Jusuf Kalla: Tak Perlu Minta Maaf Soal Asap ke Negara Tetangga

Tribunnews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meminta maaf soal asap dari hutan di Sumatera dan Kalimantan yang dianggap mengganggu lingkungan di beberapa negara tetangga. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah menangani dan mengatasinya agar kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap tidak terjadi kembali.

"Coba berapa lama mereka (negara-negara tetangga) menikmati udara yang segar dari lingkungan yang hijau dan hutan-hutan kita saat tidak terjadi kebakaran? Bisa berbulan-bulan. Apa mereka berterima kasih? Tetapi, waktu terjadi kabakaran hutan, paling lama sebulan, asap-asap itu mengotori wilayah mereka. Jadi, mengapa mesti meminta maaf," ujar Wapres Kalla saat berdialog dengan warga negara Indonesia di sekitar New York, AS, saat bertemu di Konsulat Jenderal RI di New York, AS, Kamis (24/9/2015).

Wapres menyatakan, salah satu penyebab kebakaran hutan adalah adanya kebutuhan dari sejumlah perusahaan-perusahaan asal negara-negara tetangga tersebut. Perusahaan asing itu ikut menebang dan membakar hutan dengan memanfaatkan warga sekitar yang mereka minta membuka lahan untuk perkebunan atau usaha mereka.

Pernyataan ini bukan pertama kali disampaikan oleh Kalla. Dalam catatan Kompas, Kalla pernah menyatakan hal yang sama saat terjadi kabut asap pada 2005-2007. Ketika itu Kalla menjadi wapres mendampingi presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan serupa juga diutarakannya kepada wartawan setelah ia menemui Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Kantor Wapres, Jumat (18/9/2015). (Baca Wapres Minta Negara Tetangga Pahami Upaya Indonesia dalam Masalah Asap)

Menurut Wapres, kebakaran dan kerusakan hutan awalnya juga disebabkan oleh masuknya orang-orang asing yang membutuhkan lahan pada tahun 1960-1970. Mereka kemudian bekerja sama dengan pengusaha Indonesia.

"Mereka yang mengajari kita berusaha untuk merusak hutan. Akibatnya, dengan dalih pembangunan, hutan-hutan kita ditebangi. Lahan-lahan gambut kita dibuka. Lahan gambut yang basah dan banyak mengandung air jadi kering sehingga mudah terbakar," kata Kalla seraya menyebut beberapa perusahaan asing tersebut.

Kalla mengatakan, selain mencegah terjadinya kebakaran hutan lagi, pemerintah juga mengeluarkan larangan penebangan dan moratorium atas perizinan penggunaan lahan, termasuk pembukaan lahan-lahan perkebunan baru.