Pendemo Lurah Susan: Ucapan Salam di Lenteng Agung Jadi Good Morning

Detik.com - Lurah Susan Jasmine kembali didemo sekelompok orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jaksel. Mereka menolak keberadaan Susan karena persoalan keyakinan. Pendemo yang berjumlah sekitar 200-an orang ini pun meminta Gubernur DKI Jokowi memindahkan Susan.

"Sekarang ucapan salam di Lenteng Agung sudah diganti," teriak pendemo Haji Ruslan yang mengaku perwakilan warga RW O2 Lenteng Agung dalam unjuk rasa di depan kantor kelurahan di Lenteng Agung, Rabu (25/9/2013).

Ruslan berapi-api berorasi. Di depan pendemo yang terdiri dari para pria berpakaian muslim dan ibu-ibu berkerudung, dia membeberkan kalau ucapan salam kini sudah diganti.

"Sekarang ucapan salam menjadi good morning, selamat pagi, bonjour," terang dia.

Ruslan menerangkan, kata-kata itu yang dipakai Susan kala bertemu warga. Dia menyampaikan kekhawatirannya soal ucapan salam itu.

"Ini bisa mengganggu akidah," terang dia.

Susan merupakan lurah yang terpilih lewat proses lelang. Susan dikenal lurah yang doyan blusukan. Dia juga rajin menyambangi warga. Entah kenapa, karena hanya soal keyakinan dia demo sejumlah warga.

...more

Massa Ponpes Hentikan Paksa Pembangunan "Giant" di Jember

Kompas.com - Ratusan simpatisan Pondok Pesantren Ash Ashiddiqi Putri (Ashri) Jember, Jawa Timur, Senin (9/9/2013), menghentikan paksa proses pembangunan “Giant” supermarket, di Jalan KH Siddiq Jember, Jawa Timur.

“Kami sejak awal sudah menolak rencana keberadaan 'Giant' di sini, tetapi pihak investor tetap memaksa untuk membangun,” ujar salah satu pengunjuk rasa, Kustiono Musri.

Akibat penghentian paksa itu, puluhan pekerja bangunan yang berada di dalam lokasi pembangunan berlarian ke luar. Selain itu, massa juga melakukan penyegelan di lokasi tersebut.

Menurut Kustiono, penolakan rencana pembangunan itu sudah dilayangkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ashri KH Syaiful Ridzal (Gus Syef) kepada Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Namun sayangnya pembangunan tetap dilanjutkan.

“Kami sangat menyayangkan, mengapa Pemkab Jember tetap memberikan izin. Padahal ada masyarakat yang menolak,” ujarnya.

Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Ashri KH Syaiful Ridzal mengatakan, penolakan terjadi karena ada kekhawatiran bakal muncul dampak langsung kepada pola hidup santri dan pelajar. Sebab, di daerah lokasi yang akan dibangun “Giant” terdapat sejumlah lembaga pendidikan dan pondok pesantren.

“Kami kawatir, santri yang biasanya hidup sederhana di dalam pondok, akan berubah bergaya hidup mewah,” kata dia.

Usai melakukan aksi penyegalan itu, massa lalu membubarkan diri. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat.

Giant Supermarket ini dibangun di lahan eks Pabrik Es “Telengsari” milik PT Panca Wira Usaha (PWU), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 3000 meter persegi.

...more

Cegah "Golput", KPU Jatim Usul Pemilih Diberi Uang

Andry Dewanto Ahmad

Kompas.com - Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur dari periode ke periode, membuat KPU Jawa Timur perlu mencari terobosan baru. Salah satunya adalah dengan memberikan uang kepada setiap warga yang memiliki hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad mengatakan, ada alasan bagi masyarakat yang enggan datang ke TPS karena tidak adanya uang sebagai kompensasi dari calon gubernur atas pekerjaan yang ditinggalkannya. Akibatnya, banyak masyarakat memilih tetap bekerja meskipun tanpa ada tekanan dari majikannya.

"Warga perlu diberi kompensasi uang. Namun pemberian uang kepada warga itu harus dilembagakan melalui KPU, PPK hingga KPPS, agar bisa diatur dengan baik," kata Andry, Rabu (4/9/2013).

Pemberian uang itu, kata Andry, disesuaikan dengan tingkat inflasi daerahnya masing-masing. Hal ini perlu diusulkan ke DPR selaku pembuat kebijakan agar setiap suksesi mendapatkan anggaran. Kalau di Pamekasan misalkan upah buruh sehari Rp 50.000, maka KPU wajib mengganti uang akibat dari pekerjaan yang ditinggalkannya demi datang ke TPS.

Hal itu, kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, tidak akan mengurangi jual beli suara dalam Pilgub, tetapi bisa mendongkrak partisipasi masyarakat. Sebab, jika logikanya adalah ketamakan, maka semua uang akan tetap diambil oleh warga.

Atau terang Andry, pemerintah bisa membuat kebijakan seperti di Australia dengan mewajibkan warganya dalam setiap momentum suksesi. Dengan demikian, warga yang tidak datang memberikan hak pilihnya bisa diberikan sanksi.

"Namun yang sangat memungkinkan adalah menerapkan opsi yang kedua, yakni mewajibkan warga negara dalam setiap suksesi sehingga tidak perlu banyak anggaran yang dikeluarkan dalam setiap momentum suksesi," tandasnya.

...more

Jelang Tes CPNS, Tarif SKCK Naik 10 Kali Lipat

Kompas.com - Jelang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) membeludak di Polrestabes Makassar. Kondisi ini membuat tarif SKCK naik hingga Rp 100.000.

Menurut salah seorang pemohon, Sri (19), dia memperpanjang SKCK di Polrestabes Makassar dengan dipungut biaya Rp 35.000. Memperpanjang SKCK di Satuan Intelkam di lantai 3 Markas Polrestabes Makassar tidak mudah. Pemohon pun harus kepanasan serta berdesak-desakan di ruangan kecil nan pengap.

"Antrean banyak karena musimnya membuat SKCK untuk penerimaan CPNS. Dengan banyaknya pemohon, tarifnya pun bervariasi dari Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Kalau saya sih dapatnya tarif Rp 35.000 karena hanya perpanjang," kata Sri saat ditemui di Markas Polrestabes Makassar, Selasa (3/9/2013).

Pemohon SKCK lainnya, Muhammad Almaliki (23), mengaku heran dengan tarif pembuatan maupun perpanjangan SKCK yang bervariasi. Ditambah lagi, tempat pelayanan SKCK tidak memadai dan pemohon harus berdesak-desakan.

"Kok bisa harganya bervariasi? Tarifnya mulai Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Terus tempat pelayanannya tidak memadai. Sudah sempit, pemohonnya banyak. Ditambah lagi, ruangan pengap dan sesak," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengatakan, tarif pembuatan SKCK hanya Rp 10.000. "Tarif SKCK itu hanya Rp 10.000. Adapun biaya lebih, itu adalah pemberian secara ikhlas dari pemohon," bebernya.

...more

PNS Muslim Situbondo Wajib Shalat Dzuhur Berjamaah

Dadang Wigiarto

Kompas.com - Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) Muslim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan ibadah shalat dzuhur secara berjamaah di Masjid Agung  Al-Abror.

Dadang mengatakan, PNS yang diketahui  tidak mengikuti perintah tersebut terancam tak bisa naik pangkat karena tingkat kehadiran para PNS menjadi salah satu acuan daftar penilaian.

Untuk mengantisipasi PNS yang bolos shalat berjamaah, Pemkab Situbondo menyediakan daftar hadir. Begitu shalat berjamaah selesai, para PNS langsung mengisi daftar hadir.

Dadang Wigiarto mengatakan, sebelumnya dia hanya mengimbau agar para PNS mengikuti shalat berjamaah di Masjid Agung Al-Abror. Namun, imbauan itu dianggapnya tidak cukup ampuh.

”Sehingga kami membuat kebijakan untuk mengharuskan para PNS unyuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah dengan cara memanfaatkan jam istirahat,” ujarnya, Selasa (9/3/2013).

Menurut dia, keharusan shalat berjamaah itu bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim semata.

"Namun, kami ingin menjadikan shalat berjamaah itu digunakan dan dimanfaatkan para PNS dan pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo, untuk saling berkoordinasi antara satu pejabat dari satu SKPD dengan pejabat lainnya,” beber Dadang.

Diperoleh keterangan, para PNS yang diharuskan mengikuti shalat dzuhur berjamaah berasal dari 24 SKPD, ditambah PNS yang bekerja di Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo. Untuk kegiatan shalat berjamaah di 15 kecamatan lainnya, Bupati akan menyerahkannya kepada camat masing-masing.

...more