Liputan6.com - Hadasari, wanita paruh baya yang mengaku sebagai nabi ke-26, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Jiwa Dadi Makassar untuk menjalani dirawat secara intensif.
Showing posts with label Makassar. Show all posts
Showing posts with label Makassar. Show all posts
Saturday, August 19, 2017
Wednesday, September 02, 2015
Tes Urine Mendadak, Sejumlah Perwira Tepergok Positif Narkoba
Kompas.com - Divisi Propam Mabes Polri mendadak memeriksa urine ribuan anggota Polda Sulsel di Polrestabes Makassar, Polres Parepare dan Polres Sidrap. Hasilnya, sejumlah anggota perwira maupun bintara teridentifikasi menggunakan narkoba.
Tim yang dipimpin Kepala Biro Provost Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subroto terakhir memeriksa urine ratusan anggota Polres Sidrap. Hanya 381 orang dari total anggota 467 orang yang bersedia di tes urinenya. Sisanya tidak hadir dengan berbagai alasan.
Kepala Polres Sidrap Ajun Komisaris Besar Polisi Anggi Siregar yang dikonfirmasi, Jumat (28/8/2015) mengungkapkan, berdasarkan hasil tes urine ditemukan belasan polisi positif menggunakan narkoba.
Menurut Anggi, anggota yang urinenya positif narkoba akan diproses hukum sesuai dengan aturan berlaku. "Ia, kemarin Kamis (27/8/2015) sudah dites urine anggota. Cuman sedikit yang positif dan akan tetap kita proses hukum," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi F Barung Mangera yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mendapat hasil tes urine anggota Polda Sulselbar.
"Kalau hasil urine anggota Polda, belum saya dapat. Tapi kalau yang di Polres Sidrap, Ada 11 anggota baik perwira maupun bintara yang positif narkoba," ujar Barung.
Kepala sub bagian Humas Polrestabes Makassar, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Husnaeni mengaku dia belum mendapat data terkait hasil urine anggota di jajaran Polrestabes Makassar. "Maaf ya, saya belum dapat data tes urine itu," singkatnya.
...more
Tim yang dipimpin Kepala Biro Provost Polri Brigadir Jenderal Polisi Gatot Subroto terakhir memeriksa urine ratusan anggota Polres Sidrap. Hanya 381 orang dari total anggota 467 orang yang bersedia di tes urinenya. Sisanya tidak hadir dengan berbagai alasan.
Kepala Polres Sidrap Ajun Komisaris Besar Polisi Anggi Siregar yang dikonfirmasi, Jumat (28/8/2015) mengungkapkan, berdasarkan hasil tes urine ditemukan belasan polisi positif menggunakan narkoba.
Menurut Anggi, anggota yang urinenya positif narkoba akan diproses hukum sesuai dengan aturan berlaku. "Ia, kemarin Kamis (27/8/2015) sudah dites urine anggota. Cuman sedikit yang positif dan akan tetap kita proses hukum," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi F Barung Mangera yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mendapat hasil tes urine anggota Polda Sulselbar.
"Kalau hasil urine anggota Polda, belum saya dapat. Tapi kalau yang di Polres Sidrap, Ada 11 anggota baik perwira maupun bintara yang positif narkoba," ujar Barung.
Kepala sub bagian Humas Polrestabes Makassar, Komisaris Polisi (Kompol) Andi Husnaeni mengaku dia belum mendapat data terkait hasil urine anggota di jajaran Polrestabes Makassar. "Maaf ya, saya belum dapat data tes urine itu," singkatnya.
Wednesday, December 24, 2014
Minta Aturan Larangan Rapat di Hotel Diperlunak, Gubernur Sulsel Akan Surati Presiden
Kompas.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo akan menyurati presiden agar memperlunak aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menyelenggarakan rapat di hotel.
"Saya akan menyurati presiden untuk meminta minimal memperlunak terminologi yang digunakan, kata 'tidak boleh' bisa diubah dengan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada dan seminimal mungkin menggunakan fasilitas di luar," kata Syahrul saat menerima perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Makassar, Selasa (16/12/2014).
Syahrul mengatakan bahwa kegiatan rapat di hotel tidak boleh hanya dilihat sebatas pemerintah membayar pihak hotel untuk menyelenggarakan rapat. Tetapi, kata dia, ada hal yang lebih kompleks yang berimbas pada perekonomian suatu daerah secara keseluruhan.
"Di balik rapat itu, ada ribuan pegawai hotel, ada orang yang membeli kopi, beras, sayuran. Artinya, melalui itu pemerintah menstimulasi agar perekonomian bergerak," kata politisi Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, Syahrul berjanji akan berpihak pada sektor perhotelan. Apalagi sektor ini, menurut dia, telah membantu mewujudkan peran Sulsel sebagai simpul jejaring regional dan nasional. "Saya akan bersama-sama dengan sektor perhotelan untuk mempertahankan apa yang baik untuk kita semua," kata Syahrul.
Kedatangan PHRI Sulsel untuk menemui Syahrul memang dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang PNS melakukan rapat di hotel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, saat ini telah berkembang wacana mengenai tiga opsi terkait surat edaran tersebut. Ketiga opsi itu antara lain apakah surat edaran ini akan dibatalkan, direvisi, atau ditunda efektivitasnya.
"Kami berharap agar opsi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud agar bisnis perhotelan tidak mengalami distorsi," kata Anggiat.
Anggiat mengatakan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam sekitar 20.000 pekerja di sektor perhotelan. "Pada bulan Desember saja sudah ada 60 event yang dibatalkan, jika ini terus berlanjut, dampak paling buruk adalah PHK massal," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar gubernur membantu supaya ada keputusan yang tidak terlalu merugikan sektor perhotelan. "Sebagai gubernur apalagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kami sangat mengharapkan bantuan gubernur untuk menyuarakan hal ini," tutur Anggiat.
...more
"Saya akan menyurati presiden untuk meminta minimal memperlunak terminologi yang digunakan, kata 'tidak boleh' bisa diubah dengan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada dan seminimal mungkin menggunakan fasilitas di luar," kata Syahrul saat menerima perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Makassar, Selasa (16/12/2014).
Syahrul mengatakan bahwa kegiatan rapat di hotel tidak boleh hanya dilihat sebatas pemerintah membayar pihak hotel untuk menyelenggarakan rapat. Tetapi, kata dia, ada hal yang lebih kompleks yang berimbas pada perekonomian suatu daerah secara keseluruhan.
"Di balik rapat itu, ada ribuan pegawai hotel, ada orang yang membeli kopi, beras, sayuran. Artinya, melalui itu pemerintah menstimulasi agar perekonomian bergerak," kata politisi Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, Syahrul berjanji akan berpihak pada sektor perhotelan. Apalagi sektor ini, menurut dia, telah membantu mewujudkan peran Sulsel sebagai simpul jejaring regional dan nasional. "Saya akan bersama-sama dengan sektor perhotelan untuk mempertahankan apa yang baik untuk kita semua," kata Syahrul.
Kedatangan PHRI Sulsel untuk menemui Syahrul memang dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang PNS melakukan rapat di hotel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, saat ini telah berkembang wacana mengenai tiga opsi terkait surat edaran tersebut. Ketiga opsi itu antara lain apakah surat edaran ini akan dibatalkan, direvisi, atau ditunda efektivitasnya.
"Kami berharap agar opsi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud agar bisnis perhotelan tidak mengalami distorsi," kata Anggiat.
Anggiat mengatakan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam sekitar 20.000 pekerja di sektor perhotelan. "Pada bulan Desember saja sudah ada 60 event yang dibatalkan, jika ini terus berlanjut, dampak paling buruk adalah PHK massal," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar gubernur membantu supaya ada keputusan yang tidak terlalu merugikan sektor perhotelan. "Sebagai gubernur apalagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kami sangat mengharapkan bantuan gubernur untuk menyuarakan hal ini," tutur Anggiat.
Friday, December 19, 2014
Pemkot Makassar Ajukan Dana Pengadaan Sendok Hampir Rp 1 Miliar
Kompas.com - Pengadaan sendok makan di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkot Makassar seperti yang tertuang dalam draf penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tampak aneh. Besarannya cukup fantastis, yakni Rp 965 juta, nyaris mencapai Rp 1 miliar.
Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).
Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.
"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.
Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.
...more
Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).
Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.
"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.
Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.
Tuesday, July 22, 2014
Kapolda Sulselbar Dituding Memalak Pejabatnya untuk Buka Puasa Bersama
 |
| Irjen Polisi Burhanuddin Andi |
Kompas.com - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kapolda Sulselbar), Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Burhanuddin Andi dituding sering meminta uang setoran dari pejabat-pejabatnya untuk membiayai acara buka puasa bersama.
Kabar itu pun beredar luas di kalangan internal kepolisian. Bahkan, sejumlah pejabat yang sering dimintai setoran uang buka puasa akhirnya "curhat" ke wartawan.
"Seluruh pejabat di jajaran Polda Sulselbar pusing cari duit untuk setoran membiayai acara buka puasa bersama para pimpinan. Minimal Rp 5 juta satu pejabat. Tapi kalau dikali banyak, jelas kami pusing," kata salah satu pejabat strategis di Polda Sulselbar yang enggan disebutkan identitasnya, Minggu (20/7/2014).
"Masa uang pribadi kami dikeluarkan, tidak mungkin lah. Terpaksa kasus yang dimainkan (86) untuk menutupi itu. Kalau diperiksa kenapa '86', ya kita bongkar saja bahwa untuk setoran. Pejabat yang tadinya lurus-lurus, dipaksakan untuk bengkok," lanjut dia.
Pejabat Polda Sulselbar lainnya mengaku pusing dengan permintaan setoran untuk buka puasa bersama dari atasannya itu.
"Semua pejabat di jajaran Polda Sulselbar sakit kepala dengan adanya setoran acara buka puasa bersama yang dilakukan pimpinan. Ini sudah hampir sebulan dan sudah hampir belasan kali acara buka puasa bersama digelar. Bagaimana tidak pusing," kata dia.
Tak hanya di lingkup Polda dan Polrestabes Makassar yang mengeluh atas setoran tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan jajaran polsekta di Makassar.
"Jujur, kami merasa berat atas adanya setoran seperti itu. Dimana kita mau ambil dananya, padahal kita ketahui kalau harus memberikan setoran seperti itu sangat berat. Kira-kira sumber dananya dari mana, " keluh sejumlah perwira menengah yang enggan disebutkan namanya itu.
Sementara itu, Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Burhanuddin Andi yang dikonfirmasi Kompas.com via telepon selularnya membantah adanya permintaan uang kepada pejabat anak buahnya. Menurut Burhanuddin, informasi dan "curhat" anggotanya itu semua omong kosong.
"Omong kosong itu ndi. Tidak ada itu setoran-setoran dari anggota. Kalau acara buka puasa di rumah jabatan, itu saya sendiri dan komunitas warga Soppeng. Kalau yang di hotel Grand Clarion cuma Rp 40 juta dan saya sendiri yang bayar. Itu fitnah. Bikin malu itu. Saya sudah telepon satu per satu pejabatku, siapa yang ngomong seperti itu. Itu acara keluarga dan kerabatku, ngapain minta-minta sama anggota," bantah mantan Kapolrestabes Makassar ini, Minggu (20/7/2014).
...more
Kabar itu pun beredar luas di kalangan internal kepolisian. Bahkan, sejumlah pejabat yang sering dimintai setoran uang buka puasa akhirnya "curhat" ke wartawan.
"Seluruh pejabat di jajaran Polda Sulselbar pusing cari duit untuk setoran membiayai acara buka puasa bersama para pimpinan. Minimal Rp 5 juta satu pejabat. Tapi kalau dikali banyak, jelas kami pusing," kata salah satu pejabat strategis di Polda Sulselbar yang enggan disebutkan identitasnya, Minggu (20/7/2014).
"Masa uang pribadi kami dikeluarkan, tidak mungkin lah. Terpaksa kasus yang dimainkan (86) untuk menutupi itu. Kalau diperiksa kenapa '86', ya kita bongkar saja bahwa untuk setoran. Pejabat yang tadinya lurus-lurus, dipaksakan untuk bengkok," lanjut dia.
Pejabat Polda Sulselbar lainnya mengaku pusing dengan permintaan setoran untuk buka puasa bersama dari atasannya itu.
"Semua pejabat di jajaran Polda Sulselbar sakit kepala dengan adanya setoran acara buka puasa bersama yang dilakukan pimpinan. Ini sudah hampir sebulan dan sudah hampir belasan kali acara buka puasa bersama digelar. Bagaimana tidak pusing," kata dia.
Tak hanya di lingkup Polda dan Polrestabes Makassar yang mengeluh atas setoran tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan jajaran polsekta di Makassar.
"Jujur, kami merasa berat atas adanya setoran seperti itu. Dimana kita mau ambil dananya, padahal kita ketahui kalau harus memberikan setoran seperti itu sangat berat. Kira-kira sumber dananya dari mana, " keluh sejumlah perwira menengah yang enggan disebutkan namanya itu.
Sementara itu, Kapolda Sulselbar, Irjen Polisi Burhanuddin Andi yang dikonfirmasi Kompas.com via telepon selularnya membantah adanya permintaan uang kepada pejabat anak buahnya. Menurut Burhanuddin, informasi dan "curhat" anggotanya itu semua omong kosong.
"Omong kosong itu ndi. Tidak ada itu setoran-setoran dari anggota. Kalau acara buka puasa di rumah jabatan, itu saya sendiri dan komunitas warga Soppeng. Kalau yang di hotel Grand Clarion cuma Rp 40 juta dan saya sendiri yang bayar. Itu fitnah. Bikin malu itu. Saya sudah telepon satu per satu pejabatku, siapa yang ngomong seperti itu. Itu acara keluarga dan kerabatku, ngapain minta-minta sama anggota," bantah mantan Kapolrestabes Makassar ini, Minggu (20/7/2014).
Friday, September 13, 2013
Jelang Tes CPNS, Tarif SKCK Naik 10 Kali Lipat
Kompas.com - Jelang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) membeludak di Polrestabes Makassar. Kondisi ini membuat tarif SKCK naik hingga Rp 100.000.
Menurut salah seorang pemohon, Sri (19), dia memperpanjang SKCK di Polrestabes Makassar dengan dipungut biaya Rp 35.000. Memperpanjang SKCK di Satuan Intelkam di lantai 3 Markas Polrestabes Makassar tidak mudah. Pemohon pun harus kepanasan serta berdesak-desakan di ruangan kecil nan pengap.
"Antrean banyak karena musimnya membuat SKCK untuk penerimaan CPNS. Dengan banyaknya pemohon, tarifnya pun bervariasi dari Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Kalau saya sih dapatnya tarif Rp 35.000 karena hanya perpanjang," kata Sri saat ditemui di Markas Polrestabes Makassar, Selasa (3/9/2013).
Pemohon SKCK lainnya, Muhammad Almaliki (23), mengaku heran dengan tarif pembuatan maupun perpanjangan SKCK yang bervariasi. Ditambah lagi, tempat pelayanan SKCK tidak memadai dan pemohon harus berdesak-desakan.
"Kok bisa harganya bervariasi? Tarifnya mulai Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Terus tempat pelayanannya tidak memadai. Sudah sempit, pemohonnya banyak. Ditambah lagi, ruangan pengap dan sesak," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengatakan, tarif pembuatan SKCK hanya Rp 10.000. "Tarif SKCK itu hanya Rp 10.000. Adapun biaya lebih, itu adalah pemberian secara ikhlas dari pemohon," bebernya.
...more
Menurut salah seorang pemohon, Sri (19), dia memperpanjang SKCK di Polrestabes Makassar dengan dipungut biaya Rp 35.000. Memperpanjang SKCK di Satuan Intelkam di lantai 3 Markas Polrestabes Makassar tidak mudah. Pemohon pun harus kepanasan serta berdesak-desakan di ruangan kecil nan pengap.
"Antrean banyak karena musimnya membuat SKCK untuk penerimaan CPNS. Dengan banyaknya pemohon, tarifnya pun bervariasi dari Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Kalau saya sih dapatnya tarif Rp 35.000 karena hanya perpanjang," kata Sri saat ditemui di Markas Polrestabes Makassar, Selasa (3/9/2013).
Pemohon SKCK lainnya, Muhammad Almaliki (23), mengaku heran dengan tarif pembuatan maupun perpanjangan SKCK yang bervariasi. Ditambah lagi, tempat pelayanan SKCK tidak memadai dan pemohon harus berdesak-desakan.
"Kok bisa harganya bervariasi? Tarifnya mulai Rp 35.000 sampai Rp 100.000. Terus tempat pelayanannya tidak memadai. Sudah sempit, pemohonnya banyak. Ditambah lagi, ruangan pengap dan sesak," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengatakan, tarif pembuatan SKCK hanya Rp 10.000. "Tarif SKCK itu hanya Rp 10.000. Adapun biaya lebih, itu adalah pemberian secara ikhlas dari pemohon," bebernya.
Monday, July 08, 2013
Dua Calon Siswa Polri Penyuap Tetap Lulus?
 |
| Ilustrasi |
Kompas.com - Dua calon siswa Polri yang tertangkap menyuap Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Samiono ternyata tetap lulus, dan bahkan kini telah bertugas di jajaran Polda Sulselbar.
Padahal sebelumnya, Polda Sulselbar telah menyatakan kedua calon siswa yang melakukan penyuapan langsung didiskualifikasi, atau tidak lagi mengikuti seleksi menjadi anggota Polri.
Lulusnya kedua penyuap yang terlibat dalam kasus AKP Bambang Samiono ini pun dibenarkan oleh Kepala Polres Selayar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hidayat yang dulunya bertugas sebagai Bimbingan Hukum (Binkum) Polda Sulselbar serta jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Grefik.
Menurut Hidayat --yang dulunya pengacara Bambang, kasus suap tetap bergulir, tapi dua calon siswa yang penyuap terus mengikuti seleksi, dan kini telah menjadi anggota Polri.
"Saya sudah lupa namanya, tapi dua orang casis Polri penyuap Bambang itu lulus. Saya juga tidak tahu di mana dia tugas sekarang, yang jelas masih di jajaran Polda Sulselbar," ungkap mantan Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar ini.
Senada dengan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Grefik yang menangani kasus Bambang membeberkan informasi yang dia peroleh. Kedua calon siswa Polri itu memang lulus seleksi.
Lulusnya kedua orang itu disadari belakangan hari, setelah perkara suap ini mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Tindak Pindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
"Saya dapat info, katanya dua casis itu lulus dan sudah menjadi anggota Polri. Saya heran juga, kenapa kedua casis itu tidak dijadikan tersangka maupun saksi, padahal dia sebagai penyuap. Coba cek sendiri dek di Polda Sulselbar, soalnya dalam berkas tidak ada nama kedua casis itu. Saya sudah periksa ulang ini," kata Grefik.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui lulusnya kedua calon siswa Polri yang terkait dengan AKP Bambang Samiono.
"Saya belum tahu dek, jika kedua casis itu lulus. Saya juga tidak tahu namanya, tapi nantilah dicek kembali," kata Endi singkat.
...more
Padahal sebelumnya, Polda Sulselbar telah menyatakan kedua calon siswa yang melakukan penyuapan langsung didiskualifikasi, atau tidak lagi mengikuti seleksi menjadi anggota Polri.
Lulusnya kedua penyuap yang terlibat dalam kasus AKP Bambang Samiono ini pun dibenarkan oleh Kepala Polres Selayar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hidayat yang dulunya bertugas sebagai Bimbingan Hukum (Binkum) Polda Sulselbar serta jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Grefik.
Menurut Hidayat --yang dulunya pengacara Bambang, kasus suap tetap bergulir, tapi dua calon siswa yang penyuap terus mengikuti seleksi, dan kini telah menjadi anggota Polri.
"Saya sudah lupa namanya, tapi dua orang casis Polri penyuap Bambang itu lulus. Saya juga tidak tahu di mana dia tugas sekarang, yang jelas masih di jajaran Polda Sulselbar," ungkap mantan Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar ini.
Senada dengan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Grefik yang menangani kasus Bambang membeberkan informasi yang dia peroleh. Kedua calon siswa Polri itu memang lulus seleksi.
Lulusnya kedua orang itu disadari belakangan hari, setelah perkara suap ini mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Tindak Pindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
"Saya dapat info, katanya dua casis itu lulus dan sudah menjadi anggota Polri. Saya heran juga, kenapa kedua casis itu tidak dijadikan tersangka maupun saksi, padahal dia sebagai penyuap. Coba cek sendiri dek di Polda Sulselbar, soalnya dalam berkas tidak ada nama kedua casis itu. Saya sudah periksa ulang ini," kata Grefik.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui lulusnya kedua calon siswa Polri yang terkait dengan AKP Bambang Samiono.
"Saya belum tahu dek, jika kedua casis itu lulus. Saya juga tidak tahu namanya, tapi nantilah dicek kembali," kata Endi singkat.
Friday, December 07, 2012
FPI Sulsel Demo Peringatan Asyura Kelompok Syiah di Makassar
 |
| Ilustrasi |
Detik.com - Sekitar seratus anggota Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan mendatangi gedung Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (23/11/2012) sekitar pukul 22.30 WITA malam tadi. Massa FPI mencoba membubarkan peringatan Asyura yang diselenggarakan salah satu kelompok Syiah di Makassar.
Peringatan Asyura yang diselenggarakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) untuk memeringati gugurnya cucu Nabi Muhammad, Imam Husein Bin Ali yang tewas di Karbala pada 10 Muharram di abad pertama tahun hijriyah. Peringatan itu menghadirkan pentolan IJABI, Prof Jalaluddin Rakhmat.
Untungnya, aksi massa FPI Sulsel yang hendak merangsek masuk ke lantai II Graha Pena berhasil dihalau oleh seratusan anggota Polsek Panakukang dan Satuan Brimob Polda Sulsel yang bersenjata lengkap. Sempat terjadi insiden saling lempar antara massa FPI dan kelompok Syiah, namun berhasil diredam oleh aparat.
Massa FPI yang datang tak diundang dalam peringatan Asyura ini yang merasa emosi dengan hadangan aparat keamanan kemudian merusak baliho-baliho milik kelompok Syiah yang dipajang di areal parkiran depan Graha Pena.
Setelah diberi pengertian oleh aparat, akhirnya massa FPI Sulsel memilih membubarkan diri dan kembali ke markasnya, di jalan Sungai Limboto, Makassar. Tidak ada anggota FPI yang diamankan dalam peristiwa ini.
...more
Peringatan Asyura yang diselenggarakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) untuk memeringati gugurnya cucu Nabi Muhammad, Imam Husein Bin Ali yang tewas di Karbala pada 10 Muharram di abad pertama tahun hijriyah. Peringatan itu menghadirkan pentolan IJABI, Prof Jalaluddin Rakhmat.
Untungnya, aksi massa FPI Sulsel yang hendak merangsek masuk ke lantai II Graha Pena berhasil dihalau oleh seratusan anggota Polsek Panakukang dan Satuan Brimob Polda Sulsel yang bersenjata lengkap. Sempat terjadi insiden saling lempar antara massa FPI dan kelompok Syiah, namun berhasil diredam oleh aparat.
Massa FPI yang datang tak diundang dalam peringatan Asyura ini yang merasa emosi dengan hadangan aparat keamanan kemudian merusak baliho-baliho milik kelompok Syiah yang dipajang di areal parkiran depan Graha Pena.
Setelah diberi pengertian oleh aparat, akhirnya massa FPI Sulsel memilih membubarkan diri dan kembali ke markasnya, di jalan Sungai Limboto, Makassar. Tidak ada anggota FPI yang diamankan dalam peristiwa ini.
Sunday, July 15, 2012
Rapor Hilang, Siswa Kelas 5 di Gowa Sulsel Mengulang dari Kelas 1
 |
| Ilustrasi |
Detik.com - Seorang siswa SD di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terpaksa mengulang dari kelas 1, hanya karena rapornya hilang. Meski malu, ia terpaksa melakoni semuanya.
Muhammad Reynaldi Rasyid (12 tahun) harusnya duduk di kelas 1 SMP. Namun karena rapornya hilang saat naik ke kelas 5 pada tahun 2010 lalu, di SD KIP Bara-Barayya, ia terpaksa mengulang dari kelas 1 di SD Taeng-Taeng, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Putra pasangan Rasyid dan Ani ini pun kini sudah duduk di kelas 3 di sekolah barunya.
Ibu Ani yang ditemui wartawan di rumahnya, kompleks BTN Tamarunang Indah II Blok C18, Kamis (12/7/2012), menyebutkan, pada tahun 2010 lalu, rapor putranya hilang. Saat anaknya memberitahu gurunya di SD KIP Bara-Barayya, sang guru marah dan menuduh Reynaldi sengaja menghilangkannya.
"Mendengar laporan Reynaldi, saya langsung menemui guru tersebut, pihak guru dan sekolah sungguh disayangkan menyuruh anak saya mengulang lagi dari kelas 1," ujar Ani.
Akibat "penzaliman" yang dilakukan pihak sekolah SD KIP Bara-Baraya, akhirnya orangtua Reynaldi memindahkannya di SD Negeri Taeng-Taeng, di Kab. Gowa. Karena tidak berkas data yang diberikan oleh SD KIP Bara-Barayya, Reynaldi pun terpaksa mengulang dari kelas 1. Kini, Reynaldi sudah 2 tahun menjalani pendidikan di sekolah barunya.
Reynaldi pun tidak menampik, dirinya merasa malu harus mengulang dari kelas 1 dan bergaul dengan siswa lainnya, yang harusnya menjadi adik kelasnya. Demi meraih cita-cita, ia tetap semangat melanjutkan pendidikannya.
Pihak SD KIP Bara-Barayya sendiri, memilih menutup diri dan menolak memberi keterangan terkait kasus ini.
...more
Muhammad Reynaldi Rasyid (12 tahun) harusnya duduk di kelas 1 SMP. Namun karena rapornya hilang saat naik ke kelas 5 pada tahun 2010 lalu, di SD KIP Bara-Barayya, ia terpaksa mengulang dari kelas 1 di SD Taeng-Taeng, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Putra pasangan Rasyid dan Ani ini pun kini sudah duduk di kelas 3 di sekolah barunya.
Ibu Ani yang ditemui wartawan di rumahnya, kompleks BTN Tamarunang Indah II Blok C18, Kamis (12/7/2012), menyebutkan, pada tahun 2010 lalu, rapor putranya hilang. Saat anaknya memberitahu gurunya di SD KIP Bara-Barayya, sang guru marah dan menuduh Reynaldi sengaja menghilangkannya.
"Mendengar laporan Reynaldi, saya langsung menemui guru tersebut, pihak guru dan sekolah sungguh disayangkan menyuruh anak saya mengulang lagi dari kelas 1," ujar Ani.
Akibat "penzaliman" yang dilakukan pihak sekolah SD KIP Bara-Baraya, akhirnya orangtua Reynaldi memindahkannya di SD Negeri Taeng-Taeng, di Kab. Gowa. Karena tidak berkas data yang diberikan oleh SD KIP Bara-Barayya, Reynaldi pun terpaksa mengulang dari kelas 1. Kini, Reynaldi sudah 2 tahun menjalani pendidikan di sekolah barunya.
Reynaldi pun tidak menampik, dirinya merasa malu harus mengulang dari kelas 1 dan bergaul dengan siswa lainnya, yang harusnya menjadi adik kelasnya. Demi meraih cita-cita, ia tetap semangat melanjutkan pendidikannya.
Pihak SD KIP Bara-Barayya sendiri, memilih menutup diri dan menolak memberi keterangan terkait kasus ini.
Jelang Ramadan, Polisi Razia Panti Pijat
Liputan6.com - Menjelang datangnya bulan Ramadan, anggota Kepolisian Sektor Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, merazia panti pijat yang diduga menjadi tempat prostitusi.
Razia dipimpin Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Pandang Iptu Rohuan Purba. Dia datang bersama anggotanya ke panti pijat Green di Jalan Sungai Sandang, Makassar. Di sana, polisi mengamankan tiga orang pria yang merupakan tamu panti pijat, beserta 13 orang perempuan pemijat.
Razia polisi sengaja digelar sebagai langkah antisipasi dan penghormatan memasuki bulan Ramadan.
...more
Razia dipimpin Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Ujung Pandang Iptu Rohuan Purba. Dia datang bersama anggotanya ke panti pijat Green di Jalan Sungai Sandang, Makassar. Di sana, polisi mengamankan tiga orang pria yang merupakan tamu panti pijat, beserta 13 orang perempuan pemijat.
Razia polisi sengaja digelar sebagai langkah antisipasi dan penghormatan memasuki bulan Ramadan.
Friday, July 06, 2012
Pengusaha Makassar Bangun Gedung Polsekta Tamalate
Kompas.com - Dua pengusaha di Makassar memberikan bantuan Pembangunan Polsekta Tamalate yang terletak di Jl Danau Tanjung Bunga. Kedua pengusaha tersebut, Ricky Tandiawan mewakafkan tanahnya seluas 1.411 meter persegi dan Hj Najmiah Muin mendirikan bangunan Polsekta senilai Rp 1,8 miliar. Pembangunan Polsekta Tamalate yang dibangun sejak beberapa bulan lalu, akhirnya rampung dan diresmikan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jendral Polisi Mudji Waluyo, Selasa (03/07/2012).
Peresmian ini dihadiri oleh pejabat jajaran Polda Sulsel, Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur, pejabat Badan Pertanahan Nasional, dan Tripika Kecamatan. Menjadi tamu kehormatan dalam peresmian tersebut adalah kedua pengusaha Ricky Tandiawan dan Hj Nadjmiah yang duduk semeja dengan Kapolda Sulsel.
Dalam peresmian itu, Kapolda sangat berterima kasih kepada Ricky Tandiawan dan Hj Najmiah yang telah membangun Polsekta Tamalate. Dimana selama ini, Polsekta Tamalate belum mempunyai markas tetap dan sering berpindah-pidah tempat. Dengan adanya gedung baru Polsekta Tamalate, Mudji berharap pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Tamalate, Makassar lebih ditingkatkan. Sebab, selama ini Kecamatan Tamalate dikenal rawan dengan premanisme dan kriminalitas seperti perampokan, penjambretan dan pecurian serta pembunuhan.
"Polsek Tamalate selama ini masih berkantor di ruko belum mempunyai kantor resmi sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan lancar. Dengan adanya kantor baru ini maka pelayanan kamtibmas di wilayah Tamalate diharapkan dapat kondusif," kata Mudji. Dalam sambutannya, Mudji meminta Ricky Tandiawan dan Hj Najmiah memberikan pernyataan keiklasan soal bantuan pembangunan Polsekta Tamalate serta pemberian sebuah mobil operasional. Ricky dan Najmiah pun mengungkapka keiklasan tanpa ada imbalan dari kepolisian.
"Saya meminta pernyataan keiklasan dari kedua pengusaha itu di depan umum, sebab sebelumnya penerimaan hibah kendaraan di Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terutama dari Komisi III DPR RI di Jakarta. Makanya, hadir juga Wakil Walikota dan pejabat BPN yang mengurus persuratannya untuk masuk kedalam harta Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," kata Mudji.
Wakil Walikota Makassar, Supomo Guntur mengatakan, menerima batuan kepada Polda Sulsel sah-syh saja. Sebab, bantuan tersebut untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
"Bantuan yang diberikan kedua pengusaha kepada Polda Sulsel adalah halal. Sebab, harta tersebut tercatat dalam aset Polri yang telah diatur juga dalam perundang-undangan," jelas Supomo.
Sebelumnya, penerimaan bantuan berupa 30 unit motor, 2 unit Cart Tourism Police, Dua Unit Mobil Pengangkut yang diterima oleh Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk DPR dan masyarakat. Bantuan ini diterima langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh sembilan pengusaha dan satu pemerintah Kabupaten ditengarai terdapat penyimpangan dalam penanganan kasus dan mengganggu netralitas kepolisian dalam penegakan hukum.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Chevy Ahmad Sopari, penerimaan bantuan hibah sudah sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sudah diatur dalam Nomor:191/PMK.05/2011. Mekanisme bantuan dana hibah tersebut bahkan sudah diatur dalam pasal 15 yaitu tata cara pelaksanaan dan pelaporan serta pendapatan hibah, baik langsung bentuk barang, dan jasa serta dilaksanakan melalui pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
...more
Peresmian ini dihadiri oleh pejabat jajaran Polda Sulsel, Wakil Walikota Makassar Supomo Guntur, pejabat Badan Pertanahan Nasional, dan Tripika Kecamatan. Menjadi tamu kehormatan dalam peresmian tersebut adalah kedua pengusaha Ricky Tandiawan dan Hj Nadjmiah yang duduk semeja dengan Kapolda Sulsel.
Dalam peresmian itu, Kapolda sangat berterima kasih kepada Ricky Tandiawan dan Hj Najmiah yang telah membangun Polsekta Tamalate. Dimana selama ini, Polsekta Tamalate belum mempunyai markas tetap dan sering berpindah-pidah tempat. Dengan adanya gedung baru Polsekta Tamalate, Mudji berharap pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Tamalate, Makassar lebih ditingkatkan. Sebab, selama ini Kecamatan Tamalate dikenal rawan dengan premanisme dan kriminalitas seperti perampokan, penjambretan dan pecurian serta pembunuhan.
"Polsek Tamalate selama ini masih berkantor di ruko belum mempunyai kantor resmi sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan lancar. Dengan adanya kantor baru ini maka pelayanan kamtibmas di wilayah Tamalate diharapkan dapat kondusif," kata Mudji. Dalam sambutannya, Mudji meminta Ricky Tandiawan dan Hj Najmiah memberikan pernyataan keiklasan soal bantuan pembangunan Polsekta Tamalate serta pemberian sebuah mobil operasional. Ricky dan Najmiah pun mengungkapka keiklasan tanpa ada imbalan dari kepolisian.
"Saya meminta pernyataan keiklasan dari kedua pengusaha itu di depan umum, sebab sebelumnya penerimaan hibah kendaraan di Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak. Terutama dari Komisi III DPR RI di Jakarta. Makanya, hadir juga Wakil Walikota dan pejabat BPN yang mengurus persuratannya untuk masuk kedalam harta Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," kata Mudji.
Wakil Walikota Makassar, Supomo Guntur mengatakan, menerima batuan kepada Polda Sulsel sah-syh saja. Sebab, bantuan tersebut untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
"Bantuan yang diberikan kedua pengusaha kepada Polda Sulsel adalah halal. Sebab, harta tersebut tercatat dalam aset Polri yang telah diatur juga dalam perundang-undangan," jelas Supomo.
Sebelumnya, penerimaan bantuan berupa 30 unit motor, 2 unit Cart Tourism Police, Dua Unit Mobil Pengangkut yang diterima oleh Polda Sulsel mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk DPR dan masyarakat. Bantuan ini diterima langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh sembilan pengusaha dan satu pemerintah Kabupaten ditengarai terdapat penyimpangan dalam penanganan kasus dan mengganggu netralitas kepolisian dalam penegakan hukum.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Komisaris Besar Polisi Chevy Ahmad Sopari, penerimaan bantuan hibah sudah sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sudah diatur dalam Nomor:191/PMK.05/2011. Mekanisme bantuan dana hibah tersebut bahkan sudah diatur dalam pasal 15 yaitu tata cara pelaksanaan dan pelaporan serta pendapatan hibah, baik langsung bentuk barang, dan jasa serta dilaksanakan melalui pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
Thursday, March 29, 2012
Mcdonald's Makassar Diacak-acak Mahasiswa
Liputan6.com - Unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, di sebuah restoran cepat saji Mcdonald's di Jalan Sultan Alauddin berakhir ricuh, Selasa (27/3). Pengunjuk rasa mengacak-acak restoran asal Amerika Serikat itu karena pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mereka anggap agen Neolib dan pro imperialis asing.
Mahasiswa UIN Makassar ini kemudian berorasi di atas meja Mcdonald's. Mereka juga menghambur-hamburkan kursi dalam ruangan.
Aksi demonstran membuat pengunjung Mcdonald's panik dan berhamburan keluar. Selesai berorasi, mahasiswa UIN Makassar kemudian kembali ke kampus.
...more
Mahasiswa UIN Makassar ini kemudian berorasi di atas meja Mcdonald's. Mereka juga menghambur-hamburkan kursi dalam ruangan.
Aksi demonstran membuat pengunjung Mcdonald's panik dan berhamburan keluar. Selesai berorasi, mahasiswa UIN Makassar kemudian kembali ke kampus.
Wednesday, August 17, 2011
FPI Obrak-Abrik Warung Coto Makassar
Liputan6.com - Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) mengobrak-abrik sebuah warung coto di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/8), karena tetap beroperasi selama Bulan Puasa. Sejumlah karyawan warung, terutama wanita dan puluhan pengunjung yang sedang menyantap makanan khas Makassar itu berhamburan keluar.
Memuncaknya emosi anggota FPI sehingga menghancurkan tempat tersebut dipicu dua karyawan warung dibantu beberapa pengunjung mencoba melakukan perlawanan. Seorang tukang parkir yang bertugas mengatur kendaraan pengunjung di tempat itu juga menjadi sasaran. Karena ia sempat berniat membantu perlawanan karyawan warung.
Menurut pengakuan seorang saksi, kedua karyawan memukul anggota FPI dari belakang usai memberikan imbauan agar warung ditutup untuk menghormati warga muslim yang menjalankan ibadaj di Bulan Puasa. "Di Poso saja kami tidak takut, apalagi yang beginian," teriak Suparman, salah seorang anggota FPI berulang kali.
Aksi berlangsung sekitar satu jam, namun tak seorang pun aparat kepolisian berada di lokasi kejadian. Puas menghancurkan tempat itu, FPI kembali berkonvoi mencari warung lain yang terbuka. Warga berkumpul di tempat itu bersama ratusan pengendara yang malintas. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet untuk beberapa saat.
...more
Memuncaknya emosi anggota FPI sehingga menghancurkan tempat tersebut dipicu dua karyawan warung dibantu beberapa pengunjung mencoba melakukan perlawanan. Seorang tukang parkir yang bertugas mengatur kendaraan pengunjung di tempat itu juga menjadi sasaran. Karena ia sempat berniat membantu perlawanan karyawan warung.
Menurut pengakuan seorang saksi, kedua karyawan memukul anggota FPI dari belakang usai memberikan imbauan agar warung ditutup untuk menghormati warga muslim yang menjalankan ibadaj di Bulan Puasa. "Di Poso saja kami tidak takut, apalagi yang beginian," teriak Suparman, salah seorang anggota FPI berulang kali.
Aksi berlangsung sekitar satu jam, namun tak seorang pun aparat kepolisian berada di lokasi kejadian. Puas menghancurkan tempat itu, FPI kembali berkonvoi mencari warung lain yang terbuka. Warga berkumpul di tempat itu bersama ratusan pengendara yang malintas. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi macet untuk beberapa saat.
FPI Makassar Razia Masjid Ahmadiyah
Liputan6.com - Ratusan orang dari Front Pembela Islam (FPI) mendatangi masjid Ahmadiyah di Jalan Anuang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/7). Massa FPI menyerukan agar pengikut Ahmadiyah membubarkan diri dan kembali ke Islam yang benar sesuai Alquran dan Hadis.
Massa FPI juga merobek sejumlah tulisan di dinding masjid Ahmadiyah. Tidak ada satu pun pengikut Ahmadiyah yang menampakkan diri. Selanjutnya massa mendatangi tempat hiburan malam di Jalan Diponegoro.
Sempat terjadi keributan dengan satpam saat massa meminta klub malam itu menghentikan aktivitas mereka selama Ramadan. Massa juga meminta pedagang makanan dan minuman tidak berjualan selama Bulan Puasa. Sayangnya tidak ada satupun polisi yang mengawal aksi massa ini. Video
...more
Massa FPI juga merobek sejumlah tulisan di dinding masjid Ahmadiyah. Tidak ada satu pun pengikut Ahmadiyah yang menampakkan diri. Selanjutnya massa mendatangi tempat hiburan malam di Jalan Diponegoro.
Sempat terjadi keributan dengan satpam saat massa meminta klub malam itu menghentikan aktivitas mereka selama Ramadan. Massa juga meminta pedagang makanan dan minuman tidak berjualan selama Bulan Puasa. Sayangnya tidak ada satupun polisi yang mengawal aksi massa ini. Video
Sunday, July 24, 2011
FPI Peringatkan Pedagang Makanan
Liputan6.com - Meski Ramadan masih sekitar dua minggu lagi, namun ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7), mendatangi pedagang makanan dan minuman. Para pedagang diminta tak berjualan secara terbuka saat waktu berpuasa tiba.
Dengan mengenakan pakaian jubah putih khas, anggota FPI mendatangi setiap kios pedagang meminta pedagang memaklumi tuntutan tak berdagang saat puasa. Jika peringatan itu tak diindahkan, mereka mengancam akan melakukan penggusuran serta menutup paksa kios maupun lapak para pedagang.
Selain itu, para anggota FPI juga mendatangi sejumlah tempat hiburan malam. Mereka pun meminta pengusaha tempat hiburan malam tidak beraktivitas selama Ramadan. Jika masih membandel, FPI akan membongkar paksa tempat hiburan tersebut.
FPI beralasan aksi itu merupakan bentuk kepedulian mereka guna menjaga kesucian bulan puasa Ramadan.
Imbauan agar penjaja makanan membuka usaha menjelang dan sesudah waktu berbuka puasa maupun larangan tempat hiburan buka selama Ramadan adalah sah-sah saja. Namun, pihak Markas Besar Polri jauh-jauh hari sudah menegaskan tidak akan menoleransi aksi razia sepihak oleh kelompok atau ormas mana pun. Alasannya, razia dan penindakan adalah kewenangan Polri. Video
...more
Dengan mengenakan pakaian jubah putih khas, anggota FPI mendatangi setiap kios pedagang meminta pedagang memaklumi tuntutan tak berdagang saat puasa. Jika peringatan itu tak diindahkan, mereka mengancam akan melakukan penggusuran serta menutup paksa kios maupun lapak para pedagang.
Selain itu, para anggota FPI juga mendatangi sejumlah tempat hiburan malam. Mereka pun meminta pengusaha tempat hiburan malam tidak beraktivitas selama Ramadan. Jika masih membandel, FPI akan membongkar paksa tempat hiburan tersebut.
FPI beralasan aksi itu merupakan bentuk kepedulian mereka guna menjaga kesucian bulan puasa Ramadan.
Imbauan agar penjaja makanan membuka usaha menjelang dan sesudah waktu berbuka puasa maupun larangan tempat hiburan buka selama Ramadan adalah sah-sah saja. Namun, pihak Markas Besar Polri jauh-jauh hari sudah menegaskan tidak akan menoleransi aksi razia sepihak oleh kelompok atau ormas mana pun. Alasannya, razia dan penindakan adalah kewenangan Polri. Video
Saturday, February 19, 2011
Rumah Kos Mesum di Makassar Dirazia
Liputan6.com - Personel Polsekta Tamalate merazia sebuah rumah kos di Jalan Bonto Makassar, Sulawesi Selatan, yang selama ini diduga dijadikan lokasi prostitusi terselubung, Kamis (17/2). Dalam razia itu, polisi mendapatkan sejumlah pasangan di luar nikah.
Dua pasangan di luar nikah ditangkap di lantai dua rumah kos tersebut. Mereka kedapatan tengah bermesraan di dalam kamar.
Setelah diperiksa, kedua pasangan itu dibawa ke Mapolsekta Tamalate untuk dimintai keterangan. Menurut polisi, rumah kos mewah yang dirazia memang sudah lama diintai, namun baru kali didatangi. Video
...more
Tuesday, February 01, 2011
Lagi, Massa FPI Kepung Markas Ahmadiyah Makassar
Liputan6.com - Puluhan anggota Front Pembela Islam atau FPI cabang Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/1), kembali menduduki markas Ahmadiyah di Jalan Anoang. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap jemaah Ahmadiyah yang dianggap menodai ajaran Isalam.
Selema lima jam, sekitar pukul 22.00 WIB, mereka menyita sejumlah dokumen penting milik jemaah Ahmadiyah berupa kaset serta sejumlah selebaran. Selain itu, massa FPI juga merusak pamplet Ahmadiyah yang bertuliskan pimpinan wilayah Ahmadiyah Propinsi Sulsel.
Ratusan aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar yang disiagakan di sekitar lokasi kejadian terpaksa mengevakuasi sekitar 61 jemaah Ahmadiyah yang terdiri dari orangtua dan anak-anak. Mereka dievakuasi dengan tiga mobil polisi.
Sementara itu, usai melakukan aksinya, massa DPImembubarkan diri dan mengaku jika tindakan yang dilakukan berkat dukungan sejumlah aparat dan warga, termasuk ulama.
Wakapolrestabes Makassar AKBP Endi Sutendi mengatakan, saat ini sudah 30 jemaah Ahmadiyah sudah kembali ke rumahnya. Sementara sisanya masih berada di Markas Polrestabes Makassar. Menyinggung soal pengrusakan yang dilakukan anggota FPI, Endi menyatakan pihaknya sejauh ini masih belum mengambil tindakan.
Kemarin malam, massa FPI mengepung markas Ahmadiyah di Jalan Anoang. FPI mengecam aktivitas Ahmadiyah di Makassar yang terus berjalan dan menodai Islam. Karena Ahmadiyah mengaku Islam tapi tak melaksanakan syariat dan meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul. Video
...more
Thursday, January 06, 2011
Sedang Mesum Dalam Kos, Sejoli Digerebek Warga
Pasangan Rusli dan Fatma yang bekerja di salah satu mal di kawasan Panakkukang langsung digelandang ke kantor polisi. Sepasang kekasih ini menutup wajahnya saat dibawa oleh polisi.
Syukur, salah satu saksi yang juga sebagai ketua rukun warga setempat mengakui jika kedua pasangan tidak sah ini digerebek warga sebelum diserahkan ke polisi.
Sebab diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan mesum. Warga terpaksa menggerebek karena ingin membersihkan lingkungannya dari perbuatan maksiat. Video
...more
Thursday, December 02, 2010
Kontes Waria Dibubarkan Massa FPI
Liputan6.com - Kontes pemilihan wanita pria atau waria di Makassar, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh. Kericuhan ini pecah setelah massa Front Pembela Islam atau FPI memaksa masuk ke arena kontes bertema "Waria Cantik Peduli AIDS dan Narkoba" di Balai Jenderal M. Yusuf.
Namun langkah mereka dihalangi sejumlah petugas keamanan gedung. Tak puas hanya di luar gedung, massa FPI lalu menerobos masuk ke ruang tempat kontes digelar. Demi menghindari bentrokan lebih besar, akhirnya panitia membiarkan massa FPI masuk.
Kontes waria pun dibubarkan paksa. Massa FPI meminta panitia tidak melanjutkan acara itu karena menyimpang dari syariat Islam. Pembubaran paksa kontes Waria Cantik 2010 ini membuat para peserta kecewa. Namun, mereka tak punya pilihan selain pulang dan meminta panitia mengembalikan uang tiket. Video
...more
Namun langkah mereka dihalangi sejumlah petugas keamanan gedung. Tak puas hanya di luar gedung, massa FPI lalu menerobos masuk ke ruang tempat kontes digelar. Demi menghindari bentrokan lebih besar, akhirnya panitia membiarkan massa FPI masuk.
Kontes waria pun dibubarkan paksa. Massa FPI meminta panitia tidak melanjutkan acara itu karena menyimpang dari syariat Islam. Pembubaran paksa kontes Waria Cantik 2010 ini membuat para peserta kecewa. Namun, mereka tak punya pilihan selain pulang dan meminta panitia mengembalikan uang tiket. Video
Subscribe to:
Posts (Atom)