Gelar Prosesi Doa, Jemaat GKI Yasmin Dipaksa Bubar

Kompas.com - Perayaan Natal di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor, berakhir ricuh. Puluhan jemaat terlibat keributan dengan petugas Satpol PP Kota Bogor dan sekelompok orang yang tak setuju dengan adanya GKI Yasmin.

Keributan terjadi lantaran petugas Satpol PP dan sekolompok orang itu hendak membubarkan prosesi doa di depan gerbang Gereja Yasmin, Kamis (25/12/2014).

Suasana makin memanas ketika jemaat yang rata-rata didominasi oleh kaum wanita itu enggan membubarkan diri dari lokasi setelah petugas meminta agar tak menggelar kegiatan di Gereja Yasmin.

"Hei, mau apa lo semua ke sini. Di sini bukan tempat ibadah," ucap salah satu warga yang menentang keberadaan GKI Yasmin. Warga yang satu lagi menimpali, "Kalau enggak mau bubar dari sini, gue bubarin paksa," katanya.

Intimidasi dan kata-kata kasar terus terlontar dari sekelompok orang yang tidak setuju dengan adanya GKI Yasmin. Aksi baku hantam pun nyaris terjadi tatkala beberapa jemaat GKI Yasmin balik melawan.

"Kami bukan teroris, kami hanya ingin beribadat," kata salah satu jemaah GKI Yasmin sambil berteriak. Sejumlah jemaat pun histeris seketika bahkan sampai menitikkan air mata akibat perlakuan intimidasi yang mereka terima.

Jemaat pun akhirnya terpaksa membubarkan diri dari lokasi dan dikawal oleh petugas kepolisian serta Satpol PP.

Polemik GKI Yasmin memang sudah berlangsung cukup lama. Pemerintah Kota Bogor pada era kepemimpinan Diani Budiarto telah mencabut surat izin mendirikan bangunan (IMB) atas Gereja Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011.

Saat itulah, Gereja Yasmin disegel sampai saat ini. Hingga hari ini, jemaat GKI Yasmin terpaksa beribadat secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan ibadat dilakukan bergantian di rumah jemaat. Sesekali mereka melaksanakan peribadatan di depan Istana Negara Jakarta.

...more

Hasil Rekaman CCTV, Tak Ada Paksaan Pemerkosaan pada WN Tiongkok

Komisaris Besar Rikwanto

Kompas.com - Polisi sudah melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat reservasi Hotel Pop. Hotel tersebut diduga menjadi lokasi pemerkosaan terhadap WN Tiongkok, SY, oleh dua petugas Angkasa Pura, R dan B.

"Dalam rekaman tidak terlihat tindakan pemaksaan, intimidasi, ataupun ajakan kasar," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/12/2014).

Rikwanto mengatakan, R dan B awalnya hanya ingin memberikan tempat istirahat kepada SY. Saat itu, mereka melihat SY sendirian dan sedang melamun di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, SY juga kesulitan berkomunikasi dengan siapa pun karena SY tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris.

Berdasarkan keterangan R dan B, dialog yang terjadi menggunakan bahasa tubuh di antara mereka dan SY. Dialog tersebut yang akhirnya memicu persetubuhan di antara mereka bertiga.

"Ada dialog dengan bahasa tubuh, dan kemudian terjadi hubungan intim di antara mereka bertiga," ujar Rikwanto.

Untuk diketahui, Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan R dan B sebagai tersangka. R dan B diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap wanita berwarga negara Tiongkok berinisial SY. Namun, kedua tersangka itu saat ini belum ditahan. Polisi memercayakan pengamanan kedua tersangka kepada perusahaannya.

Rikwanto mengatakan, R dan B belum ditahan karena polisi belum melakukan visum terhadap SY. SY pun belum membuat laporan karena sudah telanjur kembali ke Tiongkok.

...more

Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang

Letnan Kolonel Gunawan Wijaya

Tempo.co - Panitia pemutaran film Senyap atau The Look of Silent di Malang batal menggelar nonton bareng karena mendapat intimidasi dan teror. Seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berniat memutar film dokumenter karya Joshua Oppenheiner itu ketakutan setelah didatangi tentara pada Selasa kemarin, 9 Desember 2014. Mereka diminta membatalkan pemutaran film yang dimaksudkan untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2014 itu.

"Dia ketakutan setelah didatangi militer," kata koordinator Lembaga Bhineka, Andry Juni, Rabu, 10 Desember 2014. Lembaga Bhinneka bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat berniat memutar film dokumenter berdurasi 98 menit itu. Senyap rencananya diputar serentak di tujuh tempat di Malang Rabu malam ini pukul 19.00. (Baca: Senyap Diluncurkan di Indonesia)

Tujuh tempat yang dipilih ialah Warung Kelir, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Brawijaya, Universitas Machung, Komunitas Kalimetro, Warung Unyil dan Omah Munir. Namun Universitas Brawijaya dan Warung Unyil membatalkan pemutaran film tersebut. "Kami akan melayangkan surat protes ke Rektor Universitas Brawijaya. Kenapa pemutaran film kok dilarang," kata Andry.

Aparat berseragam militer sebenarnya juga sempat mendatangi Warung Kelir dan berdialog dengan panitia. Namun usai berdialog, pemutaran film di warung itu tetap diperbolehkan asal dengan pengawasan tentara. (Baca berita lain: Komnas HAM Gelar Premier Film Senyap)

Pemutaran di Warung Kelir menghadirkan sosiolog Universitas Brawijaya Harris El Mahdi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang Hasan Abadi dan sejumlah keluarga korban peristiwa 1965 asal Magetan dan Kediri. Mereka akan mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai kasus pembataian massal September 1965. "Kami akan membuat penyataan sikap di jurnal Internatonal People Tribunal," kata Andry.

Pemutaran di Universitas Machung tetap diputar sesuai jadwal. Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni dosen Universitas Machung, Daniel Stephanus, dan Wakil Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi NU) Agus Sunyoto. "Panitia di Universitas Machung juga didatangi aparat militer. Tapi tak masalah tetap dilanjutkan pemutaran," kata Daniel. (Baca pula: Film Senyap, Setitik Harapan Korban 1965)

Komandan Komando Distrik Militer 0833/Bhaladika Jaya Letnan Kolonel Gunawan Wijaya mengingatkan bahwa pemutaran film tersebut bisa menimbulkan dampak gesekan antarkelompok. Menurutnya, selama ini Kota Malang telah dalam kondisi yang kondusif. "Saya bertugas menjaga stabilitas, keutuhan berbangsa dan bernegara," katanya.

Gunawan mengaku belum pernah menonton film dokumenter karya Joshua yang juga sutradara film dokumenter Jagal atau The Act of Killing itu. Namun ia mengatakan telah memperoleh informasi mengenai materi film tersebut. Intinya, kata dia, semua film boleh diputar asal tidak menyebarkan ideologi terlarang. "Paham komunis tak boleh hidup di negara ini. Saya tidak membenci garis keturunannya," kata Gunawan.

...more

Minta Aturan Larangan Rapat di Hotel Diperlunak, Gubernur Sulsel Akan Surati Presiden

Kompas.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo akan menyurati presiden agar memperlunak aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menyelenggarakan rapat di hotel.

"Saya akan menyurati presiden untuk meminta minimal memperlunak terminologi yang digunakan, kata 'tidak boleh' bisa diubah dengan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada dan seminimal mungkin menggunakan fasilitas di luar," kata Syahrul saat menerima perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Makassar, Selasa (16/12/2014).

Syahrul mengatakan bahwa kegiatan rapat di hotel tidak boleh hanya dilihat sebatas pemerintah membayar pihak hotel untuk menyelenggarakan rapat. Tetapi, kata dia, ada hal yang lebih kompleks yang berimbas pada perekonomian suatu daerah secara keseluruhan.

"Di balik rapat itu, ada ribuan pegawai hotel, ada orang yang membeli kopi, beras, sayuran. Artinya, melalui itu pemerintah menstimulasi agar perekonomian bergerak," kata politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, Syahrul berjanji akan berpihak pada sektor perhotelan. Apalagi sektor ini, menurut dia, telah membantu mewujudkan peran Sulsel sebagai simpul jejaring regional dan nasional. "Saya akan bersama-sama dengan sektor perhotelan untuk mempertahankan apa yang baik untuk kita semua," kata Syahrul.

Kedatangan PHRI Sulsel untuk menemui Syahrul memang dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang PNS melakukan rapat di hotel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, saat ini telah berkembang wacana mengenai tiga opsi terkait surat edaran tersebut. Ketiga opsi itu antara lain apakah surat edaran ini akan dibatalkan, direvisi, atau ditunda efektivitasnya.

"Kami berharap agar opsi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud agar bisnis perhotelan tidak mengalami distorsi," kata Anggiat.

Anggiat mengatakan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam sekitar 20.000 pekerja di sektor perhotelan. "Pada bulan Desember saja sudah ada 60 event yang dibatalkan, jika ini terus berlanjut, dampak paling buruk adalah PHK massal," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar gubernur membantu supaya ada keputusan yang tidak terlalu merugikan sektor perhotelan. "Sebagai gubernur apalagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kami sangat mengharapkan bantuan gubernur untuk menyuarakan hal ini," tutur Anggiat.

...more

Pemkot Makassar Ajukan Dana Pengadaan Sendok Hampir Rp 1 Miliar

Kompas.com - Pengadaan sendok makan di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkot Makassar seperti yang tertuang dalam draf penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tampak aneh. Besarannya cukup fantastis, yakni Rp 965 juta, nyaris mencapai Rp 1 miliar.

Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).

Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.

Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.

"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.

Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.

...more

Natal, Semua Gereja di Lampung Dipasangi Alat Detektor

Kompas.com - Polisi memasang alat detektor di setiap gereja yang ada di Lampung. Hal ini terkait upaya pengamanan perayaan Natal 2014.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, Kamis (11/12/2014), ada 682 personel yang dilibatkan dalam operasi yang dinamai "Operasi Lilin" ini.

"Anggota kami akan memeriksa semua jemaat yang masuk ke gereja, termasuk barang bawaan diperiksa melalui security door maupun pemeriksaan secara manual," kata Sulis.

Operasi Lilin itu nantinya akan berlangsung selama 10 hari terhitung dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2015. Target operasi lilin adalah gereja-gereja yang melaksanakan perayaan Natal dan lokasi vital tempat perayaan pergantian tahun.

"Target barang dalam operasi itu adalah miras, senjata tajam, senpi, bom, petasan, narkoba, dan benda yang berbahaya lainnya," ujar dia.

Sulis berharap pelaksanaan Operasi Lilin di Lampung dapat berjalan lancar.

...more

Menko Polhukam Sebut Kasus Penembakan di Papua Diselesaikan secara Adat

Tedjo Edhi Purdijatno

Kompas.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, situasi di Paniai, Papua, pascakerusuhan berangsur kondusif. Menurut Tedjo, masalah bentrok warga dengan TNI-Polri itu diselesaikan dengan cara adat.

"Papua tadi saya tanyakan ke panglima sekarang sudah ada pembicaraan dengan masyarakat adat. Sudah ada pembicaraan dan peyelesaiannya dengan acara adat," ucap Tedjo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Dia mengatakan, tradisi adat yang digunakan sebagai simbol perdamaian itu adalah dengan cara membakar batu. Meski kondisi sudah stabil, kata Tedjo, tim investigasi tetap bekerja untuk mengetahui pelaku penembakan yang menjadi pemicu bentrok warga dengan TNI-Polri. (baca: Usut Bentrok di Paniai, Polri Kirim Tim Investigasi)

"Pasti nanti akan ada investigasi pelurunya dari mana, karena menurut KSAD ada tembakan bukan hanya dari samping tetapi atas itu juga ada tembakan," ucap Tedjo.
Lima warga tewas tertembak dalam bentrokan dengan aparat keamanan di Lapangan Karel Gobai, Distrik Madi, Kabupaten Paniai, Papua, Senin (8/12) sekitar pukul 10.00 WIT. Tiga warga lain kritis dan 22 warga terluka.

Insiden berdarah itu bermula dari penganiayaan yang diduga dilakukan oknum aparat terhadap sejumlah pemuda di Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, Senin sekitar pukul 00.30. Oknum aparat tersebut tidak terima ditegur karena melewati tempat itu dengan mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu. Seorang pemuda harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena pukulan.

”Saat itu warga berunjuk rasa, sekitar 50 meter dari Polsek Paniai Timur. Polisi datang untuk membubarkan aksi, tetapi massa tidak menghentikan aksi dan menggelar waita, tarian khas Paniai. Tiba-tiba mereka mengeluarkan tembakan,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Paniai John Gobay saat dihubungi dari Sarmi, Papua, Senin.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Paniai, identitas korban meninggal adalah Alpius Youw (17), Yulian Yeimo (18), Simon Degei (18), Alpius Gobai (17), dan Abia Gobai (28). Namun, pihak Polda Papua merilis jumlah korban meninggal empat orang dengan nama sama. (baca: Wakapolri Sebut 4 Warga Sipil Tewas dalam Bentrok di Paniai)

...more

Dipukul oleh Paspampres, Polisi Bantah Sespri Kapolda Metro Jaya Bawa Pistol

Kolonel Infanteri Maruli Simanjuntak

Kompas.com - Insiden pemukulan yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada anggota polisi disebut-sebut berlangsung panas. Bahkan, ada informasi yang beredar bahwa anggota polisi yang dipukul, yakni Inspektur Satu Reza Pahlevi, saat itu membawa senjata api jenis pistol.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian memastikan bahwa Reza yang juga sebagai sekretaris pribadi atau sespri Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Unggung Cahyono tidak membawa pistol bahkan menggunakannya saat berkonflik.

"Tidak ada senjata. Iptu Reza juga tidak pernah membawa senjata," tutur Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Jumat (5/12/2014).

Rikwanto menambahkan, pemukulan tersebut diduga terjadi karena ada rasa tidak senang dari anggota Paspampres bernama Kolonel Maruli yang melihat Reza masih di dalam ruangan. Saat itu, selain kapolda dan kapolres yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, mereka yang berada di dalam ruangan diminta untuk keluar karena akan ada arahan bersifat internal. Belum dapat dipastikan apakah yang memukul memang anggota Paspampres.

Meski demikian, Rikwanto mengatakan bahwa ciri-ciri dari si pemukul Reza memang mengindikasikan anggota Paspampres. "Yang mukul itu pakai baju safari. Yang menyaksikan juga banyak. Banyak saksi," tambah Rikwanto.

...more

Disebut belum bayar iuran warga, gubernur tandingan ngaku sibuk

Fachrurrozi

Merdeka.com - Ada cerita menarik dari sosok Fachrurrozi, gubernur DKI Jakarta tandingan yang dilantik ormas FPI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Pengakuan warga di sekitar tempat tinggalnya, dia belum membayar uang iuran warga.

Saat dikonfirmasi hal itu, pria yang ingin disapa dengan sebutan Bang Ozi itu menanggapi santai. Menurutnya, masalah itu tak perlu jadi persoalan besar.

"Itu tidak perlu dipersoalkan mungkin karena kesibukan beliau," kata Ketua Presidium Penyelamat Jakarta, Lutfi Hakim, saat mendampingi jumpa pers gubernur tandingan Fachrurrozi di Jl Jatinegara Timur 3 Rt4/4 Rawabunga, Jatinegara, Rabu (3/12).

Dia juga berdalih kemungkinan si petugas itu datang saat Bang Rozi tak ada di kediamannya.

"Mungkin saat yang bersangkutan nagih iuran tersebut, yang bersangkutan tak ada," tambahnya.

...more

Wajah-wajah Pucat Tujuh Terpidana Hukuman Cambuk

Kompas.com - Wajah-wajahnya pucat. Beberapa dari mereka memaksakan tersenyum kendati terlihat berat. Lalu mereka menunduk dan mengerlingkan matanya ke kanan dan ke kiri. Gambaran sepintas itu ditunjukkan tujuh terpidana cambuk selama eksekusi berlangsung di halaman Masjid Agung Bireuen, Selasa (25/11) sekitar pukul 16.20 WIB.

Satu persatu, terpidana cambuk dipanggil, antara lain Faisal (39), Syawal (43) Irhami (25) M Amin (25), Zulkifli (24), Zainal Abidin (65) dan Bukhari (48). Masing-masing mendapat lima hingga tujuh kali cambukan setelah dikurangi masa tahanan.

Kendati berusaha tegar, ketujuh terpidana cambuk tidak dapat menyembunyikan kesedihan mereka. Bahkan dua orang di antaranya memilih menutup wajah ketika cambuk mendarat ke punggung mereka secara bertubi-tubi. Mereka tampak kesakitan dengan tubuh bergetar.

”Jangan tutup wajah! Ini risiko yang harus ditanggung,” teriak salah seorang penonton dari samping kanan panggung.

Komentar serupa disampaikan warga lainnya yang menyaksikan eksekusi cambuk di depan panggung. Mereka menyemangati para algojo yang melakukan eksekusi.

"Kurang kuat, mana semangatnya Pak algojo,” sambung warga lainnya.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, setelah dieksekusi, para terpidana dipapah turun dari panggung, lalu dibawa ke mobil ambulans yang bersiaga tak jauh dari panggung utama. Mereka diobati dengan olesan di bagian punggungnya. Setelah itu, mereka dibawa masuk ke sejumlah mobil pribadi yang terparkir di sebelah ambulans. Ketujuh terpidana hukuman cambuk langsung dibawa keluar dari halaman masjid.

Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Thohir SH menyatakan, para terpidana hukum cambuk sudah bisa langsung pulang setelah dieksekusi karena tak perlu lagi ditahan.

Kasus perjudian

Ketujuh warga yang dieksekusi cambuk pada Selasa (25/11/2014) siang itu terlibat judi togel dan judi bola. Masing-masing terpidana ditangkap aparat kepolisian setempat pada 25 dan 30 Oktober 2014 di tempat berbeda.

Faisal ditangkap di salah satu warung kopi di Kecamatan Samalanga karena tertangkap tangan sedang menerima dan merekap SMS taruhan judi bola pada 25 Oktober lalu sekitar pukul 23.45 Wib. M Syawal diciduk pada hari yang sama di rumahnya di Kecamatan Samalanga saat sedang menerima uang pembelian judi togel. Dia diketahui sebagai pengumpul atau bandar judi togel di kawasan itu.

Bukhari ditangkap pada 30 Oktober lalu bersama barang bukti satu buah buku yang berisi rekap nomor dan angka-angka togel. Sementara itu, M Amin diringkus pada 22 November lalu, saat sedang menyerahkan uang pembelian nomor togel. Sedangkan Zulkifli diringkus pada hari yang sama di salah satu warung kopi saat sedang mengirimkan SMS taruhan judi bola.

Dua tersangka lainnya, yakni Irhamni dan Zainal Abidin, ditangkap pada hari yang sama saat menyerahkan uang pembelian nomor judi togel. Ketujuh tersangka diketahui melanggar Pasal 23 ayat 1 qanun No 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir (perjudian).

...more

Kadiv Hukum Polri Benarkan Ada Tes Keperawanan bagi Calon Polwan

Moechgiyarto

Kompas.com - Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Pol Moechgiyarto membenarkan adanya tes keperawanan bagi calon polisi wanita. Moechgiyarto mengatakan, tes keperawanan tersebut dilakukan untuk menjaga moral calon perwira kepolisian.

"Iya benar, memang itu terjadi. Alat kedokteran kita tidak bisa mendeteksi, ternyata setelah masuk mereka mual-mual, ternyata sudah dua bulan (hamil)," ujar Moechgiyarto saat menjawab pertanyaan moderator dalam sebuah dialog mengenai pekerjaan rumah Jokowi-JK di sektor hukum, Rabu (19/11/2014).

Moechgiyarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan aturan internal Polri. Meski demikian, menurut dia, yang menjadi persoalan bukanlah mengenai masih perawan atau tidak.

"Memang kalau dikaitkan dengan profesi tidak ada pengaruhnya, tapi kita ada aturan main. Ini soal moral, kita tidak mau ada bibit yang tidak baik," kata Moechgiyarto.

Pernyataan Moechgiyarto sempat mendapat kritik dari peserta dialog. Sejumlah perempuan peserta dialog dengan tegas menyatakan aturan tersebut bersifat diskriminatif dan merendahkan kaum perempuan. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho, dalam diskusi tersebut, mengatakan, salah satu isi dalam visi misi Presiden Joko Widodo adalah menghapus regulasi yang melanggar HAM, serta praktik diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pernyataan Moechgiyarto ini berbeda dengan yang dikemukakan Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto. Menurut dia, yang dilakukan Polri kepada calon polwan sebatas memeriksa kesehatan organ reproduksi. Agus mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah calon polwan tersebut memiliki penyakit atau gangguan pada organ reproduksinya. (Baca: Bantah Tes Keperawanan, Polri Akui Memeriksa Kesehatan Organ Reproduksi)

Dalam laporan yang dipublikasikan di situs resminya kemarin, Human Rights Watch (HRW) mengungkap adanya tes keperawanan setelah melakukan wawancara kepada sejumlah perempuan yang merupakan polwan, mantan polwan, atau pernah mendaftar sebagai calon polwan. Tim HRW juga melakukan wawancara dengan dokter polisi, tim evaluasi seleksi polisi, anggota Komisi Kepolisian Nasional, serta aktivis perempuan. Wawancara dilakukan antara Mei dan Oktober 2014 di enam kota, yaitu Bandung, Jakarta, Padang, Pekanbaru, Makassar, dan Medan.

HRW menjelaskan, tes itu dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 36 menyebutkan calon anggota perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetrics dan gynaecology (rahim dan genitalia).

"Tes keperawanan yang dilakukan polisi merupakan praktik diskriminasi yang melanggar dan mempermalukan perempuan," kata Nisha Varia, Associate Director untuk Hak Perempuan di HRW, seperti dikutip dari situs HRW. "Mabes Polri harus membatalkan tes itu secepatnya dan secara jelas, dan memastikan perekrutan polisi di seluruh wilayah untuk menghentikan itu," lanjut Nisha.

Oknum Tentara Serang Markas Brimob Polda Kepri

Kompas.com - Barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri di Tembesi diserang oknum anggota TNI dari Yonif 134 Tuah Sakti, Rabu (19/11/2014). Pertikaian disebabkan kesalahpahaman antar dua aparat itu.

Komandan Resimen Militer (Danrem) 033 Wira Pratama (WP) Brigadir Jenderal (Brigjend) TNI Eko Margiono mengakui bahwa pelaku penyerangan Barak Teratai Satuan Brimob Polda Kepri di Tembesi adalah anggotanya dari Yonif 134 Tuah Sakti (TS).

Margiono menceritakan, peristiwa itu disebabkan adanya saling pandang antara dua aparat saat mengisi bahan bakar minyak di salah satu tempat penjual bensin eceran di perumahan Buana Mas, Tembesi.

Keributan terjadi antara anggota Yonif 134/TS dan anggota Brimobda Kepri, Rabu (19/11/2014) pagi sekitar pukul 10.15 WIB.

Keributan itupun berujung pada perusakan bangunan Barak Teratai Satbrimob Polda Kepri. Akibatnya, kaca bagian depan Barak Teratai pecah, namun tak menimbulkan korban jiwa.

"Itu akibat darah muda. Hanya karena lirik-lirikan mereka sampai emosi. Sekarang situasi sudah aman. Kita sudah mengendalikan semua situasi," katanya.

Peristiwa penyerangan ini terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (19/11/2014). Sekelompok massa tiba-tiba menyerang ke Barak Teratai di Satbrimob Polda Kepri yang bertempat di Tembesi, Batam.

Menurut informasi, puluhan laki-laki berpakaian sipil datang mengendarai sepeda motor dan membawa parang dan broti. Mereka memecahkan kaca sebelah kiri pintu Barak Teratai.

Tak berselang lama, mereka buru-buru kabur. Masih belum diketahui pasti penyebab keributan itu. Hanya saja ada yang menduga lantaran dendam lama, namun ada juga yang menduga karena masalah sepele.

...more

Ini Gubernur Tandingan yang Diajukan FPI untuk Melawan Ahok

Kompas.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyebutkan sebuah nama yang akan dijadikan gubernur tandingan melawan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat akan menutup unjuk rasa di depan Balaikota, Senin (10/11/2014).

Nama yang disebut adalah Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Fahrurrozi Ishaq. Fahrurrozi juga adalah anggota dari Forum Umat Islam (FUI). Adapun yang berpartisipasi dalam unjuk rasa kali ini adalah FPI, FUI, dan GMJ. [Baca: Di Depan Lulung dan Taufik, Rizieq Bicara Soal Gubernur Tandingan]

"Kalau Ahok tetap dijadikan gubernur (DKI), kami ajukan saja gubernur tandingan, ini Ketua GMJ, Ustaz Fahrurrozi Ishaq," kata Rizieq di depan massa.

Sepanjang unjuk rasa, Rizieq dan beberapa petinggi lainnya menyerukan agar Ahok tidak dilantik menjadi gubernur DKI. Bahkan, mereka mengancam akan melemparkan barang-barang kepada Ahok apabila dia datang blusukan ke kawasan kumuh.

Secara terpisah, Fahrurrozi menuturkan bahwa dia siap bila diusung menjadi calon gubernur DKI menggantikan Ahok. Dia juga yakin bahwa masyarakat akan lebih memilihnya dibandingkan dengan memilih Ahok kembali.

"Kalau (pencalonan) itu memang harus, kenapa tidak? Oleh karena itu, DPRD dan Kemendagri harus menyikapi ini," kata Fahrurrozi.

"Kalau Ahok dicalonkan lagi, dia juga pasti enggak bakal terpilih. Paling-paling cuma satu persen suara," ucap dia.

Belum dijelaskan secara rinci apakah Fahrurrozi benar akan diusung oleh FPI, FUI, dan GMJ untuk jadi gubernur DKI. Meski demikian, Fahrurrozi memastikan akan berusaha sekuat tenaga untuk menentang Ahok jadi gubernur DKI.

...more

Incar Judi Online, Polisi Salah Gerebek

Kompas.com - Tim gabungan dari Polresta Yogyakarta dan Polsekta Wirobrajan dibuat gigit jari. Polisi, yang berniat menggerebek markas judi online, malah menyasar ke perusahaan pengembang game, Gameloft di Kantor Studio 2 Wirobrajan Yogyakarta, Senin (10/11/2014).

Penggrebekan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah polisi berpakaian preman berupaya paksa masuk ke kantor perusahaan game ternama itu. Bahkan, polisi tidak menghiraukan upaya anggota satpam untuk melapor ke penanggungjawab perusahaan.

Tak lama kemudian, polisi berpakaian dinas kemudian menyusul masuk ke dalam ruang kerja perusahaan game ternama itu. Tak ayal, kedatangan polisi ini sempat menghebohkan para karyawan yang tengah bekerja.

Kedatangan polisi ini ditengarai adanya informasi bahwa kantor perusahaan pengembang video games itu menjadi ajang perjudian online yang tengah marak di Kota Gudeg. Namun, setelah melakukan penyisiran, polisi tidak menemukan dugaan perjudian online.

Kapolsekta Wirobrajan, Kompol Aryuniwati membenarkan adanya penggerebekan dadakan tersebut di Ruang Kerja Gameloft Indonesia di Wirobrajan. Namun memang diakui pihaknya tidak menemukan dugaan perjudian online seperti yang diinformasikan.

"Langkah ini sebenarnya kami lakukan sebagai bentuk antisipasi. Setelah mendapat penjelasan dari penanggungjawab perusahaan, polisi langsung pulang," kilahnya.

Aryuniwati melanjutkan, di kantor perusahaan pengembangan games tersebut, ada sekitar 300 pegawai yang tengah mengerjakan software video game untuk dipasok ke berbagai penjuru dunia.

Gameloft sendiri adalah pengedar dan pengembang permainan video yang berkantor pusat di Paris, Perancis dengan kantornya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 oleh Guillemot bersaudara yang juga merupakan pendiri permainan video terbesar di dunia, Ubisoft.

Melalui perjanjian dengan berbagai macam operator telepon, pembuat handset, distributor khusus permainan, dan toko online, Gameloft telah menyalurkan permainan di lebih dari 100 negara.

...more

Kritik Guru di Facebook, Siswa SMA Diberhentikan dari Sekolah

Kompas.com - Karena menulis status di Facebook tentang gurunya, Reksa Dirgantara Putra (17), siswa kelas XI SMA Negeri Bungaraya, Siak, diberhentikan oleh pihak sekolah. Dalam status Facebook-nya, Reksa mengkritik kedisplinan guru-guru di sekolahnya yang kerap datang terlambat.

"Siswa terlambat dihukum, kalau guru datang lambat tidak masalah," demikian penggalan dari status yang diunggah oleh Reksa ke Facebook.

Sudiwarto, orangtua Reksa, mengaku bahwa sekolah telah memberhentikan anaknya karena status di Facebook yang dinilai menohok institusi pendidikan itu.

"Pihak sekolah memberhentikan anak saya karena mereka merasa malu dengan status yang dibuat oleh siswanya di Facebook. Ia diberhentikan, kemudian dipindahkan ke sekolah lain," papar Sudiwarto, Senin (3/11/2014).

Sudiwarto atau yang akrab disapa Totok menyayangkan sikap sekolah yang dinilainya tidak memperlihatkan sikap mendidik, tetapi langsung menjatuhkan sanksi keras.

"Kalau status yang dibuat di Facebook itu salah, seharusnya sekolah mendidiknya dengan baik, bukan lantas memberhentikan," ujarnya.

Totok juga menilai, pemberhentian anaknya tidak dilakukan sesuai prosedur. Sebelum memberhentikan anaknya, sekolah juga tidak memberitahukan kepada orangtua mengenai permasalahan yang terjadi.

"Silakan saja mereka memberhentikan anak saya. Namun, sebelum itu dilakukan, pihak sekolah beri tahu dan libatkan kami, orangtua, masalah apa yang dilakukan anak kami di sekolah," ungkapnya.

...more

Suryadharma Anggap Biasa Tindakan MA Unggah Gambar Porno dan Hina Jokowi

Kompas.com - Suryadharma Ali menyesalkan penangkapan dan penahanan MA, pria yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial facebook oleh kepolisian. Menurut politisi yang merasa masih menjadi Ketua Umum PPP itu, penangkapan tersebut berlebihan.

"Sangat disesalkan, tindakan yang terlalu terburu-buru dan terkesan otoriter," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10/2014) malam.

Suryadharma menjelaskan, media sosial adalah tempat untuk setiap orang berekspresi dan menyatakan pendapat. Bagi Suryadharma, tindakan MA yang diduga mengunggah gambar pornografi sekaligus menghina orang lain adalah tindakan biasa. Harusnya, kata dia, kebebasan itu tidak dihalang-halangi.

"Dari pengguna media sosial kan biasa, mereka menyampaikan kritik dan pujian, menurut saya itu biasa-biasa saja," ujarnya.

Mantan Menteri Agama ini berharap pihak Jokowi mau mencabut gugatannya dan memaafkan pelaku. Apalagi, ibu pelaku juga sudah bersedia minta maaf dan sujud di kaki Jokowi. (baca: Henry Yosodiningrat: Presiden Jokowi Pasti Memaafkan MA)

"Ya, itulah pengorbanan orang tua, dia mau melakukan apa saja untuk penderitaan anaknya berakhir. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini sebuah kekeliruan dan tidak akan terjadi pada masa akan datang," ujar Suryadharma.

Suryadharma enggan menduga-duga apakah kepolisian sedang melakukan upaya "cari muka" kepada Presiden baru. Namun yang jelas, kata dia, peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sepenuhnya.

"Terutama 10 tahun terakhir ini tidak ada kejadian seperti ini, kejadian ini sungguh amat mengejutkan," pungkas tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tersebut.

MA, pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kamis (23/10/2014). MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno.

MA dijerat pasal pornografi serta Pasal 310 dan 311 UU KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Barang bukti yang digunakan polisi adalah akun Facebook. MA terancam hukuman 12 tahun penjara.

Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menangkap MA karena pemuda berusia 23 tahun itu menyebarkan gambar yang mengandung unsur pornografi. (baca: Kapolri: Penanganan Kasus MA karena Pornografi, Bukan karena Jokowi)

Menurut Kapolri, pihaknya mempertimbangkan untuk menangguhkan penahanan MA. (baca: Kapolri Akan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi)

...more

Polisi Kasihan, Seorang Ibu Penjual Kulit Harimau Tak Ditahan

Kompas.com - Meskipun sudah lima tahun mempunyai riwayat menjual satwa dilindungi, Polda Lampung tak melakukan penahanan atas Eka Widya Sari (23), tersangka penjual kulit harimau.

Menurut Dir Krimsus Polda Lampung Kombes Mahudi, Rabu (29/10/2014), tersangka tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. "Ibu muda ini seorang ibu rumah tangga yang punya anak balita, kami tidak ingin bermasalah lagi dengan hukum lantaran memisahkan anak dari orangtuanya," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Wildlife Conservation Society (WCS) Dwi Nugroho menyayangkan sikap kepolisian yang tidak menahan tersangka. Sebab, tersangka telah memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi itu selama lima tahun.

"Ofsetan yang dijadikan barang bukti kepolisian itu hanya bagian kecil saja, mulanya itu utuh, tapi sudah dipotong-potong dan dijual untuk dijadikan jimat," kata dia.

Hasil investigasi WCS, selain menjual kulit harimau, sebelumnya tersangka juga telah memperdagangkan taring harimau seharga Rp 30 juta-Rp 70 juta, pipa gading gajah, bahkan satwa hidup seperti kukang dan ular.

"Anda bisa lihat di Facebook-nya, ada sejumlah satwa yang ditawarkan kepada konsumen, kami mendapati 15 gambar dari FB dia," kata Dwi.

Tersangka membeli satwa tersebut melalui jaringannya dari Papua, Kalimantan, dan Sumatera, selanjutnya diperdagangkan secara online. "Semestinya kepolisian menindak secara tegas karena riwayat yang sering memperdagangkan satwa tidak melemah, lantaran saat penangkapan tersangka menggendong balita," kata dia.

Sebelumnya, Selasa (21/10/2014) sore, anggota Krimsus Polda Lampung menggagalkan transaksi penjualan ofsetan kepala dan kulit harimau berukuran 26,5 x 30 cm di sebuah rumah makan di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

Ofsetan kulit dan kepala harimau itu rencananya akan dibeli oleh penggiat seni reog ponorogo dan dijual seharga Rp 4,5 juta. Kepala harimau diyakini dapat menjadi daya tarik pertunjukan tersebut.

...more

Pilot Pesawat Australia Bayar Denda Pakai Kartu Kredit, Otoritas Bandara Menolak

Syaifullah Siregar

Kompas.com - Jacklin Paul Grame dan Maclen Richard Wayne, dua pilot asal Australia yang ditahan oleh pihak TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Sam Ratulangi (Lanudsri), mengakui kesalahan mereka melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin.

"Iya mereka sudah mengakui kesalahan dan siap membayar denda sesuai dengan undang-undang yang kita miliki," ujar Pelaksana Harian Otoritas Bandara Udara Wilayah VIII Manado, Syaifullah Siregar, Kamis (23/10/2014).

"Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Pasal 402 tentang Penerbangan, mereka bisa dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah," kata Syaifullah.

Namun, sesuai dengan aturan turunan undang-undang tersebut, kedua WNA Australia itu hanya akan dikenakan denda Rp 60 juta.

"Mereka sudah setuju membayar dendanya. Maunya mereka bayar pakai credit card, tetapi kita tidak mau. Harus cash karena harus langsung disetor ke kas negara," tambah Syaifullah.

Namun, menurut dia, sebelum menerapkan denda, pihaknya masih harus menunggu security clearence yang dikeluarkan Mabes TNI Angkatan Udara sebelum mengeluarkan izin untuk melakukan penerbangan kembali.

"Jadi tugas kami hanya administrasi, soal security clearence-nya menjadi kewenangan Angkatan Udara," kata Syaifullah.

Saat ini, kedua WNA Australia tersebut masih berada di Lanudsri Manado. Saat ingin diwawancara, pihak Lanudsri belum mengizinkan.

"Mereka masih istirahat tidur," kata salah satu anggota TNI AU yang berjaga.

Kedua WNA tersebut menjadi berita utama di luar negeri, terutama di Australia, ketika pesawat kecil mereka dipaksa turun oleh dua jet tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, Rabu siang. Saat terdeteksi radar, awalnya mereka tidak mau meninggalkan wilayah udara Indonesia. Saat berada di atas udara Manado, kemudian dua pesawat Sukhoi memaksa mereka mendarat di Manado.

Dari informasi yang diperoleh, kedua pilot tersebut akan menerbangkan pesawat jenis Beechcraft BE55 tersebut menuju ke Filipina dari Australia. Pesawat itu telah dibeli oleh seseorang di Cebu, Filipina.

...more

Tak terima Amien Rais diruwat, PAN lapor Bareskrim Mabes Polri

Merdeka.com - Paguyuban Masyarakat Pelestari Tradisi (Pametri) kemarin yang melakukan praktik ruwatan di depan rumah Amien Rais di Yogyakarta. Tidak terima dengan tindakan tersebut, lima anggota DPR dari Fraksi PAN datangi Bareskrim Mabes Polri melaporkan Pametri.

"Kami memang datang secara spontan. Kedatangan kami ini belum kami informasikan sebelumnya ke pihak Bareskrim. Insya Allah besok kami akan datang lagi," kata anggota Fraksi PAN Muslim Ayub dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (21/10).

Namun kelimanya tidak bertemu dengan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius untuk melaporkan sekaligus meminta agar laporan sekelompok masyarakat DIY ke Polda DIY, tentang pelanggaran hukum yang dilakukan paguyuban tersebut segera ditindaklanjuti.

"Tadi kami sudah memberitahukan secara resmi tentang rencana kedatangan kami besok. Mudah-mudahan, besok kabareskrim sudah bisa ditemui," lanjutnya.

Menurut Ayub, selanjutnya mereka ditawari untuk menemui beberapa perwira yang sedang bertugas di Bareskrim tetapi ditolak, karena rombongan tetap berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Kabareskrim.

"Ini kan persoalan serius. Jadi, kami ingin bertemu langsung dengan Kabareskrim. Dengan begitu, kami mendapat kepastian kalau kasus ini segera ditindaklanjuti," kata Ayub.

Sementara anggota F-PAN asal Sumut Saleh Daulay menjelaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena kegiatan itu dinilai mengandung unsur fitnah, permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suku, ras, agama dan antar golongan.

"Siapapun bebas menyampaikan pendapat. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh UU. Selain itu, penyampaian pendapat harus dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat," kata Saleh.

Selain itu, menurutnya, tindakan Pametri itu sangat menyinggung perasaan warga Muhammadiyah karena praktik ruwatan dinilai sangat bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam.

"Sebagai tokoh Muhammadiyah, ruwatan yang ditujukan kepada Amien Rais itu betul-betul sangat melukai kami. Wajar bila banyak aktivis muslim dan aktivis Muhammadiyah yang merasa tersakiti," ujarnya.

...more

Tak Terima Ditegur, Oknum TNI AL Aniaya Satpam Pasar Kramatjati

Liputan6.com - Puluhan oknum anggota TNI AL mengeroyok 5 satpam Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Keributan itu diduga dipicu karena salah paham dan tidak terima ditegur satpam lantaran sang prajurit salah mengambil jalur masuk pasar.

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu berawal saat oknum anggota TNI AL mengendarai mobil masuk ke Pasar Kramatjati pada Senin, 20 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB. Karena dinilai salah jalur, petugas keamanan pasar menegur pengendara mobil itu. Tidak terima ditegur, oknum anggota TNI ini turun dari mobil dan berkelahi dengan satpam.

Kalah jumlah, sang oknum anggota TNI lalu keluar meninggalkan pasar. Tapi, tak lama kemudian oknum ini membawa serta puluhan rekannya menggunakan sepeda motor dan mobil. Keributan pun tak terhindarkan. 5 Petugas keamanan pasar akhirnya tak berdaya melawan hingga mengalami luka parah dan harus dirawat di Rumah Sakit UKI.

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa itu, Kasubag Humas Polrestro Jakarta Timur Kompol Sri Bhayakari mengatakan kasus itu sudah ditangani POM AL. "Kasusnya sudah ditangani POM AL langsung," ungkap Sri di Mapolrestro Jakarta Timur, Selasa (21/10/2014).

Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengaku belum menerima informasi lebih lanjut terkait peristiwa itu. Panglima TNI Jenderal Moeldoko sendiri sudah memerintahkan jajaran TNI AL untuk menyelidiki kasus ini.

"Panglima tadi sudah perintahkan TNI AL untuk menyelidiki kasus tersebut untuk mencari kebenarannya atau itu hanya sekadar isu saja. Kalau benar, beliau memerintahkan agar ditangkap dan diproses secara hukum," kata Fuad.

Sementara Kadispen Komando Marinir Letkol (Mar) Suwandi mengatakan adanya peristiwa itu. Kala itu, 3 anggota Marinir sedang berbelanja di Pasar Kramatjati. Diakuinya memang terjadi kesalahpahaman dengan petugas keamanan setempat.

"Saat itu sudah diselesaikan, dan sudah menjadi kebiasaan kami jika terjadi keributan komandan kesatuan melakukan konsinyering atau menahan anggotanya untuk tidak keluar dari barak," ungkap Suswandi.

Suwandi memang mendengar adanya keributan pada malam itu. Tapi, dia menolak jika disebut oknum dari Marinir yang terlibat dalam keributan itu.

"Memang pada malam itu kami juga mendengar keributan, kita tidak tahu itu keributan bagaimana, dan kami menolak jika dilakukan oleh kami, karena komandan kesatuan telah konsinyering anggotanya. Walaupun demikian kita tetap menyelidiki karena kita tidak akan melindungi anggota yang tidak benar," tutup Suwandi.

...more

TNI Anggap Prajurit yang Bekingi Bisnis BBM Ilegal sebagai Kenakalan Remaja

Kompas.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyebut, keterlibatan anggota TNI dalam kasus BBM ilegal di Batam sebagai kenakalan remaja. Ia mengatakan, alasan keterlibatan prajurit TNI dalam bisnis jasa pengamanan hanya untuk mencari penghasilan tambahan.

"Istilahnya kenakalan remaja. Dari sekian banyak anggota TNI, pasti ada yang kelakuannya aneh-aneh," ujar Fuad, saat menjawab pertanyaan wartawan seputar keterlibatan anggota TNI, terkait kasus penyimpangan BBM bersubsidi di Batam saat jumpa pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Menurut Fuad, keterlibatan anggota TNI dalam bisnis jasa pengamanan tersebut merupakan kebiasaan prajurit di tingkat bawah yang berusaha mendapatkan penghasilan tambahan. Meski demikian, ia membantah jika tingkat kesejahteraan anggota TNI disebut rendah.

Hasil penyelidikan tim investigasi gabungan yang dilakukan menyusul terjadinya bentrokan antara anggota Brimob Polda Riau, dan anggota TNI Batalyon 134, di Batam, Kepulauan Riau, ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam jasa pengamanan gudang BBM bersubsidi ilegal. (baca: Hasil Investigasi, TNI Akui Prajurit Bekingi Gudang BBM Ilegal di Batam)

Menurut Kepolisian, tiga anggota TNI terlibat dalam kasus penimbunan BBM ilegal. Masing-masing berperan sebagai penjaga gudang, koordinator, dan broker bahan bakar minyak.

Fuad membantah jika perilaku tiga prajurit TNI tersebut sebelumnya sudah diketahui oleh para atasan. Menurut dia, para prajurit melakukan kerja sama dengan tersangka penimbun BBM atas keinginan pribadi. Ia berjanji akan segera melakukan proses hukum terhadap prajurit yang terbukti bersalah.

"Namun, kita komitmen, apabila ada yang melanggar, pasti kita hukum. Mengenai berat atau ringan hukuman, nanti akan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Disiplin Pidana Tentara," kata Fuad.

...more

Video Seorang Siswi SD Dipukuli Beredar di Media Sosial

Kompas.com - Video aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa anak sekolah dasar yang menghebohkan dunia maya ternyata terjadi di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan pernyataan dari akun Facebook bernama Fahri Akbar Tanjung.

Fahri ikut berkomentar saat video 'brutal' anak SD tersebut diunggah oleh sebuah komunitas bernama Vines Indonesia.

"Maaf min ini terjadi di sekolah adik saya di SDS Trisula Perwari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kami berencana ingin mencari informasi lebih lanjut ke guru-guru dan anak-anak murid tersebut. Sekali lagi saya tegaskan, gurunya sendiri tidak mengajar akhlak yang baik. Cuma mengajar seperti biasa saja," tulis Fahri di Facebook, Minggu(12/10/2014).

Tribunnews.com mencoba menghubungi Fahri melalui telepon selulernya untuk mencoba mengetahui kronologi yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada jawaban, tak lama setelah itu telepon selulernya dinonaktifkan.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terjadi di sebuah sekolah dasar kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ulah tidak pantas itu diabadikan dari sebuah video yang diunggah ke Komunitas Vines Indonesia di Facebook.

Dalam video yang berdurasi 1 menit 53 detik tersebut terlihat beberapa siswa sekolah dasar memakai seragam lengkap merah dan putih sedang dalam kegiatan belajar mengajar.

Namun dari beberapa siswa tersebut terutama yang berjenis kelamin laki-laki terlihat sibuk memukuli siswi perempuan yang berada di sudut ruangan kelas. Siswi perempuan itu juga tidak melawan saat teman-teman sekelasnya memukul bahkan menendangnya dengan bertubi-tubi.

Siswi perempuan yang menjadi korban pemukulan tersebut terlihat meringis kesakitan dan menangis di sudut ruangan. Tidak ada satu pun dari teman-temannya yang lain berusaha menolong siswi tersebut.
Sementara, siswa laki-laki yang melakukan pemukulan dan menendang terlihat dengan bangganya bergaya di depan kamera yang merekam aksi tidak pantas tersebut. Beberapa dari mereka bahkan ada yang mengacungkan jari tengah.

...more

Hashim: Jokowi, Ada Harga yang Harus Dibayar

Wsj.com - Bagi Hashim Djojohadikusumo (Gerindra), ini waktunya balas dendam.

Adik Prabowo Subianto dan para sekutunya membentuk koalisi yang menjadi suara mayoritas di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Mereka siap mengagalkan agenda Presiden terpilih Joko Widodo bahkan sebelum masa jabatan kepresidenan mantan walikota Solo itu dimulai pada 20 Oktober.

Dikenal sebagai Koalisi Merah Putih, persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya.

“Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” ujar Hashim dalam sebuah wawancara, Senin.

“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” ujarnya, merujuk kepada panggilan Joko Widodo.

Hashim termotivasi sebagian oleh hal yang ia pandang sebagai pengkhianatan pribadi Jokowi. Sebagai salah satu orang terkaya tanah air, Hashim mengatakan bahwa ia menjadi penyokong utama kampanye Jokowi saat berhasil menjadi gubernur Jakarta dua tahun lalu.

Saat itu, ia menegaskan, Jokowi berjanji akan memenuhi masa jabatan gubernur selama lima tahun. Namun, mantan pengusaha mebel itu menerima pinangan untuk menjadi presiden dan berhasil menyingkirkan Prabowo dengan perolehan suara 53% berbanding 47%.

“Ada kesepakatan (di antara kita), dan kami merasa ia tidak memenuhi (kesepakatan) itu. Tidak hanya secara tersirat, tapi tersurat,” ujar Hashim. “Kami kira ia secara politis ambil untung,” ujar Hashim.

Joko Widodo belum bisa dihubungi untuk menjawab klaim Hashim mengenai pemenuhan masa jabatan lima tahun sebagai gubernur.

Menurut Jokowi, ia menerima pencalonan sebagai presiden dengan persetujuan dan desakan dari partainya.

Para simpatisan Jokowi berharap dapat membujuk sejumlah anggota DPR untuk bergabung dengan Koalisi mereka agar mendapatkan suara mayoritas. Namun, Prabowo dan Hashim berhasil menggiring lima dari 10 partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR.

Salah satu kemenangan pertama mereka adalah diloloskannya Undang-undang (UU) Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU itu memberikan kewenangan bagi DPR di daerah untuk memilih kepala daerah.

“Hal yang mengejutkan para pengamat adalah eratnya Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim.

Prabowo, yang jarang melontarkan pernyataan di hadapan publik sejak Pemilihan Presiden 9 Juli, aktif terlibat dalam pembentukan koalisi dan dipandang sebagai pemimpin persekutuan itu.

Hashim mengatakan kubu oposisi takkan bersifat “antagonistis”. Namun, ia meramalkan situasi yang mirip dengan Amerika Serikat ketika kubu Republik kerap memanfaatkan suara mayoritas di DPR untuk mengganjal agenda Presiden Obama.

“Prabowo dan para pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif,” ujar Hashim. “Kami akan mampu menguasai agenda legislatif.”

Koalisi Merah Putih akan menguasai seluruh kursi kepemimpinan dan akan memiliki otoritas untuk melakukan penelusuran atas kegiatan Joko Widodo dan para pejabat pemerintah lainnya, ujarnya. Koalisi itu juga akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.

“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam [posisi-posisi itu],” ujarnya.

Hashim mengakui bahwa ia dan kakaknya sulit menerima kekalahan Pemilihan Presiden.

“Sejujurnya, kami tidak dapat menerima [kekalahan itu],” ujarnya. “Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Kami merasa telah dicurangi. Tapi, tak masalah. Aturan mainnya seperti itu, dan kami menerimanya.”

Kini, ia merasa lebih baik.

“Saya menikmatinya karena kami menang,” ujarnya.

Memelihara oposisi yang kuat di DPR dapat memungkinkan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019. Pekan depan, usianya 63 tahun.

“Ia masih cukup muda untuk melakukan sejumlah hal,” ujar Hashim.

...more

Menurut M Taufik, Ini Alasan FPI Demo Ahok

Kompas.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengungkapkan dugaan di balik aksi demonstrasi Front Pembla Islam menolak Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta pada Jumat (3/10/2014) lalu.

Menurut Taufik, hal ini terkait adalah keputusan Ahok" melarang penjualan hewan kurban di trotoar yang berfungsi sebagai tempat pejalan kaki. Taufik menganggap hal ini tak perlu diterbitkan. Alasanya, sudah ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tersebut.

Taufik mengatakan, perda itulah yang seharusnya digunakan dasar untuk melakukan penertiban. "Dagang di trotoar memang dilarang, kan sudah ada perda. Tapi kenapa Ingub itu mempertegas soal hewan kurban. Kurban kan soal agama. Itu bikin umat Islam tersinggung, lho," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (6/10/2014).

Terkait hal ini, Taufik menyarankan agar Ahok lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Menurut Taufik, alangkah lebih baik bila Ahok mendiskusikannya terlebih dahulu dengan para ahli agama.

"Kalau ada yang mau memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan, panggil ahlinya. Jangan sok tahu. Kalau berhubungan dengan Katolik, panggil ahlinya," ujar politisi Partai Gerindra itu.

...more

Jemput Paksa Koordinator Aksi FPI, Kapolda Telepon Rizieq Shihab

Kompas.com - Setelah memaksa mundur massa Front Pembela Islam (FPI) yang berunjuk rasa di Balaikota dan DPRD, polisi menjemput paksa penanggung jawab demo menolak Ahok (Wagub DKI) di markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, personel kepolisian yang tergabung dari Polda Metro Jaya, Polsek Tanah Abang, dan Polres Jakarta Pusat datang sekitar pukul 17.10 WIB. Aparat kepolisian dipimpin sendiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono.

Unggung langsung menunggu di gang markas FPI, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beberapa personel kepolisian pun menjemput paksa personel FPI di markas, sedangkan Unggung menunggu di Gang Petamburan III. Kemudian, ada sekitar lima anggota FPI yang dijemput dan diserahkan kepada Unggung.

Berikut negosiasi antara Unggung dan Irwan, koordinator aksi unjuk rasa FPI menolak Ahok menjadi Gubernur DKI.

Unggung (U): Kamu pemimpinnya?
Irwan(I): Ya, saya pimpinannya. Tapi saya koordinator aksi di DPRD, bukan di Balaikota.

U: Kenapa tadi aksinya anarkis?
I: Saya sih enggak ada instruksi anarkis. Saya tidak tahu kalau anak buah saya tadi bertindak anarkis.

U: Ya, sudah kalau begitu kamu ikut saya atau saya ketemu dengan Habib Rizieq?

Kemudian Irwan pun mengambil telepon selulernya dan menelepon Rizieq Shihab. Ia pun menyerahkan teleponnya ke Unggung, dan mempersilakan Kapolda Metro Jaya itu berbicara dengan pemimpin FPI tersebut.

U: Halo Bib, sudah lama tidak ketemu nih sejak di Kalimantan. Anak buah Habib demo tadi kekerasan. Satu anak buah Habib mau kami angkut, bagaimana?

Pembicaraan telepon itu berlangsung sekitar tiga menit. Setelah menutup perbincangan dengan Rizieq, polisi pun mengamankan Irwan. Irwan pun tampak pasrah diamankan oleh polisi. Aksi jemput paksa itu berlangsung selama lebih kurang 20 menit.

...more

Aksi Unjuk Rasa Ricuh, Gerindra Bela FPI dan Salahkan Ahok

Kompas.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik memandang aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) yang berujung ricuh ini terjadi karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang kerap berbicara lantang. Menurut dia, Basuki-lah yang harus introspeksi diri, bukan para massa FPI yang telah melempari kantornya dengan batu dan kotoran hewan.

"Ini akibat siapa (FPI rusuh) akarnya? Gara-gara pejabatnya, Ahok, yang ngomong sembarangan. Anarkis memang tidak dibenarkan, tetapi jangan lihat anarkisnya saja, bereskan akar penyebabnya juga," kata Taufik di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/10/2014). [Baca: Kapolsek Gambir Diserang, Polisi Duga Demo Tolak Ahok Ricuh Direncanakan]

Taufik mengatakan, apabila Basuki tidak berbicara sembarangan dan kebijakannya pro rakyat, maka FPI tidak akan melakukan aksi yang meresahkan warga ini. Taufik menjelaskan, ratusan massa FPI itu menuntut Basuki berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menilai, Basuki sebagai seorang pejabat seharusnya memiliki etika dalam berbicara. Beberapa pernyataan Basuki, dia melanjutkan, telah meresahkan kumpulan masyarakat itu. "Makanya, Ahok biasa sajalah ngomong-nya. Buat kebijakan tuh yang tidak meresahkan, kayak kemarin melarang penjualan hewan kurban," kata Taufik.

Aksi unjuk rasa menolak Basuki sebagai gubernur DKI pengganti Joko Widodo itu berujung ricuh. Sebanyak 200 anggota FPI bentrok dengan pihak kepolisian.

Massa melempari Balaikota dan Gedung DPRD DKI dengan batu seukuran kepalan tangan dan kotoran hewan. Sebanyak 16 polisi mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa ini. Sementara itu, dua personel kepolisian dilarikan ke Rumah Sakit Ciptomangunkusumo karena mengalami luka memar di kepala.

...more

Hukum Pidana Islam, DPR Aceh Sahkan Qanun Hukum Jinayat

Kompas.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya mengesahkan produk hukum rancangan qanun (rancangan peraturan daerah) menjadi qanun (peraturan daerah ) hukum jinayat bersama enam produk hukum lainnya.

Enam qanun lainnya yang juga disahkan pada akhir masa jabatan dewan periode 2009-2014 masing-masing adalah Qanun Hukum Jinayat, Pengelolaan Kekayaan Aceh (perubahan Qanun No 1/2008), Qanun Pajak Aceh (perubahan Qanun No 2/2012), Qanun Pembentukan Bank Syariah Aceh, Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Ketenagakerjaan. [Baca: 8 Pemerkosa Wanita di Aceh Dijerat Pidana, Bukan Hukuman Syariah]

Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengatakan, tujuh qanun yang disahkan ini terdiri dari empat yang disusulkan Pemerintah Aceh dan tiga qanun lainnya merupakan usulan dari legislatif sendiri, dan semuanya merupakan qanun prioritas pada tahun 2014.

"Ya DPRA sudah mengesahkan tujuh rancangan qanun menjadi qanun, dan satu di antaranya adalah Qanun Hukum Jinayat. Kami harapkan setelah disahkan qanun bisa disosialisasikan dengan baik dan ini terus bisa menjadi ingatan bagi kita," kata Hasbi Abdullah, seusai mengesahkan qanun tersebut pada Sabtu dini hari (27/9/2014).

Qanun Hukum Jinayat memang merupakan qanun yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Sekretaris Daerah Aceh Dermawan mengaku qanun ini memang merupakan qanun usulan dari Pemerintah Aceh sebagai perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Mudah-mudahan bisa dialaksanakan bersama dan ini bukan hanya sekadar qanun, dan dalam implementasinya nanti bisa memberi kesejukan dan keamanan bagi masyarakat, dan meski di dalamnya hukuman ini juga berlaku untuk masyarakat bukan Muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh," ujar Dermawan.

Qanun Hukum Jinayat ini mengatur tentang sejumlah hukuman bagi kasus-kasus kejahatan kriminal, seperti pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual, pemerkosaan anak, mesum, judi, mabuk-mabukan, dan hubungan sejenis (gay dan lesbian).

Hukuman cambuk yang bakal dikenakan bagi pelanggar bervariasi, mulai dari 10 kali hingga 150 kali. Qanun ini juga berlaku bagi non-Muslim yang melanggar syariat Islam. Soal ini diatur dalam Pasal 5 poin b dan c.

Ketua Komisi G DPR Aceh Ramli Sulaiman mengatakan, hukuman yang sudah ditetapkan tidak serta-merta bisa dijatuhkan langsung kepada terdakwa, tetapi akan melalui proses-proses pemeriksaan, termasuk adanya saksi yang menguatkan terhadap pelaku kejahatan.

"Jadi, tidak ada yang perlu dicemaskan di sini karena semua tindak kejahatan ini tidak ada yang disetujui oleh agama mana pun," ujar Ramli Sulaiman. Begitu pula halnya dengan warga bukan Muslim yang tertangkap melakukan kejahatan.

Pemberlakuan hukum Islam bagi non-Muslim ini diatur dalam Pasal 5 butir b dan c. Butir b berbunyi, "Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah (kejahatan) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat."

Sementara itu, butir c berbunyi, "Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini."

"Ada toleransi di sini bagi penduduk Aceh yang bukan beragama Islam. Jika melanggar syariat, mereka dapat memilih hukum yang dikenakan, jadi tidak ada yang kebal hukum di sini," ujar Ramli Sulaiman.

...more

DPR memutuskan pilkada lewat DPRD

...more

Politisi PDI-P: Tanpa Bermitra dengan Pengusaha, TNI Bisa Mati

Kompas.com - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tri Tamtomo, menilai pengangkatan dua orang pengusaha sebagai penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko adalah hal yang wajar. Menurut dia, selama ini, TNI cenderung mencari kekurangan anggaran dengan menggandeng pengusaha sebagai mitra.

"(Pemilihan) itu hak prerogatif panglima. Selama ini, memang tidak ada. Tapi, dalam rangka internal, panglima bisa saja menunjuk sebagai mitra meski tidak masuk dalam struktur TNI," kata Tri di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/9/2014).

Mantan Panglima Kodam I/Bukit Barisan itu menyebutkan, alokasi TNI dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sering kali kurang untuk menyejahterakan prajurit. Oleh karena itu, TNI pun mengandalkan bantuan dari pihak pengusaha.

Penunjukan CEO Mayapada Group Dato Sri Tahir sebagai Penasihat Panglima TNI Bidang Kesejahteraan Prajurit dan Peter Sondakh sebagai Penasihat Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi pun dianggap Tri tak lepas dari motif bantuan tersebut.

"Ini (istilahnya) kekurangan rumah, terus si bapak ini mau bantu, yah kita tangkap itu. Sekarang Pak Moeldoko orangnya kreatif, dia berhak tentukan mitranya. Tanpa mitra dengan pengusaha, bisa mati TNI," ujar dia.

...more

Serangan ISIS oleh Barat Picu Gerakan Radikal di Indonesia

Djoko Suyanto

Kompas.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menilai serangan militer yang dilakukan Barat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) berpotensi menimbulkan gejolak di Tanah. Kelompok radikan di Indonesia, sebutnya, bisa saja tergerak melakukan aksi teror.

"Negara-negara barat dalam menangani isu ISIS melakukan cara-cara hard, melakukan serangan yang disinyalir ada kegiatan ISIS. Sehingga ada kegiatan sipil yang tidak diinginkan. Dampak dari hard power ini akan berpengaruh tidak hanya di Suriah tetapi juga di Indonesia," ujar Djoko di kantor presiden, Minggu (14/9/2014).

Djoko menuturkan penanganan Barat terhadap ISIS memang bisa menyelesaikan masalah. "Tetapi sekarang gejolak dan isu di sana justru menimbulkan sentimen-sentimen baru atau gerakan-gerakan terorisme baru sebagai pendekatan dari gerakan hard power negara barat tersebut," imbuh dia.

Oleh karena itu, Djoko menilai pemerintah Indonesia akan lebih melakukan pendekatan dengan soft power di mana ada upaya terintegrasi antara TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mencegah penyebaran paham ISIS di Indonesia. Namun, Djoko memastikan aparat akan tetap menindak apabila ada tindakan radikal dan terorisme.

Hari ini, Presiden SBY memanggil sejumlah menteri untuk membahas polemik RUU Pilkada dan juga soal perkembangan ancaman Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pernyataan Presiden ini adalah tindak lanjut dari penangkapan Polri terhadap empat warga negara asing (WNA) asal Turki dan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait dengan jaringan ISIS.

...more

Ketahuan Konsumsi Narkoba, 34 Polisi Jakarta Barat Hanya Dibina

Komisaris Besar Pol Rikwanto

Kompas.com - Sebanyak 34 anggota Polres Metro Jakarta Barat terbukti mengonsumsi narkoba. Hal tersebut diketahui saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dengan tes urine anggota.

Namun, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, 34 anggota itu tidak akan diberikan sanksi administratif berupa pemecatan karena tujuan sidak ini untuk membina anggota. [Baca: Uji Urine, 34 Polisi di Jakarta Barat Kedapatan Konsumsi Sabu dan "Happy Five"]

Namun, apabila setelah pembinaan anggota tersebut diketahui mengonsumsi narkoba lagi, akan ada sanksi tegas dari kepolisian.

"Apabila terjaring lagi (setelah sidak) akan disidang kode etik, dinilai kepantasannya jadi polisi," kata  Rikwanto, Jumat (12/9/2014).

Semua anggota yang terjaring ini akan dibina selama sebulan. Dalam pembinaan, mereka akan dilatih secara fisik dan dikuatkan dengan ajaran agama, seperti tausiyah. Seusai dibina selama sebulan, mereka akan dinilai terlebih dahulu kesiapannya untuk kembali bertugas.

Sidak ini, menurut Rikwanto, akan terus dilakukan dalam kurun waktu beberapa bulan. Adapun tujuannya ialah untuk mengontrol apakah ada anggota lagi yang terbukti mengonsumsi narkoba.

Apabila masih banyak, nantinya akan dipikirkan lagi bagaimana bentuk pembinaan dan sanksi yang tepat. Sidak dengan tes urine yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat tersebut akan diberlakukan juga di polda dan polres semua wilayah Polda Metro Jaya secara bertahap.

...more

Mau Nikah Beda Agama, Jimly: ke Singapura Saja

Tempo.co - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie tak sepakat apabila pernikahan beda agama dilegalkan di Indonesia. Menurut dia, larangan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan sudah benar.

Namun, kata Jimly, jika pasangan tetap ingin menikah meski memiliki keyakinan berbeda, dia menyarankan mereka melakukannya di negara lain. "Ke Singapura saja," ujar Jimly di gedung Komisi Yudisial, Selasa, 9 Sepptember 2014.

Jimly mengatakan tak diakuinya pernikahan beda agama di Undang-Undang Perkawinan itu bertujuan mendidik masyarakat agar menikah dengan pasangan yang seiman. Tak masalah bila anggota pasangan tersebut berpindah keyakinan agar satu agama. Menurut Jimly, aturan tersebut untuk menjamin harmonisasi keberlangsungan keluarga tersebut ke depan.

Pernyataan Jimly ini disampaikan menyusul adanya uji materi UU Perkawinan oleh sekelomok alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mereka meminta pasal yang menyatakan perkawinan mesti "satu agama" dinyatakan tak berlaku. Mereka berpendapat aturan tersebut melanggar hak beragama seperti dijamin konstitusi.

...more

Kasus BBM di Batam, Moeldoko Akui Ada Anggota TNI AL yang Terlibat

Kompas.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengakui adanya anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) di Kota Batam, Kepulauan Riau. Moeldoko mengatakan, anggota itu akan mendapat hukuman berat jika dinyatakan terbukti terlibat.

"Memang saya akui ada. Kini sedang kita proses. Pangkatnya Sertu," ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Moeldoko mengatakan, ada transaksi tidak wajar yang melibatkan anggota TNI itu. Namun, ia tak mau menjelaskan lebih jauh soal keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut.

"Sedang kita dalami. Saya belum bisa jawab sekarang karena sedang kita proses," kata Moeldoko.

Hanya, Moeldoko menegaskan bahwa ancaman sanksi terhadap anggota TNI itu tergolong berat lantaran menyangkut BBM.

"Menurut saya berat itu. Di satu sisi kita lagi kesulitan BBM, ada yang main-main di situ. Berat itu," ungkap dia.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebelumnya menangkap pemilik kapal MT Lautan I, AM. Ia menjadi tersangka kasus dugaan pencucian uang dan korupsi terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 1,3 triliun di Kota Batam. Tersangka diduga membeli atau mengambil sebagian bahan bakar minyak Pertamina yang diangkut kapal dengan kapal lain secara ilegal di tengah laut.

Polri juga menahan empat tersangka lain, yaitu Niwen Khairiah, PNS di Pemerintah Kota Batam yang juga adik AM, serta supervisor Pertamina, yaitu Yusri, Aripin Achmad, dan Dunun. Kasus ini mencuat ketika PPATK menemukan transaksi mencurigakan milik PNS di Kota Batam senilai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut akumulasi transaksi tahun 2008-2013.

AM diduga membeli minyak secara ilegal dari Yusri. Pengambilan ilegal dari kapal pengangkut BBM milik Pertamina dilakukan di tengah laut dengan MT Lautan I.

Pembayaran pembelian dan penjualan BBM secara ilegal itu dilakukan di Singapura. Hasil penjualan minyak diserahkan kepada Niwen melalui kurir.

Polri juga menyita barang bukti, antara lain, rumah toko, sertifikat lahan dan bangunan, kendaraan, alat berat, serta dokumen bank. Niwen mengirim uang ke beberapa perusahaan yang dimiliki AM serta kepada Aripin dan Dunun.

...more

Seorang Camat di Maluku Babak Belur Dianiaya 8 Polisi

Kompas.com - Delapan anggota Polres Pulau Buru, Maluku dengan menganiaya seorang camat di Kabupaten Buru, Selasa (9/8/2014). Akibat penganiayaan itu, korban yang diketahui bernama Azis Tomia terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah.

Salah seorang saksi mata yang enggan namanya dipublikasikan kepada Kompas.com via telepon selulernya, Selasa sore mengatakan, penganiayaan terjadi saat korban hendak melerai perkelahian antara seorang anggota polisi dengan salah satu kerabat camat di Namlea.

“Pak Aziz ini mau melerai perkelahian yang terjadi namun malah dia yang dikeroyok delapan anggota polisi," ungkap sumber itu.

Kapolres Pulau Buru, AKBP Kamaruzaman yang dihubungi Kompas.com dari Ambon, membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Menurut Kamaruzaman, saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Namlea karena sejumlah luka yang dideritanya.

“Benar sekali ada pengeroyokan itu. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan juga tubuhnya," ungkap Kamaruzaman.

Dia mengatakan, akibat insiden penganiayaan itu, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Namlea sempat berunjuk rasa dan meminta para pelaku segera mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

“Kita barusan bertemu juga dengan DPRD terkait masalah ini. Ada juga tadi mahasiswa dan LSM yang menuntut agar kasus ini segera ditangani dan kita sudah jelaskan kepada mereka semuanya," ungkapnya.

Pihaknya kini masih mengusut kasus tersebut. Jika para oknum polisi tersebut terbukti melakukan penganiayaan akan ditindak tegas.

"Masih dalam penyelidikan, yang jelas kalau terbukti bersalah akan ditindak tegas," tandas Kamaruzaman.

...more

Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi

Sudi Silalah

Kompas.com - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menyiapkan mobil dinas baru untuk jajaran kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. PT Mercedes-Benz sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apa alasan pembelian mobil tersebut?

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pembelian mobil dinas tersebut sudah dianggarkan. Proses lelang, kata dia, juga sudah dilakukan secara transparan.

"Itu kewajiban kami. Kalau memang mereka enggak pakai, ya silakan," kata Sudi seusai peresmian Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSCM, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Saat ditanya mengapa pemerintah lebih memilih mobil baru dibandingkan memakai mobil dinas yang sudah ada, Sudi meragukan kabinet mendatang bersedia menggunakan mobil bekas.

"Apa mau?" tanya dia.

Menurut Sudi, mobil baru diperlukan karena usia pemakaian mobil sudah lima tahun. "Usia lima tahun dalam urusan permobilan itu memang sudah seperti itu," ucap Sudi.

Sudi menambahkan, semua mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Toyota Crown Royal Saloon, wajib dikembalikan. Semua mobil itu akan dilelang dan uangnya dikembalikan ke kas negara.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sempat diminta saran oleh Sudi saat pemerintah berencana membeli mobil dinas baru. Saat itu, Jokowi mengaku ingin agar para pembantunya nanti tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

Selain jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri yang bakal mendapat mobil dinas Mercy, mantan presiden dan mantan wakil presiden juga akan mendapatkan mobil bermerek sama. Harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 91.944.000.000.

Namun, dalam surat pengumuman pemenang lelang pada 28 Agustus 2014 yang diunggah ke situs Sekretariat Negara, tak disebutkan jumlah mobil baru yang dibeli.

...more

Kutipan Ini, Alasan Pemkot Depok Tak Keluarkan Izin untuk Tugu Chastelein

Kadis Disporaparsenbud Depok,  H. M. Munir

Kompas.com - Sebuah kutipan dari Cornelis Chastelein menjadi latar tak kunjung keluarnya izin pembangunan Tugu Chastelein di Kota Depok. "Mijn intentie is dat te Depok mettertijd een fraale Christenbevolking groele," adalah kutipan itu.

Anggota Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Yano Jonathans, menerjemahkan kutipan itu sebagai "Harapan saya, kelak Depok jadi masyarakat Kristen yang sejahtera."

"Pemkot Depok tidak mengizinkan karena khawatir tulisan tersebut menimbulkan konflik Sara (suku, ras, dan agama) di masyarakat Depok," kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni, dan Budaya HM Munir, di kompleks Balai Kota Depok, Senin (8/9/2014). "Tulisan itu dapat mengganggu ketenteraman umat beragama di Depok."

Menurut Munir, Depok yang dirujuk Chastelein dalam pernyataan berisi harapan itu sudah tak lagi sama dengan Depok yang sekarang sudah menjadi sebuah kota. Dia lalu menunjukkan peta Depok pada masa Chastelein seluas 22.117 meter persegi.

Munir tak menampik, ada kekhawatiran masyarakat Depok salah menafsirkan pernyataan Chastelein yang dikutip dan diterakan pada rencana Tugu Chastelein. "Oleh karena itu, kami sampai sekarang ini masih mengevaluasi seberapa penting sih tugu itu untuk warga Depok?"

"Seberapa besar perjuangan Chastelein untuk Depok?" lanjut Munir. "(Presiden) Soeharto saja enggak diperingati. Chastelein bukan pejuang yang harus diperingati," kata dia.

Tugu Chastelein pertama kali didirikan pada 28 Juni 1914, bertepatan dengan 200 tahun Kota Depok. Namun, pada era 1960-an, tugu itu dihancurkan warga karena dianggap sebagai simbol antek-antek penjajah Belanda.

Untuk memperingati 300 tahun Kota Depok, 28 Juni 2014, YLCC berniat membangun kembali tugu tersebut. Mereka berencana membangun tugu seperti apa adanya saat dibangun, tak terkecuali kutipan harapan Chastelein tersebut. "Kami sudah tawarkan juga kalau enggak pakai tulisan itu tidak apa-apa, tapi mereka tetap enggak ngizinin," kata Yano.

Menanggapi tawaran yang disebutkan Yanao, Munir mengatakan, "Ya logikanya saja, dulu dihancurkan, (masa) sekarang mau dibangun lagi? Dengan atau tanpa tulisan itu, kami masih mengkajinya dengan para pelaku sejarah Kota Depok."

...more

Golkar: Pilkada Langsung Timbulkan Banyak Korban

Bambang Soesatyo

Kompas.com - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dari hasil kajian tersebut, kata Bambang, Golkar menarik kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak bermasalah daripada menguntungkan masyarakat di daerah.

“Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada,” kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2014).

Tak hanya pada saat kampanye, pertikaian tersebut, menurut Bambang juga terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar diselenggarakan pemilihan ulang.

Ia menambahkan, pilkada langsung berpotensi mendorong pemenang untuk melakukan korupsi agar modal yang dikeluarkan saat kampanye dapat kembali.

Menurut dia, tak sedikit modal yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat agar dapat memenangi kontestasi pilkada tersebut. Belum lagi, imbuh dia, kandidat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung tak jarang yang fokus menyelesaikan masa baktinya.

Ia mengatakan, kepala daerah biasanya sudah akan mulai sibuk kampanye di tahun ketiga ia menjabat. Di samping itu, ia menilai, kepala daerah juga akan menggunakan cara-cara curang untuk mempertahankan posisinya tersebut.

“Pengalaman pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada. Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejaba atau PNS akan terbelah menjadi timses (tim sukses) masing-masing kandikat,” papar Bambang.

...more

Tolak Pilkada Langsung, Gerindra Beralasan Rawan Korupsi

Martin Hutabarat

Kompas.com - Partai Gerindra kini menolak pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan langsung oleh rakyat. Partai Gerindra berubah sikap menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan semangat antikorupsi.

"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Jumat (5/9/2014) siang.

Menurut dia, Pilkada langsung lekat dengan manipulasi dengan uang. Pengeluaran seorang calon bupati/wali kota untuk membiayai kampanye bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, calon terpilih cenderung berusaha mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan.

"Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan, pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kata Martin, setidaknya ada 327 bupati, gubernur, hingga wali kota yang tersangkut korupsi selama delapan tahun pelaksanaan Pilkada langsung. Selain menghindari korupsi, Pilkada melalui DPRD, tambah dia, juga bisa menghemat anggaran dengan jumlah yang cukup besar.

"Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang ber-triliun-triliun," ucap Martin.

Partai Gerindra salah satu parpol di koalisi Merah Putih yang berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September.

Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD.

...more

Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar

Lulung Lunggana

Tempo.co - Kendaraan mewah milik anggota DPRD Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lulung Lunggana, diduga tak terdaftar di Samsat Polda Metro Jaya dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Data kendaraan Lamborghini hijau berpelat B 1258 SHP itu tak terdaftar saat Tempo mengecek di situs milik Dinas, http://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_PKB. "Data kendaraan yang Anda cari tidak ada," bunyi situs tersebut kala Tempo memasukkan data pelat nomor kendaraan yang dibawa Lulung ke pelantikan anggota Dewan pada dua hari lalu.
Begitu pula di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, data tersebut tak muncul. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono. "Sudah dicek, memang tidak ada datanya," ujarnya.

...more

Ditantang Djoko Santoso, polisi kembalikan Unimog

Merdeka.com - "Iya itu (Unimog) milik saya, tulis yang besar, itu milik saya!"

Kata-kata itu terlontar dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso Rabu (3/9), di Universitas Bung Karno Jakarta. Dia akhirnya mengakui bahwa Unimog yang dipakai massa Prabowo-Hatta untuk menjebol barikade kawat berduri kepolisian adalah miliknya. Unimog itu muncul ke jalanan saat sidang putusan pilpres Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Gertakan Djoko tersebut mungkin memang akhirnya bikin ciut Korps Bhayangkara. Padahal sebelumnya Polda Metro Jaya sudah menyita tiga mobil Unimog yang digunakan massa Prabowo-Hatta, yang salah satunya adalah kepunyaan Djoko. Dua unit mobil Unimog tersebut berpelat D 8139 DI dan Z 8383 BM. Namun satu mobil lagi nampak tidak berpelat nomor polisi.

Polisi kala itu geram lantaran Unimog jelas-jelas merusak barikade kawat berduri, sampai akhirnya polisi dengan tegas membubarkan aksi massa yang sudah dinilai anarkis itu.

Menurut Polda Metro Jaya, penggunaan unimog dalam demonstrasi tak ada larangan sama sekali. Namun, ketika mobil tersebut digunakan untuk menerobos kawat berduri polisi, itu yang melanggar hukum dan harus diproses.

"Sebenarnya digunakan (demonstrasi) gak apa-apa asal memberitahu. Gak apa-apa asal jangan merusak barrier yang kita miliki, itu masuk tindakan melawan petugas," kata Irjen Pol Dwi Priyatno ketika masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Kamis (28/8).

Namun kini Unimog milik Djoko itu nyatanya malah dilepaskan begitu saja. Bahkan polisi mengaku tidak perlu memanggil Djoko untuk dimintai keterangan.

"Enggak (Djoko Santoso tidak dipanggil). Mobil yang satu D 8499 TC suratnya lengkap sudah dikembalikan, STNK dan BPKB-nya ada," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya Jakarta, Kamis (4/9).

Lalu apakah Polri memang takut dan segan kepada Djoko Susanto sehingga melepaskan Unimog begitu saja?

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut angkat bicara dalam masalah ini. Namun Kompolnas menilai kepolisian tak punya rasa takut atau tak enak karena Unimog itu milik mantan jenderal TNI.

"Polri tidak takut, cuma tentu Polri itu berhati-hati, karena ini tantangan mereka. Mempertimbangkan banyak faktor, jangan sampai dimaknai takut," kata Komisioner Kompolnas, M Nasser, saat berbincang kepada merdeka.com, Kamis (4/9).

"Kalau mobil itu memang ada surat-suratnya, lebih kejahatan terhadap barang saja, merusak milik orang lain, artinya melawan hukum. Tetapi kalau mobil itu misalnya bukan yang ada izinnya, maka ya tentu harus dipersoalkan dari sisi legalitas. Bisa soal surat lalu lintas resmi atau tidak," tambahnya.

Menurut Nasser, Unimog itu bisa terancam Pasal 406 KUHP, yakni menghancurkan atau merusak barang milik orang lain. Sebabnya, Unimog tersebut sudah terbukti melawan dan merusak kawat berduri milik Polri.

Sementara itu menurut pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, seharusnya Polri bisa memproses Unimog itu jika memang melanggar hukum. Apalagi Unimog itu sudah terbukti merusak barikade pengamanan polisi.

"Mau mobil siapa pun, keluarga presiden pun, siapa saja kalau memang melanggar ya harus berani. Kalau misalnya kelihatan diulur-ulur itu berkaitan dengan netralitas. Polisi rakyat atau polisi politik? Kan begitu," kata Bambang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/9).

...more