FPI Garut Kembali Razia Minuman Keras

Liputan6.com - Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (26/6), kembali merazia sejumlah toko dan kios jamu yang disinyalir menjual berbagai jenis minuman keras. Razia diawali di sejumlah toko di kawasan Guntur, Kecamatan Garut Kota.

Massa kemudian berkonvoi menggunakan sepeda motor dan mendatangi sebuah kios minuman jamu di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogongkidul. Saat tiba di kios jamu tersebut, massa FPI langsung menyerbu masuk dan memaksa sang pemilik kios untuk menutup tokonya. Pemilik kios pun tak bisa berbuat banyak.

Setelah itu, massa kemudian mengedor-gedor pintu masuk ke tempat kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan minuman keras. Di dalam tempat kos, massa FPI menemukan ratusan botol minuman keras yang tersimpan dalam belasan kardus dan siap dipasarkan. Setelah menyita, laskar FPI memusnahkan ratusan botol minuman keras di pinggir jalan.

Razia untuk kesekian kalinya ini dilakukan lantaran FPI kecewa dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah karena terkesan membiarkan peredaran minuman keras di Garut. Usai merazia, massa yang tanpa mendapat pengawalan aparat kepolisian ini kemudian meninggalkan lokasi untuk kembali ke markas mereka. Video

...more

Anggota Komisi IX Ngebanyol Soal Rokok dan Kondom

Arif Minardi

Detik.com - Kondom jadi bahasan utama dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi. Meski sudah ditegaskan tidak ada kampanye penggunaan kondom bagi remaja, tapi tetap saja anggota dewan berulang kali mempertanyakan.

Sejumlah anggota Komisi IX secara bergiliran memberikan pernyataan kepada Menkes. Mulai dari Indra, Soebagyo Partodihardjo, Okky Asokawati, Poempida Hidayatullah termasuk Arif Minardi.

Mereka meminta Menkes memprioritaskan program lain dibanding kampanye kondom bagi pelaku seks beresiko. Tapi di antara anggota dewan, topik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau juga jadi perhatian.

Arif Minardi misalnya. Dia meminta Menkes menciptakan inovasi agar kebiasaan merokok tidak mengganggu kesehatan. Permintaan ini pun dikaitkan dengan kampanye kondom yang beritanya heboh sepekan ini.

"Merokok itu tidak dilarang kan? Ibu harusnya bisa menciptakan cara sehat merokok. Misalnya merokok pakai kondom biar aman," kata Arif berseloroh di ruang Komisi IX, Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6/2012).

Bukan tanpa alasan, politikus PKS ini menyarankan inovasi rokok dengan pengaman khusus. "Bahan kondom itu kan bisa mencegah nikotin, jadi aman, dibuat jadi seperti apalah. Kalau bisa begitu, Ibu (Menkes) baru hebat. Ini saya hanya mengakomodir perokok," ujar Arif tersenyum.

Dalam penjelasannya, Menkes menjelaskan mengenai RPP Tembakau seperti amanat UU Nomor 36 tahun 2009. Nafsiah menegaskan pemerintah tidak melarang produksi, penjualan dan pembelian rokok.

"Jadi yang mau merokok bunuh diri silakan, tapi pemerintah memberikan aturan agar yang tidak merokok tidak jadi korban," kata Nafsiah.

Materi pokok RPP Tembakau adalah, pengujian kadar tar dan nikotin; pengaturan penggunaan bahan tambahan; peringatan kesehatan; perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil dan larangan informasi yang menyesatkan soal kebiasaan merokok. "Tidak benar karena merokok jadi macho," ujar Nafsiah.

...more

Pasokan Listrik Distop, Pelayanan Rumah Sakit Lumpuh

Liputan6.com - Sungguh malang nasib negeri ini jika ada rumah sakit milik pemerintah terpaksa menghentikan pelayanan karena tidak punya uang. Seperti yang terjadi di RSUD Yowari, Wamena, Jayapura. Rumah Sakit ini, Sabtu (23/6), terpaksa menghentikan pelayanan kepada masyarakat karena tidak mendapat pasokan listrik dari PLN.

Saat SCTV mengunjungi rumah sakit satu-satunya di Kabupatren Jayapura ini, di depan pintu masuk sudah tertempel pengumuman "tidak melayani rawat inap. Pasien yang datang tidak mendapat pelayanan. Bahkan pasien rawat inap pun terpaksa harus pulang karena rumah sakit gelap gulita.

Pihak PLN mengaku sudah memberi tahu kepada pihak manajemen rumah sakit soal tunggakan listrik selama enam bulan yang mencapai Rp 153 juta. Namun hingga saat ini belum ada kepastian tentang pembayaran tunggakan.

Tak ada penjelasan dari pihak rumah sakit tentang tunggakan pembayaran listrik yang belum diselesaikan. Namun kondisi ini patut disayangkan jika rumah sakit terpaksa menghentikan pelayanan pada masyarakat. Video ...more

Diprotes FPI, Trio Macan Batal Manggung di Bandung

Detik.com - Trio Macan batal didatangkan pada Konser Aseek yang digagas Radio Cosmo bekerjasama dengan Kapal Api di Bandung. Lantaran ada penolakan dari DPW Front Pembela Islam Bandung Raya. Bahkan FPI sempat berdemo di Radio Cosmo pada Rabu (20/6/2012).

Versi FPI, Trio Macan dinilai sebagai ikon pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Sehingga keberadaannya di Bandung dianggap akan merusak moral umat. Selain itu, hadirnya Trio Macan dinilai akan melabrak visi Kota Bandung yang agamis.

Dengan segala pertimbangan, Radio Cosmo akhirnya mengalah dengan membatalkan penampilan trio yang beken dengan lagu 'Iwak Peyek' itu.

"Dengan sangat menyesal, kedatangan Trio Macan kita batalkan," kata Direktur PT Radio Putranas Mulya Rahayu Mufti Muchtiar saat ditemui di Radio Cosmo, Jalan Djundjunan Dalam, Jumat (22/6/2012).

Dengan batalnya Trio Macan ke Bandung, otomatis akan ada artis pengganti untuk menghibur masyarakat. "Tapi sampai sekarang kita belum fix siapa penggantinya, masih kita cari," ucapnya.

Konser Aseek sendiri rencananya digelar di Hanggar 15 PT DI di Jalan Tatanegara pada Sabtu (23/6/2012) mulai pukul 13.00 WIB. Di luar Trio Macan, para artis lain akan tetap ditampilkan seperti Ayu Ting-Ting, Matta Band, Rename, Diplomic, Tika Zein dan Kalamoa. Ada juga aksi stand up comedy dari Dhani Wardana dan Budi Kusuma.

Sebagai tindak lanjut, baliho acara tersebut yang sudah tersebar di Kota Bandung akan dicabut. Selain itu, Radio Cosmo juga menyampaikan batalnya Trio Macan tampil lewat siarannya.

...more

KPAI Usul Kondom di Minimarket Hanya Bisa Diakses Orang Dewasa

Detik.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) punya usul soal kondom yang dijual di minimarket. Sebaiknya, kondom tidak dijual bebas ke siapapun. Penjualannya dibatasi hanya kepada orang dewasa saja. Remaja jangan diizinkan.

"Pemberian akses kondom pada anak, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Perlu langkah-langkah pembatasan peredaran kondom yang selama ini dijajakan secara bebas," terang Wakil Ketua KPAI, Asrorun Ni'am, dalam pernyataannya, Jumat (22/6/2012).

Pria yang akrab disapa Ni'am ini punya alasan soal pembatasan penjualan kondom itu. Kondom merupakan alat kontrasepsi, aksesnya khusus bagi orang-orang yang secara sah dapat menggunakannya, yaitu orang yang sudah terikat perkawinan yang sah.

"Perlu regulasi yang membatasi peredaran kondom secara bebas. Pemanfaatan kondom bagi remaja, bisa mendorong hubungan seks yang tidak legal," terangnya.

Logika untuk mencegah HIV dan AIDS terkait wacana penyebaran kondom gratis dinilai Ni'am tidak logis, sangat simplistik dan tidak rasional.

"UU Perlindungan Anak menegaskan larangan perkawinan usia anak-anak. Padahal perkawinan itu pada dasarnya legal. Kalau yang legal saja untuk anak-anak dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang, apalagi hubungan seks bebas," urainya.

KPAI justru mendorong pemerintah memberikan perlindungan substantif bagi anak. Salah satunya dengan membatasi peredaran dan akses alat kontrasepsi termasuk kondom.

"Agar tidak diakses anak dan orang yang tidak legal. Sebagaimana halnya rokok, minuman beralkohol dan lain-lain yang peredarannya harus terbatas. Tidak boleh diakses anak-anak untuk menjamin perlindungan anak," tuturnya.

...more

Remaja Tak Perlu Dikenalkan Secara Dini pada Kondom

Detik.com - Remaja jangan dikenalkan pada kondom. Bukan apa-apa, nanti dikhawatirkan mereka malah penasaran dan ingin coba-coba. Kalau tujuannya untuk mencegah bahaya AIDS atau aborsi di kalangan remaja, jelaskan saja bahaya negatif seks bebas.

"Anak 15 tahun belum mengerti, nanti jangan-jangan kondomnya ditaruh di jari, ini untuk apa? Sekali dapat dia main, besoknya ketagihan terus nggak ada kondom, malah jadi gawat," ujar Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (PDIP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Ribka menilai, justru akan lebih banyak bahaya negatif di banding positif dengan mengenalkan kondom pada remaja.

Ribka juga mengaku risau dengan fenomena remaja di kota-kota besar yang akrab dengan kondom. Tidak heran juga kalau di minimarket kadang ada remaja membeli kondom.

"Sebetulnya memang bahaya AIDS itu tinggi, tapi bukan melalui cara kondom saja. Tapi berikan pengobatan penderita AIDS dengan gratis. Karena orang AIDS itu bukan dari seks saja," imbuhnya.

...more

Marzuki Alie Bersedia Sumpah Pocong

Kompas.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie (Partai Demokrat) mengaku bersedia melakukan apa pun untuk membuktikan bahwa dia tidak menerima fee dalam pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) seperti yang dituduhkan oleh terdakwa Wa Ode Nurhayati.

Marzuki menantang agar Wa Ode membuktikan siapa yang memberikan dana fee senilai Rp 300 miliar, di mana dan kapan diberikan, kepada siapa diberikan, bagaimana cara memberikan, dalam kaitan apa fee diberikan, serta hal lainnya.

"Kalau ada jawaban ini, karena sulit dibuktikan, saya bersedia bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan dilaknat tujuh turunan. Kalau memang sumpah pocong diperlukan agar suasana sakral terbangun, di depan para ulama Indonesia, saya pun bersedia. Menggunakan teknologi seperti lie detector pun saya bersedia," kata Marzuki ketika dihubungi, Selasa (19/6/2012).

Sebelumnya, Wa Ode menuding Marzuki, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) ikut menerima jatah fee DPID. "Berdasarkan data saudara Nando, TA (tenaga ahli) Banggar, dia sebutkan bahwa kode K (ketua) memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar," kata Wa Ode seusai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Marzuki mengatakan, ia bersedia melakukan hal itu agar tidak terjadi fitnah dan polemik berkepanjangan di masyarakat sehingga menghabiskan waktu. Dia juga meminta kepada masyarakat dan media untuk tidak larut dalam masalah itu.

"Wa Ode setahu saya mengatakan bahwa katanya mendapatkan informasi dari staf Sekjen DPR yang katanya memberi uang, baik kepada saya maupun pimpinan DPR lainnya, dalam pembahasan dana PPID. Wa Ode saja bilang katanya. Dia juga tidak tahu dan apakah orang yang katanya menyebut itu memang benar-benar memberikan? Kalau benar, yah seperti saya bilang tadi, di mana, kapan, bagaimana?" kata politisi Partai Demokrat itu.

...more

Penganut Atheisme Divonis 30 Bulan Penjara

Liputan6.com - Sidang pembacaan vonis terhadap Alexander Aan, terdakwa kasus penistaan agama, digelar di Pengadilan Negeri Sijunjung, Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/6). Majelis Hakim Eka Prasetya Budi Dharma menghukum Aan dua tahun enam bulan penjara serta denda Rp 100 juta.

Aan didakwa pasal berlapis, Pasal 28 ayat 2 jo, Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, serta Pasal 156 ayat A dan B KUHP. Ia dituduh telah menyebarkan kebencian terhadap salah satu agama melalui media jejaring sosial Facebook. Tujuannya, untuk meluaskan keyakinan atheis yang diyakininya.

Aan yang sempat nyaris diamuk massa karena tulisan-tulisan di akun Facebook itu dianggap menistakan agama. Selain dihukum kurungan penjara, ia terancam diberhentikan dari statusnya sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Dharmasraya.

Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu tiga setengah tahun. Atas vonis tersebut, Aan mengaku siap menjalani. Selain itu, dia juga meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakoninya.

...more

Yang Muda yang Korupsi, Psikolog: Ini Karena Dorongan Istri

Detik.com - Banyaknya generasi muda menjadi terdakwa korupsi membuat miris. Ada banyak hal yang membuat seseorang korupsi. Salah satunya adalah karena didorong faktor keluarga atau anak.

"Sebenarnya tidak aneh karena dari segi umur, usia rumah tangga meraka masih muda. Hal ini mendorong pemenuhan kebutuhan yang banyak," kata kata psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel, kepada detikcom, Jumat (8/6/2012).

Meskipun istri tidak berbicara terus terang menyuruh suaminya korupsi tetapi secara psikologis mendorong suaminya berbuat pidana. Istri biasanya membeberkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan bersosialisasi dengan saudara/kerabat.

"Biasanya istri bilang ke suami, Pa, anak-anak sudah besar, kebutuhan semakin banyak dan sebagainya. Hal ini mendorong suami untuk mencari kebutuhan dengan jalan apapun," ujar staf pengajar Universitas Bina Nusantara (Ubinus) Jakarta ini.

Apalagi dalam masyarakat ketimuran yang sangat mencintai keluarga, maka kebutuhan istri dan anak menjadi nomor satu. Meski anak muda itu besar di era Reformasi 1998 saat menumbangkan rezim Soeharto, tetapi idealismenya bisa menjadi luntur ketika sudah menghadapi keluarga.

"Kadang keluarga itu mengalahkan nasionalisme semu itu. Dan ini seperti di negara-negara Afrika," ujar Reza.

Seperti diketahui, Nama-nama seperti Angelina Sondakh, Dhana Widyatmika, Muhammad Nazaruddin hingga Gayus Tambunan, dalam beberapa bulan terakhir ini terus mendominasi pemberitaan dengan kasus korupsi mereka. Ada persamaan di antara mereka. Persamaan itu, rata-rata usia mereka masih di bawah 40 tahun. Neneng Sri Wahyuni misalnya. Istri Nazaruddin yang baru saja ditangkap KPK karena dugaan korupsi PLTS ini lahir pada 15 Februari 1982 silam (30 tahun).

Dari data yang coba dikumpulkan, Angie diketahui lahir pada 28 Desember 1977 (34 tahun). Dhana lahir 3 Maret 1975 (37 tahun), Gayus masih berusia 32 tahun, serta Nazaruddin 33 tahun. Sedangkan Wa Ode Nurhayati dan Neneng saat ini berumur 30 tahun.

...more

FPI Adukan Penerbit '5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia' ke Polisi

Detik.com - Anggota Front Pembela Islam (FPI), Irwan Arsidi melaporkan penerbit buku yang telah menerjemahkan, menerbitkan dan mengedarkan buku '5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia'. Buku tersebut dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW.

"Kedatangan kami ke sini untuk mengadukan Gramedia yang menerjemahkan, menerbitkan dan mengedarkan buku '5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia'," kata Habib Novel selaku Sekretaris FPI DKI Jakarta yang mendampingi pelapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Senin (11/6/2012).

Menurut Novel, pada halaman ke-24 dalam buku tersebut, si pengarang menuliskan kata-kata yang menjurus ke penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Buku tersebut disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit.

"Yang isinya itu menghina Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad perompak, perampok dan melakukan serangkaian pembunuhan atas pemenangan Kota Madinah," katanya.

Padahal, kata dia, tulisan si pengarang itu sangat jauh menyimpang dari judul buku. Pada halaman 24, si pengarang hanya menyinggung era muslim.

"Ternyata Madinah tidak dimasukkan di situ (sebagai salah satu kota yang paling berpengaruh di dunia), itu hanya cuplikan disebutkan para saat era muslim dicontohkan di Madinah," ujarnya.

Sementara 5 kota yang disebut paling berpengaruh di dunia yakni New York, Athena, Prancis, Yerusalem dan Roma.

Berdasarkan penelusuran Irwan yang merupakan Badan Investigasi FPI, pihak penerbit menyatakan telah menarik peredaran buku karangan Douglas Wilson itu yang dimuat dalam surat kabar nasional.

"Kita lihat yang berdasar di harian Republika dan tanggal 8 Juni katanya buku itu sudah ditarik. Tetapi yang kami dapatkan tanggal 10 Juni itu kita lihat masih beredar," katanya.

Menurut Novel, pada tanggal 10 Juni 2012, ia masih melihat buku tersebut dijual di toko buku di Arion, Jakarta Timur.

"Di Gramedia Arion, itu masih dijual. Jadi kita sertakan bukti pembelian buku itu ke penyidik, berikut bukunya," ujarnya.

Novel melanjutkan, tulisan mengenai sosok Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh menyimpang dari fakta. Atas dasar itu, pihaknya melaporkan penerbit ke Polda Metro Jaya dalam laporan resmi bernomor TBL/1985/IV/2012/PMJ atas dugaan pasal 156 a, 157 (1), 484 (2) KUHP tentang penistaan agama.

"Yang dilaporkan Dirut PT Gramedia Pustaka Utama, Wandhi S Brata, Editor P Herdian dan penerjemah Hendri Tanaja," kata Irwan.

...more

Penipu Rp 1,4 M Ternyata Polisi Desersi Kawan Seangkatan Kapolda Metro

Detik.com - Penipuan sebesar Rp 1,4 miliar yang menimpa seorang pengusaha asal Medan (WP) oleh komplotan RH cs bermodus kenal dekat dengan Kapolda Metro, Irjen Pol Untung S Rajab. SPT, salah satu anggota komplotan, ternyata adalah teman seangkatan tahun 77 Kapolda.

"Jadi SPT itu teman angkatan kapolda tahun 77. Dia dipecat saat (pangkatnya) AKP. Ya karena dia tahu temannya jadi Kapolda terus didatengi. Seperti itu saja," cerita Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Rikwanto menambahkan bahwa SPT telah memanfaat hubungan pertemanannya dengan Kapolda untuk melakukan penipuan.

"Ya memang teman Kapolda, mungkin dia tergoda dengan seseorang di luar. Lalu menawarkan bantuan, berpura-pura bisa mengurusi sesuatu. Sehingga datang ke ruang tunggu, duduk-duduk di situ. Kesan yang timbul seolah-olah bisa mengurus," jelasnya.

Rikwanto mengakui kedekatan antara Kapolda dengan SPT. "Kalau dekat ya dekat, kan teman seangkatan. Kalau beliau siapa aja kan ditemui, apalagi teman angkatan," jelas Rikwanto.

Sementara saat ditanya tentang SPT yang mengaku mengenalnya, Untung mengaku hal tersebut adalah wajar.

"Ya harus kita tangkap. Ruang tunggu memang buat publik. Siapa yang nggak kenal saya?" jawab Untung sambil tertawa dan meninggalkan wartawan.

...more

Partai Nasdem Modali Calegnya Rp 5-10 M

Detik.com - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memang tak main-main menghadapi Pemilu 2014. Partai Nasdem memodali calegnya antara Rp 5-10 miliar untuk memastikan kemenangan di Pemilu 2014.

"Angkanya tergantung dari dapilnya. Kalau dapilnya kecil tentu tidak besar. Tapi kisarannya ya antara Rp 5-10 miliar lah," kata Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Rio menuturkan, Partai Nasdem tak ingin calegnya bermain saat terpilih menjadi anggota DPR kelak. Karena itu Partai Nasdem memilih memodali calegnya, meskipun angkanya jelas tidak sedikit.

"Latar belakangnya kita tidak ingin de javu seperti dulu lagi dimana caleg disuruh perang sendiri di dapilnya. Minimal mereka akan hitung berapa pengeluarannya kemudian menjadi politik transaksional," kata Rio.

Diharapkan kelak anggota DPR dari Nasdem dapat memperjuangkan aspirasi rakyat dengan lebih tulus. Karena mereka tak mengeluarkan modal sendiri untuk menghadapi pemilu legislatif.

"Harapannya ketika caleg-caleg Nasdem terpilih nanti mereka akan fokus memeprjuangkan kepentingan rakyat secara luas tanpa ternoda, itu yang melatarbelakangi kami untuk membiayai mereka yang punya kemampuan, kapabilitas, agar mereka punya bekal bekerja di dapilnya," tandasnya.

...more

Didesak Ormas, Pemkot Samarinda Segel Tempat Karaoke

Detik.com - Puluhan orang dari ormas keagamaan, Jumat (8/6/2012) siang, berupaya menutup paksa NAV Karaoke di Jl Panglima Batur, Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka menilai karaoke tersebut tidak pantas berdekatan dengan Masjid Raya Darussalam.

Keterangan diperoleh detikcom di lokasi, tempat karaoke itu dua hari lalu melakukan soft launching. Namun beroperasinya karaoke tersebut ditentang sebuah ormas yang menilai keberadaannya tidak mematuhi peraturan.

Usai melaksanakan salat Jumat, puluhan orang itu bergerak mendatangi lokasi karaoke. Ratusan aparat kepolisian baik dari Satpol PP Samarinda, Polresta Samarinda maupun Brimob Polda Kaltim sudah berada di tempat tersebut terlebih dahulu untuk menenangkan situasi.

"Dari Perwali (Peraturan Wali Kota), tempat hiburan harus berada lebih dari 200 meter dari tempat ibadah masjid. Tempat karaoke ini, hanya berjarak 140 meter dari Masjid Raya Darussalam," kata seorang orator.

Melihat penolakan yang berisiko mengganggu ketertiban masyarakat, aparat kepolisian bertindak cepat. Wakapolresta Samarinda AKBP Fajar Abdillah langsung mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot Samarinda agar segera menutup sementara karaoke sampai situasi memungkinkan.

"Intelejen kami turunkan dan dari analisa, situasi tidak memungkinkan, tidak menguntungkan. Kami punya kewajiban untuk menyurati Pemkot," kata Fajar.

"Disarankan sementara (karaoke) dihentikan sampai situasi kondusif, dipecahkan bersama sehingga apakah (hiburan) ini layak diterbitkan izin atau tidak," ujarnya.

Wakil Wali Kota Samarindaa Nusyirwan Ismail yang juga berada di lokasi menegaskan, penutupan sementara karaoke tersebut, berlaku hingga persoalan selesai dengan semua pihak.

"Ditutup sementara, hingga persoalan ini benar-benar terselesaikan dengan baik," tegas Nusyirwan.

Sedangkan dari pantauan detikcom, petugas Satpol PP Kota Samarinda memasang segel penutupan sementara sesuai instruksi Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail berdasar rekomendasi yang dikeluarkan aparat kepolisian. Usai menyegel, puluhan orang yang berunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri.

...more

Jemaat HKBP Ibadah di Pinggir Jalan

Liputan6.com - Puluhan anggota jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Ahad (3/6), berdatangan ke tempat ibadah yang disegel Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dinilai melanggar surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

Salah seorang pendeta menyampaikan doa kepada jemaatnya, sementara sejumlah polisi berjaga-jaga. Ibadah berlangsung aman karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah antara ratusan warga yang diwakili tokoh agama, Kepolisian Resor Kota Bekasi, Komando Distrik Militer, Majelis Ulama Indonesia, dan pihak gereja.

Disepakati bahwa ibadah kemarin merupakan yang terakhir kalinya di tempat itu. Sementara, Pemerintah Kabupaten Bekasi mencarikan tempat beribadah untuk puluhan anggota jemaat HKBP tersebut.

Sengketa rumah ibadah itu berawal dari surat penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah di gereja tersebut yang dikeluarkan Bupati Bekasi pada 2009 lalu. Namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada September 2010 dan PTTUN Jakarta pada Maret 2011 menyatakan surat keputusan tersebut batal.

Pun demikian putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembangunan izin gereja sah. Kendati demikian, penolakan warga terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut terus berlanjut. Video

...more

Tasikmalaya Godok Larangan Umbar Aurat Bagi Wanita di Tempat Umum

Detik.com - Pemkot Tasikmalaya tengah menggodok larangan bagi wanita mengumbar aurat di tempat umum. Artinya, bagi setiap wanita yang bepergian ke tempat umum, diwajibkan menutup hal yang dipandang sebagai aurat.

"Ya, yang muslim menutup aurat. Bagi perempuan yang akhil baligh," kata Asisten II Kota Tasikmalaya, Edi Sumardi, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/6/2012).

Rencananya, ditargetkan pada Ramadhan mendatang atau sekitar Juli 2012, peraturan wali kota ini akan diundangkan. Namun itu masih rencana saat ini proses penyelesaian masih terus dikebut.

"Kalau rambut dianggap aurat ya ditutup, kalau dada atau paha dianggap aurat juga ya ditutup juga," jelasnya.

Nantinya, bagi mereka yang melanggar aturan ini akan dikenakan pasal pelanggaran ketertiban. Perangkat Satpol PP akan menjadi 'polisi' yang melakukan pengawasan.

"Ini untuk mencegah dan meminimalisir hal yang mengundang kejahatan," terangnya.

Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di priangan timur dan selatan berada di kota ini.

...more

‘Flirtatious’ migrant workers to blame for abuse: Govt task force ('Genit' para TKW harus disalahkan sebagai sumber pelecehan: Maftuh Basyuni)

Thejakartapost.com - A senior government official tasked with saving migrant workers who are on death row abroad made the shocking allegation that some of the workers, especially females, were to blame for their own misfortune.

Head of the government task force on migrant workers Maftuh Basyuni (Partai Demokrat) said that some Indonesian migrant workers were flirtatious with their employers, causing the latter to sexually harass them.

“Some of these workers are extremely flirtatious and it always takes two to tango. Maybe they are driven by their desires but the migrant workers’ attitudes are surprising,” Maftuh told a seminar in Jakarta on Tuesday.

Later The Jakarta Post approached Maftuh to confirm his statement and the former religious affairs minister and former ambassador to Saudi Arabia maintained that his comments were justified.

“Because of their flirtatious behavior, the spouses of their employers get jealous and abuse them,” said Maftuh.

President Susilo Bambang Yudhoyono established the task force in July 7, 2011, to provide assistance to migrant workers abroad facing legal troubles.

Yudhoyono also imposed additional duties on the task force to provide the maximum legal assistance to any Indonesians facing the death penalty overseas.

The remit for the task force expired on Jan. 7 this year but Yudhoyono decided to extend it until July 7.

There are 6.5 million Indonesians currently working overseas, some of whom are embroiled in legal problems.

Despite nearing the expiration of its term, the task force is still in the dark over how many migrant workers are in legal trouble abroad.

“The primary function of the task force is to collect data on how many Indonesian migrant workers are on death row. But this has been the biggest problem for us,” task force spokesman Humphrey R. Djemat admitted.

Humphrey said that currently there were 206 migrant workers who might be facing the death penalty abroad.

He claimed that of these 206 cases the task force had managed to free 72 migrant workers from death row.

Data from the Manpower and Transmigration Ministry, however, says that currently there are 212 workers on death row with 37 acquittals.

The task force, in a press statement made available to the Post, said that the number of migrant workers in death row was 227.

Countries that have handed down death sentences to Indonesian workers include China, Malaysia, Iran and Saudi Arabia.

Manpower and Transmigration Minister Muhaimin Iskandar said the government was drafting a regulation that would end the practice of sending domestic workers abroad by 2017.

“We will do our best to provide comprehensive training so that they will be ready to enter more competitive industries when the time comes,” Muhaimin said on Tuesday.

A number of NGOs condemned Maftuh’s statement and demanded an apology.

“We urge the task force head to apologize publicly, especially to all those migrant workers, and their families, who are currently facing the death sentence,” Thaufiek Zulbahary of Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity) said in a joint statement issued on Tuesday.

...more