Citraindonesia.com - Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah menyebutkan ada 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang melakukan penggelembungan suara golput pada Pilpres 2014.
“Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu(23/7/2014).
Ia menjelaskan, para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.
“Kasus itu dalam penanganan Bareskrim Polri, sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” imbuhnya.
Ia mengakui, hal ini pula lah yang menjadi pertimbangan untuk menarik pasangan Prabowo-Hatta dari tahapan rekapitulasi suara di KPU karena menurutnya, bukti ini menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan demokratis dan jurdil.
Seperti diketahui, Selasa (22/7/2014), Prabowo menyatakan menolak penyelenggaraan Pilpres 2014 karena mengandung kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang juga melibatkan penyelenggara Pemilu seperti KPU, dan asing.
Namun Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengatakan, pernyataan itu bukan berarti Prabowo-Hatta mundur dari Pilpres, melainkan hanya menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara yang dilaksanakan KPU karena dinilai tidak demokratis dan diwarnai banyak penyimpangan maupun kecurangan.
“Sebelum keputusan itu diumumkan, kami telah menempuh jalan yang ada, termasuk melaporkan ke KPU dan Bawaslu agar masalah-masalah kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah dapat diselesaikan terlebih dahulu, namun tak menggubris,” katanya.
Karenanya, lanjut wakil ketua umum Partai Gerindra ini, kubu Prabowo-Hatta akan melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah politik yang diperlukan.
“Tim Pembela Merah Putih Prabowo-Hatta akan melanjutkan perjuangan membela demokrasi dengan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan kasus yang ada indikasi pidana dilaporkan kepada kepolisian. Selanjutnya langkah politik melalui DPR-RI dan lembaga-lembaga terkait,” tegasnya.
Kecurangan lain yang akan dilaporkan adalah pengerahan massa ke ribuan TPS di berbagai daerah, termasuk Jakarta, dan dihitungnya suara dari 14 kabupaten di Papua oleh KPU yang sama sekali tidak menyelenggarakan pemungutan suara.
“Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu(23/7/2014).
Ia menjelaskan, para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.
“Kasus itu dalam penanganan Bareskrim Polri, sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” imbuhnya.
Ia mengakui, hal ini pula lah yang menjadi pertimbangan untuk menarik pasangan Prabowo-Hatta dari tahapan rekapitulasi suara di KPU karena menurutnya, bukti ini menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan demokratis dan jurdil.
Seperti diketahui, Selasa (22/7/2014), Prabowo menyatakan menolak penyelenggaraan Pilpres 2014 karena mengandung kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang juga melibatkan penyelenggara Pemilu seperti KPU, dan asing.
Namun Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengatakan, pernyataan itu bukan berarti Prabowo-Hatta mundur dari Pilpres, melainkan hanya menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara yang dilaksanakan KPU karena dinilai tidak demokratis dan diwarnai banyak penyimpangan maupun kecurangan.
“Sebelum keputusan itu diumumkan, kami telah menempuh jalan yang ada, termasuk melaporkan ke KPU dan Bawaslu agar masalah-masalah kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah dapat diselesaikan terlebih dahulu, namun tak menggubris,” katanya.
Karenanya, lanjut wakil ketua umum Partai Gerindra ini, kubu Prabowo-Hatta akan melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah politik yang diperlukan.
“Tim Pembela Merah Putih Prabowo-Hatta akan melanjutkan perjuangan membela demokrasi dengan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan kasus yang ada indikasi pidana dilaporkan kepada kepolisian. Selanjutnya langkah politik melalui DPR-RI dan lembaga-lembaga terkait,” tegasnya.
Kecurangan lain yang akan dilaporkan adalah pengerahan massa ke ribuan TPS di berbagai daerah, termasuk Jakarta, dan dihitungnya suara dari 14 kabupaten di Papua oleh KPU yang sama sekali tidak menyelenggarakan pemungutan suara.
No comments:
Post a Comment