Showing posts with label TKW. Show all posts
Showing posts with label TKW. Show all posts

Tuesday, July 29, 2014

Anggota Polisi dan TNI AD Pemeras TKI di Bandara

Tempo.co - Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak untuk mengungkap aksi pemerasan tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Utama Angkasa Pura II Tri Sunoko mengatakan pemerasan ini telah berlangsung lama. "Hampir sepuluh tahun," ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu, 26 Juli 2014. Namun pihaknya tidak tinggal diam. Ia mengaku beberapa kali menangkap para pelaku pemerasan. Namun mereka tetap kembali melakukan aksinya. (Baca: KPK Sidak ke Soekarno-Hatta, 14 Orang Digelandang)

Inspeksi mendadak itu dilakukan karena ditemukan dugaan indikasi terjadinya pemerasan yang dilakukan sejumlah pihak terhadap para TKI. Sebanyak 18 pelaku pemerasan kemudian diamankan, di antaranya anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan kepolisian.

Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, dalam inspeksi mendadak itu, mereka menemukan satu orang turis yang tengah menjadi korban pemerasan. "Kami dapatkan orang asing yang dipaksa pakai jasa taksi gelap dengan tarif selangit," tuturnya.

Menurut ia, selama ini penertiban para oknum pemeras TKI itu sudah dijalankan, tapi tidak maksimal. Bahkan satu pelaku yang bertugas sebagai polisi pernah bekerja di bandara. "Jadi, (pelaku tersebut) punya akses keluar-masuk otoritas bandara, makanya dihadirkan dalam sidak," ujar Suhardi. (Baca: TKI Diperas di Bandara, Angkasa Pura Tak Berkutik)

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan inspeksi mendadak ini untuk melihat apakah proses sistem pelayanan sudah berjalan dengan semestinya. Sebba, dia mensinyalir potensi terjadinya penyelewengan terbuka lebar.

"Kami sinyalir sangat berpotensi terjadi fraud (penyelewengan). Bukan tidak mungkin dalam prosesnya terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami kerja sama dengan kepolisian. Tindak pidana umum kita serahkan ke kepolisian. KPK akan backup (dukung)," kata Abraham.
...more

Sunday, June 03, 2012

‘Flirtatious’ migrant workers to blame for abuse: Govt task force ('Genit' para TKW harus disalahkan sebagai sumber pelecehan: Maftuh Basyuni)

Thejakartapost.com - A senior government official tasked with saving migrant workers who are on death row abroad made the shocking allegation that some of the workers, especially females, were to blame for their own misfortune.

Head of the government task force on migrant workers Maftuh Basyuni (Partai Demokrat) said that some Indonesian migrant workers were flirtatious with their employers, causing the latter to sexually harass them.

“Some of these workers are extremely flirtatious and it always takes two to tango. Maybe they are driven by their desires but the migrant workers’ attitudes are surprising,” Maftuh told a seminar in Jakarta on Tuesday.

Later The Jakarta Post approached Maftuh to confirm his statement and the former religious affairs minister and former ambassador to Saudi Arabia maintained that his comments were justified.

“Because of their flirtatious behavior, the spouses of their employers get jealous and abuse them,” said Maftuh.

President Susilo Bambang Yudhoyono established the task force in July 7, 2011, to provide assistance to migrant workers abroad facing legal troubles.

Yudhoyono also imposed additional duties on the task force to provide the maximum legal assistance to any Indonesians facing the death penalty overseas.

The remit for the task force expired on Jan. 7 this year but Yudhoyono decided to extend it until July 7.

There are 6.5 million Indonesians currently working overseas, some of whom are embroiled in legal problems.

Despite nearing the expiration of its term, the task force is still in the dark over how many migrant workers are in legal trouble abroad.

“The primary function of the task force is to collect data on how many Indonesian migrant workers are on death row. But this has been the biggest problem for us,” task force spokesman Humphrey R. Djemat admitted.

Humphrey said that currently there were 206 migrant workers who might be facing the death penalty abroad.

He claimed that of these 206 cases the task force had managed to free 72 migrant workers from death row.

Data from the Manpower and Transmigration Ministry, however, says that currently there are 212 workers on death row with 37 acquittals.

The task force, in a press statement made available to the Post, said that the number of migrant workers in death row was 227.

Countries that have handed down death sentences to Indonesian workers include China, Malaysia, Iran and Saudi Arabia.

Manpower and Transmigration Minister Muhaimin Iskandar said the government was drafting a regulation that would end the practice of sending domestic workers abroad by 2017.

“We will do our best to provide comprehensive training so that they will be ready to enter more competitive industries when the time comes,” Muhaimin said on Tuesday.

A number of NGOs condemned Maftuh’s statement and demanded an apology.

“We urge the task force head to apologize publicly, especially to all those migrant workers, and their families, who are currently facing the death sentence,” Thaufiek Zulbahary of Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity) said in a joint statement issued on Tuesday.
...more