Ada isu kepala sekolah non muslim, SDN Klampar 3 disegel warga

Merdeka.com - Warga Pamekasan berbondong-bondong melakukan penyegelan terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klampar 3 pada Senin (27/7) pagi.

Hal itu lantaran warga dan sebagian wali murid menolak kepala sekolah baru, hasil mutasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan belum lama ini.

"Memang benar ada aksi di SDN Klampar 3 dan saat ini kami masih merapatkan hal itu," kata Kepala Disdik Pamekasan Moh Yusuf Suhartono.

Menurut Yusuf, yang memicu warga dan sebagian wali murid melakukan aksi penyegelan di SDN Klampar 3, Kecamatan Proppo, itu karena kepala sekolah yang baru diisukan non-Muslim.

Sementara, murid-murid yang belajar di sekolah itu semuanya Islam, dan isu kepala sekolah non-muslim itu, membuat warga menyegel sekolah dan menolak kepala sekolah.

"Padahal bukan, dia (kepala sekolah itu) Islam kok," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Yusuf mengaku, saat ini hendak menghadap Bupati Pamekasan Achmad Syafii guna melaporkan aksi itu. Akibat penyegelan ini, kegiatan belajar mengajar di SDN Klampar 3 lumpuh total di hari pertama masuk sekolah.

Sementara, aparat dari kalangan intelijen dari institusi TNI dan Polri Pamekasan mengendus adanya provokasi yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan menyebarkan isu bahwa kepala sekolah yang dimutasi itu non-muslim.

Kelompok yang diduga di antaranya dari sebagian pegiat LSM, bahkan ada yang berstatus mantan narapidana tersebut mempengaruhi masyarakat dan tokoh agama setempat, agar menolak kepala sekolah SDN Klampar 3 itu.

...more

Penjelasan Camat Jatinegara soal Keberatan Warga atas GKPI

Kompas.com - Gedung Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, bakal dibongkar pemerintah karena tidak memiliki izin. Selain itu, warga setempat disebut-sebut keberatan dengan keberadaan gereja tersebut.

Camat Jatinegara Sofian Taher mengatakan, warga merasa keberatan karena ruang parkir tidak tersedia. "Pertama berawal dari kehadiran mereka memarkir kendaraan seenaknya, semaunya saja. Itu yang terutama," kata Sofian kepada wartawan di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2015) sore.

Sofian melanjutkan, masalah kedua adalah keyakinan mayoritas warga setempat yang berbeda. Kemudian, jemaat gereja ternyata bukan warga setempat, melainkan dari wilayah lain.

"Jemaat gereja bukan warga situ, pendatang semua. Nah, itu yang dikeluhkan masyarakat di sana," ujar Sofian.

Menurut dia, jemaat GKPI berjumlah sekitar 30 orang. Hanya sedikit yang merupakan warga sekitar. "Mungkin ada yang tinggal di dekat situ, tetapi satu-dua. Lebih banyak dari luar warga Kecamatan Jatinegara," ujar Sofian.

Keberatan itu yang menurut dia berpengaruh pada persoalan izin. Pasalnya, membangun tempat ibadah harus mendapat izin dari lingkungan. Namun, GKPI tidak mendapat izin dari lingkungannya.

"Ada SKUB antar-menteri, (menyatakan) harus ada izin lingkungan sekitar. Ya, itu syarat mendirikan bangunan tempat ibadah," ujar Sofian.

Penolakan warga terhadap gereja GKPI terlihat dari spanduk di depan gang masuk kompleks.

Spanduk dengan pengatasnamaan warga setempat tersebut berbunyi: "Wali Kota Jakarta Timur untuk secepat-cepatnya membongkar gereja GKPI tanpa izin yang sudah disegel, karena melanggar Perda Provinsi DKI Jakarta tentang IMB dan peraturan bersama Menteri Agama tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah".

...more

Anggota DPRD DKI Halangi Penertiban Aset

Elisabeth CH Mailoa

Kompas.com - Aksi penertiban lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 1.300 meter persegi di Jalan Rawasari Selatan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mendapat perlawanan dari sejumlah ormas, Kamis (23/7/2015).

Bahkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta terlihat berusaha menghalang-halangi sebuah alat berat yang hendak merobohkan bangunan liar di lokasi tersebut.

Elisabeth CH Mailoa (PDIP), anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang datang bersama sejumlah anggota salah satu ormas, membawa pengeras suara dan melakukan orasi hingga aksi sempat memanas.

Petugas akhirnya berjaga dengan pagar betis di lokasi agar puluhan anggota ormas tidak bisa masuk ke lokasi. Sementara petugas lainnya terus melakukan pembongkaran lapak dan bedeng.

"Saya ini anggota DPRD, jangan kalian sembarangan semua, saya lapor kalian ke ketua DPRD. Nanti saya juga bawa ini ke kementerian," teriak Elisabeth kepada sejumlah personel yang sedang membongkar bangunan liar.

Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan agar anggota Dewan sebagai cerminan masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana, bukannya melakukan aksi yang justru bisa memancing kerusuhan.

"Ibu di Dewan kan sering berpidato agar aset Pemprov DKI semua diambil alih kembali dan dikembalikan ke fungsi awalnya," katanya.

...more

PGLII nyatakan insiden Tolikara diduga dipicu tembakan

Antaranews.com - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang mengatakan, berdasarkan keterangan dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, Provinsi Papua, kerusuhan yang terjadi pada Jumat (17/7) pagi diduga dipicu adanya tembakan dari oknum tidak dikenal.

"Menurut laporan dari lapangan, ada tembakan sebelum kerusuhan itu yang langsung merobohkan 12 orang. Setelah itu barulah timbul pembakaran-pembakaran," ujar Ronny saat konferensi pers terkait peristiwa tersebut di Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jakarta, Sabtu.

Ronny melanjutkan dari 12 orang yang roboh, satu orang kemudian dinyatakan tewas.

Sementara menurut GIDI Tolikara, kata Ronny, awalnya jemaat gereja yang tercatat di Kementerian Agama sejak tahun 1989 itu hanya ingin berdialog terkait penggunaan pengeras suara yang dianggap mengganggu saat Sholat Ied di halaman Komando Rayon Militer (Koramil) 1702/JWY.

Ternyata, saat sedang berdialog terdengar suara tembakan yang menyerang massa GIDI.

"Jadi penembakan terjadi sebelum pengrusakan dan pembakaran, bukan sesudah," kata Ronny.

Namun, Ronny menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan semua penyelesaian masalah itu ke pihak berwajib. Dia juga meminta kepada semua pihak agar tidak terprovokasi oleh banyaknya pemberitaan di media.

"Kami dari PGLII Pusat menginstruksikan kepada seluruh PGLII wilayah agar tetap tenang dan jangan mempercayai segala upaya provokatif yang coba membenturkan isu ini dengan kepentingan yang lebih luas," kata Ronny.

PGLII sendiri adalah lembaga yang menaungi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang diduga melakukan penyerangan terhadap masyarakat muslim yang sedang melakukan Sholat Ied di halaman Komando Rayon Militer (Koramil) 1702/JWY.

PGLII memandang peristiwa yang terjadi di Karubaga merupakan kejadian lokal dan tidak mencerminkan kerukunan antarumat beragama secara nasional.

Karena itu, Ronny meminta kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

"Pemerintah juga perlu mendalami sumber kejadian ini," ujar Ronny.

Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga menyatakan mengecam peristiwa pengrusakan, pembakaran mushollah, rumah warga serta kios-kios di Tolikara. Mereka juga meminta semua pihak tidak terprovokasi.

"Kami meminta agar pemerintah mengusut tuntas siapapun pelaku peristiwa ini dan segera melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum. Selain itu PGI mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh provokasi-provokasi yang dapat memperkeruh situasi," ujar Ketua Umum PGI Henriette T. Hutabarat-Lebang.

Sebelumnya, pada Jumat (17/7) pukul 07.00 WIT, sekelompok massa yang diduga berasal dari GIDI ditengarai menyerang sekelompok umat muslim yang sedang Salat Ied di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

Konferensi pers terkait peristiwa di Tolikara, selain Ketua Umum PGLII, juga dihadiri antara lain oleh Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat-Lebang, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Odita Hutabarat serta Sekretaris Umum PGLII Freddy Soenyoto.

...more

JK: Kerusuhan Antaragama di Tolikara Disebabkan Speaker

Cnnindonesia.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penyebab kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada Jumat (17/7) pagi tadi disebabkan oleh pengeras suara (speaker).

JK menjelaskan, di daerah tersebut ada dua acara yang letaknya berdekatan yang digelar dari dua umat agama berbeda, Islam dan Kristen Protestan.

"Ada acara Idul Fitri, ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal-muasal soal speaker itu," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, masyarakat seharusnya dapat mengetahui bahwa ada dua kepentingan yang terjadi bersamaan. "Satu Idul Fitri, satu karena speaker, saling bertabrakan. Mestinya kedua-duanya menahan diri. Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami," kata JK.

Menurut dia, kedua belah pihak membutuhkan komunikasi yang lebih baik jika mau menggelar acara-acara serupa. Ia pun berharap kepolisian dan kepala daerah setempat bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai jalur hukum.

Sebelumnya, JK menyesalkan kerusuhan yang terjadi di Musala Baitul Mustaqin di Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi pada pelaksanaan salat Idul Fitri 1436, Jumat (17/7) pagi tadi.

"Iya, itu di Tolikara, saya sesalkan," ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, kerusuhan itu berdampak pada rusaknya beberapa kios di sekitar musala yang rusak dilempari dan dibakar warga itu. Namun, ia mengaku yakin kepolisian dan pimpinan daerah setempat dapat menyelesaikan kerusuhan dengan baik.

Sebuah musala dibakar dan dilempari warga setempat Tolikara. Peristiwa bermula ketika umat Islam tengah melaksanakan salat Id di halaman Koramil 1702/JWY.

Ketika imam mengucapkan kalimat takbir pertama, jemaah secara tiba-tiba didekati oleh beberapa orang. Teriakan orang-orang tersebut membuat jemaah bubar dan menyelamatkan diri ke markas Koramil.

Selang satu jam kemudian, orang-orang itu melempari Musala Baitul Mustaqin yang berada di sekitar lokasi kejadian. Para penyerang itu lantas membakar rumah ibadah itu.

Selain Musala Baitul Mustaqin, enam rumah dan sebelas kios pun menjadi sasaran amukan orang-orang itu. Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam keruusuhan tersebut. "Tidak ada korban jiwa dari kelompok masyarakat yang Salat Id,” tuturnya.

Polisi menurut Kombes Patridge sudah mengidentifikasi kelompok penyerang. Penyelidikan tengah dilakukan untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

"Mereka yang melakukan penyerangan sudah teridentifikasi, sudah dikenali oleh anggota TNI/Polri," ujar dia.

...more

Usai disegel, warga larang jamaah Ahmadiyah Salat Id di Tebet

Merdeka.com - Berbeda dengan masjid lain yang penuh jamaah saat melaksanakan Salat Idul Fitri, tempat beribadah jamaah Ahmadiyah yang terletak di kawasan di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu No 13 RT 02/08 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terlihat sepi sejak pagi. Tidak ada kegiatan apapun, termasuk Salat Id.

Dari pantauan merdeka.com, warga setempat melaksanakan salat id yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat yang sudah disegel pemerintah kota Jaksel tersebut.

"Tidak ada mereka (jamaah Ahmadiyah) melaksanakan kegiatan salat id di sini," ujar Hassan kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (17/7).

Diakui Hassan, warga setempat melarang adanya kegiatan jamaah Ahmadiyah di lingkungan tersebut. Otomatis jamaah Ahmadiyah tak bisa melaksanakan Salat Id.

"Kita warga sini salat sampai ke jalan, kita tutupi akses jalan mereka masuk ke tempat itu. Jadi warga sini saja yang salat," bebernya.

Dia menambahkan, sesungguhnya jamaah Ahmadiyah sempat bersikeras ingin beribadah di tempat itu. Namun, warga terus menolak. Bahkan, warga sempat mengusir jamaah Ahmadiyah saat akan melaksanakan salat jumat.

"Mereka bandel, suka nyolong-nyolong. Kita sempat kecolongan waktu salat jumat kemarin. Mereka salat jumat, akhirnya kami usir," tandasnya.

Hasan beralasan, warga menolak kehadiran Ahmadiyah lantaran jamaahnya mengajarkan hal tidak baik.

...more

Sebuah SD di Depok Disebut Ajarkan Radikalisme

Tempo.co - Dua pekan terakhir ini, media sosial diwarnai informasi tentang adanya pendidikan agama berbau radikalisme di Sekolah Dasar Islam Asshafa, Depok, Jawa Barat. Pakar psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, mengaku memperoleh informasi serupa.

"Saya mendapat laporan, anak-anak itu mengadakan pentas seni bertema radikalisme," kata Sarlito melalui e-mail kepada Tempo, Ahad, 5 Juli 2015.

Menurut Sarlito, anak-anak sekolah swasta yang menekankan pendidikan berbasis agama Islam itu mengenakan ikat kepala bertuliskan huruf Arab saat berpentas. Sebagian anak-anak itu bahkan menggunakan tutup wajah dengan kain sarung bak teroris ISIS. Bahkan, kata dia, ada anak yang memegang senjata mainan.

"Seharusnya sekolah berbasis agama tak perlu mengajarkan kekerasan," kata Sarlito.

Dia mengatakan para guru sepantasnya memilih mengajarkan praktek beragama secara seimbang. Artinya, anak-anak harus tahu bagaimana berhubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta makhluk hidup lain.

Sarlito mencontohkan, hal sederhana seperti memberi salam kepada orang tua, memberi maaf, menyayangi binatang, berbuat jujur, atau datang tepat waktu harus langsung diajarkan kepada anak-anak. Setelah itu, hal-hal tersebut barulah dikaitkan dengan ayat-ayat kitab suci.

"Jangan dibalik. Jika hafal ayat dulu, lalu ditafsirkan, bisa ada pandangan seakan-akan hal yang tak sama dengan ayat berarti jelek, bahkan kafir, dan harus dimusuhi."

...more

Kapolri: Makanya, Antarlembaga Tidak Usah Saling Mengoreksi

Kompas.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berpesan kepada pimpinan lembaga negara agar tak mengkritik pihak lembaga negara lainnya melalui media massa. Badrodin mengatakan, kritik antarlembaga ada jalurnya.

"Makanya, yang bijak itu antarlembaga tidak usah saling mengoreksi. Kalau mau kritik, ya pada tempatnya saja, bukan langsung kepada publik," ujar Badrodin di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/7/2015).

Hal itu disampaikan Badrodin menyikapi penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial, yaitu Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, oleh Bareskrim Polri. Keduaya dituduh melakukan pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi.

Badrodin melanjutkan, jika pimpinan lembaga negara mengkritik keputusan lembaga negara lain tidak pada tempatnya, yang terjadi adalah seperti kasus komisioner KY.

"Sekarang Pak Sarpin melaporkan petinggi KY. Polisi lalu mengusutnya dan mendapatkan tersangka. Jika begitu, apa polisi yang harus disalahkan? Polisinya yang harus dicopot? Tidak kan?" ujar Badrodin. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Badrodin menegaskan, jabatan seseorang tak akan memengaruhi proses hukum. Namun, khusus persoalan Sarpin dengan komisioner KY, dipastikan dapat dihentikan jika Sarpin mencabut laporan di Bareskrim Polri. Selama Sarpin tak mencabut, Badrodin memastikan penyidikan terus berjalan. (Baca: Setelah Lebaran, Bareskrim Periksa Dua Komisioner KY)

"Yang protes-protes itu mediasi Sarpin dengan KY saja coba, dorong supaya laporannya itu dicabut. Kalau itu baru bisa selesai," ujar Badrodin.

Sarpin sebelumnya menyatakan tidak akan berdamai dengan dua komisioner KY. Sarpin menganggap kedua pimpinan KY tersebut tidak menanggapi somasi yang pernah ia ajukan. (Baca: Sarpin Tidak Akan Berdamai dengan Pimpinan KY)

"Pak Sarpin sudah putuskan tidak mau berdamai," ujar Dion Pongkor, kuasa hukum Sarpin, melalui pesan singkat, Kamis (16/7/2015).

Berbagai pihak mengkritik langkah Bareskrim menjerat dua komisioner KY itu. Bahkan, banyak pihak mendesak agar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KY memutuskan untuk memberikan rekomendasi sanksi berupa skors selama enam bulan terhadap hakim Sarpin. Rekomendasi itu terkait putusan Sarpin terhadap gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. (Baca: KY Rekomendasikan Sanksi Skors 6 Bulan untuk Sarpin)

...more

PNS BPSK Libur Lebaran 16 Hari, Kadis KUMKMP DKI "Shock"

Kompas.com - Pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menentukan cuti bersama sejak tanggal 13-24 Juli 2015. Padahal, Pemprov DKI menetapkan cuti bersama sejak tanggal 15-21 Juli 2015.

"Saya juga baru tahu kalau kantor ini (BPSK) sudah libur sejak 13 Juli. Itu juga tahu dari pamflet yang ditempel di pintu pas mau ngusir kucing tadi," kata petugas sekuriti di gedung tersebut, Selasa (15/7/2015).

Menurut pria tersebut, PNS BPSK biasanya bekerja Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur. Jika dihitung libur sejak Sabtu (11/7/2015), total libur PNS di bawah naungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI tersebut ialah selama 16 hari.

"Pantes enggak datang-datang PNS-nya. Biasanya habis zuhur sudah ada yang datang," ujarnya.

Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) KUMKMP DKI Irwandi kaget. Irwandi menegaskan akan memberikan peringatan keras terhadap Kepala BPSK yang menentukan kebijakan tersebut.

"Serius itu? Saya tidak tahu malah. Nanti saya tegur Kepala BPSK-nya. Saya juga akan beri peringatan keras. Tidak bisa seenaknya begitu. Gimana mau melayani keluhan konsumen kalau begitu," ujarnya.

Cuti bersama versi PNS BPSK, tanggal 13-24 Juli, jatuh pada Senin dan Jumat. Namun, PNS sudah menikmati libur sejak Sabtu (11/7/2015). Cuti terakhir, tanggal 24 Juli mendatang, jatuh pada hari Jumat. Namun, hari Minggu tanggal 25 dan 26 Juli, PNS BPSK libur seperti biasanya.

Pantauan Kompas.com, sebuah pamflet tertempel di salah satu ruangan sidang BPSK, bertuliskan keterangan cuti dan jadwal sidang gugatan konsumen.

"Libur BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri, tanggal 13-24 Juli 2015. Sidang terakhir tanggal 9 Juli 2015. Mulai sidang tanggal 28 Juli 2015," isi tulisan yang ditempel di pintu ruang sidang BPSK, di Jalan Perintis Kemerdekaan/BGR I No 2, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan bahwa seluruh PNS di DKI Jakarta akan menikmati liburan selama enam hari. "Libur Lebaran 2015 dan cuti bersama di lingkungan Pemprov DKI dilaksanakan pada 16-21 Juli.

"PNS wajib masuk kerja kembali pada tanggal 22 Juli 2015," kata Saefullah, Kamis (9/7/2015) lalu.

Keputusan hari libur dan cuti bersama tersebut berlaku untuk seluruh PNS DKI yang berada di bawah naungan Pemprov DKI. Selain itu, Saefullah mengaku tidak akan segan-segan memberikan sanksi berat bagi PNS yang tertangkap melanggar peraturan libur yang ada.

"PNS tak boleh bolos. Kalau ketahuan, tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka langsung dipotong," ujarnya. (Baca: PNS BPSK yang Digaji Pemprov DKI Baru Masuk Kerja Setelah Dzuhur)

...more

PNS BPSK yang Digaji Pemprov DKI Baru Masuk Kerja Setelah Dzuhur

Kompas.com - Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terlihat sepi pada Selasa (14/7/2015) pagi. Di tempat itu, tak ada satu pun pegawai negeri sipil yang seharusnya memberikan pelayanan.

Pegawai BPSK berkantor di gedung dua lantai yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan/BGR I Nomor 2, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Gedung tersebut dimiliki oleh Dinas Koperasi Unit Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI.

BPSK diketahui hanya menumpang di lantai dasar gedung tersebut. Sementara itu, di lantai atas terdapat Kantor Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas KUMKMP DKI.

Jika dilihat dari luar, hanya ada beberapa mobil yang diparkir di halaman seluas 10 x 15 meter persegi. Itu pun merupakan kendaraan milik PNS Wasdal.

Saat Kompas.com bertanya kepada pihak keamanan, ia yang enggan namanya disebutkan itu menyebut bahwa pegawai di sana baru masuk kerja setelah dzuhur.

"Biasanya PNS-nya masuk selepas dzuhur, Mas. Ya, sekitar pukul 12.00-an," ungkap sekuriti itu, Selasa (14/7/2015).

"Enggak ada PNS BPSK yang pakai mobil. Paling kepala BPSK aja yang pakai mobil," lanjutnya.

Begitu masuk ke dalam, hanya ada tiga ruangan bagi PNS BPSK di lantai dasar gedung tersebut. Selain ruang sidang dan gudang barang bukti, ada satu ruangan berukuran 7 x 6 meter persegi tempat PNS BPSK berkantor.

Ada 15 pasang meja dan kursi di dalam ruang kerja bagi PNS BPSK tersebut. Namun, tidak satu pun PNS yang terlihat menempati ruangan itu. Hanya ada sekuriti itu, yang beberapa kali sibuk mengusir kucing yang masuk ke dalam gedung.

"Enggak cuma bulan Puasa aja, Mas. Hari biasa juga masuknya habis dzuhur. Kalau Puasa kan setahu saya paling dipotong satu jam. Waktu masuknya tetap sama, pukul 07.00," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kadis KUMKMP DKI Irwandi tidak mengetahui hal tersebut. Dia menyesalkan tindakan PNS BPSK tersebut. Meski PNS, BPSK berada di bawah naungan Kemendag, tetapi mereka digaji oleh Pemprov DKI.

"Seharusnya mereka tetap masuk seperti jam kerja PNS lainnya, apalagi mereka kan melayani warga terkait keluhan konsumen. Harus standby. Nanti akan kami tindak lanjuti," kata Irwandi.

Sebelumnya, Pemprov DKI sempat mengeluarkan kebijakan memperpendek jam kerja PNS saat Ramadhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, perpendekan jam kerja saat Puasa itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

"Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai beribadah," ujar Ahok, Senin (8/6/2015) lalu.

Namun, kebijakan yang diberlakukan setiap tahun itu hanya berupa pengurangan 1,5 jam dibandingkan hari biasanya. Jika biasanya PNS masuk kerja pada pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00, maka selama bulan Ramadhan untuk hari Senin-Kamis menjadi masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.

Adapun jam kerja pada hari Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

...more

Serbu markas Brimob, anggota TNI keroyok Brimob dan rusak motor

Merdeka.com - Situasi menegangkan sempat terjadi di Markas Brimob Simongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Usai terjadi aksi kejar-kejaran antara anggota Brimob dan anggota Penerbang TNI AD (Penerbad) di jalan depan markas, ada satu anggota Tamtama Remaja Brimob mengendarai motor hendak mencari sahur menjadi korban pengeroyokan.

"Anggota tamtama Brimob itu ditanyai anggota Penerbad, kamu orang Brimob ya? Setelah mengangguk anggota Brimob tamtama itu langsung dikeroyok dan jadi bulan-bulanan ratusan anggota Penerbad di depan masjid At Tawab Markas Brimob Simongan," ungkap YK, saksi mata kepada merdeka.com di sekitar Mako Brimob Simongan Jalan Kumudasmoro, Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu (11/7) siang.

Selain mengeroyok salah satu anggota Brimob, ratusan anggota Penerbad itu juga merusak sepeda motor matic warna hitam. "Motor milik anggota Brimob tamtama itu juga ikut dirusak," ungkap YK, warga Condro Kusumo RT 8 RW V, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun, para anggota TNI itu membawa senjata laras panjang. Beberapa orang juga membawa benda mirip pelontar mortir. "Beberapa warga juga sempat kebingungan melihat kejadian tersebut. Pakaiannya serba hitam. Dikira ada latihan," ungkap salah seorang warga lainnya.

Sebelum masuk ke Markas Brimob Simongan, terdengar beberapa tembakan ke udara. Beberapa lainnya sempat menodongkan senjata laras panjang ke sejumlah warga. Sejumlah warga memang ada yang sedang nongkrong di pos kampling, serta warga hendak sahur. Mereka kemudian bubar karena ketakutan.

...more

Dituduh Mesum di Rumah, Gadis 19 Tahun Digerebek Warga Sekampung

Kompas.com - Warga Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, menangkap sepasang pria dan wanita karena berdua-duaan di dalam sebuah rumah, Minggu (12/7/2015). Mereka dituduh melakukan perbuatan mesum. Demi mencegah amukan warga, pasangan itu langsung dibawa ke Polsek Johan Pahlawan.

"Tadi mereka digerebek warga sekitar pukul 23.30 WIB. Saat rumahnya digeledah, ternyata pasangan itu berdua di dalam rumah, yang perempuan kondisinya setengah tanpa busana," kata Abdul Rais, Ketua Pemuda di Desa Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (13/7/2015) dini hari.

Menurut Rais, aksi pasangan ini sudah lama dicurigai warga. Mereka sering berduaan di dalam rumah pada malam hari, padahal mereka bukan pasangan suami istri. "Belakangan ini mereka sering masuk rumah, paginya baru keluar," kata Rais lagi.

Pelaku adalah SD (44), warga Meurebo, dan perempuannya adalah BL (19), warga Abdya. Kini, mereka sudah diserahkan ke Markas Polisi Syariat Islam Aceh Barat untuk diproses sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

"Karena di Aceh berlaku hukum syariat, pasangan tersebut kita serahkan ke WH untuk diproses sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Nanti setelah diproses di WH baru diserahkan ke kampung, diselesaikan secara adat yang berlaku di desa," kata Rais lagi.

...more

Anggota DPR Jadikan Puasa sebagai Alasan Tak Bekerja Maksimal

Muslim Ayub

Kompas.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN, Muslim Ayub, beralasan, ibadah puasa pada bulan Ramadhan ini membuat para wakil rakyat tak maksimal dalam beraktivitas. Pada masa sidang IV pada periode 2014-2015, tak ada undang-undang yang diselesaikan DPR.

"Puasa ini tidak maksimal untuk melakukan kegiatan," kata Ayub di Kompleks Parlemen, Selasa (7/7/2015).

Selain itu, ia mengatakan, tidak sedikit anggota Dewan yang rangkap jabatan. Hal tersebut menyebabkan mereka sering kali berhadapan dengan jadwal yang bersamaan.

"Seperti saya di Baleg, juga di Banggar (Badan Anggaran), dan Komisi III. Kadang kita bahas itu bertepatan dengan jadwal lainnya, tetapi kita yakin puasa ini tidak maksimal," ujarnya.

Ia berkeyakinan, jika bulan Ramadhan telah berakhir, anggota Dewan akan kembali bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ada.

Sebanyak 39 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, dari jumlah itu, baru dua UU yang telah dirampungkan, yaitu UU Pilkada dan UU Pemda.

...more

Satpol PP Tutup Paksa Tempat Karaoke Sebuah Hotel di Bandung

Eddy Marwoto

Kompas.com - Satpol PP Kota Bandung menutup paksa salah satu tempat hiburan malam berupa tempat karaoke di hotel bintang tiga kawasan Batununggal, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Kepala Satpol PP Kota Bandung Eddy Marwoto mengatakan, tempat tersebut ditutup paksa karena telah menyalahi aturan, yakni tetap beroperasi pada bulan Ramadhan. Bahkan, salah satu fasilitas di hotel bintang tiga tersebut menyediakan minuman beralkohol.

"Minuman beralkohol itu diduga tidak mengantongi izin. Karena beberapa alasan itulah kami langsung menyegel karena jelas-jelas melanggar Perda No 7 Tahun 2012," ujar Eddy melalui saluran telepon, Rabu (8/7/2015).

Eddy menyayangkan, pihak hotel tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan Pemkot Bandung. Padahal, di dalam Perda No 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan jelas-jelas disebutkan bahwa tempat hiburan wajib tutup selama Ramadhan.

Dari hasil razia, Satpol PP Kota Bandung berhasil membawa puluhan jenis minuman beralkohol untuk dijadikan barang bukti. Selain itu, pihaknya akan tetap memberlakukan penyegelan tempat karaoke sebelum pihak pengelola dapat menunjukkan surat izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB). Sebab, semalam, pihak hotel tidak bisa menunjukkan izin-izin yang diminta.

"Makanya kami akan berkoordinasi dengan Disbudpar, apakah mereka punya izin atau tidak. Kalau tidak, kami akan tutup," ucapnya.

Eddy melihat, pengusaha tempat hiburan mulai curi-curi untuk beroperasi. Karena itu, pihaknya akan semakin ketat melakukan penyisiran dan pengawasan.

"Ketaatan mereka berkurang, beda dengan awal-awal puasa. Apalagi kami mengindikasi, mendekati Lebaran, mereka sudah mulai buka. Kami mulai mengendus adanya geliat tempat hiburan malam pada akhir Ramadhan," tutupnya.

...more

Sejumlah Pemuda Mabuk Rusak Mobil "Dana Kemanusiaan Kompas"

Ilustrasi

Kompas.com - Sejumlah pemuda yang mabuk minuman keras di Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), memblokade jalan dan melakukan perusakan terhadap sejumlah kendaraan yang melaju di jalan lintas negara trans-Timor di cabang Desa Oinlasi.

Bahkan, mobil bantuan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) yang ditumpangi staf DKK, Sugiyanto dan Suyanto, serta wartawan Kompas, Kornelis Kewa Ama, dan wartawan Kompas TV, Edi Olin, yang hendak menuju Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk memberikan bantuan kepada warga TTU, dirusak sejumlah pemuda.

Selain merusak kendaraan yang melintas, para pemuda mabuk juga melakukan pemukulan terhadap pengendara sepeda motor sehingga membuat suasana mencekam. Pemantauan Kompas.com, meskipun aksi blokade jalan dan perusakan kendaraan bermotor terjadi, belum ada anggota kepolisian yang mendatangi lokasi tersebut.

Hingga berita ini tayang, antrean kendaraan akibat blokade jalan sudah mencapai lebih kurang satu kilometer.

...more

Kisah Wanita Penderita HIV/AIDS yang Dilecehkan Petugas Puskesmas

Kompas.com - Pelayanan medis di Kabupaten Semarang kembali mendapat sorotan negatif. NN (27), seorang perempuan dari sebuah desa terpencil di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang, ditolak berobat di Puskesmas Tengaran gara-gara tidak membawa surat rujukan dokter.

Yang lebih menyakitkan, identitas NN yang kebetulan mengidap HIV/AIDS "dibocorkan" oleh salah seorang perawat. Perlakuan diskriminasi yang dialami NN itu diungkapkan oleh konselor dan aktivis HIV/AIDS Semarang, Andreas Bambang. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Minggu, 5 Juli lalu.

"Petugas tanya siapa dokter yang menyuruh? Klien menyebut nama saya. 'Oh, Andreas bukan dokter, tapi yang ngurusi orang kena AIDS', bicara begitu sambil teriak sehingga banyak yang dengar. Dia (NN) ditolak, disuruh langsung ke IGD RSUD Salatiga," kata Andreas, Selasa (7/7/2015) siang.

Awalnya, lanjut Andreas, NN mengeluh sudah tiga hari mengalami panas tinggi, nyeri perut, dan sakit pada benjolan di bagian leher sebelah kiri. Andreas lantas menyarankan NN untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas Tengaran agar mendapatkan layanan darurat. Namun, sesampainya di sana, NN justru dilayani dengan buruk.

"Panas tinggi tentunya ada infeksi. Leher sebelah kiri ada benjolan juga terasa nyeri dan sakit nyeri perut berkepanjangan. Pastinya panas tinggi bagi siapa pun kan mengkhawatirkan," kata Andreas.

Tak tahan dengan rasa sakit yang diderita, NN bertolak ke RSU Salatiga. Lagi-lagi, di sana dia ditolak setelah dokter jaga mengetahui bahwa NN adalah pasien dari dokter Lucky sehingga harus ada surat rujukan dokter tersebut. Dokter jaga juga beralasan tidak ada penyakit meskipun NN ngotot perutnya terasa sangat nyeri.

Kemudian, NN ditawari suntik anti-nyeri, tetapi harus membayar meskipun pasien ini memegang kartu Jamkesmas.

"Di puskesmas ditolak karena tahu kalau dia HIV. Sama juga di IGD RSUD Salatiga. Akhirnya pasien pulang tanpa penanganan. Apa ini layanan gawat darurat baik di puskesmas maupun dengan kartu Jamkesmas?" tanya Andreas.

Konselor yang pernah menangani konseling HIV/AIDS artis-artis dari Jakarta ini sangat menyayangkan stigma dan diskriminasi yang diterima orang dengan HIV AIDS (ODHA) justru datang dari kalangan medis.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dokter atau perawat jaga Puskesmas Tengaran dan IGD RSUD Salatiga. Allah memberkati rasa kemanusiaan Anda, beruntung karena pasien ini bukan salah satu anggota keluarga Anda," sindir Andreas.

Tertular suami

NN berstatus sebagai janda setelah suaminya meninggal pada 2009 karena terkena tuberculosis (TB) tipe MDR (multidrug ressisten). Awal petaka dalam hidupnya dimulai saat seorang pemuda jatuh hati dan bermaksud merajut hidup berumah tangga dengan dirinya. Singkat cerita, kedua keluarga sepakat dengan hubungan mereka.

Keduanya lantas mengurus segala sesuatunya, termasuk administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu syarat untuk menikah adalah calon suami istri wajib memeriksakan kesehatannya. Hal ini untuk memastikan kedua mempelai tidak mengidap penyakit tertentu.

Dari sinilah kondisi NN yang positif mengidap HIV AIDS diketahui. Beruntung calon suaminya mau menerima kondisi NN. Semenjak itu, keduanya menjalani terapi pengobatan antiretroviral (ARV) untuk meminimalkan penularan HIV kepada pasangan. NN berharap, dengan terapi ARV tersebut, dia bisa melangsungkan pernikahan dan hidup berumah tangga dengan aman.

...more

Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN

Kompas.com - Kementerian Sekretariat Negara mengklarifikasi kesalahan penulisan dalam undangan pelantikan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam undangan tersebut, tertulis kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Nasional.

Melalui pernyataan tertulis, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menjelaskan bahwa undangan langsung ditarik setelah disadari ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan pada undangan dan kembali disampaikan kepada tamu-tamu yang diundang hadir dalam pelantikan tersebut.

"Setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan kepala BIN dan panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Djarot, Rabu (8/7/2015).

Gatot menegaskan, penulisan yang benar untuk kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Negara, bukan Badan Intelijen Nasional.

"Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf atas hal tersebut. Kementerian Sekretariat Negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga kepresidenan," ungkapnya.

Pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/7/2015) mulai pukul 12.45 WIB. Waktu pelantikan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Sutiyoso dan Gatot telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Adapun tamu-tamu yang diundang dalam acara pelantikan ini adalah para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan sejumlah tokoh nasional.

...more

Tepergok Berduaan di Penginapan, Sejoli Ini Diamankan

Ilustrasi

Kompas.com - Polres Pematangsiantar mengamankan sepasang sejoli Den (24) dan Dev (23) dari sebuah penginapan di Jalan Farel Pasaribu, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jumat (3/7/2015). Keduanya kedapatan melakukan tindakan asusila.

Saat diamankan kedua pasangan ini tak bisa berbuat apa apa. Setelah menjalani pemeriksaan di lokasi penginapan, petugas membawa keduanya ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan.

Di hadapan petugas, Dev, pekerja salah satu toko kain di Pasar Horas mengaku telah lama kenal dengan kekasihnya, Den. Mereka sudah dua kali melakukan hubungan suami isteri.

"Kami udah lama kenal, Pak dan pacaran. Selama kami pacaran kami sudah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali sama pacar saya ini,’’ kata Dev.

Den pun membenarkan mereka melakukan hubungan suami istri tersebut atas dasar suka sama suka. Rencananya, mereka akan melangsungkan pernikahan pada Agustus 2015.

"Kami memang tadi melakukan hubungan itu Pak. Rencananya kami akan melakukan pernikahan Agutus ini,’’ kata Deni.

Pasangan ini pun diberikan arahan dan peringantan, setelah terlebih dahulu didata dan membuat surat pernyataan.

...more