Atribut PKI di Pamekasan Dimusnahkan

Kompas.com - Atribut-atribut PKI yang digunakan peserta karnaval di Kabupaten Pamekasan saat memperingati HUT Ke-70 Kemerdekaan RI, Minggu (16/5/2015), dimusnahkan. Atribut itu antara lain foto tokoh-tokoh PKI, bendera PKI berukuran kecil, dan logo-logo bergambar palu arit.

Pemusnahan dilakukan bersama-sama antara Bupati Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, Polres Pamekasan, Kejari Pamekasan, dan Pengadilan Negeri Pamekasan. Pemusnahan dilakukan di depan rumah dinas Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letnal Kolonel Armed Mawardi, mengatakan, pemusnahan bertujuan menghindari oknum yang mau memanfaatkan momen ini demi kepentingan yang membahayakan.

Sementara itu, Kepala Polres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha mengatakan, polisi mengambil sampel dari atribut-atribut PKI tersebut. Sugeng menjelaskan, menurut kesimpulan dari hasil penyelidikan, belum ada pelanggaran hukum yang bisa diproses ke penyelidikan. Sebab, penyelidik tidak menemukan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggaran dan peserta yang membawa atribut.

...more

Ada isu kepala sekolah non muslim, SDN Klampar 3 disegel warga

Merdeka.com - Warga Pamekasan berbondong-bondong melakukan penyegelan terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klampar 3 pada Senin (27/7) pagi.

Hal itu lantaran warga dan sebagian wali murid menolak kepala sekolah baru, hasil mutasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan belum lama ini.

"Memang benar ada aksi di SDN Klampar 3 dan saat ini kami masih merapatkan hal itu," kata Kepala Disdik Pamekasan Moh Yusuf Suhartono.

Menurut Yusuf, yang memicu warga dan sebagian wali murid melakukan aksi penyegelan di SDN Klampar 3, Kecamatan Proppo, itu karena kepala sekolah yang baru diisukan non-Muslim.

Sementara, murid-murid yang belajar di sekolah itu semuanya Islam, dan isu kepala sekolah non-muslim itu, membuat warga menyegel sekolah dan menolak kepala sekolah.

"Padahal bukan, dia (kepala sekolah itu) Islam kok," ujarnya, seperti dilansir Antara.

Yusuf mengaku, saat ini hendak menghadap Bupati Pamekasan Achmad Syafii guna melaporkan aksi itu. Akibat penyegelan ini, kegiatan belajar mengajar di SDN Klampar 3 lumpuh total di hari pertama masuk sekolah.

Sementara, aparat dari kalangan intelijen dari institusi TNI dan Polri Pamekasan mengendus adanya provokasi yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dengan menyebarkan isu bahwa kepala sekolah yang dimutasi itu non-muslim.

Kelompok yang diduga di antaranya dari sebagian pegiat LSM, bahkan ada yang berstatus mantan narapidana tersebut mempengaruhi masyarakat dan tokoh agama setempat, agar menolak kepala sekolah SDN Klampar 3 itu.

...more

Bolos Kerja, Ibu-ibu PNS di Pamekasan Ikut Joget Oplosan

Kompas.com - Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, bolos kerja, dan mengikuti lomba joget oplosan yang "laris" di salah satu stasiun TV swasta nasional, Kamis (22/5/2014).

Joget oplosan itu digelar oleh Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Cabang Pamekasan. Lomba itu digelar di gedung serba guna secara tertutup dan hanya ditonton oleh kalangan tertentu saja.

Dari sekian peserta yang ikut, ada yang memakai aksesori unik seperti pakaian ala Cleopatra, ada yang berseragam dengan kombinasi daun siwalan dan kebanyakan peserta menggunakan seragam batik.

Ani Syafii, Ketua Perwosi Cabang Pamekasan, mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mengolahragakan masyarakat agar masyarakat bisa hidup sehat. Namun, kemasannya dibuat dalam lomba joget oplosan.

Di Perwosi Jawa Timur juga digelar lomba joget oplosan, dan di Pamekasan juga terdapat kegiatan yang sama dengan Perwosi Jawa Timur. "Ibu-ibu ternyata cukup setuju dan senang dengan lomba tersebut karena memang joget oplosan lagi populer di tengah-tengah masyarakat," ungkap Ani Syafii.

Kegiatan tersebut menuai protes dari kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Pasalnya, kegiatan digelar pada hari efektif kerja PNS. Oleh karena itu, peserta mengabaikan tugas-tugasnya sebagai abdi negara.

"Kenapa tidak dilaksanakan pada hari libur saja agar tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS," kata I'am Kholil, Ketua Komunitas Parlemen Jalanan dan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan.

I'am menjelaskan, kegiatan itu juga tidak mencerminkan nilai keagamaan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang menganut Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).

Masyarakat yang hendak menonton lomba ini diusir oleh panitia, terutama kaum Adam, termasuk juga wartawan yang hendak meliput kegiatan.

...more

Dana BLSM di Desa Ini "Disunat" Rp 20.000

Kompas.com - Kepala Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membenarkan bahwa dia menarik uang sebesar Rp 20.000 dari  penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Namun, Kades Panglegur Mistai menegaskan bahwa permintaan sumbangan itu berdasarkan kesepakatan dengan warga. Mereka mengumpulkannya kepada Mistai sehari sebelum pencairan BLSM. Alasannya, belum ada dana bantuan dari pemerintah untuk membangun desa.

Meskipun demikian, dia mengakui permintaan sumbangan itu hanya berlaku pada penerima BSLM, yang berjumlah 522 orang. Sementara itu, warga yang tidak menerima BLSM tidak dikenai sumbangan.

Kades Panglegur, Mistai, mengatakan uang itu merupakan sumbangan untuk membangun kantor desa, membeli peralatan kantor desa seperti meja dan kursi, serta penyambungan aliran listrik.

“Karena jembatan menuju balai desa sudah rusak dan tidak ada penerangan listrik serta kursi beserta mejanya (rusak), maka saya mintakan sumbangan kepada mereka,” kata Mistai saat ditemui di rumahnya, Kamis (4/7/2013).

Dikatakan Mistai, warga yang tidak menerima BLSM juga akan dimintai sumbangan. Sejalan dengan itu, desa juga akan mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan balai desa.

“Kalau sudah ada bantuan dari Pemkab Pamekasan, tidak perlu masyarakat dimintai sumbangan lagi. Cukup yang penerima BLSM saja,” terangnya.

Sementara itu, Juhaini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan mengatakan, permintaan sumbangan dengan memanfaatkan pencairan BLSM untuk pembangunan kantor desa sangat tidak masuk akal. Apalagi, kantor desa Panglegur sudah dibangun oleh Pemkab Pamekasan.

Tidak hanya itu, permintaan sumbangan itu tidak selayaknya dilakukan kepada warga miskin. Sebab, BLSM itu program pemerintah untuk warga miskin, bukan untuk disumbangkan demi pembangunan fasilitas pemerintah.

“Sangat tidak masuk akal alasan Kades Panglegur itu. Apalagi yang dimintai sumbangan hanya penerima BLSM saja. Orang miskin jangan dibebani untuk membangun negeri ini,” terangnya.

MN, salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku tertekan atas sumbangan yang diminta kepala desanya. Apalagi ada "kasak-kusuk" bahwa yang tidak menyumbang, BLSM-nya akan dialihkan kepada orang lain.

Seperti diberitakan, ratusan warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur, penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 20.000 per orang.

...more

MUI Minta Pemkab Batasi Perayaan Valentine

Kompas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan imbauan tentang perayaan hari Valentine pada 14 Februari besok. Dalam imbauan disebutkan tentang perayaan Valentine yang tidak seharusnya dilaksanakan dengan berlebihan. Sebab, perayaan ini rentan disalahartikan, khususnya bagi kalangan remaja.

Sekretaris MUI Pamekasan, Zainal Alim mengatakan, hari valentine tidak ada dalam konsep Islam. Sehingga umat islam tidak patut untuk menyelenggarakannya secara berlebihan. "Bagi warga yang merayakannya jangan terlalu berlebihan. Apalagi kalau sampai melakukan praktik-praktik maksiat yang dilarang agama," kata Zainal Alim.

Di Pamekasan, dan di beberapa kota lainnya, lanjut Zainal, tradisi perayaan Valentine dirayakan dengan berlebihan. Seperti mabuk-mabukan dan seks bebas. "Kalau hanya bagi-bagi bunga dan cokelat saja tidak ada masalah. Namun kalau sampai melanggar norma agama itu yang tidak baik," ungkapnya.

Dalam kaitan untuk mengantisipasi adanya perayaan Valentine yang berlebihan itulah MUI Pamekasan melalui pesan beberapa masjid, meminta Pemeritah Kabupaten Pamekasan membatasi semua kegiatan remaja yang memberikan peluang terjadinya pelanggaran norma agama. "Pemkab Pamekasan harus tegas jika ada kegiatan yang mengarah kepada perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan," ujarnya.

Sementara itu, Yeni Priyanti, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Pamekasan yang tiap tahun merayakan Valentine menilai, pembatasan ruang kegiatan perayaan Valentine tidak perlu dilakukan. Sebab di Pamekasan tidak ada kasus yang mengarah kepada pelanggaran norma-norma agama. "Kenapa harus ada batasan kegiatan Valentine? Remaja yang sadar akan makna kasih sayang tidak akan melakukan praktik yang mengarah kepada kemaksiatan," tegas Yeni.

...more

Proteksi Tayangan TV yang Tidak Islami

Kompas.com - Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), Suli Faris, mengatakan, Indonesia perlu meniru proteksi budaya tidak Islami seperti yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.

"Di sana itu, tayangan televisi yang tidak sesuai dengan budaya Islam tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak seperti di Indonesia," kata Suli Faris, Rabu (30/11/2011).

Suli mengemukakan hal itu untuk menceritakan pengalamannya saat menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini.

Suli menjelaskan, saluran televisi yang digunakan Pemerintah Arab Saudi sebenarnya sama dengan saluran yang ada di Indonesia, hanya pada saluran tertentu tidak bisa diakses, terutama televisi yang dinilai bertentangan dengan budaya Islam.

"Kalau di sini kan tidak. Semua chanel bisa diakses oleh masyarakat umum, kendatipun itu tidak sesuai dengan budaya Islam dan budaya lokal yang ada di masyarakat," ucap Suli Faris, menjelaskan.

Oleh karenanya, sambung Suli Faris, dalam hal proteksi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islam-an ini, Pemerintah Indonesia perlu meniru kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

"Saya kira hal-hal yang semacam itu kan bisa juga diterapkan di Indonesia, karena ini kan menyangkut kebijakan lokal pemerintah setempat," ujarnya.

Anggota DPRD ini merupakan satu dari 800 lebih jemaah haji asal kota ini yang menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini.

Ia berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci, Mekkah, bersama istrinya Hj Sri Rahayu Ningsih.

Selain perlunya proteksi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, hal lain yang juga perlu ditiru dari Pemerintah Arab Saudi, menurut Suli Faris, ialah tentang penanganan kebersihan lingkungan.

Di negara yang menjadi ikon pusat peradaban Islam di Timur Tengah tersebut, menurut Suli Faris, kebersihannya benar-benar terjaga, tidak seperti di Indonesia.

...more

Pacaran di Tempat Sepi, Dua Sejoli Dipaksa "Nikah Hansip"

Pamekasan - Hati-hati jika tengah bermesraan di tempat yang sepi. Jangan sampai, Anda dipaksa untuk 'Kawin Hansip' seperti yang terjadi pada dua sejoli asal Dusun Pagadungan, Kecamatan Pagentenan Pamekasan, Madura.

Lantaran kepergok tengah bermesraan di tempat yang sepi, Habib (18) dan Nurhalimah (15) dipaksa warga untuk menikah. Kedua pasangan sejoli ini ditangkap warga di sebuah gardu yang ada di batas Desa Aengrasa Laok, Senin (19/10/2009) malam.

"Mereka ditangkap saat pacaran di gardu batas Desa Aengrasa Laok. Warga marah lantaran mereka berpacaran di luar batas waktu. Masak sampai jam 12 malam mereka belum pulang," ujar Rofik, tokoh pemuda Desa Pasanggar, Selasa (20/10/2009) siang.

Begitu digerebek massa, Habib kabur dengan memacu sepeda motornya ke arah Desa Aengrasa Laok. Ironisnya, saat kabur Habib meninggalkan sang kekasih hatinya. Warga tak tinggal diam. Mereka mengejar Habib, dan akhirnya tertangkap.

"Begitu tertangkap, Habib kami kawal menuju rumah orangtua Nurhalimah. Kami juga memanggil modin desa untuk memimpin pernikahan tengah malam itu juga," jelas Rofik.

Tanpa persiapan matang, pasangan belasan tahun itu menjalankan "Kawin Hansip", dengan disaksikan Ahman, ayah Nurhalimah, dan Abdurrahman, ayah Habib.

"Yang menikahkan Kiai Latif, modin desa. Karena mendadak, mempelai pria memberikan mahar berupa uang Rp 10 ribu," sambung Rofik. Setelah menjalani "Kawin Hansip", Habib dan Nurhalimah bebas meneruskan perjalanan asmaranya.

...more