Menag: Rok Perempuan Harus di Bawah Dengkul

Detik.com - Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang dipimpin Menko Kesra, Agung Laksono, masih belum merumuskan batasan kriteria pornografi. Harus ada kriteria umum, misalnya saja rok perempuan harus di bawah dengkul.

"Kami juga akan minta masukan dari masyarakat," kata Menteri Agama Suryadharma Ali sebelum rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Suryadharma adalah ketua harian gugus tugas tersebut.

Ia menerangkan bahwa keberagaman budaya di Indonesia menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kriteria pornografi. Oleh karena itu, ia menambahkan, dibutuhkan kepekaan untuk menentukan kriteria tersebut.

"Masih belum bisa dipastikan, tapi bisa kita rasakan sesuatu yang rasanya pornografi," ujarnya.

Suryadharma juga menegaskan bahwa harus ada kriteria umum pornografi. Termasuk kriteria pakaian perempuan.

"Kami berpendapat harus ada kriteria umum. Misalnya untuk rok perempuan harus di bawah dengkul," ujarnya.

Gugus Tugas Antipornografi dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2012 yang diteken Presiden SBY 2 Maret lalu. Gugus ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang antara lain bertujuan untuk melindungi kaum perempuan.

...more

Mcdonald's Makassar Diacak-acak Mahasiswa

Liputan6.com - Unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, di sebuah restoran cepat saji Mcdonald's di Jalan Sultan Alauddin berakhir ricuh, Selasa (27/3). Pengunjuk rasa mengacak-acak restoran asal Amerika Serikat itu karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mereka anggap agen Neolib dan pro imperialis asing.

Mahasiswa UIN Makassar ini kemudian berorasi di atas meja Mcdonald's. Mereka juga menghambur-hamburkan kursi dalam ruangan.

Aksi demonstran membuat pengunjung Mcdonald's panik dan berhamburan keluar. Selesai berorasi, mahasiswa UIN Makassar kemudian kembali ke kampus.

...more

Tajul Muluk Resmi Jadi Tersangka Pengajar Syiah Menyimpang di Madura

Tajul Muluk

Detik.com - Kasus tuduhan penodaan agama yang terjadi pada ajaran Syiah di Sampang, Madura akan berbuntut panjang. Sebab pimpinan pondok pesantren, Tajul Muluk bahkan ditetapkan Polda Jatim sebagai tersangka per 16 Maret 2012 lalu.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu dari kuasa Hukum Tajul Muluk, Otman Ralibi. Satu dari 10 kuasa hukum yang disewa Tajul Muluk ini memastikan kliennya telah ditetapkan menjadi tersangka.

"Hari ini Tajul Muluk telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Dan pagi tadi Tajul dipanggil oleh pihak Polda Jatim," kata Otman saat ditemui di Mapolda Jatim, Senin (19/3/2012).

Keputusan tersebut kemudian berlanjut dengan adanya Surat Panggilan no: S.Pgl/626/III /2012/Ditreskrimum, tertgl 16 Maret 2012. Berdasar LP no: LP/03/ I/2012/Polres, tgl 3 jan 2012 dan Surat Perintah Penyidikan no: Sp. Sidik/ 47 / I/2012/Ditres krimum tgl 27 Januari 2012. Memanggil Tajul Muluk meng hadap Kompol Drs. Supardi Astiko, M. Hum. Kanit I Kamneg Subdit I Pidum, kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

Sebagai kuasa hukumnya, Otman pun menyayangkan sikap Polda Jatim yang terkesan berpihak pada seseorang (pelapor). Apalagi, Tajul Muluk dijerat dua pasal, yakni pasal KUHP 156 A tentang penistaan agama dan pasal 335 karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan.

"Dimana letak yang dianggap penodaan agama?," pungkasnya.

Otma pun meminta penangguhan pemeriksaan terhadap penyidik. Setidaknya, menurut Otman, keputusan atas status tersangka pada Tajul Maluk harus memenuhi kelengkapan-kelengkapan data lainnya.

"Harus ada tindakan pendahuluan dari pemerintah, saksi ahli seperti pakar agama dan pakar pidana," lanjut Otman.

...more

Melecehkan Agama, Mahasiswa Demo Kantor Media

Okezone.com - Warga dan mahasiswa Islam di Kota Palopo, Sulsel, berunjuk rasa di depan kantor media lokal, Palopo Post. Mereka memprotes tulisan di media tersebut yang dinilai melecehkan ajaran agama Islam.

Dalam aksinya mereka membakar ban bekas serte menuntut pihak Palopo Pos untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam.

Demo tersebut terkait pemberitaan di media Palopo Pos pada tanggal 22 Maret 2012 yang dinilai telah melecehkan agama Islam. Mereka menuntut agar pimpinan redaksi Iwan Ibrahim segera dicopot dari jabatannya serta pihak Palopo Pos diminta segera meminta maaf kepada masyarakat.

Berita yang dipersoalkan berada di halaman pertama yakni kata soleha, mawadah, warohmah serta istigosah yang diplesetkan dalam bentuk humor namun berkonotasi seks. Para pendemo menganggap hal tersebut telah melecehkan alquran.

Kepala redaksi Palopo Post, Iwan Ibrahim yang menemui para pendemo langsung meminta maaf serta berjanji akan membuat permohonan maaf di medianya terkait berita yang diduga menistakan agama Islam tersebut.

...more

Video Rusuh Rawa Bambu 20 Maret 2012

Ratusan Warga Geruduk Hotel Pembuatan Film Porno di Parung

Detik.com - Ratusan warga Parung menggeruduk hotel mesum tempat pembuatan film porno dan mendesak supaya hotel tersebut ditutup. Hal ini buntut dari terungkapnya pembuatan video porno pada 10 Maret 2012 lalu di tempat tersebut.

"Massa berkumpul di Pondok Pesantren Darumuttaqin," kata saksi, Fitria saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/3/2012).

Massa berkumpul di pondok yang berada di Jalan Raya Parung, Desa Jebon Mekar, Bogor usai salat dzuhur. Massa datang dari berbagai desa di Parung dengan mengedarai sepeda motor dan kendaraan pribadi.

Massa terdiri dari berbagai usia, perempuan dan laki-laki. Seraya meneriakkan kalimat Allahu Akbar, mereka bergerak ke hotel yang ditempuh hanya 15 menit dari pondok.

"Polisi mengawal aksi ini. Ini aksi damai, tertib kok aksinya," tambah Fitria.

Oleh warga sekitar, hotel tersebut memang terkenal untuk tempat esek-esek. Selama ini warga geram tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian 10 Maret lalu, amarah warga pun akhirnya tidak terbendung.

"Yang aksi memakai pita hijau sebagai tanda. Pondok Darumuttaqin secara institusi tidak ikut aksi itu. tetapi kalau ada yang ikut, maka itu atas nama pribadi," ujar Fitri.

Seperti diketahui, 4 tersangka pembuatan video porno dibekuk pada 10 Maret lalu di sebuah kamar hotel di Parung. Ke empatnya kedapatan tengah syuting adegan syur.

Di dalam kamar terdapat 6 orang. 2 Pemain terdiri 1 perempuan dan 1 laki-laki, 1 perekam kamera dan 1 perekam dengan HP. Sementara 2 orang lagi hanya menonton.

...more

Ratusan Massa Bakar Kafe

Padangekspres.co.id - Habis sudah kesabaran masyarakat terhadap aktivitas kafe-kafe mesum. Selasa (20/3) malam, ratusan massa membakar sebuah kafe di  Kanagarian Seikambut, Kecamatan Pulaupunjung, Dharmasraya.

Aksi ini dipicu resahnya warga setempat terhadap aktivitas kafe yang diduga mengumbar maksiat. Warga juga mengobrak-abrik enam kafe lainnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Chairul Aziz bersama anggota Polres lainnya langsung terjun ke tempat kejadian peristiwa (TKP) untuk menenangkan massa sekaligus mengamankan lokasi.

Ronal, warga Seikambut, mengatakan, aksi tersebut merupakan akumulasi dari kemarahan warga terhadap operasional kafe ilegal yang telah meresahkan masyarakat. Meski telah berulang kali diingatkan warga, kafe-kafe tersebut tetap saja beroperasi hingga dini hari.

“Ini aksi spontan. Kami sudah muak, kami tidak ingin kampung ini dicemari hal-hal yang berhubungan dengan maksiat,” ujarnya.
Ronal menyebut, warga Seikambut kecewa dengan sikap Polres dan Pemkab Dharmasraya lamban menyikapi aspirasi warga. “Akibatnya, warga bertindak berdasarkan kemauan sendiri,” tukasnya diamini warga lainnya.

Hal senada ditegaskan Wati, warga lainnya. Sejak kafe marak di nagarinya, keharmonisan rumah tangga warga terancam, karena para suami sering keluar malam.

Tokoh pemuda, Edi Rambo menegaskan, sebelumnya sudah ada kesepakatan agar kafe ditutup selama 15 hari, hingga ada keputusan Pemkab. Nyatanya, ada juga kafe-kafe yang nekat beroperasi.

“Ini yang membuat warga marah. Ini aksi spontan warga, tidak ada yang mengarahkan. Jika polisi mau mengusut atau menahan, maka tahanlah seluruh masyarakat Seikambut. Niat kami hanya satu, tidak ingin ada maksiat di nagari kami,” tegasnya.

Gelar Pertemuan di Masjid
Esoknya, Rabu  (21/3) pagi, ratusan warga menggelar pertemuan di Masjid Nurul Huda Seikambut. Hadir sejumlah ninik mamak, tokoh mayarakat, tokoh pemuda, camat Pulaupunjung.

Pertemuan menghasilkan kesepakatan, warga Seikambut menyatakan perang terhadap penyakit masyarakat (pekat), menutup kafe dan menolak segala hal-hal yang berhubungan dengan pekat.

Demo Kantor Bupati
Usai pertemuan, sekitar pukul 11.30, ratusan massa bergerak ke kantor Bupati Dharmasraya. Mereka menuntut ketegasan Pemkab menutup kafe-kafe mesum tersebut.

Perwakilan warga duduk semeja dengan Bupati Dharmasraya, Adi Gunawan beserta jajaran, Kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Aziz. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat kembali menegaskan penutupan kafe harga mati.

Menyikapi aspirasi itu, Adi Gunawan menegaskan, dari awal, memang kafe tersebut akan ditutup sesuai aturan. Namun ternyata, masyarakat sudah duluan menutup kafe dengan cara masyarakat sendiri.

“Yang terjadi biarlah terjadi. Yang jelas, kita komit memberantas pekat di Dharmasraya. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh elemen yang ada,” ulasnya.  

Kapolres Chairul Aziz menyayangkan aksi anarkis warga. “Sebenarnya, aspirasi masyarakat telah sesuai dengan visi misi Kapolda, yakni zero pekat. Namun, cara yang ditempuh masyarakat ini sudah kebablasan, tidak sesuai aturan. Tapi yang sudah terjadi, sudahlah. Sebenarnya kami dari kepolisian bersama Pemkab sudah sepakat mau melakukan penindakan sesuai aturan berlaku. Namun sudah didahului masyarakat,” jelasnya.

Usai pertemuan, Bupati langsung membentuk tim penindakan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Pol PP, perwakilan ninik mamak, tokoh masyarakat, bundo kanduang. Tim langsung turun ke lokasi kafe di hari yang sama, sekitar pukul 15.00.

Saat tim datang, semua kafe sudah tutup dan kosong. Pengelola kafe sudah mengosongkan kafe-kafe dari semua aktivitas, termasuk pekerjanya. Tim hanya melakukan penyegelan terhadap 8 kafe yang sudah kosong.

...more

Marak Kasus Perampokan, Minimarket di Depok Dilarang Buka 24 Jam

Detik.com - Kerap terjadi perampokan minimarket saat dini hari membuat petugas kemanan tambah repot. Rata-rata, per bulan perampokan minimarket di Kota Depok mencapai 4 sampai 5 kasus. Apalagi minimarket itu tidak melengkapi diri dengan petugas keamanan. Kebijakan tegas pun diambil.

"Perampokan yang terjadi tersebut memberikan isu kamtibmas yang tidak baik. Terkesan polisi dan pemerintah kota tidak bekerja. Padahal cakupan kerja kami sangat luas. Jadi tak ada salahnya bila minimarket membatasi waktu buka. Kan, tengah malam pembeli juga tidak terlalu banyak. Resikonya besar, seperti dapat terjadi korban jiwa dari para pekerja," terang Kapolresta Kota Depok Kombes Pol Mulyadi Kaharni kepada para manajer minimarket di Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Senin (19/3/2012).

Dalam kesempatan itu, Polresta Kota Depok dan Diperindag Kota Depok mengumpulkan seluruh pemilik minimarket untuk sosialisasi Perda No. 3 tahun 2011 tentang perdangan retail dan minimarket terutama pasal 55 tentang waktu operasional dan larangan buka 24 jam.

Acara bertempat di Gedung Balai Kota Depok 1, Jalan Raya Margonda. Sebanyak 315 pengurus minimarket diundang. Acara langsung dihadiri Kapolresta Kota Depok Kombes Pol Mulyadi Kaharni dan Kadisperindag Kota Depok Farah Mulyati.

Sementara itu Kadisperindag Kota Depok Farah Mulyati mengatakan perda tersebut mengatur waktu operasional usaha toko yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 10.00 sampai 22.00 WIB. Sedangkan untuk hari akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu buka pukul 10.00 sampai 23.00 WIB.

Sedangkan untuk minimarket pukul 08.00 sampai 22.00 WIB. "Terkecuali jika di hari-hari besar, bagi yang buka harus dapat izin tersendiri dari dinas perdagangan," ujar Farah.

Jika masih ada minimarket yang tidak patuh pada perda tersebut maka akan kenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

...more

FPI Ngamuk Rusak Warung Miras

Liputan6.com - Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) merusak warung penjual minuman keras yang juga dijadikan tempat mesum di Dusun Dariang, Desa Janji, Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatra Utara, Sabtu (10/3) sore. Seluruh isi warung hancur bahkan warung nyaris roboh.

Warung milik Tigor dinilai meresahkan warga. Selain menjual minuman keras, warung ini dijadikan tempat mesum. Sebelum kejadian, FPI sempat melayangkan surat pemberitahuan ke Tigor agar segera menutup usahanya. Namun pemilik warung tak memperdulikannya bahkan semakin menjadi-jadi.

FPI hilang kesabarannya. Dengan membawa kayu dan bambu, puluhan anggota FPI menyerang warung milik Tigor. Saat penyerangan, warung sedang sepi pengunjung. Bahkan Tigor telah lebih dulu melarikan diri.

Saksi mata, Tina, mengatakan melihat massa FPI datang dengan membawa kayu dan bambu ke warung Tigor. Mereka langsung merusak seluruh isi warung. Massa juga berteriak dan mencari pemilik warung. Setelah merusak seluruh isi warung, mereka pergi.

Terkait kejadian ini, Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar Polisi Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya telah menahan 10 orang yang diduga ikut dalam pengerusakan. Kini mereka masih dalam pemeriksaan.

...more

SBY Bentuk Tim Khusus Anti-Pornografi

Detik.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Tim yang terdiri dari para menteri hingga pemerintah daerah ini akan bekerja untuk membasmi pornografi secara terpadu.

Pembentukan gugus tugas ini ditandai dengan terbitnya Perpres no 25 tahun 2012 pada 2 Maret lalu. Perpres tersebut mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengamanatkan dibentuknya gugus tugas.

Bertindak selaku ketua adalah Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Ketua Harian. Sedangkan anggota-anggotanya adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Mendikbud M. Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS. Hidayat, Mendag Gita Wiryawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E. Pangestu, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menpora Andi Malarangeng, Kapolri Jendral Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Dr Mukhlis PaEni.

"Secara hukum, Gugus Tugas pencegahan pornografi pada dasarnya sudah dapat bekerja sejak Perpres No. 25/2012 ditetapkan (2 Maret)," kata Seskab Dipo Alam kepada detikcom, Senin (13/3/2012) malam.

Menurut Dipo, gugus tugas ini akan berkantor di Kementerian Agama. Nantinya, bakal ditunjuk seorang kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat eselon II di lingkungan Kemenag. "Jadi, sekretariatnya ada di Kementerian Agama. Dalam Gugus Tugas tersebut, menteri agama menjabat sebagai ketua harian," imbuhnya.

Tugas utama gugus tugas ini antara lain adalah; memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi; melaksanakan sosialisasi, edukasi, kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan melaksanakan evaluasi pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas menyelenggarakan Rapat Pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota, dan dipimpin oleh Ketua. Sementara Rapat Harian yang dihadiri oleh Anggota diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Gugus Tugas ini juga dapat membentuk Sub Gugus Tugas yang dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Agama. Anggota Sub Gugus Tugas terdiri dari unsur pemerintah dan dapat melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi, dan penegak hukum.

...more

Sanggar Aliran Sesat Dibongkar Warga

Liputan6.com - Sebuah sanggar ritual milik aliran Ngesti Kasampurnan yang diduga aliran sesat di tengah hutan Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dibongkar warga, Rabu (7/3). Sejumlah petugas keamanan dari Polri dan TNI menjaga aksi pembongkaran ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Aliran yang dipimpin Edi Rumpoko tersebut telah ada sejak 2001 silam. Saat ini pengikutnya lebih dari 100 orang. Untuk menunjang berbagai ritual, aliran ini telah memiliki sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat berkumpul pengikutnya.

Aliran Ngesti Kasempurnan dianggap menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Aliran ini menyimpang dari ajaran agama karena melakukan ibadah dengan cara ritual perdukunan.

...more

Marzuki: Staf DPR Dilarang Berbaju Seksi untuk Hindari Pemerkosaan

Detik.com - Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) mengungkap alasan agar anggota DPR dan stafnya berpakaian seksi. Ide itu untuk mencoba menghindari pemerkosaan.

"Urusan itu urusan kesekjenan, DPR nggak ngurusin rok mini tetapi kita tahu banyak sekali terjadinya perkosaan kasus asusila karena perempuannya tidak berpakain yang pantas. Sehingga membuat hasrat laki-laki itu menjadi berubah. Itu yang harus dihindari namanya laki-laki pakaian tidak pantas itu yang menarik laki-laki ahirnya berbuat sesuatu," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menurut Marzuki aturan tersebut sebenarnya normatif. Sangat terkait dengan norma sosial yang lazim diterapkan di Indonesia.

"Karena negara kita negara Pancasila, orang berpakaian ini negara demokrasi kita tidak mungkin melarang. Tetapi saya mengimbau dengan banyaknya kejadian perkosaan sebaiknya perempuan berpakaian memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya, kultur rasa kepatutan, walapun secara hukum tidak dilarang. Tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Marzuki.

Sedangkan aturan tersebut disusun atas rekomendasi BK DPR dengan tujuan akhir pembenahan citra DPR.

"Sekjen melihat bahwa ini kan lembaga negara, mungkin ini respons dari BK, BK bersama pimpinan secara bertahap mulai memperbaiki citra DPR. Citra terbangun dengan berbagai aspek, apakah aspek kinerja atau tampilan, berbagai aspek akan dilihat, tampilan yang hedonis tampilan tidak berkenan bagi publik, kinerja semuanya kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan langkah ini, DPR akan semakin baik," harap politisi PD ini.

Setjen DPR mengeluarkan aturan tentang kepantasan berpakaian bagi pegawai di lingkungan Kesetjenan DPR. Hal ini merupakan usulan BK lalu dibahas di BURT. Setjen menerjemahkan lebih detail.

...more

Tak Miliki Siswa, Sekolah Senilai Rp 1 M di Kukar Digusur Tambang Batu Bara

Detik.com - Ironis! Sekolah di Dusun Karya Jaya, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, yang dibangun dari dana APBD Kukar 2007/2008 sebesar Rp 1 miliar, hingga saat ini tidak ada siswanya. Kini bangunan tersebut digusur akibat perluasan areal konsesi sebuah perusahaan pertambangan batu bara.

Perjalanan detikcom menuju lokasi, Jumat (2/3/2012) siang Wita, membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari kota Samarinda, pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Timur. Jalan tidak terlalu mulus.

Saat tiba di lokasi, yang terlihat hanya alas bangunan sekolah yang terbuat dari papan, pondasi dan dinding kamar WC serta material bangunan yang berserakan. Sudah sejak 1 bulan lalu, bangunan sekolah yang didirikan sebuah yayasan itu, dibongkar menyusul kegiatan perluasan areal konsesi PT Jembayan Muara Bara (JMB), salah satu perusahaan tambang batu bara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Lokasi sekolah itu cukup mengejutkan karena berada di pinggir bukit yang sekitarnya merupakan areal konsesi PT JMB. Terlihat 2 alat berat tepat di dasar areal tambang, di belakang eks bangunan. Selain material bangunan, juga terlihat beberapa unit meja belajar siswa yang masih terlihat baru. Belum lagi deru mesin alat berat lainnya, baik itu truk, dump truk, buldoser hingga excavator.

"Memang, sejak bangunan sekolah ini berdiri tahun 2007/2008 lalu, sampai sekarang tidak ada siswanya. Saya juga kurang paham, kenapa sekolah ini dibangun di dekat areal tambang," kata Suarto, warga Dusun Karya Baru RT 17, di lokasi.

Keberadaan sekolah yang akhirnya tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar itu kini menjadi isu hangat di pemberitaan media lokal. Bahkan, sekolah itu disebut-sebut sebagai sekolah 'jin', dibangun dengan uang negara, namun tidak memiliki siswa.

"Bersama dengan dibangunnya sekolah ini, sekitarnya memang pemukiman rumah warga transmigrasi. Tapi sekarang warga pindah ke luar dari dusun ini karena lama-kelamaan aktivitas tambang semakin luas," ujar Suarto.

Tidak adanya siswa di sekolah itu, juga dibenarkan Kepala Dusun Karya Baru, Yaman (40). Anehnya, semua perizinan terkait pembangunan sekolah itu beberapa tahun lalu, justru tidak diketahuinya.

"Sejak awal sekolah itu dibangun, memang tidak ada siswanya. Memang lokasi di sekelilingnya adalah tambang batu bara. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu," kata Yaman yang ditemui di rumahnya.

"Sekolah itu dibangun pakai dana APBD Kukar di wilayah dusun yang saya pimpin. Prosesnya bagaimana saya tidak tahu, juga sampai akhirnya dibongkar," ujar Yaman.

Fakta di lapangan seperti itu, juga mendapat sorotan tajam Komisi I DPRD Kaltim, yang membidangi persoalan hukum. Bangunan sekolah itu ditelusuri motif pembangunan dan pembongkarannya.

"Kalau mau dibongkar, seharusnya mendapat persetujuan Pemkab Kukar," kata anggota Komisi I DPRD Kaltim, Syaparuddin.

"Lagi pula apa pertimbangannya membangun sekolahan jauh dari pemukiman dan justru berada di areal konsesi tambang? Padahal dananya miliaran rupiah. Persoalan ini akan saya bawa ke rapat komisi," ujar Syaparuddin.

...more