FPI: Menolak Lurah Susan Harga Mati

Ilustrasi

Kompas.com - Front Pembela Islam (FPI) menyatakan penolakan mereka terhadap kepemimpinan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Menurut FPI, daerah yang dipimpin Lurah Susan mayoritas berkeyakinan Islam sehingga tidak mungkin Susan mewakilkan aspirasi warga dalam kegiatan keagamaan.

"(FPI) Sangat menolak. Harga mati FPI Jaksel menolak keras adanya Lurah Susan," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Novel Bamu'min, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/10/2013).

Beberapa poin yang menjadi dasar penolakan Lurah Susan, lanjut Novel, yakni karena Lenteng Agung mayoritas didiami oleh umat Muslim. Selama ini, kepemimpinan lurah di sana belum pernah dipegang lurah yang beragama non muslim. "Karena memang belum pernah ada yang non Islam," katanya.

Ia menyangsikan kepemimpinan Susan dapat mewakili warga yang mayoritas Muslim. "Sangat tidak mungkin Lurah Susan dapat mewakili aspiratif warganya. Wanita sudah punya keterbatasan, apalagi non Muslim. Kita mau yang bisa di situ, turun langusung ke lapangan, ke masjid, karena di situ ada aktivitas pengajiannya," ujar Novel.

Untuk itu, FPI berencana melakukan Tabliq di Masjid Al-Ausar Lenteng Agung, dengan tema 'Dampak Negatif Pemimpin Non-Islam Ditengah Mayoritas Islam'. Habib Novel mengatakan dirinya akan hadir.

Selain itu, Tabliq juga terkait untuk mengajak warga melakukan demo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013). "Jam 19.30 WIB mulai pembukaan. Itu untuk mengajak warga demo kantor Gubernur. Kita menyikapi arogansi Ahok. Tapi bagaimana nantinya, keputusan bisa akan berubah," ucap Novel.

...more

Prabowo Setuju Kepala Daerah Kerjasama dengan FPI

Detik.com - Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto setuju dengan usulan kerjasama antara kepala daerah dengan Front Pembela Islam (FPI). Namun seharusnya tidak cuma FPI saja yang dirangkul.

"Saya kira kalau kita pelajari statement Mendagri dengan jeli, semua ormas harus dirangkul termasuk FPI. FPI bisa diyakinkan hidup damai," ujar Prabowo di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Prabowo yakin bila FPI dapat menerima Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "FPI bisa diyakinkan hidup damai menerima Pancasila, NKRI, hidup rukun sebagai komponen bangsa ya harus diakomodasi," ujarnya.

Usulan mengikutsertakan FPI dalam pembangunan daerah dilontarkan Mendagri, Gamawan Fauzi. Menurutnya FPI dan ormas lain dapat membantu memajukan Indonesia.

Gamawan mengimbau masyarakat tidak membenci FPI. "Jangan membenci salah satu ormas bila pernah melakukan kesalahan," imbuhnya.

...more

Arisan Keluarga Eks Tapol 65 Dibubarkan Paksa

Kompas.com - Acara arisan keluarga dan anak-anak eks tahanan politik (tapol) 65 yang dilangsungkan di Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung Godean, Yogyakarta,  Minggu (27/10/2013), dibubarkan kelompok massa yang mengatasnamakan Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI).

Pembubaran tersebut sempat diwarnai dengan aksi pemukulan terhadap salah satu peserta arisan.

Madya Saputra, koster Kapel Santi Dharma menceritakan, sekitar pukul 11.00 sejumlah orang dengan mengenakan baju hitam-hitam bertuliskan FAKI masuk ke halaman Padepokan Santi Dharma. Mereka datang menggunakan satu unit mobil dan motor.

Tak lama berselang, sejumlah orang berusaha masuk ke dalam pedepokan sementara yang lainnya mengawasi kompleks padepokan.

Menurut Madya, ia sempat melihat salah satu dari mereka membentak-bentak sejumlah ibu-ibu yang sedang sibuk memasak. Mereka berusaha membubarkan peserta arisan.  Bahkan, terang Mudya, upaya tersebut sempat diwarnai aksi pemukulan terhadap salah satu peserta arisan.

"Saya hanya melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Ada satu orang yang dipukuli. Ya di sini, di halaman ini," ujar Madya Saputra, saat ditemui di Padepokan Santi Dharma, Minggu (27/10/2013).

Ia mengungkapkan, saat peristiwa itu terjadi di halaman Padepokan Santi Dharma sudah ada satu unit mobil ambulans. Bahkan, tampak pula sejumlah anggota dari kepolisian. "Tidak tahu datangnya, tapi ada mobil ambulans. Ada polisi juga, mereka sempat membuat barikade," tuturnya.

Sementara itu, Romo Paroki Klepu Florentinus Hartanto Pr yang membawahkan pengelolaan Padepokan Santi Dharma mengatakan, beberapa hari sebelum acara, sempat dihubungi salah seorang panitia. Intinya ingin menyewa untuk keperluan, arisan dan ramah tamah keluarga dan anak-anak eks tapol 65. "Yang menghubungi saya waktu itu suaranya masih muda. Izin mau pinjam padepokan untuk acara arisan dan ramah tamah. Bilangnya ada 30-an orang," ucapnya.

Hartanto menjelaskan, pihak panitia juga mengungkapkan bahwa dalam agenda acara yang telah disusunnya, bakal ada sharing-sharing antar-eks tapol dan keluarga eks tapol.

Berdasarkan informasi yang didapat Romo Hartanto, peserta yang datang tidak hanya anak muda, bahkan lebih di dominasi oleh orang-orang tua angkatan 65.

Keluarga Eks tapol 65 dan anak-anak eks tapol 65 menyewa padepokan Santi Dharma selama dua hari. Acaranya sendiri dilaksanakan mulai Minggu (27/10/2013) pagi sampai dengan  Senin (28/10/2013) besok.

"Kalau soal peristiwa pembubaran, saya tidak tahu, kan baru saja datang. Kita hanya memiliki tempat, tidak tahu soal itu," tandasnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua FAKI DIY Burhannudin membenarkan pihaknya telah melakukan pembubaran acara keluarga dan anak-anak eks tahanan politik (tapol) 65 di Padepokan Santi Dharma Bendungan Sidoagung Godean.

...more

Pakai Pakaian Ketat, Puluhan Warga Aceh Barat Terjaring Razia

Kompas.com - Puluhan warga Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, terjaring razia busana muslim yang digelar oleh Wilyatul Hisbah (WH), Selasa (22/10/2013). Para pelanggar yang terjaring dalam razia tersebut umumnya kaum wanita yang menggunakan pakaian ketat.

Razia busana muslim yang digelar oleh WH di Jalan Nasional, pusat Kota Meulaboh, Aceh Barat,  ini juga melibatkan sejumlah personel kepolisian dan TNI.

Dalam razia kali ini, petugas menjaring sekitar 30 pelanggar syariat Islam. Umumnya, mereka kaum wanita yang menggunakan pakaian ketat. Pelanggar yang terjaring razia langsung dilakukan pembinaan oleh petugas di lokasi razia setelah dicatat identitasnya.

Razia digelar untuk menertibkan warga Aceh Barat agar menggunakan pakaian sesuai dengan Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Razia juga ditujukan untuk menertibkan sejumlah PNS yang berkeliaran di waktu jam dinas. Hal ini diungkapkan Samsul Alam, Kasat Pol PP, dan WH Aceh Barat di lokasi razia.

Salah satu PNS yang terjaring razia merasa terganggu dengan kegiatan razia tersebut. Sebab, tidak ada langkah sosialisasi sebelum digelar razia.

“Saya terkejut tiba-tiba ada razia, padahal saya keluar dari kantor karena ada keperluan, dan jadwal mengajar di sekolah pun sedang kosong,” kata Mardiani, guru yang bertugas di SMP 2 Aceh Barat.

Hal yang sama juga diungkap oleh salah seorang ibu yang tak mau disebut namanya. “Karena razia, kendaraan saya terjatuh karena takut melihat ada razia tiba-tiba," cetusnya.

Keluhkan Koordinasi Proyek MRT, Polisi: Mau Rusak Jalan Itu, Kabari Kami

Irvan Prawira

Detik.com - Tidak hanya masyarakat yang tidak tahu detil rencana proyek MRT di Jakarta. Ternyata polisi dari jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya pun mengaku tak tahu.

Hal ini muncul ketika belum adanya kejelasan titik-titik lalu lintas yang terdampak proyek Rp 17 triliun tersebut. PT Jakarta MRT sebagai penanggung jawab juga dinilai kurang komunikatif.

"Saya pikir Dirlantas itu cukup besar, sehingga orang yang mau rusak jalan untuk tujuan baik itu akan mengabari kami," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Irfan Prawira di Gedung Prasada Sasana Karya, Jl Suryopranoto No 8, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Irfan menyampaikan hal ini karena menurutnya PT Jakarta MRT tidak memberitahu titik-titik berdampak. Ia juga mencoba menanyakan informasi ke jajarannya terkait kemungkinan koordinasi titik-titik berdampak, namun nihil.

"Akhirnya kami kirim surat ke MRT, saya sampaikan, kita tahu anda calon pahlawan bangsa yang akan membuat Jakarta nggak macet. Tapi kalau pahlawan jangan adigung adiguna, belagu, sehingga kanan kiri nggak diperhatikan. Kalian calon pahlawan makin low profile makin bagus," ujar Irfan.

Namun Irfan terkejut ketika pihak PT Jakarta MRT malah menilai belum perlu koordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Alasannya, proyek yang tengah berlangsung ini belum memasukan titik-titik lalu lintas yang terdampak.

"Mereka berkilah proyek ini belum fix masalah arusnya. Saya tanya, ya harus ada, dia jawab belum saatnya kami belum siap. Mereka bilang lagi akan berbicara dengan dishub dan konsultan. Lalu saya bilang, walau kami bego-bego bukan insinyur, tapi kami ini di lapangan tiap hari hapal," ujar Irfan diikuti tawanya.

Walau sikap PT Jakarta MRT tersebut dikeluhkan, Irfan mengaku Dirlantas Polda Metro Jaya siap membantu pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga berharap PT Jakarta MRT tidak bersikap eksklusif dengan memaksimalkan koordinasi antar pihak terkait.

"Ke depan tolong kalau mau berjuang ajak yang lain. Jangan asyik sendiri, tapi kita tidak diajak," ujar Irfan.

"Kita harus sering komunikasi dengan MRT agar tetap membumi. Kalau masyarakat mendukung, proyek akan lebih cepat. Ada film Nabi Musa, ketika dia lagi buat piramida, Nabi Musa lihat pegawainya lemas-lemas. Dia ambil linggis bongkar gudang beras ,silakan ambil beras itu sampai habis lalu kembali kerja jadi lebih kuat sampai selesai. Sehingga kalau bersama itu pembangunan akan lebih baik," ujar Irfan.

...more

Mendagri: FPI adalah Aset Bangsa

Kompas.com - Imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI) langsung menuai kritik. Berbagai pihak mengkaitkan dengan rekam jejak FPI selama ini. Bagaimana tanggapan Gamawan?

"Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, pernyataannya terkait keterlibatan ormas dalam pembangunan dikembangkan sesuai bidang masing-masing. Ia mencontohkan, pemda dapat melibatkan FPI di bidang keagamaan. Menurutnya, FPI bisa diajak kerja sama ketika peringatan hari besar agama Islam.

"Ada prinsip di pemerintahan modern, pemerintah itu lebih banyak mengemudi dibanding mendayung. Jadi jangan ada, baik media, LSM, atau ormas yang tidak bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa. Itulah civil society. Selama ini kan seolah-olah ini pihak yang mengkritik dan ini yang dikritik. Kalau bersama-sama itu tidak ada lagi," kata dia.

Seperti diberitakan, imbauan Gamawan agar kepala daerah bekerja sama dengan FPI disampaikan ketika pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 pagi tadi. Pernyataan itu langsung dikritik, bahkan dihujat.

Kritik ini misalnya disampaikan para pembaca Kompas.com. Mereka mengaitkan dengan berbagai tindakan anarkistis yang dilakukan para anggota FPI selama ini. Para pembaca juga kembali menyinggung desakan pembubaran FPI.

"Warga Indonesia tidak alergi terhadap ormas. Tapi warga Indonesia alergi sama ormas yang mengatasnamakan agama untuk melegalkan kekerasan. Indonesia negara hukum," tulis salah satu pembaca Kompas.com.

...more

Beda Suku, Warga Demo Minta Dua Lurah Dicopot

Kompas.com - Warga Kecamatan Malalayang, Kota Manado meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengganti Kepala Kecamatan dan dua Lurah di wilayah mereka yang bukan berasal dari Suku Bantik. Dua Lurah tersebut adalah Lurah Malalayang Barat serta Lurah Malayang Satu.

"Kami meminta pemerintah kota untuk mempertimbangkan pesan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bantik yang ada wilayah Minanga, Malalayang," ujar Koodinator Lapangan Demo Warga Bantik, Jones Mamitoho, Senin (21/10/2013).

Jones memimpin puluhan warga Malalayang dari Suku Bantik menyampaikan aspirasi mereka ke Pemkot Manado yang diterima oleh Wakil Wali Kota Harley Mangindaan.

Suku Bantik merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Utara yang tersebar di beberapa wilayah di Sulut, termasuk Malalayang. Sebelumnya, warga Suku Bantik Minanga Malalayang telah melakukan demo meminta Camat agar menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali Kota.

"Camat waktu itu menjanjikan kepada kami untuk meneruskan permintaan kami ke Wali Kota. Tetapi karena sudah sebulan tidak ada jawaban, maka kami datang sendiri ke kantor wali kota ini," tambah Jones.

Salah satu tokoh Bantik yang ikut hadir, Fredy Mamitoho (80) menjelaskan, sebelum kemerdekaan Indonesia, suku Bantik di Minanga Malalayang sudah patuh dengan hukum adat yang berlaku.

Waktu itu, seorang Hukum Tua (pemimpin warga) memegang dua jabatan sekaligus, yakni sebagai pemimpin pemerintahan dan juga sebagai pemimpin adat.

"Walaupun hukum adat tidak tertulis, tapi kami memegang penuh hal itu. Oleh karena itu kami meminta pemerintah harus mempertimbangkan untuk menempatkan pemimpin yang bisa mengerti soal adat wilayah yang akan dipimpinnya. Kalau bisa Camat dan dua Lurah itu diganti dengan orang yang berasal dari Suku Bantik," tegas Fredy.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Manado Harley Mangindaan secara tegas mengingatkan bahwa Malalayang merupakan wilayah Manado, Sulut dan Indonesia yang menghormati pluralisme.

Warga Malalayang harus pula mengenal dengan benar wawasan kebangsaan dan kebhinekaan. "Berilah waktu bagi Camat dan Lurah di sana untuk mengenal dengan jelas wilayah yang dipimpinnya. Pemkot menjamin tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan. Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aparat negara, sudah menjadi kewajiban mereka untuk ditempatkan di mana saja, termasuk di Malalayang," ujar Mangindaan.

Mangindaan juga meminta agar warga Malalayang bisa memahami bahwa penempatan pemimpin di sana berdasarkan pertimbangan pemerintahan, dan bukan karena pertimbangan adat dan sukuisme.

Namun demikian, Magindaan berjanji untuk menampung aspirasi warga dan akan membahas dengan jajarannya.

...more

Saat Ani Yudhoyono Sebut "Bodoh" untuk Komentar di Instagramnya...

Kompas.com - Akun Instagram milik Ibu Negara Ani Yudhoyono kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bukan karena hasil karya Ani, melainkan karena komentar istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Ani menyebut follower-nya "sangat bodoh".

Masalah itu muncul dalam foto keluarga SBY ketika berada di Pantai Klayar, Desa Sendang, Pacitan, Jawa Timur. Mereka yang berpose di pinggir pantai, yakni SBY dan Ani, Agus Harimurti Yudhoyono dan Annisa Pohan serta putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono alias Aira. Ada pula Edhie Baskoro Yudhoyono dan istrinya, Siti Rubi Aliya Rajasa. Mereka semua kompak mengenakan pakaian batik.

Rupanya, pakaian batik itu yang menjadi pemicu masalah. Salah satu follower Ani dengan akun @erie_nya berkomentar, "Baju batik sudah dikenakan di mana-mana, bukan hanya untuk acara resmi saja, namun juga acara setengah resmi, bahkan santai."

Entah mengapa sepertinya Ani merasa terganggu dengan komentar itu. Ia bereaksi dengan membalas @erie_nya, "Subhanallah, komentar anda yang sangat bodoh. Kok anda tidak berpikir bahwa kami sedang melakukan kunjungan dan mampir sebentar ke pantai itu sekalian lewat? Come on, apa tak ada komentar lain yang lebih bisa diterima siapa saja?"

Erie lalu kembali membalas, "Iya ibu, saya barangkali memang masuk dalam golongan orang Indonesia yang masih bodoh. Semoga ibu berkenan memberi saya pencerahan agar kelak saya bisa pintar seperti ibu." Pemilik akun itu juga meminta maaf jika komentarnya membuat Ani marah.

"Saya ngga cari ngetop. saya cuma kasih komen yang tak memuji. Jika Tuhan saja bisa mengampuni dosa-dosa saya, saya percaya Ibu pun akan memberi maaf kepada saya, kepada salah satu warga negara Indonesia yang masih bodoh.. Doa saya selalu, agar Ibu dan Bapak Presiden sekeluarga terus sehat dan senantiasa mampu untuk membuat negara ini maju dan membuat pintar warga negara yang masih bodoh seperti saya. Maafkan jika komentar2 saya sebelumnya membuat Ibu tidak berkenan."

Setelah menjadi pemberitaan di media, komentar dalam akun Instagram @aniyudhoyono terus mengalir. Namun, tak ada komentar bernada negatif yang dapat bertahan lama. Komentar bernada mendukung dan memuji Ani yang dapat bertengger. Hanya segelintir komentar bernada netral.

Komentar-komentar bernada sindiran atau negatif kemudian lenyap. Salah satu follower sempat berkomentar, "Komentarnya apa sih sampai membuat Ibu Negara, istri pemimpin rakyat menyebut rakyatnya bodoh? *orang bodoh bertanya".

Ada pula yang berkomentar, "Takut2 komentar soalnya sy juga masih bodoh. Jutaan orang lain mungkin juga ngga berani komentar karena juga bodoh." Tak lama, komentar itu hilang. Akunnya pun diblok.

Seperti diketahui, sebelumnya Ani juga berdebat dengan followers-nya setelah jepretannya dituduh hasil editan. Foto yang dimaksud adalah foto Aira ketika berpose di teras Istana Merdeka saat Kirab Budaya dalam rangka HUT ke-68 RI. Setelah perdebatan sengit, akun Ani diblok, lalu diaktifkan kembali dengan diakhiri sebuah penjelasan.

Kembali ke masalah bodoh, tanggapan Ibu Ani ini mengingatkan pada pernyataan Presiden SBY yang sebaliknya justru tak ingin ada penggunaan kata "bodoh". Pernyataan Presiden itu merupakan bagian dari sambutan di pembukaan Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Jakata, pada 3 Juli 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencantumkan beberapa arti untuk kata bodoh. Pertama, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat mengerjakan. Arti kedua, tidak memiliki pengetahuan, dalam konteks pendidikan atau pengalaman.

Dalam sambutannya itu, Presiden berkata, "Kalau bicara bodoh, seolah doa. Kalau kebelumcerdasan, Allah akan kasih jalan," kata Presiden.

...more

ICW: Pemenang Proyek di Banten Layaknya "Arisan" Keluarga Ratu Atut

Kompas.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya disebut menguasai 175 proyek di Banten. Layaknya arisan keluarga, pemenang proyek itu digilir baik dari 10 perusahaan keluarga Atut maupun 24 perusahaan yang berafiliasi. Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Masyarakat Banten.
"Itu seperti arisan proyek. Jadi digilir peringkat satunya perusahaan siapa. Kemudian peserta lelang, itu-itu saja," ujar Koodinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas, saat dihubungi, Senin (14/10/2013).
Ia mencontohkan, pada proyek pengerjaan jalan Cikande-Rangkasbitung, batas kota Pandeglang-batas kota Rangkasbitung, dan Jalan Rangkasbitung Banten tahun anggaran 2011. PT Balipacific Pragama (BP) tertulis sebagai pemenang proyek. Kemudian, pemenang cadangan I, yaitu PT Buana Wardana Utama (BWU), dan cadangan II PT Sambadaagraha Agung Putra (SAP).
Pada proyek berikutnya, yakni pengerjaan relokasi Jalan Serdang-Bojonegara-Merak, tertulis PT Putra Perdana Jaya sebagai pemenang lelang, sedangkan PT BWU dan BP sebagai pemenang cadangan.

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan

PT BWU diketahui milik adik Atut, yaitu Tubagus Chaeri Wardana yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan Pilkada Lebak. Sedangkan PT BP dan SAP termasuk 10 perusahaan yang diduga dikendalikan langsung keluarga Atut dan 24 perusahaan yang berafiliasi.
Data ICW dan Jaringan Masyarakat Banten menyebutkan, proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 2008-2013 sedikitnya tercatat, 33 proyek dimenangkan perusahaan keluarga Atut dengan total proyek Rp 475,728 miliar.
Kemudian, untuk proyek pada Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011-2013, tercatat ada 19 proyek dengan total nilai Rp 244,604 miliar. Pada Kementerian PU, mereka mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp 78,794 miliar. Sementara itu, perusahaan yang diduga berafiliasi dengan perusahaan keluarga Atut tercatat menguasai 110 proyek dengan nilai Rp 346 miliar.
Secara keseluruhan, perusahaan keluarga Atut dan jaringannya telah mendapatkan 175 proyek dengan total nilai Rp 1,148 triliun. Firdaus mengatakan, nilai proyek yang dipegang oleh keluarga Atut selalu lebih dari Rp 5 miliar. Proyek yang diikuti kebanyakan proyek pada bidang pekerjaan umum. Firdaus menduga proses lelang proyek tidak wajar dan sarat kepentingan karena selalu dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut atau yang terkait.
"Prosesnya tidak wajar. Dari sekian banyak perusahaan barang dan jasa kenapa kelompok itu saja yang menang?" katanya.
Selain itu, Firdaus mengatakan, keluarga Atut sebagian besar juga menduduki sektor pemerintahan di Banten. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan barang dan jasa di Banten dikendalikan oleh Atut dan keluarganya.

...more

Inilah Kronologi Polisi Salah Tangkap di Koja

Kompas.com - Insiden memalukan dilakukan aparat Reserse Kriminial Polsek Tanjung Duren, Sabtu (12/10/2013) malam. Maksud hati menangkap gembong pencuri kendaraan bermotor, petugas malah salah menyasar target.

Tak terima dengan perlakuan petugas yang sempat menembakinya, korban pun memilih jalur hukum. Seperti apa kejadiannya, berikut, kronologi insiden memalukan tersebut.

Sekitar pukul 22.00 WIB, korban yang bernama Robin Napitupulu (25) hendak pulang ke rumah di Bekasi, Jawa Barat, seusai menonton melalui televisi pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia lawan Korea Selatan di kediaman kekasih di kawasan Jalan Taman Cemara, Koja, Jakarta Utara. Saat itu, Robin tengah memanaskan Mobil Toyota Rush B 1946 KOR miliknya.

"Tiba-tiba, mobil warna putih seperti Honda Jazz malang di depan mobil saya. Dua orang laki -laki turun dari mobil, enggak ngomong apa-apa mereka langsung menembakkan tiga atau empat kali berturut-turut ke mobil saya," ujar Robin saat ditemui Kompas.com, Minggu (13/10/2013).

Beruntung, peluru hanya mengenai badan mobil, tidak sampai menembus tubuhnya. Spontan, pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyalur alat kesehatan di Kuningan, Jakarta Selatan, itu menginjak gasnya dan kabur dari tempat kejadian perkara. Dua orang yang tidak dikenalnya itu meneriakkan kata maling sehingga warga mengejarnya dan melempar kendaraannya dengan batu hingga mengalami rusak.

Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Robin memilih kembali ke tempat kejadian perkara. Warga sekitar sempat ingin mengeroyoknya begitu Robin keluar dari mobilnya. Beruntung, ada tukang tambal ban yang mengenalinya sehingga amuk massa pun bisa dihindarkan. Warga pun membawanya ke pos RW setempat.

Robin pun mengaku baru mengetahui bahwa dua orang yang menembaki mobil pribadinya itu dengan peluru adalah aparat dari Polsek Tanjung Duren. Tidak beberapa lama, kedua orang polisi itu pun kembali datang dan menemuinya di pos RW setempat.

"Enggak ngomong apa-apa, salah satu dari dua polisi itu masuk terus mukul kepala saya dengan pistol berulang kali sampai kepala saya luka. Saya sudah ngomong, saya bukan maling, tapi polisi itu teriak 'diam kamu!'," lanjut Robin.

Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu pun memastikan bahwa Robin bukan target yang dimaksud. Dibantu warga dan aparat dari Polsek Koja, Robin akhirnya dibawa ke RS Pelabuhan di Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan intensif pada Minggu sekitar pukul 01.30 WIB. Dua Polisi tersebut diketahui pergi begitu saja tanpa meminta maaf atau membantunya ke RS.

Korban mengalami trauma disertai luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan. Tidak hanya itu, lengan tangan kanan dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.

Dikira mobil gembong ranmor

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren, AKP Khoiri, membenarkan dua orang tersebut adalah anak buahnya yang tengah melaksanakan pengembangan terhadap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya, yang berhasil ditangkap beberapa waktu sebelumnya.

Pelaku memberikan ciri-ciri mobil yang ditumpangi oleh bosnya dan berada di daerah Koja Jakarta Utara. "Pas petugas kita lihat, memang mobil itu mirip dengan mobil pelaku. Langsung kita sergap. Tapi itu bukan salah tembak lho ya. Memang peristiwa semalam itu ada benarnya juga," ujarnya.

Pihaknya pun mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, dengan tegas Khoiri mengatakan bahwa operasinya sesuai prosedur. Pihaknya berjanji akan membiayai seluruh perawatan serta pengobatan dan telah meminta maaf.

Namun, korban tak memaafkan begitu saja. Minggu dini hari tadi, melalui keluarga, Robin melaporkannya ke Polsek Koja dan Polres Metro Jakarta Utara.

...more

SBY minta pengusaha tak pengaruhi pejabat langgar hukum

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para pengusaha tidak mendorong atau mengajak para kepala daerah melakukan hal yang melanggar hukum.

"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

...more

Lion Air Tolak Isi Pendingin Udara demi Pengiritan

Kompas.com - Tidak berfungsinya AC dalam kabin pesawat Lion Air JT775 yang gagal berangkat Senin (30/9/2013) siang ternyata disebabkan  pihak manajemen yang tidak mau mengisi pendingin udara. Hal itu ditegaskan Manajer Bandara Samratulangi Haslin Panggabean kepada wartawan.

"Pesawat itu tidak ada kerusakan, hanya mereka lalai tidak melakukan charging pendingin ruangan pesawat," ujar Panggabean, Senin (30/9/2013) malam.

Menurut Panggabean, pihaknya telah memperingatkan Lion Air untuk tidak memaksakan penerbangan. Pihak bandara sebelumnya telah berkomunikasi dengan Lion Air perihal permintaan pengisian pendinginan udara dalam pesawat.

Permintaan itu sudah disampaikan oleh teknisi engine Lion Air ke bagian keuangannya. Namun, dengan alasan mau mengirit, permintaan tersebut tidak disetujui. Menurut informasi, harga untuk charging tersebut hanya Rp 1,1 juta.

"Masa hanya gara-gara mau mengirit Rp 1,1 juta, maskapai harus menanggung kerugian yang besar. Rugi materi, rugi nama, dan itu luar biasa. Mahal sekali jika dibandingkan dengan biaya charging yang hanya satu juta itu," tanda Panggabean.

Panggabean menyesalkan pihak Lion Air yang tidak menyiapkan mobil charging pendingin udara sejak pagi hari. Pihak otoritas bandara juga menyarankan untuk tidak memberangkatkan pesawat JT775 sebelum pintu darurat yang dipaksa dibuka diperbaiki.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 198 penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan rute Manado-Jakarta gagal berangkat gara-gara penumpang membuka paksa pintu darurat di bagian belakang. Insiden itu terjadi karena protes penumpang terhadap pendingin kabin yang tidak berfungsi diabaikan kru pesawat.

Bukannya mendengar keluhan penumpang, pilot malah membawa pesawat ke landasan pacu untuk siap terbang. Beruntung pintu darurat tersebut dipaksa dibuka sebelum pesawat mengudara. Tidak ada laporan adanya korban dalam peristiwa tersebut.

Di Jakarta,  Corporate Secretary Lion Air Ade Simanjuntak menjelaskan, salah satu penyebab pendingin udara (AC) pesawat JT775 rute Manado-Jakarta tak terasa dingin karena pesawat parkir di luar dan panas matahari masuk ke dalam pesawat.

...more

Pakai Foto Ibu Ani Tanpa Izin, Seorang Pengusaha Dijebloskan Penjara

Detik.com - Seorang pengusaha asal Jakarta dijebloskan ke penjara. Pasalnya, Steven Rusli alias Miki memajang foto ibu negara Ani Yudhoyono yang bukan haknya serta mencatut nama museum D'Topeng ke dalam brosur kegiatannya.

"Klien kami melaporkannya ke Polda Jatim, karena klien kami mendapatkan teguran dari orang setneg (sekretaris negara) terkait ada foto dan nama ibu negara dalam brosur. Padahal klien kami tidak pernah menyebarkan brosur tersebut," ujar M Arifin, kuasa hukum pelapor Reno Halsamer kepada wartawan, Minggu (29/9/2013).

Dari informasi yang dihimpun, tersangka Miki (Direktur Utama PT Karya Bersama Abadi, Badung, Bali) mengedarkan brosur di acara pameran properti di Galaxy Mal beberapa waktu lalu di Surabaya.

Di brosur D'Topeng, terdapat foto dan komentar ibu negara Ani Yudhoyono. Bahkan ada pejabat negara lainnya. Foto tersebut merupakan dokumen dari D'Topeng. Namun, Reno Halsamer warga Mulyorejo Surabaya, pengelola Museum D'Topeng di Badung Bali ini mengaku tidak pernah menerbitkan dan mengedarkan brosur yang ada foto dan komentar ibu negara dan pejabt lainnya di acara pameran properti tersebut.

Karena ada kejanggalan dan dugaan pelanggaran tindak pidana hak cipta, Reno melaporkannya ke Polda Jatim pada 7 Januari 2013 dengan bukti laporan bernopol LP/01/2013/sus/Jatim. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana membuat, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil tindak pidana hak cipta berupa brosur dengan seni lukis D'Topeng yang digandakan tanpa izin dan persetujuan dari pemegang hak cipta.

Arifin menambahkan, foto dan catatan Ani Yudhoyono adalah benar dan diambil saat acara KTT Asean Summit 17-19 Oktober 2011. Tapi saat ditampilkan di brosur, pelaku tidak mengajukan izin ke klien kami selaku pengelola museum D'Topeng. "Foto itu direpro oleh pelaku tanpa sepengetahuan D'Topeng," tegasnya.

Laporan tersebut ditindaklanjuti penyidik Subdit Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Selain menetapkan terlapor Steven Rusli alias Miki sebagai tersangka, polisi juga memeriksa pihak Galaxy Mal selaku pihak yang lokasinya digunakan acara penyebaran brosur tersebut.

Bahkan, kasus tersebut sudah dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Kamis (26/9/2013) lalu. Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan dan tersangka Miki langsung dijebloskan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo.

Sementara Kasubdit Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Josep Gunawan membenarkan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. "Tersangka dan barang buktinya semuanya sudah kita limpahkan ke kejaksaan," terangnya.

...more

Mendagri Minta Jokowi Pertimbangkan Pindahkan Lurah Susan

Gamawan Fauzi

Kompas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).

Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

"Tapi kalau dengan penempatan seseorang yang kurang tepat, tentu harapan itu sulit diwujudkan," lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatannya pada jabatan dan posisi tertentu. Ia menegaskan, Jokowi tidak salah dalam menempatkan Susan, yang kebetulan beragama Kristen, sebagai pemimpin di Kelurahan Lenteng Agung. Terlebih lagi, dia menegaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk.

"Sebenarnya tidak ada larangan menempatkan pejabat di mana pun dalam negara yang bineka. Apalagi jabatan yang bersifat selektif bukan elected (dipilih). Pak Gubernur (Jokowi) tidak salah dan tidak ada UU yang melarang (menempatkan pejabat beragama minoritas di daerah mayoritas dalam konsep kebinekaan."

Ditanya apakah Jokowi harus memindahkan Susan, Gamawan mengelak. Dia mengatakan, Jokowi pasti memahami pernyataannya.

"Saya kira Pak Gubernur sudah paham," kilahnya.

Sebelumnya, beberapa warga Kelurahan Lenteng Agung menolak untuk dipimpin oleh seorang lurah minoritas. Mereka menuntut Pemprov DKI memindah jabatan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung berdasarkan hasil seleksi promosi jabatan terbuka.

Warga pun telah mengumpulkan dukungan sebanyak 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan pemberhentian Susan. Bukti itu rencananya akan segera diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa beberapa kali digelar di depan kantor kelurahan tersebut untuk menolak Susan.

...more

Mahasiswa Kesal Proyek Rusun Kampung Melayu Ganggu Kuliah dan Ibadah

Kompas.com - Mahasiswa yang membakar pagar depan proyek pembangunan rumah susun Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2013), kesal karena merasa terganggu oleh aktivitas pembangunan rusun itu. Mereka menuding pembangunan tersebut tidak memperhatikan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan terhadap bangunan kampus mereka yang berdiri di sebelah proyek itu.

Menteri Dalam Kampus (Mendaka) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Azzahra, Ubaydilah mengatakan, tindakan mereka dilakukan secara spontan karena pengerjaan proyek tidak memperhatikan masalah lingkungan. Mahasiswa kesal karena aksi mereka tidak mendapat respons dari penanggung jawab proyek di lapangan. Kampus mereka yang berlokasi bersebelahan dan hanya dibatasi tembok itu kerap dihujani debu dari pengerjaan tersebut.

"Itu atas dasar inisiatif kita. Dampak lingkungan terkait pengerjaan proyek sangat terasa karena ngebul sekali debu itu berterbangan ke kampus," kata Ubaydilah saat ditemui wartawan di depan kampusnya, Selasa (25/9/2013).

Ia mengatakan, dampak lingkungan tersebut sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, hari ini mahasiswa melakukan aksi yang berujung pada pembakaran di depan pagar lokasi proyek. Upaya mediasi dan inisiatif oleh mahasiswa sudah dilakukan baik kepada kontraktor proyek sampai ke tingkat Wali Kota Jakarta Timur.

"Jadi Wali Kota Jaktim sendiri melimpahkan ke Pemprov DKI. Jadi waktu kita tanya, katanya langsung ke Pemprov DKI karena SPK (surat perintah kerja) dari sana," ujar Ubaydilah.

Selain masalah lingkungan, kebisingan juga kerap terjadi mana kala pengerjaan dilakukan saat mahasiswa tengah melakukan kegiatan belajar. Masalah lain, kata Ubaydilah, mengenai keberadaan masjid yang terancam dibongkar. Menurutnya, warga dan mahasiswa saat ini sudah tidak dapat menggunakan masjid di lokasi itu dan harus mencari tempat ibadah lebih jauh.

"Di sini kan masjid memang punya pemerintah, tapi pengurus masjid menolak pembongkaran. Pengurus masjid keinginannya ada musyawarah, tapi belum dilakukan," katanya.

Para mahasiswa itu berencana mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan masalah tersebut. Ubaydilah mengatakan, kunjungan itu dilakukan dalam bentuk audiensi pada Jumat (27/9/2013).

Secara terpisah, Haris selaku Ketua RW 01, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, mengatakan sudah melakukan sosialisasi terkait keberadaan masjid yang akan dibongkar di dalam lokasi itu. Menurutnya, jamaah masjid sudah diberitahu untuk menggunakan tempat ibadah di lokasi yang tak jauh dari lokasi tersebut.

"Warga memang membutuhkan, tempatnya dialihkan di tempat sementara. Jumatan terakhir intinya sudah ada pemberitahuan," ujar Haris.

Menurut Haris, warga sudah setuju untuk beribadah sementara di masjid terdekat lainnya. Saat ini mereka beribadah di Masjid Al Anwar di belakang Rumah Sakit Hermina. Namun, karena adanya penolakan dari mahasiswa, masjid diputuskan untuk tidak dibongkar sampai dengan adanya pembangunan masjid baru.

"Kalau menurut Pak Camat (Jatinegara) kemarin, jadi masjid ini dipertahankan enggak dibongkar. Baru dibangun dulu masjid, baru nanti dibongkar," ujarnya.

Haris mengatakan, aparat kecamatan setempat sudah mengurus masalah ini dengan pengelola kampus Universitas Azzahra. Namun, rektorat kampus belum dapat ditemui.

...more