Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

Irma Suryani

Kompas.com - DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani (Nasdem), saat dihubungi, Selasa (15/9/2015).

Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.

"Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.

...more

Ketika Polisi Wanita Mengejar Pria yang Tak Shalat Jumat...

Kompas.com - Sekitar 15 personel gabungan polisi wanita (Polwan) dan wilayatul hisbah (WH) berkumpul di Polres Aceh Utara, Jumat akhir pakan lalu. Setelah menerima arahan dari polisi dan komandan WH, mereka menaiki truk dengan bak terbuka. Sasaran mereka adalah menyisir pusat Kota Lhoksukon, Aceh Utara.

Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB. Saat itu, sebagian besar kaum pria telah menuju Masjid Agung Lhoksukon, Aceh Utara. Mengenakan peci, kain sarung dan menyoritas berwarna putih untuk melaksanakan shalat Jumat.

Sebagian masyarakat lainnya masih kongkow di sejumlah warung kopi dan warung internet. Padahal, dari masjid suara azan mulai berkumandang. Tim gabungan polisi wanita dan WH ini pun menyisir satu per satu warung kopi dan warung internet tadi.

Awalnya, tim melihat salah satu warung internet di Terminal Lhoksukon, Aceh Utara. Di situ ditemukan empat remaja pria, berusia sekitar 16 tahun sedang asyik bermain game online.

“Kita nasehati mereka, agar berangkat ke masjid untuk shalat Jumat,” sebut Komandan WH Wilayah Timur, Aceh Utara, Amiruddin.

Usai menasehati pemilik warung internet dan para remaja itu, polisi wanita pun mengarahkan mobil ke arah pasar ikan. Di sini sekitar lima pria dewasa sedang santai sembari mengisap kretek. Melihat pasukan WH dan polisi datang sebagian dari mereka melarikan diri.

Sepanjang jalan, mereka menggunakan pengeras suara, mereka mengimbau agar seluruh kaum pria segera ke masjid untuk menunaikan shalat. Mobil berkeliling di Ibu Kota Aceh Utara itu

“Kali ini tidak ada tindakan penangkapan. Kita langsung menasehati mereka. Kegiatan ini juga dilakukan di kecamatan lainnya setiap hari Jumat,” sebut Amiruddin.

Razia sebelum shalat Jumat itu dilakukan untuk penegakan Qanun (Perda) Nomor 11 Tahun 2002 tentang akidah dan syiar Islam. “Menggandeng polisi wanita dan personel WH yang wanita ini sebuah kerjasama yang baik. Kita harap, ke depan, ketika azan jangan ada lagi warung yang buka. Setelah shalat silakan buka lagi,” tegas Amiruddin.

...more

Fadli Zon: Presiden Juga Bawa Istri dan Anak ke Luar Negeri

Fadli Zon

Kompas.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, ada sejumlah anggota DPR yang turut membawa istri dan anaknya saat menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun, dia menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar.

Fadli pun membandingkannya dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menurut dia, juga kerap membawa keluarganya saat bertugas ke luar negeri. (Baca: Ini Daftar Nama Anggota DPR yang ke AS, Ada yang Bawa Istri dan Anak)

"Presiden juga membawa istri dan anak-anaknya saat kunjungan resmi (ke luar negeri)," kata Fadli kepada Kompas.com, Senin (7/9/2015) malam.

Menurut Fadli, anggota yang membawa keluarganya saat kunjungan ke AS hanya empat orang. Mereka adalah Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, dan Robert Joppy Kardinal yang membawa serta istri mereka. Adapun yang membawa putranya adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Sementara delapan anggota DPR lain tak membawa sanak keluarganya. Anggota keluarga yang ikut pun, kata Fadli, tidak dibiayai oleh negara. (Baca: Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat)

"Mereka semua bayar masing-masing," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia meyakini kunjungan DPR ke AS ini menelan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran untuk Presiden saat kunjungan ke luar negeri. Fadli meminta media untuk membuat pemberitaan yang proporsional dengan mengangkat kunjungan kerja Presiden. (Baca: Siapa Anggota DPR Lain yang Hadir di Kampanye Donald Trump?)

"Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden cek berapa jumlah delegasi, berapa tim advance, berapa biayanya, coba digali juga dong," kata dia.

...more

Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-"Bully"

Kompas.com - Media sosial semacam Facebook atau Twitter, jika digunakan secara bijak, bisa memberi manfaat terhadap penggunanya. Namun, tak jarang hal-hal yang disebarkan lewat media sosial ini justru menjadi senjata makan tuan bagi pengunggahnya.

Inilah yang terjadi terhadap seorang siswi sebuah SMP negeri di Kota Binjai, Sumatera Utara. Siswi ini terekam dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial Facebook pada Sabtu (5/9/2015).

Dalam video berdurasi 5 menit 46 detik tersebut, terlihat siswi tersebut tengah mem-bully seorang kawannya di lokasi yang terlihat seperti sebuah taman atau lapangan sekolah. Dalam video itu, terlihat bagaimana siswi tersebut memukul, menendang, dan menampar sambil dibumbui kata-kata makian yang sangat kasar.

Di balik kamera, kemungkinan siswi yang merekam adegan itu terdengar memberi dorongan agar sang kawan mempermalukan seorang siswi yang dalam video itu terlihat sangat ketakutan.

"Chi tampar lagi biar malu, nanti kita masukkan ke Facebook," kata seseorang yang kemungkinan merupakan si perekam.

Video ini kemudian memang beredar di Facebook. Namun, entah kemudian tersadar bahwa tindakan tersebut justru membahayakan diri mereka sendiri, video itu dihapus dan seorang pemilik akun Facebook bernama Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl) menyampaikan permohonan maaf.

Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl), yang diduga akun milik siswi yang melakukan bully, menyebut video ini cuma rekayasa mereka. Cuma video main-main yang dibuat untuk lucu-lucuan. Ia juga menyebut satu nama lain yang kemungkinan juga terlibat, Tuh Kan Mayang JiDatt.

"Bagii Yang Melihatt Viidio Itu Saya Dan Tuh Kan Mayang JiDatt Miinta Maaf Karna Telah Lancang Membuat Vidio Itu. Dan Vidio Tersebut Hanya Lah Rekeasa/Main Dan Bukan Beneran."

Pelaku jadi korban bully

Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Setelah video itu menyebar lewat Facebook, para netizen yang sudah melihat aksi bully itu tak memercayai permintaan maaf si pemilik akun.
Karena pada bagian lain di halaman Facebook-nya, Ichy Ichy (Ayangbebkenjiktl) justru menulis status yang selaras dengan aksi pem-bully-an yang diduga dia lakukan.

"Ini Akiibattnya Kalau Bermain Api Dengan Saya. 1 Keluarga Aku Runtuhkan. Lain Kalii Sayang Liat. Dulu Kau Nyarik Imbang Sama Siapa."

Juga kalimat, "1 Kalii kaupermalukan Aku. Liiat Pembalasan Saya."

Ribuan komentar mengalir deras ke akun Ichy Ichy yang rata-rata mengecam aksinya dan menuntut agar siswi itu dikeluarkan dari sekolah karena tindakannya yang tak patut tersebut.

Kasus ini akhirnya sampai ke telinga Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai, Dwi Anang Wibowo, yang kemudian mendatangi sekolah tempat aksi bully itu terjadi, Senin (7/9/2015).

"Ini perkara serius. Saya terkejut sekali. Bagaimana yang seperti ini bisa terjadi di Binjai. Saya mendapatkan informasi itu lewat tengah malam tadi (Senin dini hari) dan langsung membuka video dimaksud di medsos. Setelah melihatnya, saya nggak bisa tidur. Masalah ini harus segera diselesaikan," kata Dwi Anang seperti dikutip Tribunnews.

Akibat banjir kecaman di dunia maya, siswi pelaku bully, yang kini sudah diketahui identitasnya, tak bisa dihubungi dan tak masuk sekolah, apalagi muncul konsekuensi hukum yang akan menimpanya jika sang korban melapor ke polisi.

"(Dia tidak masuk) tanpa keterangan, sedangkan korban masuk sekolah dan tadi sudah kita ajak bincang- bincang untuk menanyakan perihal kejadian itu," kata Kepala Dinas seraya mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus yang mengejutkan ini.

"Nanti akan lebih kita dalami lagi. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, korban, pelaku-pelaku, dan orang-orang tua mereka, akan kita surati untuk nantinya duduk bersama guna mencari penyelesaiannya," kata Kepala Dinas.

...more

Pasang Poster Palu Arit di Kamar Indekos, Mahasiswa Diamankan Koramil

Kompas.com - Aparat Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, mengamankan seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus karena kedapatan memasang atribut PKI.

Mahasiswa bernama Ulul Fadli (21) itu dibawa aparat TNI karena memasang poster bergambar atribut komunis, yakni palu arit, di kamar indekosnya di Jalan Menoreh IX Nomor 2B, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang.

Pengamanan mahasiswa itu dipimpin langsung Komandan Koramil Gajah Mungkur beserta dua anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa. "Benar, diamankan tadi sekitar pukul 13.00 WIB. Anggota kami amankan salah seorang mahasiswa yang pakai poster PKI di tempat indekos," ujar Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Letnan Kolonel Kav Puji Setiono, Kamis (3/9/2015).

Aksi Fadli memasang atribut komunis di kamar kosnya, lanjut Setiono, diketahui dari laporan masyarakat termasuk pemilik rumah indekos. "Kami bersama dengan warga kemudian mendatangi tempat indekos. Anggota kami temukan poster gambar palu dan arit," tambahnya.

Fadli kemudian dibawa di Kantor Koramil untuk dimintai keterangan. Sementara itu, teman-teman indekos Fadli juga dimintai keterangan sebagai saksi. Dari kamar indekos Fadli, petugas juga menyita dua barang bukti berupa poster warna dasar merah bergambar palu arit warna kuning serta gabus yang digunakan untuk menyablon simbol tersebut.

...more

Tinggalkan Sopir Taksi Korban Perampokan yang Terluka, Ini Penjelasan Polisi

Komisaris Besar Umar Faroq

Kompas.com - Polres Metro Jakarta Timur menanggapi kasus anggota polisi yang meninggalkan sopir taksi korban perampokan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur. Polisi mengatakan, saat itu petugas mendahulukan pelaku untuk diamankan agar tidak kabur.

"Anggota waktu itu sedang sendirian di TKP sehingga perlu penanganan cepat. Kalau ditinggal mengurus korban, nanti pelakunya lari," kata Kepala Polres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Faroq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/9/2015) malam.

Umar mengatakan, saat itu pula anggota yang ada di lokasi kejadian adalah petugas Polsek Metro Cipayung. Petugas tersebut kebetulan melintas untuk berdinas menuju kantor. Oleh karena itu, hanya anggota itu sendiri di lokasi kejadian. (Baca: Polisi Lebih Pilih Bawa Pelaku dan Taksi Ketimbang Sopirnya yang Terluka)

Ia menepis anggapan bahwa anggotanya tidak memprioritaskan korban. "Jadi, bukan tidak prioritas. Anggota itu fokus kedua-duanya. Jadi, saat korban dititipkan ke sesama sopir taksi Blue Bird, dan aman, akhirnya pelaku sama taksinya korban dibawa. Motor anggota saja sampai ditinggal di lokasi," ujar Umar.

Sebelumnya, seorang sopir taksi Blue Bird nyaris jadi korban perampokan. Korban yang memuat seorang penumpang mendadak ditodong dengan pisau.

Namun, korban melawan sehingga mengundang perhatian pengendara lain. Advokat senior Nursjahbani Katjasungkana adalah salah satu orang yang menyelamatkan sopir taksi Blue Bird tersebut dengan membawanya ke Rumah Sakit Haji di Pondok Gede. (Baca: Nursjahbani Katjasungkana Selamatkan Sopir Taksi yang Dirampok)

Pertolongan dilakukan karena korban saat itu terluka di bagian rahang kanan, dan tak ada yang mau menolong. Oleh karena itu, Nursjahbani membawa korban untuk diobati.

...more

Ini Alasan Sekretariat DPRD DKI Rekrut Juru Parkir

Kompas.com - Jumlah petugas keamanan di Gedung DPRD DKI Jakarta saat ini hanya ada sekitar tujuh orang. Jumlah tersebut dinilai minim. Hal itulah yang disebut menjadi alasan Sekretariat DPRD merekrut para juru parkir yang khusus bertugas untuk menata parkir.

Koordinator petugas keamanan di Gedung DPRD, Ubaydilah, menilai petugas keamanan tidak mungkin menangani parkir karena area Gedung DPRD terlalu luas, terdiri dari dua bangunan.

"Jumlah petugasnya minim. Tidak mungkin kalau disuruh jaga keamanan sekalian ngurusin parkir. Akhirnya direkrut tukang parkir dari luar," kata Ubaydilah di Gedung DPRD DKI, Selasa (1/9/2015). (Baca: Ahok: Parkir Liar di DPRD Dikelola PNS DKI)

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Suryono mengatakan, para juru parkir yang ada di Gedung DPRD semuanya berjumlah 11 orang. Ia menyebut keberadaan mereka tidak liar karena memang sengaja direkrut. (Baca: Sehari, Juru Parkir Liar di Gedung DPRD DKI Terima Rp 850.000)

Menurut Suryono, keberadaan para juru parkir dilatarbelakangi semrawutnya perparkiran yang ada di Gedung DPRD. Hal itu disebabkan karena pada awalnya fasilitas parkir yang ada digratiskan dan tanpa penjagaan.

"PNS di Sekwan kan tidak mungkin terlibat langsung dalam perparkiran. Akhirnya parkirnya semrawut karena tidak ada yang jaga," ujar dia. (Baca: Juru Parkir Liar di Area Parkir DPRD DKI Sudah Ada Sebelum Tahun 2015)

Meski sengaja direkrut, Suryono mengatakan, Sekretariat DPRD tak memiliki alokasi anggaran khusus untuk menggaji para juru parkir itu. Mereka dibebaskan untuk mencari sendiri dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir.

"Mereka enggak digaji. Pendapatannya dari situ (dari pungutan pada pengguna parkir), tetapi mereka tidak maksa minta. Cuma orang-orang kan sukarela karena merasa motornya sudah dijagain," tutur Suryono.

...more

Suryadharma Pakai Dana Operasional untuk Liburan Hingga Bayar Pajak

Kompas.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya. Selama menjadi menteri, DOM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima Suryadharma sejumlah Rp 100 juta per bulan.

"Pemberian DOM untuk menunjang kegiatan yang bersifat representatif, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas terdakwa," ujar jaksa penuntut umum Supardi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Berdasarkan surat dakwaan, Suryadharma menggunakan DOM untuk biaya pengobatan anaknya sebesar Rp 12,4 juta. Selain itu, ia juga membayar transportasinya beserta keluarganya dan ajudan ke Singapura untuk liburan sebesar Rp 95.375.830 dari DOM.

Suryadharma juga membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi dan akomodaai untuk dia beserta keluarga dan ajudan ke Australia sebesar Rp 226.833.050. Kepergiannya ke Australia sekaligus mengunjungi putrinya, Sherlita Nabila yang menempuh pendidikan di sana.

Suryadharma juga memberikan saudara kandungnya, Titin Maryati, sejumlah uang dari DOM sebesar Rp 13.110.000. Saat Suryadharma sakit dan melakukan pengobatan di Jerman, ia membiayai ongkos istri dan anak-anaknya untuk pergi ke sana sebesar Rp 86.730.250.

"Dipergunakan untuk membayar pajak pribadu terdakwa tahun 2011, langganan TV kabel, internet, biaya perpanjangan STNK Marcedes Benz, pengurusan paspor cucu terdakwa dan untuk kepentingan terdakwa lainnya sejumlah Rp 936.658.685," kata Jaksa.

Suryadharma juga menggunakan DOM untuk biaya tes kesehatan dan membeli alat tes narkoba untuk istri, anak, dan menantunya saat pencalonan anggota legislatif sebesar Rp 1.995.000. Ada juga pembiayaan untuk mengurus visa dan biaya transportasi ke Inggris untuk keluarga Suryadharma sebesar Rp 51.976.025.

DOM Suryadharma juga digunakan untuk membayar tunjangan hari raya, sumbangan untuk kolega, staf, dan pihak lainnya sejumlah Rp 395.685.000.

"Pengeluaran DOM untuk kepentingan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM," ujar jaksa.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

...more

Situasi di Polewali Mandar Mencekam Usai Bentrok Oknum Polri vs TNI

Tribunnews.com - Situasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kian mencekam menyusul bentrok antara oknum TNI dengan oknum Polri.

Peristiwa ini terjadi Minggu (30/8/2015) sore sekitar pukul 15.00 WITA di Arena sirkuit balap motor, kompleks Stadion S Mengga, Kabupen Polewali Mandar (Polman), Minggu (30/8/2015).

Akibat kejadian tersebut, salah seorang anggota TNI yang diketahui bernama Prada Yuliadi, anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 721 Makassar, tewas tertembak.

Meski sempat dilarikan ke RS, namun Prada Yuliadi tidak bisa terselamatkan karena diduga terkena dua tembakan.

Belum diketahui pasti motif peristiwa yang melibatkan bentrok antara Polisi dan TNI ini. Informasi yang diperoleh dari lokasi sirkuit balap motor, saat itu, korban Prada sedang menyaksikan final roadrace.

Andri yang juga saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan, kejadian ini berawal saat seorang anggota Patmor dari satuan Sabhara yang belum diketahui identitasnya menegur salah satu penonton yang rupanya adalah anggota TNI.

Situasi sempat mereda, namun tiba-tiba sekitar 20 menit, ribuan penonton berhamburan saat mendengar suara tembakan sebanyak tiga kali.

Selain menewaskan seorang anggota TNI, peristiwa ini juga mengakibatkan salah satu anggota Polri yang diketahui bernama Bripda Ambo Siki babak belur dan mengalami luka di bagian wajah.

Saat kejadian, Kapolres Polman AKBP Agoeng Adi Koerniawan yang kebetulan berada di lokasi juga sempat terkena pukulan saat berupaya menghentikan pertikaian itu.

Sayangnya, saat kejadian, wartawan yang melakukan liputan tidak bisa berbuat banyak. Selain karena faktor keselamatan, situasi yang cukup mencekam menghambat wartawan untuk melakukan pengambilan gambar.

Bupati Polman, Sulbar, Andi Ibrahim Masdar, bersama Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusdi Masse, terpaksa harus dievakuasi keluar dari arena sirkuit balap motor. Beruntung, saat kejadian, kedua orang nomor satu di daerahnya masing-masing tidak menjadi korban.

Keduanya dievakuasi melalui pintu samping dan dikawal ketat oleh para ajudan dan sejumlah panitia pelaksana event. Hingga kini, situasi di Kota Polewali Mandar masih mencekam.

...more

Tes Urine Mendadak, Sejumlah Perwira Tepergok Positif Narkoba

Kompas.com - Divisi Propam Mabes Polri mendadak memeriksa urine ribuan anggota Polda Sulsel di Polrestabes Makassar, Polres Parepare dan Polres Sidrap. Hasilnya, sejumlah anggota perwira maupun bintara teridentifikasi menggunakan narkoba.

Tim yang dipimpin Kepala Biro Provost Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subroto terakhir memeriksa urine ratusan anggota Polres Sidrap. Hanya 381 orang dari total anggota 467 orang yang bersedia di tes urinenya. Sisanya tidak hadir dengan berbagai alasan.

Kepala Polres Sidrap Ajun Komisaris Besar Polisi Anggi Siregar yang dikonfirmasi, Jumat (28/8/2015) mengungkapkan, berdasarkan hasil tes urine ditemukan belasan polisi positif menggunakan narkoba.

Menurut Anggi, anggota yang urinenya positif narkoba akan diproses hukum sesuai dengan aturan berlaku. "Ia, kemarin Kamis (27/8/2015) sudah dites urine anggota. Cuman sedikit yang positif dan akan tetap kita proses hukum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi F Barung Mangera yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mendapat hasil tes urine anggota Polda Sulselbar.

"Kalau hasil urine anggota Polda, belum saya dapat. Tapi kalau yang di Polres Sidrap, Ada 11 anggota baik perwira maupun bintara yang positif narkoba," ujar Barung.

Kepala sub bagian Humas Polrestabes Makassar, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Husnaeni mengaku dia belum mendapat data terkait hasil urine anggota di jajaran Polrestabes Makassar. "Maaf ya, saya belum dapat data tes urine itu," singkatnya.

...more

ICJR: Dalam RUU KUHP, Tawarkan Alat Kontrasepsi Bisa Didenda Rp 10 Juta

Kompas.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, ada beberapa pasal krusial yang diatur dalam rancangan KUHP. Salah satunya pasal-pasal pidana yang mengatur mengenai moralitas.

"Pasal-pasal soal moralitas cenderung overkriminalisasi. Masyarakat dapat dengan mudah dipidana, bahkan menawarkan alat kontrasepsi saja sudah bisa dipidana," ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2015).

Pasal 481 rancangan KUHP berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan atau secara terang-terangan dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak sesuai kategori I".

Dalam rancangan KUHP, ketentuan ancaman pidana kategori I termasuk dalam tindak pidana ringan, berupa sanksi denda sebesar Rp 10 juta. Padahal, menurut Supri, jika dilihat dari sisi lain, anjuran penggunaan alat kontrasepsi sebenarnya digunakan pemerintah untuk masyarakat dalam menekan angka kelahiran.

Selain itu, alat kontrasepsi untuk mencegah masyarakat terjangkit penyakit yang ditimbulkan akibat berhubungan seks.

Supri menyayangkan, rancangan KUHP tersebut juga mencakup aturan mengenai hal-hal yang tidak terlalu substantif jika dilihat dari skala prioritas mengenai penegakan hukum. Bahkan, aturan pidana itu cenderung memudahkan masyarakat terjerat dalam kasus hukum.

"Pasal-pasal seperti ini harus dibahas dengan hati-hati, jangan sampai pasal-pasal krusial lengah dari perhatian publik," kata Supri.

...more