Kompas.com - Laga antara Persib dan Persija yang berlangsung di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (28/8/2013), sempat ricuh. Untuk menenangkan para suporter, Menpora Roy Suryo (Partai Demokrat) sampai harus turun tangan.
Thursday, August 29, 2013
Wednesday, August 28, 2013
PKS: Miss World Merendahkan Perempuan
 |
| Surahman Hidayat |
Kompas.com - Anggota Komisi X asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat berkomentar tentang penyelenggaraan kontes kecantikan Miss World di Bali, September mendatang. Ia menilai, pelaksanaan event ini merendahkan budaya Indonesia.
"Miss World bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss World,” kata Surahman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/8/2013).
Menurutnya, Miss World tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Surahman pun mengkritik pandangan bahwa Miss World diasumsikan mampu meningkatkan potensi pariwisata dan budaya Indonesia.
"Pada kenyataannya, di beberapa negara yang pernah melaksanakan Miss World tidak terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Surahman berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar lebih proaktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Indonesia.
"Seraya menghadirkan program-program peningkatan dan pemberdayaan potensi perempuan Indonesia, untuk kemudian dipromosikan ke dunia internasional," kata dia.
Surahman mengatakan, adopsi budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya yang dimiliki Indonesia.
Penyelenggaraan Miss World di Indonesia
Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional Miss World 2013. Ajang internasional yang akan diikuti oleh perwakilan lebih dari 135 negara ini menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. Upacara pembukaannya akan digelar di Nusa Dua, Bali, 7 September 2013.
Beragam kegiatan kompetisi dalam ajang Miss World ini akan digelar hingga Malam Puncak Pemilihan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 28 September 2013. Pada kesempatan ini, Indonesia akan diwakili Miss Indonesia 2013, Vania Larissa (17), gadis multitalenta kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, malam puncak ini akan disiarkan langsung ke 140 negara. Nana Puspa Dewi Putra dan M Budi Rustanto dari Media Nusantara Citra (MNC) Group yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini bekerja sama dengan Miss World Organization menjelaskan, penyelenggaraan Miss World kali ini disesuaikan dengan nilai budaya dan adat kebiasaan di Indonesia.
Kompetisi dengan kostum bikini, misalnya, diubah menjadi peragaan busana di pantai dengan semua kontestan berbalut sarung khas Bali. ”Dengan begitu, bisa sekaligus mempromosikan kain Indonesia. Untuk itu, kami juga menggandeng desainer-desainer Indonesia,” ujar Nana, Rabu (21/8/2013), dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas.
...more
"Miss World bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss World,” kata Surahman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/8/2013).
Menurutnya, Miss World tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Surahman pun mengkritik pandangan bahwa Miss World diasumsikan mampu meningkatkan potensi pariwisata dan budaya Indonesia.
"Pada kenyataannya, di beberapa negara yang pernah melaksanakan Miss World tidak terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Surahman berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar lebih proaktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Indonesia.
"Seraya menghadirkan program-program peningkatan dan pemberdayaan potensi perempuan Indonesia, untuk kemudian dipromosikan ke dunia internasional," kata dia.
Surahman mengatakan, adopsi budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya yang dimiliki Indonesia.
Penyelenggaraan Miss World di Indonesia
Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional Miss World 2013. Ajang internasional yang akan diikuti oleh perwakilan lebih dari 135 negara ini menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. Upacara pembukaannya akan digelar di Nusa Dua, Bali, 7 September 2013.
Beragam kegiatan kompetisi dalam ajang Miss World ini akan digelar hingga Malam Puncak Pemilihan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 28 September 2013. Pada kesempatan ini, Indonesia akan diwakili Miss Indonesia 2013, Vania Larissa (17), gadis multitalenta kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, malam puncak ini akan disiarkan langsung ke 140 negara. Nana Puspa Dewi Putra dan M Budi Rustanto dari Media Nusantara Citra (MNC) Group yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini bekerja sama dengan Miss World Organization menjelaskan, penyelenggaraan Miss World kali ini disesuaikan dengan nilai budaya dan adat kebiasaan di Indonesia.
Kompetisi dengan kostum bikini, misalnya, diubah menjadi peragaan busana di pantai dengan semua kontestan berbalut sarung khas Bali. ”Dengan begitu, bisa sekaligus mempromosikan kain Indonesia. Untuk itu, kami juga menggandeng desainer-desainer Indonesia,” ujar Nana, Rabu (21/8/2013), dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas.
Monday, August 26, 2013
Hatta Rajasa Punya Gagasan Negara Ikut Danai Kampanye Partai
 |
| Hatta Rajasa |
Detik.com - Ketua umum PAN, Hatta Rajasa membuka wacana tentang kemungkinan negara membantu keuangan partai. Menurutnya, jika negara mau membantu pendanaan kampanye akan sangat meringankan beban anggaran partai, sehingga partai tak perlu memaksakan diri mencari dana.
"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.
"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.
Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.
"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.
...more
"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.
"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.
Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.
"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.
Beda Agama, Warga Lenteng Agung Tolak Lurah Baru
Portalkbr.com - Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan permintaan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, soal penolakan mereka dipimpin Lurah non muslim, Susan Jasmine Zulkifli.
Lurah baru ini merupakan salah satu lurah yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah, beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi mengaku belum tahu apakah keluhan warga tersebut sudah disampaikan ke Pemprov atau belum. Namun kata Dia, Pemprov akan menampung semua aspirasi warga Jakarta.
"Kalau memang ada keluhan nanti dicek oleh pimpinan, dianggap memang seharusnya dipindah, ya akan dipindah. Tapi, nanti akan dikroscek lagi,” kata Eko Haryadi kepada KBR68H, Selasa (20/8).
Terkait soal sudah atau belumnya laporan itu masujk ke Pemprov, ia mengaku belum tahu.
“Demikian banyak ya laporan yang masuk, saya ngga hapal satu persatu, " tambahnya.
Sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan penolakan mereka jika dipimpin oleh lurah non muslim, karena alasan tidak nyaman.
Mereka menuntut agar Pemrov Jakarta mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung.
Warga mengklaim, telah mengumpulkan 2300 nama dan 1500-an KTP sebagai tanda bukti dukung pemberhentian Lurah di wilayah mereka. Daftar nama dan dukungan tersebut menurut rencana akan diserahkan ke Balai Kota agar segera ditindaklanjuti.
...more
Lurah baru ini merupakan salah satu lurah yang lolos dalam lelang terbuka pemilihan lurah, beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Eko Haryadi mengaku belum tahu apakah keluhan warga tersebut sudah disampaikan ke Pemprov atau belum. Namun kata Dia, Pemprov akan menampung semua aspirasi warga Jakarta.
"Kalau memang ada keluhan nanti dicek oleh pimpinan, dianggap memang seharusnya dipindah, ya akan dipindah. Tapi, nanti akan dikroscek lagi,” kata Eko Haryadi kepada KBR68H, Selasa (20/8).
Terkait soal sudah atau belumnya laporan itu masujk ke Pemprov, ia mengaku belum tahu.
“Demikian banyak ya laporan yang masuk, saya ngga hapal satu persatu, " tambahnya.
Sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan penolakan mereka jika dipimpin oleh lurah non muslim, karena alasan tidak nyaman.
Mereka menuntut agar Pemrov Jakarta mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung.
Warga mengklaim, telah mengumpulkan 2300 nama dan 1500-an KTP sebagai tanda bukti dukung pemberhentian Lurah di wilayah mereka. Daftar nama dan dukungan tersebut menurut rencana akan diserahkan ke Balai Kota agar segera ditindaklanjuti.
Siswi SMA di Prabumulih Wajib Tes Keperawanan
 |
| HM Rasyid |
Kompas.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh.
Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan.
Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).
Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.
...more
Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan.
Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).
Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.
Dani Anwar Cium Aroma Dendam di Penertiban PKL Tanah Abang
 |
| Dani Anwar |
Kompas.com - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, menuding penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI ada aroma balas dendam pada Pilkada DKI 2012. Menurutnya, perolehan suara pasangan Jokowi-Ahok cukup rendah di Tanah Abang pada Pilkada DKI 2012.
"Saya pribadi menduganya ke arah sana (balas dendam terkait Pilkada DKI). Melihat persoalan saat ini dan yang akan terjadi mendatang di Tanah Abang, saya minta warga Tanah Abang tetap bersatu," kata anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2013).
Dani mengatakan, harus diakui penertiban PKL berimbas pada warga Tanah Abang, apalagi terkait dengan rencana penutupan tempat pemotongan hewan kambing. Menurutnya, di tempat pemotongan kambing (jagal) tersebut, hampir semuanya adalah warga Tanah Abang yang menggantungkan isi perutnya di sana.
"Coba kalau ditutup, warga Tanah Abang yang bekerja di sana ke mana lagi mereka harus kerja? Sekarang katanya tidak jadi ditutup cuma mau dipindah tempatnya. Tapi, belum dipastikan tempatnya, baru beredar katanya-katanya," jelas Dani.
Dani berpendapat, rumah potong hewan kambing merupakan ciri khas dari Tanah Abang. Selain terkenal dengan ilmu silatnya, kata Dani, Tanah Abang terkenal juga dengan tempat potong hewan jagalnya.
"Kalau tempat jagal di Tanah Abang ini dihilangkan, berarti Pemprov DKI sudah menghilangkan tradisi yang ada di Tanah Abang," katanya.
...more
"Saya pribadi menduganya ke arah sana (balas dendam terkait Pilkada DKI). Melihat persoalan saat ini dan yang akan terjadi mendatang di Tanah Abang, saya minta warga Tanah Abang tetap bersatu," kata anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2013).
Dani mengatakan, harus diakui penertiban PKL berimbas pada warga Tanah Abang, apalagi terkait dengan rencana penutupan tempat pemotongan hewan kambing. Menurutnya, di tempat pemotongan kambing (jagal) tersebut, hampir semuanya adalah warga Tanah Abang yang menggantungkan isi perutnya di sana.
"Coba kalau ditutup, warga Tanah Abang yang bekerja di sana ke mana lagi mereka harus kerja? Sekarang katanya tidak jadi ditutup cuma mau dipindah tempatnya. Tapi, belum dipastikan tempatnya, baru beredar katanya-katanya," jelas Dani.
Dani berpendapat, rumah potong hewan kambing merupakan ciri khas dari Tanah Abang. Selain terkenal dengan ilmu silatnya, kata Dani, Tanah Abang terkenal juga dengan tempat potong hewan jagalnya.
"Kalau tempat jagal di Tanah Abang ini dihilangkan, berarti Pemprov DKI sudah menghilangkan tradisi yang ada di Tanah Abang," katanya.
Thursday, August 15, 2013
Djoko Suyanto: Warga Syiah Jangan Mau Dipaksa
 |
| Djoko Suyanto |
Kompas.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah memerintahkan jajaran pemerintah Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk memaksakan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang. Djoko menyarankan warga Syiah menolak jika ada pemaksaan keyakinan.
"Jangan mau dipaksa. Tak ada pemaksaan. Posisi pemerintah tidak boleh ada pemaksaan," kata Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.
Djoko mengaku tidak tahu soal pemaksaan terhadap warga Syiah untuk meninggalkan keyakinannya. Ia menyarankan untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah Sampang.
Djoko menambahkan, pemerintah saat ini memprioritaskan keamanan warga Syiah yang mengungsi. Jika proses rekonsiliasi di Sampang menemui titik temu, kata dia, maka pemerintah akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.
"Sekarang sudah ada titik temu, satu hal saling tidak melakukan kekerasan. Itu sudah bagus. Kedua, dibicarakan bagaimana mekanisme kembali, bagaimana proses perdamaian di antara mereka. Satu dua orang mungkin masih resisten," kata Djoko.
Seperti diberitakan, adanya pemaksaan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang diungkapkan oleh Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.
Menurut Nur, pemaksaan itu dilakukan oleh bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Setelah menolak menandatangani, Nur diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang. Akhirnya, ia memilih ke Jakarta.
...more
"Jangan mau dipaksa. Tak ada pemaksaan. Posisi pemerintah tidak boleh ada pemaksaan," kata Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.
Djoko mengaku tidak tahu soal pemaksaan terhadap warga Syiah untuk meninggalkan keyakinannya. Ia menyarankan untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah Sampang.
Djoko menambahkan, pemerintah saat ini memprioritaskan keamanan warga Syiah yang mengungsi. Jika proses rekonsiliasi di Sampang menemui titik temu, kata dia, maka pemerintah akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.
"Sekarang sudah ada titik temu, satu hal saling tidak melakukan kekerasan. Itu sudah bagus. Kedua, dibicarakan bagaimana mekanisme kembali, bagaimana proses perdamaian di antara mereka. Satu dua orang mungkin masih resisten," kata Djoko.
Seperti diberitakan, adanya pemaksaan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang diungkapkan oleh Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.
Menurut Nur, pemaksaan itu dilakukan oleh bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Setelah menolak menandatangani, Nur diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang. Akhirnya, ia memilih ke Jakarta.
Kompol Pinjami Korban Mobil Barang Bukti Kejahatan
 |
| Franceisca Yofie |
Poskotanews.com - Kompol AE menurunkan dua anggota kepolisian yang diperintahkan untuk mengawasi gerak gerik Fransisca mantan pacarnya. Langkah ini dilakukan, lantaran korban selama ini menghilang sehingga membuat AE was was. “ Dua anggota diturunkan untuk mengawasi korban mantan pacarnya,“ kata Kabid Humas Kombes Pol Martinus Sitompul, Rabu.
Dia menegaskan, pengawasan yang dilakukan dua anggota polisi atas perintah AE lantaran, sang kompol meminjamkan mobil barang bukti kejahatan kepada korban dan dipergunakan oleh keluarga korban.
Berhubung Sisca selama ini tak jelas tinggalnya, Kompol AE menurunkan dua anggota kemudian membuat laporan prihal kendaraan barang bukti yang tidak dikembalikan. “ Laporan ada di Polsek. Dua anggota diturunkan untuk mengawasi sekaligus mengambil kembali kendaraan hasil kejahatan,“ tandasnya.
Olehkarena itu, lanjut Maartin, dua polisi yang diperintahkan AE mengawasi korban tak lain untuk menyelamatkan kendaraan yang disembunyikan korban. “Jadi pengawasan itu erat kaitannya dengan kendaraan barang bukti yang dipinjamkan ke korban,“.
Berbeda dengan Kapolrestabes Bandung, Kombespol Sunarto. Dua anggota polisi yang diturunkan Kompol AE tiada lain erat kaitannya dengan masalah asmara. “ Kompol itu masih mencintai korban,“ tandasnya.
...more
Dia menegaskan, pengawasan yang dilakukan dua anggota polisi atas perintah AE lantaran, sang kompol meminjamkan mobil barang bukti kejahatan kepada korban dan dipergunakan oleh keluarga korban.
Berhubung Sisca selama ini tak jelas tinggalnya, Kompol AE menurunkan dua anggota kemudian membuat laporan prihal kendaraan barang bukti yang tidak dikembalikan. “ Laporan ada di Polsek. Dua anggota diturunkan untuk mengawasi sekaligus mengambil kembali kendaraan hasil kejahatan,“ tandasnya.
Olehkarena itu, lanjut Maartin, dua polisi yang diperintahkan AE mengawasi korban tak lain untuk menyelamatkan kendaraan yang disembunyikan korban. “Jadi pengawasan itu erat kaitannya dengan kendaraan barang bukti yang dipinjamkan ke korban,“.
Berbeda dengan Kapolrestabes Bandung, Kombespol Sunarto. Dua anggota polisi yang diturunkan Kompol AE tiada lain erat kaitannya dengan masalah asmara. “ Kompol itu masih mencintai korban,“ tandasnya.
Irjen Djoko Dapat Rp 50 Juta/Bulan dari Jasa Raharja Sejak Tahun 2009
Detik.com - Sejak tahun 2009, eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ternyata mendapat dana operasional Rp 50 juta setiap bulan dari Jasa Raharja. Tapi sebagian dana itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Itu insentif untuk operasional," kata Djoko di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (13/8/2013).
Dari data yang dijelaskan, sepanjang tahun 2009, Djoko mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai bulan September sebanyak Rp 450 juta.
Djoko berdalih, Jasa Raharja memberikan kebebasan kepada dirinya untuk menggunakan uang tersebut. Bisa dipakai untuk kepentingan operasional maupun pribadi.
"Pak ini bebas digunakan," kata Djoko menirukan ucapan Direktur Operasional Jasa Raharja yang menurutnya sudah menjabat sebagai Dirut Jasa Raharja.
Ketua Majelis Suhartoyo tak puas dengan jawaban Djoko. Terlebih lagi di dalam SK, uang itu ditujukan kepada Korlantas bukan Djoko secara pribadi.
"Maaf saya nggak baca detail aturannya," elak Djoko.
...more
"Itu insentif untuk operasional," kata Djoko di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (13/8/2013).
Dari data yang dijelaskan, sepanjang tahun 2009, Djoko mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai bulan September sebanyak Rp 450 juta.
Djoko berdalih, Jasa Raharja memberikan kebebasan kepada dirinya untuk menggunakan uang tersebut. Bisa dipakai untuk kepentingan operasional maupun pribadi.
"Pak ini bebas digunakan," kata Djoko menirukan ucapan Direktur Operasional Jasa Raharja yang menurutnya sudah menjabat sebagai Dirut Jasa Raharja.
Ketua Majelis Suhartoyo tak puas dengan jawaban Djoko. Terlebih lagi di dalam SK, uang itu ditujukan kepada Korlantas bukan Djoko secara pribadi.
"Maaf saya nggak baca detail aturannya," elak Djoko.
Warga Syiah Diminta Bertobat, Mendagri: Negara Tak Masuk Wilayah Itu
Kompas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta, apalagi memaksa warga Syiah Sampang, Jawa Timur, yang mengungsi di Sidoarjo untuk bertobat. Menurutnya, pemerintah, terutama Kemendagri, tidak sampai mengurus soal agama dan keyakinan warga.
"Kalau itu (paksaan bertobat) saya tidak tahu. Itu urusan Menteri Agamalah karena negara kan tidak masuk dalam wilayah itu. Itu kan sudah soal keyakinan betul, itu urusan dia dengan Tuhan," ujar Gamawan di Kantor Kemendagri, Senin (12/8/2013).
Lagi pula, tegasnya, dalam pembahasan bersama antara pemerintah dan kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kabupaten Sampang, para ulama dan masyarakat, tidak ada wacana pertobatan yang dibahas.
"Saya tidak tahu itu. Tapi, malam itu, pertemuan kami tidak seperti itu," lanjutnya.
Gamawan mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menggunakan istilah pertobatan. Menurutnya, yang berhasil disepakati adalah kedua belah pihak yang berkonflik menyamakan persepsi dan membangun pengertian.
"Istilahnya, mari kita samakan persepsi semua dan mari kita saling ada pengertian, ada pembinaan kalau memang ada yang keliru. Itu saja istilahnya," kata dia.
Disampaikannya, para pihak terkait sepakat melakukan pembinaan terhadap warga. Ulama, kata dia, berperan memberikan pembinaan kepada warga. Menurutnya, warga yang dibina bukan hanya pengungsi, melainkan juga warga di tempat asal agar dapat menerima para pengungsi pulang.
"Ya semuanya (dibina). Masyarakat yang menerima (warga Sampang di tempat asal) kan juga harus dibina. Untuk bisa memahami, ada pengertian," ujar Gamawan. Dia mengatakan, tugas pemerintah dalam upaya memulangkan pengungsi Sampang adalah dengan menjamin keamanan warga, terutama setelah pulang ke daerah asal.
Sebelumnya, diberitakan, konflik yang terjadi Sampang, Madura, diduga berawal dari konflik internal keluarga antara pimpinan Islam Syiah, Tajul Muluk, dan saudaranya Rois Al Hukama. Pada Agustus 2012, perkampungan pengikut aliran Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluran, Kecamatan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas serta enam orang lainnya luka-luka. Hingga pada Juni 2013, para pengungsi korban tragedi kemanusiaan di Sampang itu akhirnya terpaksa dipindah dengan alasan keamanan dan kehidupan yang lebih layak di lokasi pengungsian.
Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah pernah mengungkapkan, warga Syiah di Sampang dipaksa oleh para pejabat pemerintah dan kepolisian setempat untuk menandatangani ikrar. Ikrar tersebut berisi 9 poin yang intinya menganggap ajaran Tajul Muluk sesat dan harus kembali ke Ahlus Sunnah.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, dalam proses rekonsiliasi yang tengah dilakukan, perlu dilakukan persamaan persepsi antarkelompok di Sampang. Pasalnya, kata dia, ada perbedaan pandangan antara warga dan kelompok Tajul Muluk.
"Nah kalau semua sudah selesai, mereka pulang ke kampung halamannya. Itu dijamin aman kalau rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya bisa tercapai, yaitu pencerahan dan penyamaan persepsi," kata Suryadharma.
...more
"Kalau itu (paksaan bertobat) saya tidak tahu. Itu urusan Menteri Agamalah karena negara kan tidak masuk dalam wilayah itu. Itu kan sudah soal keyakinan betul, itu urusan dia dengan Tuhan," ujar Gamawan di Kantor Kemendagri, Senin (12/8/2013).
Lagi pula, tegasnya, dalam pembahasan bersama antara pemerintah dan kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kabupaten Sampang, para ulama dan masyarakat, tidak ada wacana pertobatan yang dibahas.
"Saya tidak tahu itu. Tapi, malam itu, pertemuan kami tidak seperti itu," lanjutnya.
Gamawan mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menggunakan istilah pertobatan. Menurutnya, yang berhasil disepakati adalah kedua belah pihak yang berkonflik menyamakan persepsi dan membangun pengertian.
"Istilahnya, mari kita samakan persepsi semua dan mari kita saling ada pengertian, ada pembinaan kalau memang ada yang keliru. Itu saja istilahnya," kata dia.
Disampaikannya, para pihak terkait sepakat melakukan pembinaan terhadap warga. Ulama, kata dia, berperan memberikan pembinaan kepada warga. Menurutnya, warga yang dibina bukan hanya pengungsi, melainkan juga warga di tempat asal agar dapat menerima para pengungsi pulang.
"Ya semuanya (dibina). Masyarakat yang menerima (warga Sampang di tempat asal) kan juga harus dibina. Untuk bisa memahami, ada pengertian," ujar Gamawan. Dia mengatakan, tugas pemerintah dalam upaya memulangkan pengungsi Sampang adalah dengan menjamin keamanan warga, terutama setelah pulang ke daerah asal.
Sebelumnya, diberitakan, konflik yang terjadi Sampang, Madura, diduga berawal dari konflik internal keluarga antara pimpinan Islam Syiah, Tajul Muluk, dan saudaranya Rois Al Hukama. Pada Agustus 2012, perkampungan pengikut aliran Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluran, Kecamatan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas serta enam orang lainnya luka-luka. Hingga pada Juni 2013, para pengungsi korban tragedi kemanusiaan di Sampang itu akhirnya terpaksa dipindah dengan alasan keamanan dan kehidupan yang lebih layak di lokasi pengungsian.
Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah pernah mengungkapkan, warga Syiah di Sampang dipaksa oleh para pejabat pemerintah dan kepolisian setempat untuk menandatangani ikrar. Ikrar tersebut berisi 9 poin yang intinya menganggap ajaran Tajul Muluk sesat dan harus kembali ke Ahlus Sunnah.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, dalam proses rekonsiliasi yang tengah dilakukan, perlu dilakukan persamaan persepsi antarkelompok di Sampang. Pasalnya, kata dia, ada perbedaan pandangan antara warga dan kelompok Tajul Muluk.
"Nah kalau semua sudah selesai, mereka pulang ke kampung halamannya. Itu dijamin aman kalau rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya bisa tercapai, yaitu pencerahan dan penyamaan persepsi," kata Suryadharma.
Tuesday, August 13, 2013
KaBIN: Snowden Punya Kepentingan Mengacaukan, Jangan Terlalu Dipercaya
 |
| Marciano Norman |
Detik.com - Secara mengejutkan, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Letjen Marciano Norman, menyebut nama Eks National Security Agency (NSA) Edward Snowden, dalam penyadapan Presiden SBY. Lalu dari mana dasarnya Marciano menyebut nama Edward Snowden?
Berikut petikan wawancara antara Marciano Norman dengan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Apa pentingnya Edward Snowden sadap Indonesia?
Lho, yang membocorkan berita itu kan dia, bahwa dia adalah anggota dari National Security Agency (NSA), kemudian karena intinya terus dia membocorkan itu, sehingga akhirnya dia kan dikejar oleh pemerintah Amerika sendiri dan dia mencari suaka ke mana-mana, yang sekarang akhirnya mendapatkan izin tinggal 1 tahun di Rusia.
Nah maksud saya, sumber seperti itu, orang yang dalam posisi seperti itu jangan terlalu dipercaya gitu lho, karena dia kan punya kepentingan untuk memang mengacaukan itu. Seperti contohnya dia pasti sama Amerika sendiri dia sakit hati, dia membocorkan Amerika begini, Amerika begini, dengan harapan bahwa seluruh peserta G-20 itu sendiri itu dia langsung melakukan protes keras bahwa Amerika melakukan penyadapan.
BIN sendiri simpulkan nama Edward Snowden terlibat dari mana informasinya?
Oh itu informasi yang jelas, itu jelas.
Dari mana?
Kalau anda mengikuti sejak pemberitaannya 17 Juni dari The Guardian di Inggris, itu sudah jelas, sudah pasti itu.
Informasi BIN dari berita Guardian atau dari mana?
Oh bukan, kan kita juga punya agen kita di Inggris, dari agen kita yang di Inggris, kemudian agen kita yang di Australia juga ada sampai pemberitaan itu diangkat.
Kata media asing penyadapan terkait dengan posisi Australia di Dewan Keamanan PBB?
Itu belum tentu 100 persen benar. Masih akan kita perdalam.
...more
Berikut petikan wawancara antara Marciano Norman dengan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Apa pentingnya Edward Snowden sadap Indonesia?
Lho, yang membocorkan berita itu kan dia, bahwa dia adalah anggota dari National Security Agency (NSA), kemudian karena intinya terus dia membocorkan itu, sehingga akhirnya dia kan dikejar oleh pemerintah Amerika sendiri dan dia mencari suaka ke mana-mana, yang sekarang akhirnya mendapatkan izin tinggal 1 tahun di Rusia.
Nah maksud saya, sumber seperti itu, orang yang dalam posisi seperti itu jangan terlalu dipercaya gitu lho, karena dia kan punya kepentingan untuk memang mengacaukan itu. Seperti contohnya dia pasti sama Amerika sendiri dia sakit hati, dia membocorkan Amerika begini, Amerika begini, dengan harapan bahwa seluruh peserta G-20 itu sendiri itu dia langsung melakukan protes keras bahwa Amerika melakukan penyadapan.
BIN sendiri simpulkan nama Edward Snowden terlibat dari mana informasinya?
Oh itu informasi yang jelas, itu jelas.
Dari mana?
Kalau anda mengikuti sejak pemberitaannya 17 Juni dari The Guardian di Inggris, itu sudah jelas, sudah pasti itu.
Informasi BIN dari berita Guardian atau dari mana?
Oh bukan, kan kita juga punya agen kita di Inggris, dari agen kita yang di Inggris, kemudian agen kita yang di Australia juga ada sampai pemberitaan itu diangkat.
Kata media asing penyadapan terkait dengan posisi Australia di Dewan Keamanan PBB?
Itu belum tentu 100 persen benar. Masih akan kita perdalam.
Warga Syiah di Sampang Dipaksa Tobat
Kompas.com - Warga Syiah yang bertahan di Desa Karanggayam dan Bluuran Sampang, Madura, Jawa Timur, diintimidasi dan diancam untuk meninggalkan keyakinan mereka. Jika ingin keselamatannya dijamin, mereka dipaksa untuk bertobat.
Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta mengatakan, intimidasi terhadap warga Syiah terakhir terjadi pada 6 Agustus 2013. Untuk diketahui, YLBHU ditunjuk Tajul Muluk sebagai kuasa hukum untuk mendampingi para pengungsi Syiah.
Herta menjelaskan, ada enam warga Syiah yang dijemput oleh aparat kepolisian dan kepala dusun. Mereka lalu dibawa ke rumah salah satu kiai setempat. Di rumah itu, kata Herta, sudah ada Bupati Sampang, Kepala Kesbangpol Sampang, dan Kapolsek Omben.
Dalam pertemuan itu, katanya, enam orang warga Syiah itu diberi pesan-pesan. Di ujung acara, warga Syiah dipaksa menandatangani sembilan ikrar. Kalau tidak teken, tidak dijamin kesalamatan dan keamanan rumahnya, kata Herta ketika dihubungi, Kamis (8/8/2013).
Herta menambahkan, isi sembilan ikrar itu menganggap ajaran Tajul Muluk sesat dan harus kembali ke Ahlus Sunnah. Intinya, syahadat ulang.
Salah satu dari enam warga Syiah itu, lanjut Herta, menolak menandatangani ikrar itu. Lantaran takut atas keselamatannya, ia lalu memilih pergi ke Jakarta. Pemaksaan serupa, kata dia, sudah terjadi sebelumnya dan kembali meningkat baru-baru ini.
Melihat peristiwa tersebut, Herta mempertanyakan alasan pemerintah yang hendak melakukan pembinaan. "Gimana pembinaan kalau diancam rumahnya mau dibakar?" ucapnya.
Seperti diberitakan, pemerintah tengah mengupayakan rekonsiliasi di Sampang. Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la ditunjuk sebagai ketua tim rekonsilasi. Akan diupayakan agar warga Syiah yang mengungsi bisa kembali ke kampung halamannya. Jika tidak bisa, maka akan direlokasi.
...more
Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta mengatakan, intimidasi terhadap warga Syiah terakhir terjadi pada 6 Agustus 2013. Untuk diketahui, YLBHU ditunjuk Tajul Muluk sebagai kuasa hukum untuk mendampingi para pengungsi Syiah.
Herta menjelaskan, ada enam warga Syiah yang dijemput oleh aparat kepolisian dan kepala dusun. Mereka lalu dibawa ke rumah salah satu kiai setempat. Di rumah itu, kata Herta, sudah ada Bupati Sampang, Kepala Kesbangpol Sampang, dan Kapolsek Omben.
Dalam pertemuan itu, katanya, enam orang warga Syiah itu diberi pesan-pesan. Di ujung acara, warga Syiah dipaksa menandatangani sembilan ikrar. Kalau tidak teken, tidak dijamin kesalamatan dan keamanan rumahnya, kata Herta ketika dihubungi, Kamis (8/8/2013).
Herta menambahkan, isi sembilan ikrar itu menganggap ajaran Tajul Muluk sesat dan harus kembali ke Ahlus Sunnah. Intinya, syahadat ulang.
Salah satu dari enam warga Syiah itu, lanjut Herta, menolak menandatangani ikrar itu. Lantaran takut atas keselamatannya, ia lalu memilih pergi ke Jakarta. Pemaksaan serupa, kata dia, sudah terjadi sebelumnya dan kembali meningkat baru-baru ini.
Melihat peristiwa tersebut, Herta mempertanyakan alasan pemerintah yang hendak melakukan pembinaan. "Gimana pembinaan kalau diancam rumahnya mau dibakar?" ucapnya.
Seperti diberitakan, pemerintah tengah mengupayakan rekonsiliasi di Sampang. Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la ditunjuk sebagai ketua tim rekonsilasi. Akan diupayakan agar warga Syiah yang mengungsi bisa kembali ke kampung halamannya. Jika tidak bisa, maka akan direlokasi.
Friday, August 09, 2013
Kapolri Perintahkan Polisi Tak Pakai Atribut pada Malam Hari
Kompas.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo memerintahkan anggota tidak menggunakan atribut polisi saat dinas pada malam hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus penembakan terhadap polisi.
Perintah Kapolri disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Wakapolda Metro Jaya) Brigadir Jenderal (Pol) Sudjarno saat gelar pasukan pengamanan malam takbiran di Jakarta, Rabu (7/8/2013). Ia mengatakan, imbauan untuk tidak mengenakan atribut kepolisian itu sebagai langkah antisipasi polisi dari sasaran orang tidak bertanggung jawab.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menambahkan, Kapolri memberikan tiga pesan kepada anggota polisi. Selain imbauan untuk tidak mengenakan atribut kepolisian di malam hari, polisi diminta tidak bepergian seorang diri saat pulang maupun pergi bertugas. Polisi juga diminta meningkatkan pengamanan di setiap markas. "Termasuk tidak menggunakan kendaraan berpelat nomor dinas," ujar Rikwanto.
Pesan itu dikeluarkan setelah anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polsek Cilandak Aiptu Dwiyatna tewas ditembak orang tidak dikenal di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu sekitar pukul 05.00 WIB. Kasus serupa juga menimpa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono (53), yang tewas ditembak dua orang pengendara motor di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Sabtu (27/7/2013) sekitar pukul 04.30.
...more
Perintah Kapolri disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Wakapolda Metro Jaya) Brigadir Jenderal (Pol) Sudjarno saat gelar pasukan pengamanan malam takbiran di Jakarta, Rabu (7/8/2013). Ia mengatakan, imbauan untuk tidak mengenakan atribut kepolisian itu sebagai langkah antisipasi polisi dari sasaran orang tidak bertanggung jawab.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menambahkan, Kapolri memberikan tiga pesan kepada anggota polisi. Selain imbauan untuk tidak mengenakan atribut kepolisian di malam hari, polisi diminta tidak bepergian seorang diri saat pulang maupun pergi bertugas. Polisi juga diminta meningkatkan pengamanan di setiap markas. "Termasuk tidak menggunakan kendaraan berpelat nomor dinas," ujar Rikwanto.
Pesan itu dikeluarkan setelah anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polsek Cilandak Aiptu Dwiyatna tewas ditembak orang tidak dikenal di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu sekitar pukul 05.00 WIB. Kasus serupa juga menimpa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Aipda Patah Saktiyono (53), yang tewas ditembak dua orang pengendara motor di Jalan Cirendeu Raya, Ciputat, Sabtu (27/7/2013) sekitar pukul 04.30.
Monday, August 05, 2013
Oknum TNI dan Pacarnya Diarak Warga
Poskotanews.com - Seorang oknum TNI, HS, bersama pacarnya, SSR, diarak oleh warga dalam kondisi bugil setelah kepergok berzina di kamar kost di Jl. Masjid Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jumat (2/8) dinihari. Sebelum diarak, HS sempat dihadiahi bogem mentah oleh warga.
Prajurit berusia 26 tahun dan SPG berusia 22 tahun itu menjadi bulan-bulanan warga setelah warga memergoki keduanya berbuat mesum di kamar kost si wanita.
Odon, seorang warga, mengatakan informasi perbuatan mesum pasangan yang bukan suami istri ini sudah santer terdengar sejak dua pekan terakhir. “Karena itu warga di sini coba memergokinya melalui celah jendela saat keduanya berada di dalam kamar kost hingga lewat tengah malam,” katanya.
Kecurigaan warga terbukti. Tanpa banyak bicara, Odon bersama ratusan warga menggerebek dan mengarak keduanya ke rumah pemilik kost kemudian ke rumah ketua RT setempat.
Sesampainya di rumah pemilik kost, HS sempat membantah telah berbuat mesum. Kepada pemilik kost yang dikenal warga sebagai Jenderal (purnawirawan) Kancil, HS mengaku hanya membantu pacarnya mengemas pakaian karena pacarnya akan mudik Lebaran ke Madiun.
“Saya cuma bantu mengemasi pakaiannya karena dia mau pulang kampung besok (Jumat),” kilahnya gemetaran, yang kembali disambut caci maki warga.
Bukan hanya itu, ia pun sempat mengelak bahwa dirinya anggota TNI. Namun setelah didesak dengan bukti-bukti yang dikumpulkan warga berupa foto serta kartu identitas keanggotaannya yang ditemukan warga, HS akhirnya mengakui semuanya.
Sementara, kekasihnya, SSR, lebih banyak diam dan terus berupaya menutupi wajahnya karena menahan malu. Sesekali ia minta ampun sambil meminta dilepaskan.
Setelah kurang lebih satu jam dilakukan musyawarah di rumah ketua RT setempat yang juga dihadiri polisi, keduanya akhirnya dilepaskan dan diminta langsung meninggalkan wilayah tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mesum. Warga juga meminta anggota TNI itu menandatangani surat perjanjian agar tidak menaruh dendam terhadap warga yang sudah menghakiminya.
...more
Prajurit berusia 26 tahun dan SPG berusia 22 tahun itu menjadi bulan-bulanan warga setelah warga memergoki keduanya berbuat mesum di kamar kost si wanita.
Odon, seorang warga, mengatakan informasi perbuatan mesum pasangan yang bukan suami istri ini sudah santer terdengar sejak dua pekan terakhir. “Karena itu warga di sini coba memergokinya melalui celah jendela saat keduanya berada di dalam kamar kost hingga lewat tengah malam,” katanya.
Kecurigaan warga terbukti. Tanpa banyak bicara, Odon bersama ratusan warga menggerebek dan mengarak keduanya ke rumah pemilik kost kemudian ke rumah ketua RT setempat.
Sesampainya di rumah pemilik kost, HS sempat membantah telah berbuat mesum. Kepada pemilik kost yang dikenal warga sebagai Jenderal (purnawirawan) Kancil, HS mengaku hanya membantu pacarnya mengemas pakaian karena pacarnya akan mudik Lebaran ke Madiun.
“Saya cuma bantu mengemasi pakaiannya karena dia mau pulang kampung besok (Jumat),” kilahnya gemetaran, yang kembali disambut caci maki warga.
Bukan hanya itu, ia pun sempat mengelak bahwa dirinya anggota TNI. Namun setelah didesak dengan bukti-bukti yang dikumpulkan warga berupa foto serta kartu identitas keanggotaannya yang ditemukan warga, HS akhirnya mengakui semuanya.
Sementara, kekasihnya, SSR, lebih banyak diam dan terus berupaya menutupi wajahnya karena menahan malu. Sesekali ia minta ampun sambil meminta dilepaskan.
Setelah kurang lebih satu jam dilakukan musyawarah di rumah ketua RT setempat yang juga dihadiri polisi, keduanya akhirnya dilepaskan dan diminta langsung meninggalkan wilayah tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mesum. Warga juga meminta anggota TNI itu menandatangani surat perjanjian agar tidak menaruh dendam terhadap warga yang sudah menghakiminya.
Polisi: Petugas Transjakarta Dikibuli "Anak Jenderal"
 |
| Komisaris Besar Rikwanto |
Kompas.com - Polisi menanggapi dingin tentang seseorang yang mengaku sebagai anak jenderal dan memaksa petugas membuka portal jalur bus transjakarta di Galur-Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
"Siapa saja kan bisa ngaku-ngaku. Masalah kartu nama, semua orang bisa punya. Kartu nama kan bisa dibikin," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa siang.
Rikwanto menganggap pengakuan pengemudi sebagai anak seorang jenderal dan menunjukkan kartu nama seorang jenderal aktif itu dilakukan untuk mengelabui petugas busway supaya membuka portal busway.
"Itu petugas transjakarta-nya saja yang dikibulin (ditipu). Kalau memang aturannya enggak boleh lewat, ya jangan dibukain," ujarnya.
Sekitar pukul 09.30 tadi, seorang pengendara mobil Honda Jazz memaksa dua petugas penjaga palang pintu busway di Galur-Senen untuk membuka portal tersebut. Pada saat bersamaan, sebuah bus transjakarta penuh penumpang terpaksa mengantre di belakang mobil tersebut. Petugas busway akhirnya membukakan pintu itu.
...more
"Siapa saja kan bisa ngaku-ngaku. Masalah kartu nama, semua orang bisa punya. Kartu nama kan bisa dibikin," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa siang.
Rikwanto menganggap pengakuan pengemudi sebagai anak seorang jenderal dan menunjukkan kartu nama seorang jenderal aktif itu dilakukan untuk mengelabui petugas busway supaya membuka portal busway.
"Itu petugas transjakarta-nya saja yang dikibulin (ditipu). Kalau memang aturannya enggak boleh lewat, ya jangan dibukain," ujarnya.
Sekitar pukul 09.30 tadi, seorang pengendara mobil Honda Jazz memaksa dua petugas penjaga palang pintu busway di Galur-Senen untuk membuka portal tersebut. Pada saat bersamaan, sebuah bus transjakarta penuh penumpang terpaksa mengantre di belakang mobil tersebut. Petugas busway akhirnya membukakan pintu itu.
Briptu Rani Dipecat Tanpa Pesangon
Kompas.com - Polwan dari Polres Mojokerto, Briptu Rani Indah Yuni Nugraini, secara resmi dipecat dengan tidak hormat dari kesatuan polisi. Polisi cantik itu tidak dibekali dana pensiun atau pesangon.
Pemecatan polwan itu sesuai Surat Komisi Kode Etik Polri No 989/VII/2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian atas Briptu Rani Indah Yuni Nugraini, yang ditandatangani sejak 21 Juli 2013 lalu.
''Keputusan itu ditandatangani setelah upaya banding pihak Rani ditolak oleh pihak Polri,'' kata Kepala Sub-bidang Penmas Polda Jatim AKBP Hartoyo, Selasa (30/7/2013).
Sebelumnya, dalam sidang KKEP yang digelar di Mapolda Jatim, Briptu Rani direkomendasikan untuk dipecat dengan tidak hormat atas semua perbuatannya yang dinilai melanggar kode etik kepolisian.
Aksi melanggar hukum itu, di antaranya, tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mengikuti apel. Ia juga sempat dinyatakan disersi karena absen bertugas selama lebih dari 30 hari. Tindakan ini dilakukannya sejak bertugas di Polres Bojonegoro dan Polres Mojokerto.
Bahkan, dalam catatan kepolisian, Briptu Rani sudah lima kali menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) selama enam tahun bertugas di kepolisian.
Briptu Rani dinyatakan DPO per 25 April karena sudah 30 hari tidak bertugas tanpa alasan jelas. Kasus yang melibatkan Rani ini kemudian membias dan terus berkembang. Selain masalah disersi, masalah pelecehan seksual, penggelapan uang, hingga peredaran foto syur pun disebut-sebut menjadi penyebab hilangnya Rani.
...more
Pemecatan polwan itu sesuai Surat Komisi Kode Etik Polri No 989/VII/2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian atas Briptu Rani Indah Yuni Nugraini, yang ditandatangani sejak 21 Juli 2013 lalu.
''Keputusan itu ditandatangani setelah upaya banding pihak Rani ditolak oleh pihak Polri,'' kata Kepala Sub-bidang Penmas Polda Jatim AKBP Hartoyo, Selasa (30/7/2013).
Sebelumnya, dalam sidang KKEP yang digelar di Mapolda Jatim, Briptu Rani direkomendasikan untuk dipecat dengan tidak hormat atas semua perbuatannya yang dinilai melanggar kode etik kepolisian.
Aksi melanggar hukum itu, di antaranya, tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mengikuti apel. Ia juga sempat dinyatakan disersi karena absen bertugas selama lebih dari 30 hari. Tindakan ini dilakukannya sejak bertugas di Polres Bojonegoro dan Polres Mojokerto.
Bahkan, dalam catatan kepolisian, Briptu Rani sudah lima kali menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) selama enam tahun bertugas di kepolisian.
Briptu Rani dinyatakan DPO per 25 April karena sudah 30 hari tidak bertugas tanpa alasan jelas. Kasus yang melibatkan Rani ini kemudian membias dan terus berkembang. Selain masalah disersi, masalah pelecehan seksual, penggelapan uang, hingga peredaran foto syur pun disebut-sebut menjadi penyebab hilangnya Rani.
Anggota Brimob Menyerang Markas Sabhara Polda Jateng
Kompas.com - Sekitar 50 polisi anggota Brimob Polda Jateng menyerang markas Direktorat Sabhara Polda Jateng di Mijen, Semarang, Kamis (25/7/2013) sekitar pukul 00.00 WIB. Belum diketahui pasti latar belakang penyerangan itu. Anggota Brimob yang melakukan penyerangan itu bermarkas di Srondol, Banyumanik, Semarang.
Kepala Polda Jateng Irjen Dwi Priyatno mengatakan, ada sejumlah anggota yang terluka. "Luka lecet-lecet kena pukulan, ada yang kena kursi," kata Priyatno kepada Tribun Jateng.
Kapolda menambahkan, peristiwa ini dikarenakan miskomunikasi. Kapolda tidak menjelaskan miskomunikasi tersebut. "Tidak ada yang dibawa ke rumah sakit," tambahnya.
Lalu, apakah pelakunya sudah ditangkap? "Saat ini mereka sedang diapelkan di markas Brimob. Sudah kami amankan dan mintai keterangan. Maaf, saya masih di lokasi dan sedang memeriksa kondisi lapangan," kata Priyatno.
...more
Kepala Polda Jateng Irjen Dwi Priyatno mengatakan, ada sejumlah anggota yang terluka. "Luka lecet-lecet kena pukulan, ada yang kena kursi," kata Priyatno kepada Tribun Jateng.
Kapolda menambahkan, peristiwa ini dikarenakan miskomunikasi. Kapolda tidak menjelaskan miskomunikasi tersebut. "Tidak ada yang dibawa ke rumah sakit," tambahnya.
Lalu, apakah pelakunya sudah ditangkap? "Saat ini mereka sedang diapelkan di markas Brimob. Sudah kami amankan dan mintai keterangan. Maaf, saya masih di lokasi dan sedang memeriksa kondisi lapangan," kata Priyatno.
Subscribe to:
Posts (Atom)