Kompas.com - Juru Bicara Partai Demokrat Rachland Nasidik mengakui bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono masih meminjam mobil dinas kepresidenan Mercedes Benz S-600.
Showing posts with label Partai Demokrat. Show all posts
Showing posts with label Partai Demokrat. Show all posts
Saturday, March 25, 2017
Wednesday, October 12, 2016
Sunday, April 24, 2016
Saturday, March 19, 2016
Cegah LGBT, Wali Kota Minta Sekolah Tambah Jam Pelajaran Agama
 |
| Arif R Wismansyah |
Okezone.com - Dalam mencegah paham lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) semua sekolah di Kota Tangerang menambah jam pelajaran agama. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Arif R Wismansyah, Kamis (3/3/2016)
Sunday, October 20, 2013
SBY minta pengusaha tak pengaruhi pejabat langgar hukum
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para pengusaha tidak mendorong atau mengajak para kepala daerah melakukan hal yang melanggar hukum.
"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.
Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.
...more
"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.
Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.
Thursday, August 29, 2013
Menpora Roy Suryo Lupa Lirik "Indonesia Raya"
Kompas.com - Laga antara Persib dan Persija yang berlangsung di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (28/8/2013), sempat ricuh. Untuk menenangkan para suporter, Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat) sampai harus turun tangan.
Friday, September 07, 2012
Pelajari Logo Palang Merah, Anggota DPR ke Eropa
Liputan6.com - Sebanyak 20 orang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan studi banding ke dua negara Eropa, Denmark dan Turki, guna mencari rujukan dalam menentukan logo Palang Merah di Indonesia.
"Ke sana untuk pemilihan lambang Palang Merah karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang Bulan Sabit Merah dan Red Cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," kata Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono di Jakarta, Rabu (5/9).
Ia menjelaskan, beberapa anggota fraksi di Baleg DPR RI menginginkan agar Indonesia menggunakan lambang Bulan Sabit Merah sementara Fraksi Partai Demokrat lebih memilih lambang Palang Merah yang banyak digunakan di kancah internasional.
Menurut dia, kunjungan dua tim DPR RI yang masing-masing beranggotakan 10 orang itu ke Turki dan Denmark dilakukan sejak 3 September 2012 dan berlangsung selama lima hari.
Namun politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak mengetahui sumber anggaran untuk kunjungan studi banding tersebut. "Masalah anggaran itu urusan Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Baleg. Pimpinan tidak menandatangani," katanya.
Menurut data yang diperoleh Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, studi banding tersebut menelan biaya Rp 1,2 miliar. Ia menuturkan, anggaran kunjungan anggota Baleg DPR RI ke Denmark mencapai sekitar Rp 666 juta dan alokasi anggaran ke Turki sampai Rp 636 juta.
Dengan anggaran sebesar itu, setiap anggota dewan yang ikut studi banding ke Denmark bakal menghabiskan sekitar Rp 62 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp 4 juta.
Sementara, seorang anggota DPR RI yang ikut studi banding ke Turki akan menghabiskan anggaran sekitar Rp59 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp 3 juta.
Uchok menilai tindakan anggota Baleg DPR RI tersebut tidak masuk akal. "Masa mau menentukan lambang Palang Merah saja harus berkunjung ke dua negara," kata dia.
...more
"Ke sana untuk pemilihan lambang Palang Merah karena perdebatan di Baleg tidak selesai-selesai. Ada yang minta lambang Bulan Sabit Merah dan Red Cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," kata Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono di Jakarta, Rabu (5/9).
Ia menjelaskan, beberapa anggota fraksi di Baleg DPR RI menginginkan agar Indonesia menggunakan lambang Bulan Sabit Merah sementara Fraksi Partai Demokrat lebih memilih lambang Palang Merah yang banyak digunakan di kancah internasional.
Menurut dia, kunjungan dua tim DPR RI yang masing-masing beranggotakan 10 orang itu ke Turki dan Denmark dilakukan sejak 3 September 2012 dan berlangsung selama lima hari.
Namun politisi Partai Demokrat itu mengaku tidak mengetahui sumber anggaran untuk kunjungan studi banding tersebut. "Masalah anggaran itu urusan Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Baleg. Pimpinan tidak menandatangani," katanya.
Menurut data yang diperoleh Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, studi banding tersebut menelan biaya Rp 1,2 miliar. Ia menuturkan, anggaran kunjungan anggota Baleg DPR RI ke Denmark mencapai sekitar Rp 666 juta dan alokasi anggaran ke Turki sampai Rp 636 juta.
Dengan anggaran sebesar itu, setiap anggota dewan yang ikut studi banding ke Denmark bakal menghabiskan sekitar Rp 62 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp 4 juta.
Sementara, seorang anggota DPR RI yang ikut studi banding ke Turki akan menghabiskan anggaran sekitar Rp59 juta untuk ongkos pesawat kelas eksekutif dan biaya harian sekitar Rp 3 juta.
Uchok menilai tindakan anggota Baleg DPR RI tersebut tidak masuk akal. "Masa mau menentukan lambang Palang Merah saja harus berkunjung ke dua negara," kata dia.
Thursday, September 06, 2012
Siswa Muslim Tingkat SD di Bandung Wajib Bisa Baca Tulis Alquran
Detik.com - Berantas buta baca tulis Alquran di kalangan siswa SD di Bandung, Pansus VII DPRD Bandung kini tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) pendidikan Diniyyah Takmiliyah. Mulai 2013, siswa SD mulai kelas 2 hingga kelas 5 yang muslim wajib mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah.
"Saat ini jam pelajaran agama di tingkat SD masih kurang, sehingga mereka nanti akan diberikan pendidikan wajib diniyyah takmiliyyah di luar jam sekolah," ujar Ketua Pansus VII DPRD Bandung Katmadja (Partai Demokrat), saat dihubungi detikbandung melalui telepon, Sabtu (1/9/2012).
Menurutnya berdasarkan informasi dari departemen agama, kini banyak siswa SD hingga SMA yang masih buta huruf Alquran. "Saat ini orangtua kurang memperhatikan pelajaran agama anak. Mereka lebih memilih mengikutsertakan anaknya bimbel pelajaran Matematika atau IPA, daripada bimbel baca tulis Alquran," ujar Katmadja.
Karena itu dewan berinisiatif membuat perda yang mengatur kewajiban siswa SD untuk bisa baca tulis Alquran. "Anak yang wajib mengikuti pendidikan diniyyah takmiliyah ini mulai dari siswa kelas 2 hingga 5," katanya.
Namun, jelasnya, bukan berarti si anak harus mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah selama empat tahun. "Jika memang dalam satu bulan dia sudah bisa, dia bisa berhenti. Dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan nantinya," katanya.
Pendidikan Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga masyarakat. "Jadi lembaga itu yang nantinya mengeluarkan setifikat. Tentunya lembaga itu harus mendapat izin dari kementerian agama," ujar Katmadja.
...more
"Saat ini jam pelajaran agama di tingkat SD masih kurang, sehingga mereka nanti akan diberikan pendidikan wajib diniyyah takmiliyyah di luar jam sekolah," ujar Ketua Pansus VII DPRD Bandung Katmadja (Partai Demokrat), saat dihubungi detikbandung melalui telepon, Sabtu (1/9/2012).
Menurutnya berdasarkan informasi dari departemen agama, kini banyak siswa SD hingga SMA yang masih buta huruf Alquran. "Saat ini orangtua kurang memperhatikan pelajaran agama anak. Mereka lebih memilih mengikutsertakan anaknya bimbel pelajaran Matematika atau IPA, daripada bimbel baca tulis Alquran," ujar Katmadja.
Karena itu dewan berinisiatif membuat perda yang mengatur kewajiban siswa SD untuk bisa baca tulis Alquran. "Anak yang wajib mengikuti pendidikan diniyyah takmiliyah ini mulai dari siswa kelas 2 hingga 5," katanya.
Namun, jelasnya, bukan berarti si anak harus mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah selama empat tahun. "Jika memang dalam satu bulan dia sudah bisa, dia bisa berhenti. Dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan nantinya," katanya.
Pendidikan Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga masyarakat. "Jadi lembaga itu yang nantinya mengeluarkan setifikat. Tentunya lembaga itu harus mendapat izin dari kementerian agama," ujar Katmadja.
SBY Ingatkan Anak yang Tertidur Saat Pidato Hari Anak Nasional
Detik.com - Namanya juga anak-anak, tentu ada-ada saja kenakalannya. Tidak terkecuali 'nakal' dengan tertidur di saat Presiden SBY menyampaikan sambutannya dalam peringatan Hari Anak Nasional.
Seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya, Presiden SBY pun menegur audience yang tertidur di acara yang digelar di Teater IMAX Keong Emas, TMII, Jakarta, Rabu (29/8/2012). Sembari 'mogok' melanjutkan sambutan hingga yang tertidur tersebut berhasil dibangunkan.
"Tolong bangunkan yang tertidur, itu ada satu dua orang yang tidur," celetuk Presiden SBY.
Sekitar tiga menit SBY menghentikan sambutannya untuk memberikan kesempatan kepada anak yang tertidur itu bangun. Setelah itu dia pun melanjutkan sambutan.
Di dalam sambutannya, Presiden SBY menekankan anak-anak saat ini adalah calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Tantangannya di masa mendatang yang sudah sangat global akan jauh berbeda dibandingkan yang para orang tua alami.
Terkait itu orang tua juga harus menyesuaikan diri dalam metode mendidik anak. Meski di satu sisi ada baiknya, namun tak mungkin lagi anak-anak dididik dengan pola pikir model lama dan mengabaikan budaya baru yang berkembang di sekitarnya.
"Tidak kita sadari, saat ini orang tua sering dihinggapi oleh yang disebut culture shock dan future shock. Banyak orang tua anggap anak-anaknya berpikir, bergaul yang menyimpang. Pandangan itu sampai batas tertentu barangkali benar, tetapi pada sisi lain, bisa jadi masalah," papar SBY.
"Dalam kaitan itu, orang tua tidak lagi tepat sekedar mengatakan: “Jangan ini...! dan "Jangan itu...! kepada anaknya. Komunikasi dan empati dapat mencegah kesenjangan pemikiran antara orang tua dan anak," sambung kakek satu orang cucu ini.
Puncak peringatan Hari Anak Nasional di TMII, dihadiri 500-an anak dari Jabodetabek. Sebagian besar anak usia SD-SMP itu sudah berada di lokasi acara sejak pukul 08.00 WIB.
...more
Seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya, Presiden SBY pun menegur audience yang tertidur di acara yang digelar di Teater IMAX Keong Emas, TMII, Jakarta, Rabu (29/8/2012). Sembari 'mogok' melanjutkan sambutan hingga yang tertidur tersebut berhasil dibangunkan.
"Tolong bangunkan yang tertidur, itu ada satu dua orang yang tidur," celetuk Presiden SBY.
Sekitar tiga menit SBY menghentikan sambutannya untuk memberikan kesempatan kepada anak yang tertidur itu bangun. Setelah itu dia pun melanjutkan sambutan.
Di dalam sambutannya, Presiden SBY menekankan anak-anak saat ini adalah calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Tantangannya di masa mendatang yang sudah sangat global akan jauh berbeda dibandingkan yang para orang tua alami.
Terkait itu orang tua juga harus menyesuaikan diri dalam metode mendidik anak. Meski di satu sisi ada baiknya, namun tak mungkin lagi anak-anak dididik dengan pola pikir model lama dan mengabaikan budaya baru yang berkembang di sekitarnya.
"Tidak kita sadari, saat ini orang tua sering dihinggapi oleh yang disebut culture shock dan future shock. Banyak orang tua anggap anak-anaknya berpikir, bergaul yang menyimpang. Pandangan itu sampai batas tertentu barangkali benar, tetapi pada sisi lain, bisa jadi masalah," papar SBY.
"Dalam kaitan itu, orang tua tidak lagi tepat sekedar mengatakan: “Jangan ini...! dan "Jangan itu...! kepada anaknya. Komunikasi dan empati dapat mencegah kesenjangan pemikiran antara orang tua dan anak," sambung kakek satu orang cucu ini.
Puncak peringatan Hari Anak Nasional di TMII, dihadiri 500-an anak dari Jabodetabek. Sebagian besar anak usia SD-SMP itu sudah berada di lokasi acara sejak pukul 08.00 WIB.
Marzuki Alie: Pilih Pemimpin yang Seiman
Kompas.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie (Partai Demokrat) menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurutnya, memilih pemimpin yang seiman adalah ajaran agama dan merupakan syarat pertama dalam mempertimbangkan pilihan atas pemimpin.
"Jakarta ini kan mayoritas Islam. Jadi ya sesuai aturan agama saja. Harus pilih yang seiman. Ada persyaratan dalam Islam untuk memilih pemimpin. Itu merupakan paket yang harus diikuti oleh umat Islam," kata Marzuki saat acara halal bi halal bersama dengan Nachrowi Ramli, calon wakil gubernur DKI Jakarta pasangan calon petahana Fauzi Bowo, dan Fatayat Nahdlatul Ulama di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Minggu (26/8/2012).
Marzuki berpendapat, pandangannya ini bukanlah bermaksud menyinggung isu SARA. "Di dalam ajaran Islam jelas tercantum dan diatur mengenai tata cara memilih pemimpin. Jadi, sebagai muslim yang baik ya harus ditaati," kata dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, dalam tatanan hidup bermasyarakat, Islam tetap mengajarkan untuk saling menghargai dan hidup berdampingan dengan yang berbeda keyakinan. Namun dalam soal memilih pemimpin, tegas dia, adalah keharusan untuk memilih yang seiman.
"Untuk memilih pemimpin, masyarakat memang diberi ruang untuk demokrasi, tapi ada aturan dari agama yang harus diikuti. Karena dalam menjalani kehidupan kita juga mengharap ridho Allah," tandasnya.
Selanjutnya, kriteria kedua adalah calon pemimpin yang tidak meremehkan agama Islam. Sementara yang ketiga adalah memilih pemimpin yang memang ahlinya. "Jadi persyaratan pertama dulu dipenuhi baru masuk kedua dan ketiga. Syarat ketiga ya pilih yang ahli. Tapi kalau kriteria pertama enggak terpenuhi ya coret aja, enggak usah masuk ke kedua atau bahkan ketiga," ujar Marzuki.
...more
"Jakarta ini kan mayoritas Islam. Jadi ya sesuai aturan agama saja. Harus pilih yang seiman. Ada persyaratan dalam Islam untuk memilih pemimpin. Itu merupakan paket yang harus diikuti oleh umat Islam," kata Marzuki saat acara halal bi halal bersama dengan Nachrowi Ramli, calon wakil gubernur DKI Jakarta pasangan calon petahana Fauzi Bowo, dan Fatayat Nahdlatul Ulama di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Minggu (26/8/2012).
Marzuki berpendapat, pandangannya ini bukanlah bermaksud menyinggung isu SARA. "Di dalam ajaran Islam jelas tercantum dan diatur mengenai tata cara memilih pemimpin. Jadi, sebagai muslim yang baik ya harus ditaati," kata dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, dalam tatanan hidup bermasyarakat, Islam tetap mengajarkan untuk saling menghargai dan hidup berdampingan dengan yang berbeda keyakinan. Namun dalam soal memilih pemimpin, tegas dia, adalah keharusan untuk memilih yang seiman.
"Untuk memilih pemimpin, masyarakat memang diberi ruang untuk demokrasi, tapi ada aturan dari agama yang harus diikuti. Karena dalam menjalani kehidupan kita juga mengharap ridho Allah," tandasnya.
Selanjutnya, kriteria kedua adalah calon pemimpin yang tidak meremehkan agama Islam. Sementara yang ketiga adalah memilih pemimpin yang memang ahlinya. "Jadi persyaratan pertama dulu dipenuhi baru masuk kedua dan ketiga. Syarat ketiga ya pilih yang ahli. Tapi kalau kriteria pertama enggak terpenuhi ya coret aja, enggak usah masuk ke kedua atau bahkan ketiga," ujar Marzuki.
Friday, August 03, 2012
Presiden Kritik WNI yang Berobat ke Luar Negeri
Kompas.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak gembira jika rakyat Indonesia, utamanya golongan masyarakat mampu, berobat ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan modernitas rumah sakit di Indonesia. Dokter Indonesia pun tak kalah dengan negara lainnya.
"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012). Ditambahkan Presiden, sejak pemerintahan periode pertama, dirinya terus mengutamakan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, termasuk puskesmas dan posyandu. Pemerintah ingin lebih mendekatkan puskesmas dan posyandu ke masyakarat.
Kritikan soal banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri pernah disampaikan Presiden ketika meresmikan Rumah Sakit Mochtar Riyadi Comprehensive Cancer Center (MRCCC) pada Juli 2011. Setiap tahun, sekitar 600.000 warga berobat ke luar negeri dan menghabiskan uang sekitar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 10,2 triliun.
"Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.
Kepala Negara mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Maka dari itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Presiden berpendapat, kualitas para dokter Indonesia tak kalah dengan negara lain. Bahkan, sambung Presiden, ada dokter Indonesia yang menjadi rujukan bagi pasien luar negeri. Kepala Negara juga mengatakan, semakin banyak universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di jagat raya. Maka dari itu, Presiden mendorong universitas di Indonesia dapat terus mencetak dokter-dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan.
Presiden mengatakan, dirinya selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri. Sementara itu, catatan Kompas.com, Ibu Negara Ani Yudhoyono, atas rekomendasi tim dokter kepresidenan, memilih menjalani perawatan medis di Amerika Serikat pada Juni 2012. Saat itu, menurut keterangan Presiden, Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.
...more
"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012). Ditambahkan Presiden, sejak pemerintahan periode pertama, dirinya terus mengutamakan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, termasuk puskesmas dan posyandu. Pemerintah ingin lebih mendekatkan puskesmas dan posyandu ke masyakarat.
Kritikan soal banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri pernah disampaikan Presiden ketika meresmikan Rumah Sakit Mochtar Riyadi Comprehensive Cancer Center (MRCCC) pada Juli 2011. Setiap tahun, sekitar 600.000 warga berobat ke luar negeri dan menghabiskan uang sekitar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 10,2 triliun.
"Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.
Kepala Negara mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Maka dari itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Presiden berpendapat, kualitas para dokter Indonesia tak kalah dengan negara lain. Bahkan, sambung Presiden, ada dokter Indonesia yang menjadi rujukan bagi pasien luar negeri. Kepala Negara juga mengatakan, semakin banyak universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di jagat raya. Maka dari itu, Presiden mendorong universitas di Indonesia dapat terus mencetak dokter-dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan.
Presiden mengatakan, dirinya selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri. Sementara itu, catatan Kompas.com, Ibu Negara Ani Yudhoyono, atas rekomendasi tim dokter kepresidenan, memilih menjalani perawatan medis di Amerika Serikat pada Juni 2012. Saat itu, menurut keterangan Presiden, Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.
Thursday, June 21, 2012
Marzuki Alie Bersedia Sumpah Pocong
Kompas.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie (Partai Demokrat) mengaku bersedia melakukan apa pun untuk membuktikan bahwa dia tidak menerima fee dalam pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) seperti yang dituduhkan oleh terdakwa Wa Ode Nurhayati.
Marzuki menantang agar Wa Ode membuktikan siapa yang memberikan dana fee senilai Rp 300 miliar, di mana dan kapan diberikan, kepada siapa diberikan, bagaimana cara memberikan, dalam kaitan apa fee diberikan, serta hal lainnya.
"Kalau ada jawaban ini, karena sulit dibuktikan, saya bersedia bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan dilaknat tujuh turunan. Kalau memang sumpah pocong diperlukan agar suasana sakral terbangun, di depan para ulama Indonesia, saya pun bersedia. Menggunakan teknologi seperti lie detector pun saya bersedia," kata Marzuki ketika dihubungi, Selasa (19/6/2012).
Sebelumnya, Wa Ode menuding Marzuki, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) ikut menerima jatah fee DPID. "Berdasarkan data saudara Nando, TA (tenaga ahli) Banggar, dia sebutkan bahwa kode K (ketua) memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar," kata Wa Ode seusai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Marzuki mengatakan, ia bersedia melakukan hal itu agar tidak terjadi fitnah dan polemik berkepanjangan di masyarakat sehingga menghabiskan waktu. Dia juga meminta kepada masyarakat dan media untuk tidak larut dalam masalah itu.
"Wa Ode setahu saya mengatakan bahwa katanya mendapatkan informasi dari staf Sekjen DPR yang katanya memberi uang, baik kepada saya maupun pimpinan DPR lainnya, dalam pembahasan dana PPID. Wa Ode saja bilang katanya. Dia juga tidak tahu dan apakah orang yang katanya menyebut itu memang benar-benar memberikan? Kalau benar, yah seperti saya bilang tadi, di mana, kapan, bagaimana?" kata politisi Partai Demokrat itu.
...more
Marzuki menantang agar Wa Ode membuktikan siapa yang memberikan dana fee senilai Rp 300 miliar, di mana dan kapan diberikan, kepada siapa diberikan, bagaimana cara memberikan, dalam kaitan apa fee diberikan, serta hal lainnya.
"Kalau ada jawaban ini, karena sulit dibuktikan, saya bersedia bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan dilaknat tujuh turunan. Kalau memang sumpah pocong diperlukan agar suasana sakral terbangun, di depan para ulama Indonesia, saya pun bersedia. Menggunakan teknologi seperti lie detector pun saya bersedia," kata Marzuki ketika dihubungi, Selasa (19/6/2012).
Sebelumnya, Wa Ode menuding Marzuki, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) ikut menerima jatah fee DPID. "Berdasarkan data saudara Nando, TA (tenaga ahli) Banggar, dia sebutkan bahwa kode K (ketua) memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar," kata Wa Ode seusai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Marzuki mengatakan, ia bersedia melakukan hal itu agar tidak terjadi fitnah dan polemik berkepanjangan di masyarakat sehingga menghabiskan waktu. Dia juga meminta kepada masyarakat dan media untuk tidak larut dalam masalah itu.
"Wa Ode setahu saya mengatakan bahwa katanya mendapatkan informasi dari staf Sekjen DPR yang katanya memberi uang, baik kepada saya maupun pimpinan DPR lainnya, dalam pembahasan dana PPID. Wa Ode saja bilang katanya. Dia juga tidak tahu dan apakah orang yang katanya menyebut itu memang benar-benar memberikan? Kalau benar, yah seperti saya bilang tadi, di mana, kapan, bagaimana?" kata politisi Partai Demokrat itu.
Sunday, June 03, 2012
‘Flirtatious’ migrant workers to blame for abuse: Govt task force ('Genit' para TKW harus disalahkan sebagai sumber pelecehan: Maftuh Basyuni)
Thejakartapost.com - A senior government official tasked with saving migrant workers who are on death row abroad made the shocking allegation that some of the workers, especially females, were to blame for their own misfortune.
Head of the government task force on migrant workers Maftuh Basyuni (Partai Demokrat) said that some Indonesian migrant workers were flirtatious with their employers, causing the latter to sexually harass them.
“Some of these workers are extremely flirtatious and it always takes two to tango. Maybe they are driven by their desires but the migrant workers’ attitudes are surprising,” Maftuh told a seminar in Jakarta on Tuesday.
Later The Jakarta Post approached Maftuh to confirm his statement and the former religious affairs minister and former ambassador to Saudi Arabia maintained that his comments were justified.
“Because of their flirtatious behavior, the spouses of their employers get jealous and abuse them,” said Maftuh.
President Susilo Bambang Yudhoyono established the task force in July 7, 2011, to provide assistance to migrant workers abroad facing legal troubles.
Yudhoyono also imposed additional duties on the task force to provide the maximum legal assistance to any Indonesians facing the death penalty overseas.
The remit for the task force expired on Jan. 7 this year but Yudhoyono decided to extend it until July 7.
There are 6.5 million Indonesians currently working overseas, some of whom are embroiled in legal problems.
Despite nearing the expiration of its term, the task force is still in the dark over how many migrant workers are in legal trouble abroad.
“The primary function of the task force is to collect data on how many Indonesian migrant workers are on death row. But this has been the biggest problem for us,” task force spokesman Humphrey R. Djemat admitted.
Humphrey said that currently there were 206 migrant workers who might be facing the death penalty abroad.
He claimed that of these 206 cases the task force had managed to free 72 migrant workers from death row.
Data from the Manpower and Transmigration Ministry, however, says that currently there are 212 workers on death row with 37 acquittals.
The task force, in a press statement made available to the Post, said that the number of migrant workers in death row was 227.
Countries that have handed down death sentences to Indonesian workers include China, Malaysia, Iran and Saudi Arabia.
Manpower and Transmigration Minister Muhaimin Iskandar said the government was drafting a regulation that would end the practice of sending domestic workers abroad by 2017.
“We will do our best to provide comprehensive training so that they will be ready to enter more competitive industries when the time comes,” Muhaimin said on Tuesday.
A number of NGOs condemned Maftuh’s statement and demanded an apology.
“We urge the task force head to apologize publicly, especially to all those migrant workers, and their families, who are currently facing the death sentence,” Thaufiek Zulbahary of Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity) said in a joint statement issued on Tuesday.
...more
Head of the government task force on migrant workers Maftuh Basyuni (Partai Demokrat) said that some Indonesian migrant workers were flirtatious with their employers, causing the latter to sexually harass them.
“Some of these workers are extremely flirtatious and it always takes two to tango. Maybe they are driven by their desires but the migrant workers’ attitudes are surprising,” Maftuh told a seminar in Jakarta on Tuesday.
Later The Jakarta Post approached Maftuh to confirm his statement and the former religious affairs minister and former ambassador to Saudi Arabia maintained that his comments were justified.
“Because of their flirtatious behavior, the spouses of their employers get jealous and abuse them,” said Maftuh.
President Susilo Bambang Yudhoyono established the task force in July 7, 2011, to provide assistance to migrant workers abroad facing legal troubles.
Yudhoyono also imposed additional duties on the task force to provide the maximum legal assistance to any Indonesians facing the death penalty overseas.
The remit for the task force expired on Jan. 7 this year but Yudhoyono decided to extend it until July 7.
There are 6.5 million Indonesians currently working overseas, some of whom are embroiled in legal problems.
Despite nearing the expiration of its term, the task force is still in the dark over how many migrant workers are in legal trouble abroad.
“The primary function of the task force is to collect data on how many Indonesian migrant workers are on death row. But this has been the biggest problem for us,” task force spokesman Humphrey R. Djemat admitted.
Humphrey said that currently there were 206 migrant workers who might be facing the death penalty abroad.
He claimed that of these 206 cases the task force had managed to free 72 migrant workers from death row.
Data from the Manpower and Transmigration Ministry, however, says that currently there are 212 workers on death row with 37 acquittals.
The task force, in a press statement made available to the Post, said that the number of migrant workers in death row was 227.
Countries that have handed down death sentences to Indonesian workers include China, Malaysia, Iran and Saudi Arabia.
Manpower and Transmigration Minister Muhaimin Iskandar said the government was drafting a regulation that would end the practice of sending domestic workers abroad by 2017.
“We will do our best to provide comprehensive training so that they will be ready to enter more competitive industries when the time comes,” Muhaimin said on Tuesday.
A number of NGOs condemned Maftuh’s statement and demanded an apology.
“We urge the task force head to apologize publicly, especially to all those migrant workers, and their families, who are currently facing the death sentence,” Thaufiek Zulbahary of Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity) said in a joint statement issued on Tuesday.
Sunday, April 15, 2012
Cegah Narkoba, Menkum HAM Gelar Lomba Baca Alquran Antar-Napi
Detik.com - Kementerian Hukum dan HAM mengaku serius dalam membasmi peredaran narkoba di penjara. Sebagai salah satu upaya pencegahan, para napi akan dibuat sibuk dengan kegiatan keagamaan. Salah satunya, dengan membaca Alquran.
Hal ini disampaikan Menkum HAM, Amir Syamsuddin (Partai Demokrat), usai membuka acara lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) antar-napi se-Kepulauan Riau. Acara yang diikuti oleh 35 napi dari 6 Lapas dan Rutan itu digelar di Kantor Kanwil Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kamis (12/4/2012).
Amir menyampaikan, kegiatan yang dimulai di Kepri ini diharapkan bakal menular ke daerah lain. "Insya Allah akan diproyeksikan ke daerah lain. Dulu sebenarnya pernah berjalan tapi berhenti cukup lama, terakhir tahun 1997," jelasnya kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, politisi Demokrat yang tampil dengan pakaian khas adat Melayu tersebut juga menyampaikan kebanggaannya pada para napi yang mampu membaca Alquran dengan baik. Hal itu membuktikan bahwa para napi tidak bisa terus dianggap sebagai warga buangan.
"Inilah langkah awal dari kepulauan Riau, mudah-mudahan bergaung ke seluruh Tanah Air. Kita akan buktikan warga binaan kita bukan warga buangan, tapi mereka adalah manusia penuh bakat," tegasnya.
Apakah kegiatan ini juga untuk mencegah maraknya peredaran narkoba di penjara? Amir menjawab dengan tegas,"Iya sangat benar sekali,".
Selain lomba MTQ, digelar juga lomba adzan dan salitilawah dari para napi. Acara ini cukup menarik minat para warga di Tanjung Pinang.
...more
Hal ini disampaikan Menkum HAM, Amir Syamsuddin (Partai Demokrat), usai membuka acara lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) antar-napi se-Kepulauan Riau. Acara yang diikuti oleh 35 napi dari 6 Lapas dan Rutan itu digelar di Kantor Kanwil Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kamis (12/4/2012).
Amir menyampaikan, kegiatan yang dimulai di Kepri ini diharapkan bakal menular ke daerah lain. "Insya Allah akan diproyeksikan ke daerah lain. Dulu sebenarnya pernah berjalan tapi berhenti cukup lama, terakhir tahun 1997," jelasnya kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, politisi Demokrat yang tampil dengan pakaian khas adat Melayu tersebut juga menyampaikan kebanggaannya pada para napi yang mampu membaca Alquran dengan baik. Hal itu membuktikan bahwa para napi tidak bisa terus dianggap sebagai warga buangan.
"Inilah langkah awal dari kepulauan Riau, mudah-mudahan bergaung ke seluruh Tanah Air. Kita akan buktikan warga binaan kita bukan warga buangan, tapi mereka adalah manusia penuh bakat," tegasnya.
Apakah kegiatan ini juga untuk mencegah maraknya peredaran narkoba di penjara? Amir menjawab dengan tegas,"Iya sangat benar sekali,".
Selain lomba MTQ, digelar juga lomba adzan dan salitilawah dari para napi. Acara ini cukup menarik minat para warga di Tanjung Pinang.
Saturday, March 10, 2012
Marzuki: Staf DPR Dilarang Berbaju Seksi untuk Hindari Pemerkosaan
Detik.com - Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) mengungkap alasan agar anggota DPR dan stafnya berpakaian seksi. Ide itu untuk mencoba menghindari pemerkosaan.
"Urusan itu urusan kesekjenan, DPR nggak ngurusin rok mini tetapi kita tahu banyak sekali terjadinya perkosaan kasus asusila karena perempuannya tidak berpakain yang pantas. Sehingga membuat hasrat laki-laki itu menjadi berubah. Itu yang harus dihindari namanya laki-laki pakaian tidak pantas itu yang menarik laki-laki ahirnya berbuat sesuatu," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Menurut Marzuki aturan tersebut sebenarnya normatif. Sangat terkait dengan norma sosial yang lazim diterapkan di Indonesia.
"Karena negara kita negara Pancasila, orang berpakaian ini negara demokrasi kita tidak mungkin melarang. Tetapi saya mengimbau dengan banyaknya kejadian perkosaan sebaiknya perempuan berpakaian memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya, kultur rasa kepatutan, walapun secara hukum tidak dilarang. Tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Marzuki.
Sedangkan aturan tersebut disusun atas rekomendasi BK DPR dengan tujuan akhir pembenahan citra DPR.
"Sekjen melihat bahwa ini kan lembaga negara, mungkin ini respons dari BK, BK bersama pimpinan secara bertahap mulai memperbaiki citra DPR. Citra terbangun dengan berbagai aspek, apakah aspek kinerja atau tampilan, berbagai aspek akan dilihat, tampilan yang hedonis tampilan tidak berkenan bagi publik, kinerja semuanya kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan langkah ini, DPR akan semakin baik," harap politisi PD ini.
Setjen DPR mengeluarkan aturan tentang kepantasan berpakaian bagi pegawai di lingkungan Kesetjenan DPR. Hal ini merupakan usulan BK lalu dibahas di BURT. Setjen menerjemahkan lebih detail.
...more
"Urusan itu urusan kesekjenan, DPR nggak ngurusin rok mini tetapi kita tahu banyak sekali terjadinya perkosaan kasus asusila karena perempuannya tidak berpakain yang pantas. Sehingga membuat hasrat laki-laki itu menjadi berubah. Itu yang harus dihindari namanya laki-laki pakaian tidak pantas itu yang menarik laki-laki ahirnya berbuat sesuatu," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Menurut Marzuki aturan tersebut sebenarnya normatif. Sangat terkait dengan norma sosial yang lazim diterapkan di Indonesia.
"Karena negara kita negara Pancasila, orang berpakaian ini negara demokrasi kita tidak mungkin melarang. Tetapi saya mengimbau dengan banyaknya kejadian perkosaan sebaiknya perempuan berpakaian memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya, kultur rasa kepatutan, walapun secara hukum tidak dilarang. Tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Marzuki.
Sedangkan aturan tersebut disusun atas rekomendasi BK DPR dengan tujuan akhir pembenahan citra DPR.
"Sekjen melihat bahwa ini kan lembaga negara, mungkin ini respons dari BK, BK bersama pimpinan secara bertahap mulai memperbaiki citra DPR. Citra terbangun dengan berbagai aspek, apakah aspek kinerja atau tampilan, berbagai aspek akan dilihat, tampilan yang hedonis tampilan tidak berkenan bagi publik, kinerja semuanya kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan langkah ini, DPR akan semakin baik," harap politisi PD ini.
Setjen DPR mengeluarkan aturan tentang kepantasan berpakaian bagi pegawai di lingkungan Kesetjenan DPR. Hal ini merupakan usulan BK lalu dibahas di BURT. Setjen menerjemahkan lebih detail.
Wednesday, May 25, 2011
Ruhut: Nazaruddin Bersumpah Demi Allah Tidak Beri Uang ke Sekjen MK
Detik.com - Ketua Dewan Pembina PD, SBY, secara khusus menggelar jumpa pers terkait aksi beri uang 120 ribu dolar Singapura oleh kadernya, Nazaruddin (Partai Demokrat), kepada Sekjen MK Djanedri M Gaffar. Nazaruddin telah bersumpah tidak pernah memberikan uang tersebut.
"Kami sudah tanyai ke dia, dia bilang nyebut "demi Allah" sampai tiga kali kalau itu tidak benar dan fitnah. Masa kita tidak percaya," ujar jubir PD, Ruhut Sitompul, saat dihubungi wartawan, Jumat (20/5/2011). Sumpah itu diungkapkan Nazaruddin saat dimintai keterangan oleh tim investigasi PD.
Ruhut berharap KPK cepat merespons kasus tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Saat ini hanya lembaga penegak hukum seperti KPK yang bisa menyelesaikan kasus ini.
"KPK harus segera mengungkap ini, karena seperti yang disampaikan Pak SBY, beliau bukan penegak hukum. Pak SBY bilang agar kasus ini diselesaikan ke penegak hukum," tegasnya.
Soal pemberian uang itu dilaporkan Ketua MK Mahfud MD kepada SBY. Atas laporan itu, SBY menganggapnya sebagai masalah yang serius, tidak remeh. SBY mengaku sudah meminta penjelasan perihal kasus pemberian uang ini ke Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Namun Anas setelah ditanya SBY mengaku tidak tahu menahu.
Uang 120 ribu dolar Singapura itu diberikan kepada Djenedri tahun lalu tanpa maksud yang jelas. Djenedri telah mengembalikan uang tersebut kepada Nazaruddin.
...more
"Kami sudah tanyai ke dia, dia bilang nyebut "demi Allah" sampai tiga kali kalau itu tidak benar dan fitnah. Masa kita tidak percaya," ujar jubir PD, Ruhut Sitompul, saat dihubungi wartawan, Jumat (20/5/2011). Sumpah itu diungkapkan Nazaruddin saat dimintai keterangan oleh tim investigasi PD.
Ruhut berharap KPK cepat merespons kasus tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Saat ini hanya lembaga penegak hukum seperti KPK yang bisa menyelesaikan kasus ini.
"KPK harus segera mengungkap ini, karena seperti yang disampaikan Pak SBY, beliau bukan penegak hukum. Pak SBY bilang agar kasus ini diselesaikan ke penegak hukum," tegasnya.
Soal pemberian uang itu dilaporkan Ketua MK Mahfud MD kepada SBY. Atas laporan itu, SBY menganggapnya sebagai masalah yang serius, tidak remeh. SBY mengaku sudah meminta penjelasan perihal kasus pemberian uang ini ke Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Namun Anas setelah ditanya SBY mengaku tidak tahu menahu.
Uang 120 ribu dolar Singapura itu diberikan kepada Djenedri tahun lalu tanpa maksud yang jelas. Djenedri telah mengembalikan uang tersebut kepada Nazaruddin.
Wednesday, April 06, 2011
Ketua DPRD Jabar Minta Mobil Rp 2,225 Miliar
Liputan6.com - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara (Partai Demokrat) meminta satu unit mobil dinas baru jenis Jeep seharga Rp 2,225 miliar pada tahun 2011, meskipun sebelumnya telah memiliki dua mobil dinas jenis sedan Toyota Crown danToyota Fortuner.
"Kendaraan dinas untuk Ketua DPRD Jabar yang baru ini, nantinya akan digunakan untuk mendampingi Pak Gubernur kalau berpergian ke daerah pelosok," kata Pelaksana Pejabat Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Yedi Sunardi, di Bandung, Selasa (5/4).
Yedi mengatakan, mobil dinas baru untuk Ketua DPRD Jawa Barat akan digunakan untuk menggantikan mobil dinas jenis Toyota Fortuner. "Mobil baru ini untuk mengganti mobil Fortuner, alasan kenapa diganti saya tidak tahu, karena saya hanya petugas pelaksana teknis saja," kata Yedi.
Permintaan mobil dinas seharga Rp 2,225 miliar untuk Ketua DPRD Jawa Barat tertuang dalam Pengumuman Pelelangan Umum No:02/Setwan-Jeep/ULP/2001 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar.
Dalam pengumuman lelang yang dipasang di papan pengumuman dekat bagian informasi DPRD Jawa Barat, sejak tanggal 1 April 2011 tersebut dijelaskan mengenai spesifikasinya.
Nama dari lelang tersebut ialah "Belanja Kendaraan Jeep", jumlah barangnya satu unit, nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2,225 miliar.
Dana untuk membeli mobil dinas mewah ketiga untuk Ketua DPRD Jawa Barat tersebut diambil dari dana APBD 2011.
Selain itu, dalam pengumuman lelang kendaraan dinas tersebut terdapat persyaratan khusus bagi peserta lelang, yakni penyedia barang harus memiliki izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang perdagangan barang subbidang alat-alat angkutan darat, bermotor dan suku cadang juga memiliki surat penunjukan/pengangkatan dealer kendaraan bermotor dari Menteri Perindustrian.
...more
Tuesday, April 05, 2011
Busyet! Benny K Harman Bilang Hukuman Lama Bagi Koruptor Nggak Penting
"Penghapusan itu (hukuman seumur hidup) mungkin saja, itu nggak penting soal hukuman 100 tahun, jangan dianggap hukuman mati dimasukkan dalam UU Tipikor kita dianggap berhasil memberantas KKN," kata Benny.
Hal itu disampaikan Benny kepada wartawan sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2011).
Menurut Benny, efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh lamanya hukuman yang ditetapkan untuk para koruptor. Mau dipenjara berapa lama pun, indeks korupsi di negara ini tidak akan turun. Hal itu sudah terbukti di China.
"Mau dipenjara sejuta tahun pun tidak akan efektif, intinya juga sama, hukuman mati yang diberlakukan di China untuk memberantas korupsi tidak pernah efektif menekan indeks korupsi di negara itu," kata Benny.
Tapi Ketua KPK menilai revisi UU Tipikor merupakan upaya untuk pelemahan KPK dan semangat pemberantasan korupsi? "Kata siapa? Busyro itu yang nggak tahu hukum, dia nggak pernah praktik hukum," ujar Benny.
"Hukuman mati di negara manapun tidak pernah efektif untuk menangkal kejahatan termasuk korupsi," kata Benny.
...more
Sunday, March 06, 2011
Marzuki Alie: TKW PRT Buat Citra Indonesia Buruk
Detik.com - Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) meminta Menaketrans menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri.
"PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk," kata Marzuki dalam diskusi yang digelar Kompas di Plaza Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, (26/2/2011).
Dia menceritakan ketika bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri.
"Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu," kisah Marzuki.
Dia lalu memberikan contoh lain tentang perilaku PRT TKW. "Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia karena anaknya tidak punya dokumen," tutur Marzuki di depan puluhan audiens ini.
Alhasil, dengan buruknya kualitas PRT ini membuat citra Indonesia tercoreng. Indonesia terkesan negara sangat miskin. Dampaknya, pegawai profesional dari Indonesia dibedakan standar gajinya dengan pekerja profesional negara lain.
"Saya setuju hentikan TKW PRT untuk sementara waktu. PRT sebaiknya tidak kita kirim karena memalukan. Sebaiknya dihentikan. Ini pendapat pribadi," tandas Marzuki.
"Mereka menilai Indonesia berdasarkan PRT, tapi tidak tahu betapa hebatnya bangsa Indonesia," cetus politikus Partai Demokrat ini.
Dia menilai, akar masalah rendahnya skill PRT Indonesia berada di dalam negeri. Seperti dinyatakan tidak cukup umur, lalu menggunakan calo. Belum punya skill, tapi tetapi ngotot berangkat.
"Kita mendorong Menakertans menyetop TKW PRT. Tapi kalau untuk perawat, bidan dan lain-lain silakan," tegas Marzuki.
...more
Saturday, December 25, 2010
Roy Suryo: Pajak Progresif Mobil Ajari Warga Berbuat Jahat
Detik.com - Pajak progresif rencananya akan diberlakukan mulai tahun depan. Tapi bagi anggota DPR, Roy Suryo (Partai Demokrat) ini adalah kebijakan yang aneh dan malah cenderung mengajari masyarakat untuk berbuat jahat. Lho kok bisa ya?
"Pajak Progresif itu aneh, mengajari masyarakat untuk jahat. Karena dengan pajak progresif itu masyarakat kan jadi mengkalinya dengan mendaftarkan kendaraannya atas nama istrinya, anaknya, saudaranya. Ini kan tidak benar," papar anggota Komisi I DPR ini di sela-sela pembukaan pameran mobil klasik di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (23/22/2010).
Lebih lanjut Roy mengungkapkan kalau perlu tidak ada kebijakan seperti itu. "Toh kalau pun ada yang punya 10 mobil tidak mungkin dipakai semua kok. Yang penting kan mereka bayar pajak," cetusnya.
Selain itu bila disangkutkan dengan argumen kalau mobil-mobil berusia tua cenderung tidak ramah lingkungan, Roy pun kembali membantahnya.
"Para pemilik mobil klasik sangat menjaga kondisi kendaraanya. Emisi selalu dijaga. Lagi pula, mobil ini kan jarang dipakai. Tidak dipakai setiap hari dan belum tentu dipakai tiap minggu. Jadi polusinya sangat tidak signifikan bila dibandingkan mobil harian," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah khususnya DKI Jakarta akan segera memberlakukan pajak progresif mulai tahun 2011 mendatang. Dengan pajak tersebut, para pemilik kendaraan lebih dari 1 akan dibebani pajak berkali lipat sesuai dengan jumlah kendaraan yang mereka miliki.
Usia Kendaraan Jangan Dibatasi
Roy punb meminta usia kendaraan di Jakarta tidak dibatasi. Jika dibatasi para pengguna mobil tua akan terkena getahnya. Para pemilik kendaraan khususnya mobil klasik menurutnya telah banyak memberikan manfaat ke pemerintah terutama lewat pajak yang dia bayarkan.
"Pembatasan usia kendaraan itu aneh. Saya menentang. Para pemilik kendaraan klasik kan juga bayar pajak," tegasnya.
Khusus untuk mobil klasik, pajak yang dibayarkan ini sangat positif. Sebab meski membayar pajak, toh para kolektor mobil klasik tidak menggunakan mobil ini untuk kegiatan harian.
"Saya jamin, para pemilik kendaraan klasik ini belum pasti tidak pakai mobilnya untuk harian. Belum tentu juga seminggu sekali atau sebulan sekali mereka pakai. Jadi disini kan pemerintah untung karena mereka bayar pajak tapi tidak memakai jalan," papar Roy.
Deputi Gubernur Bidang Industri dan Transportasi DKI Jakarta, Sutanto Husodo secara tersirat langsung setuju dengan Roy.
"Apakah anda setuju dengan pembatasan usia kendaraan? Mobil klasik itu barang yang sangat berharga, tidak hanya berharga mahal, tapi juga memiliki ikatan emosional ke pemiliknya," imbuh Sutanto.
Koleksi mobil dan motor klasik di Indonesia juga menurutnya sungguh menyenangkan. "Tidak jarang motor dan mobil yang sudah tidak ada lagi di negeri asalnya bisa kita jumpai di Indonesia," pungkasnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)