com di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Mengingat pemerintah yang gencar menyosialisasikan good governance berdasarkan pelayanan prima, tentu hal ini kurang pantas. Apalagi di tengah-tengah harapan masyarakat yang selalu ingin aparat negara bekerja secara profesional, bukan malah bekerja profesional saat ada sumbangan uang, bantuan, bingkisan, ataupun THR.

...more

Polisi 'Diam' Saat Imigran Gelap Kabur, Polisi: Mereka Bukan Pelaku Kejahatan

Detik.com - Dalam peristiwa kaburnya para imigran dini hari tadi, polisi seakan-akan tak berdaya. Penegak hukum berbaju coklat itu seakan membiarkan saja para imigran itu dengan mudahnya dan leluasa bisa kabur.

"Kami tak bisa berbuat lebih karena mereka bukan tahanan atau pelaku kejahatan," kata AKBP Soelistyo saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (30/7/2012).

Kasi Gakkum Polair Polda Jatim itu mengatakan, karena bukan tahanan atau pelaku kejahatan, pihaknya tak bisa mengkasari para imigran gelap tersebut. Polisi juga tak bisa mengekang mereka dengan borgol. Polisi hanya melakukan pengawalan saja ke tempat mereka berada.

"Pada saat mereka enggan naik ke bus dan memilih berjalan kaki, kami tak bisa memaksa mereka," tambah Soelistyono.

Jika perlakuan kasar atau intimidasi dilakukan, maka polisi akan menjadi pihak yang disalahkan. "Kalau kami kasar, bisa 'mati' kami," tukas Soelistyono.

Situasi mungkin berubah jika para imigran itu terlebih dahulu berbuat kasar seperti menyerang petugas atau merusak bangunan. Jika hal itu terjadi, polisi berhak melakukan tindakan yang diperlukan.

"Saat itu kan para imigran sempat mengancam akan memecahkan kaca mako, jika itu terjadi maka itu sudah menjadi tindakan pidana. Kami bisa menindaknya. Untungnya itu tidak terjadi," tandas Soelistyono.

...more

Presiden Kritik WNI yang Berobat ke Luar Negeri

Kompas.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak gembira jika rakyat Indonesia, utamanya golongan masyarakat mampu, berobat ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan modernitas rumah sakit di Indonesia. Dokter Indonesia pun tak kalah dengan negara lainnya.

"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012). Ditambahkan Presiden, sejak pemerintahan periode pertama, dirinya terus mengutamakan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, termasuk puskesmas dan posyandu. Pemerintah ingin lebih mendekatkan puskesmas dan posyandu ke masyakarat.

Kritikan soal banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri pernah disampaikan Presiden ketika meresmikan Rumah Sakit Mochtar Riyadi Comprehensive Cancer Center (MRCCC) pada Juli 2011. Setiap tahun, sekitar 600.000 warga berobat ke luar negeri dan menghabiskan uang sekitar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 10,2 triliun.

"Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.

Kepala Negara mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Maka dari itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Presiden berpendapat, kualitas para dokter Indonesia tak kalah dengan negara lain. Bahkan, sambung Presiden, ada dokter Indonesia yang menjadi rujukan bagi pasien luar negeri. Kepala Negara juga mengatakan, semakin banyak universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di jagat raya. Maka dari itu, Presiden mendorong universitas di Indonesia dapat terus mencetak dokter-dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan.

Presiden mengatakan, dirinya selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri. Sementara itu, catatan Kompas.com, Ibu Negara Ani Yudhoyono, atas rekomendasi tim dokter kepresidenan, memilih menjalani perawatan medis di Amerika Serikat pada Juni 2012. Saat itu, menurut keterangan Presiden, Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.

...more

Buntut Mogok, Batam Cabut Izin Blue Bird

Liputan6.com - Unjuk rasa ribuan sopir taksi di Batam membuahkan hasil. Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mencabut izin operator taksi Blue Bird.

"Dalam waktu tiga hari izin akan dicabut," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Selasa (31/7).

Ia mengatakan keputusan itu dibuat setelah para pengemudi taksi dan perwakilan dari koperasi taksi berjanji untuk membenahi masalah angkutan.

Menurut dia, izin kepada Blue Bird awalnya diberikan karena banyak koperasi taksi yang tidak tertib. "Tujuan bina taksi karena tidak tertib masalah administrasi manajemen, dan teknis, makanya memberi izin Blue Bird," kata dia.

Dalam pertemuan dengan Wali Kota, para pengurus koperasi taksi berjanji memperbaiki masalah administrasi manajemen dan teknis. "Dengan jaminan itu, maka dalam waktu tiga hari akan cabut izin," kata dia.

Mengenai konsekuensi hukum dari pencabutan izin sepihak, ia mengatakan masih akan dipelajari.

Sementara kepada masyarakat Batam, Wali Kota mengatakan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. "Masyarakat Batam tidak usah khawatir, pertaksian Batam berjanji memperbaiki," kata dia.

Sekretaris Forum Komunikasi Pengemudi Taksi Barelang Satria Darma mengatakan pengemudi menuntut izin Blue Bird dicabut. "Kalau tidak dicabut, kami akan mogok. Taruh mobil di sini, kami pulang," kata dia.

Sementara itu Kapolresta Barelang Kombes Pol Karyoto menolak menjawab pertanyaan mengenai pengamanan taksi selama mogok di halaman Pemkot Batam. Ia juga menolak menjawab pengamanan taksi Blue Bird yang sudah ada di Batam.

Sekitar 2.000 unit taksi yang beroperasi di Kota Batam Kepulauan Riau mogok dan supirnya berunjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Batam.

Mobil taksi parkir sepanjang sekitar tujuh km jalan di sekitar Kantor Wali Kota. Jalanan diblokir, sehingga tidak satu pun kendaraan selain taksi bisa masuk.

...more

Video Pemukulan Pengusaha Simulator SIM Sukotjo Bambang

Penggeledahan Sebaiknya Dikomunikasikan

Kompas.com - Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Korps Lalu Lintas Polri terkait dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM tahun 2011 sebaiknya dikoordinasikan sejak awal di lapangan.

Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman saat penggeledahan di lapangan.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, di Jakarta, Selasa (31/7/2012).

"Polri memberi dukungan terhadap KPK. Itu hanya soal komunikasi," kata Boy.

Menurut Boy, dalam penggeledahan, sebaiknya ada komunikasi antara petugas KPK di lapangan dan pihak Korlantas sejak awal. "Kan, ruangan ada yang dikunci," katanya.

Boy menambahkan, nilai proyek pengadaan alat simulator SIM sekitar Rp 170 miliar. Untuk alat simulator SIM kendaraan roda dua, sekitar Rp 127 miliar dan alat simulator SIM untuk kendaraan roda empat sekitar Rp 48 miliar.

Boy tidak dapat menyebutkan dugaan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut. "Mungkin KPK yang lebih tahu karena KPK yang mengaudit," katanya.

...more