Sekali Putar Balik di Bundaran HI, Kopaja Setor Rp 15.000

Kompas.com - Demi kelancaran mengejar penumpang, sopir kopaja 19 rela memberikan setoran kepada polisi dan petugas Dinas Perhubungan di Bundaran Hotel Indonesia. Jumlah yang disetorkan kepada polisi dan petugas Dishub berbeda.

Sopir kopaja 19 jurusan Cilandak-Blok M-Tanah Abang, Sarno (45), mengatakan, pemberian uang di putaran berbalik arah itu memang harus. Kalau tidak, sopir pasti kena tilang.

Setiap berputar, ucap Sarno, sopir mesti menaruh Rp 10.000 di lantai pos polisi, lalu Rp 5.000 di pot bunga Dishub DKI. Nyaris semua kopaja 19 yang berjumlah 85 unit melakukannya.

Bila dihitung, dalam sehari, setiap kopaja 19 melakukan empat kali berputar pada jam sibuk, dua kali pada pagi hari dan dua kali pada sore hari. Berarti, dalam sehari, lantai pos polisi "dapat pemasukan" Rp 3,4 juta, sedangkan pot bunga Dishub DKI mendapat Rp 1,7 juta.

Bila dikalikan satu bulan dengan dikurangi hari minggu tak beroperasi, lantai pos polisi menghasilkan Rp 88,4 juta sebulan, sedangkan pot bunga Dishub Rp 44,2 juta per bulan.

Maka, dalam satu tahun, polisi mendapat Rp 1 milliar dan Dishub Rp 500 juta. Total seluruhnya jadi Rp 1,5 milliar penghasilan dari pungli bersama itu setahun.

...more

Foto pakai SLR di Wisata Alam Mangrove, warga didenda Rp 1 juta

Merdeka.com - Kawasan Wista Alam Mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara melarang wisatawan yang datang memfoto dengan menggunakan kamera profesional atau SLR. Bagi masyarakat yang kedapatan membawa kamera SLR akan didenda Rp 1 juta.

Salah satu pengunjung enggan disebutkan namanya mengatakan dirinya diharuskan membayar denda Rp 1 juta kepada petugas keamanan Wisata Alam Mangrove karena membawa kamera SLR. Padahal, dirinya telah merogoh kocek sebanyak Rp 6 juta untuk menginap di Villa Pondok Alam Egreta yang terletak di dalam Wisata Alam Magrove tersebut selama dua hari.

"Saya dari Selasa lalu di sini, pas hari pertama saya saya mau foto-foto bersama keluarga dilarang oleh petugas dan disuruh bayar Rp 1 juta rupiah," ujarnya kepada merdeka.com di lokasi, Kamis (31/7).

Pria yang merupakan wisatawan asal Kota Bekasi itu, tidak begitu saja menerima sanksi yang diarahkan petugas kepada dirinya. Namun, dia justru mempertanyakan alasan dilarang membawa dan memotret di Wisata Alam Mangrove.

"Saya tanya alasannya kenapa dilarang? Dia malah diam, di loket depan juga tidak ada bacaan dilarang kok ngapain juga saya bayar. Saya juga bilang ke dia, saya ini nyewa villa di sini sama keluarga, dia langsung bilang oke pak kalau gitu saya tahan kamera bapak aja," jelasnya.

Sementara, dari pantauan merdeka.com di lokasi terlihat saat memasuki pintu masuk, para petugas keamanan menggeledah setiap pengunjung sebelum memasuki area Wisata Alam Mangrove.

"Saya enggak boleh bawa kamera sama petugasnya, enggak tahu deh kenapa dilarang gitu, kamera saya ditahan tuh di tempat penitipan," ujar pengunjung Sri.

Sementara itu, ketika merdeka.com mencoba konfirmasi dari pihak pengelola Wisata Alam Mangrove enggan memberikan penjelasan.

...more

Pungli yang Membuat Festival 'Ennichisai' Jepang di Blok M Mesti Tutup Buku

Detik.com - Akhirnya festival tradisional Jepang Ennichisai yang biasa digelar di Blok M, Jaksel mesti berakhir. Selama 5 tahun digelar, festival yang dihadiri ribuan orang ini berakhir karena ada pungli. Pelakunya beberapa orang pejabat.

"Ya tahun depan tidak ada lagi," kata Sekretariat festival Ennichisai, Emi Takeya, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (9/6/2014).

Festival yang pertama kali digelar pada 2010 ini memang menjadi fenomena tersendiri di Blok M. Para ekspatriat asal Jepang dengan dibantu mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sastra Jepang di sejumlah universitas membuat acara tradisional ini.

Sayangnya Emi tak mau membuka siapa saja yang meminta pungli itu. Bahkan Emi tak mau menjawab soal kabar yang menyebutkan beberapa oknum pejabat itu bahkan sampai meminta hingga ratusan juta rupiah.

"Janganlah, jangan. Saya tak mau ini jadi ramai," jelas Emi.

Pungli menjadi salah satu alasan utama festival 'Little Tokyo in Blok M' berhenti tak jadi dilanjutkan. Para eksptariat Jepang memilih mundur dari penyelenggaraan festival yang dihelat setiap akhir Mei. "Kami sebenarnya ingin ada lagi," imbuhnya.

Sebenarnya akhir Mei lalu hampir saja batal festival ini karena oknum pejabat meminta uang pungli. Para ekspatriat Jepang ini akhirnya mencari uang agar festival bisa terselenggara.

"Tujuan kita bikin acara ini hanya ingin memberi entertainment saja, kita tidak ingin menjajah atau apa," tutur Emi yang juga warga Jepang ini.

...more

Dana BLSM di Desa Ini "Disunat" Rp 20.000

Kompas.com - Kepala Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membenarkan bahwa dia menarik uang sebesar Rp 20.000 dari  penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Namun, Kades Panglegur Mistai menegaskan bahwa permintaan sumbangan itu berdasarkan kesepakatan dengan warga. Mereka mengumpulkannya kepada Mistai sehari sebelum pencairan BLSM. Alasannya, belum ada dana bantuan dari pemerintah untuk membangun desa.

Meskipun demikian, dia mengakui permintaan sumbangan itu hanya berlaku pada penerima BSLM, yang berjumlah 522 orang. Sementara itu, warga yang tidak menerima BLSM tidak dikenai sumbangan.

Kades Panglegur, Mistai, mengatakan uang itu merupakan sumbangan untuk membangun kantor desa, membeli peralatan kantor desa seperti meja dan kursi, serta penyambungan aliran listrik.

“Karena jembatan menuju balai desa sudah rusak dan tidak ada penerangan listrik serta kursi beserta mejanya (rusak), maka saya mintakan sumbangan kepada mereka,” kata Mistai saat ditemui di rumahnya, Kamis (4/7/2013).

Dikatakan Mistai, warga yang tidak menerima BLSM juga akan dimintai sumbangan. Sejalan dengan itu, desa juga akan mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan balai desa.

“Kalau sudah ada bantuan dari Pemkab Pamekasan, tidak perlu masyarakat dimintai sumbangan lagi. Cukup yang penerima BLSM saja,” terangnya.

Sementara itu, Juhaini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan mengatakan, permintaan sumbangan dengan memanfaatkan pencairan BLSM untuk pembangunan kantor desa sangat tidak masuk akal. Apalagi, kantor desa Panglegur sudah dibangun oleh Pemkab Pamekasan.

Tidak hanya itu, permintaan sumbangan itu tidak selayaknya dilakukan kepada warga miskin. Sebab, BLSM itu program pemerintah untuk warga miskin, bukan untuk disumbangkan demi pembangunan fasilitas pemerintah.

“Sangat tidak masuk akal alasan Kades Panglegur itu. Apalagi yang dimintai sumbangan hanya penerima BLSM saja. Orang miskin jangan dibebani untuk membangun negeri ini,” terangnya.

MN, salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku tertekan atas sumbangan yang diminta kepala desanya. Apalagi ada "kasak-kusuk" bahwa yang tidak menyumbang, BLSM-nya akan dialihkan kepada orang lain.

Seperti diberitakan, ratusan warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur, penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 20.000 per orang.

...more

Biaya Pendaftaran Calon Ketua RW Rp 5 Juta

Kompas.com - Forum Musyawarah RW 1, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), menetapkan, mereka yang ingin mengikuti pemilihan ketua RW dibebani biaya pendaftaran Rp 5 juta.

Camat Kembangan, Slamet Riyadi, terkejut saat dikonfirmasi. "Jumlahnya terlalu besar. Bisa berdampak negatif bagi perilaku ketua RW terpilih nantinya," tegasnya.

Setelah Kompas.com menyampaikan informasi tersebut, Slamet menghubungi Lurah Meruya Utara, Musa. Ia menegur Musa dan meminta Musa mengevaluasi kembali uang pendaftaran calon RW yang jumlahnya terlalu besar. Slamet mengatakan, tidak ada aturan mengenai soal pungutan uang pendaftaran.

"Yang menentukan memang forum musyawarah RW, dan itu sah. Saya hanya mengingatkan saja pada lurah bahwa jumlahnya terlalu tinggi untuk lingkungan RW 1," tuturnya.

Menurut Slamet, penetapan jumlah uang pendaftaran calon RW di forum musyawarah RW di RW lain ada yang lebih tinggi, bahkan dua sampai tiga kali lipat dari nilai Rp 5 juta. Hal itu terkait dengan tingkat kesejahteraan warga. "Kalau warganya kaya-kaya seperti di kawasan Pluit, Jakarta Utara, misalnya, jumlahnya bisa dua tiga kali lipat dari nilai Rp 5 juta," ucap Slamet.

Hal ini bisa terjadi karena para ketua RW mengharapkan adanya penarikan biaya swadaya warga yang sebagian besar kaya-raya. Slamet menjelaskan, saat ini biaya operasional RT dan RW setiap bulan dari Pemprov DKI masing-masing Rp 970.000 dan Rp 1,2 juta. "Jabatan RT-RW itu memang jabatan pengabdian. Jadi, tidak mengharapkan penghasilan tetap sebagai ketua RT atau ketua RW," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ketua RT dan ketua RW akhirnya mengandalkan pengumpulan dana dari pungutan swadaya warga. "Kalau lingkungan warganya umumnya kaya-raya, pendapatan tetap RT-RW bahkan bisa lebih tinggi dari lurah, dan sah jika diputuskan lewat forum musyawarah RW," ujar Slamet.

...more

Kontainer Terbalik, Polisi Kabur

Gara-gara dihentikan polisi di jalan curam, sebuah kontainer terbalik dan menimpa dua sepeda motor, Selasa (26/1) petang. Kontainer berbobot 30 ton yang tengah membawa jagung itu terbalik di Jalan Raya Mayor Oking, Citeurep, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa barat.

Menurut pengakuan sang sopir, ia tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena diberhentikan polisi di jalur yang curam. Meski telah berusaha sekuat tenaga, kontainer tetap menyelonong dan akhirnya terguling menimpa dua sepeda motor.

Ketika peristiwa nahas itu, sang polisi diduga hendak meminta uang jatah atau yang biasa disebut ngemel. Ironisnya, bukan membantu kelancaran lalu-lintas yang macet setelah kejadian, sang polisi malah kabur meninggalkan lokasi. Video

...more