Pakai Helikopter Basarnas! Gubernur Sumut dan Istri Hadiri Undangan Kawinan di Samosir

Tribunnews.com - Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi (Golkar) bersama istrinya Evi Diana Sitorus pergi kondangan ke Pulau Samosir menggunakan helikopter Basarnas, Sabtu (11/2/2017).

KPK Sita Harley Davidson hingga Motor Ducati Milik Bupati Banyuasin

Yan Anton Ferdian

Kompas.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua tempat, terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (Golkar). Dari hasil penggeledahan, penyidik KPK menyita beberapa aset milik Yan, salah satunya motor Harley Davidson.

Bamus Betawi: Kami Tak Paksa Gubernur DKI Jakarta dari Betawi

Ketua fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Zainuddin

Kompas.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin, menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar

Kompas.com - Selain digagas pembentukan Komite Etik, sejumlah cara dilakukan agar penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar berlangsung bersih.

Titiek Soeharto Heran Negara Masih Cari Naskah Asli Supersemar

Siti Hediati Haryadi (Titiek Suharto)

Kompas.com - Upaya perburuan terhadap naskah asli Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terus dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lima puluh tahun berlalu sejak Presiden Soekarno mengeluarkannya, keberadaan surat itu masih menjadi misteri.

Daerah Ini Larang Penjualan Kondom di Supermarket

Andi Mudzakkar

Tempo.co - Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melarang penjualan kondom secara bebas. Bupati Luwu Andi Mudzakkar mengatakan penjualan kondom secara bebas dapat disalahgunakan.

Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto

Kompas.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (Golkar).

Jusuf Kalla: Tak Perlu Minta Maaf Soal Asap ke Negara Tetangga

Tribunnews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu meminta maaf soal asap dari hutan di Sumatera dan Kalimantan yang dianggap mengganggu lingkungan di beberapa negara tetangga. Yang perlu dilakukan Indonesia adalah menangani dan mengatasinya agar kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap tidak terjadi kembali.

DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri

Kompas.com - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Persetujuan itu tetap diambil dalam sidang paripurna, Kamis (15/1/2015), meskipun Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan laporan proses seleksi yang telah dilakukan setelah menerima surat dari Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Jokowi meminta DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan memberhentikan Sutarman.

"Menyetujui mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan menyetujui memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kepala Polri," kata Aziz dalam laporannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai pemimpin sidang paripurna menanyakan sikap masing-masing fraksi terkait keputusan Komisi III itu.

Delapan fraksi, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP menyetui keputusan tersebut tanpa memberikan pandangan. Hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. (Baca: Tak Ingin Ada Sejarah Buruk, Demokrat Minta DPR Tunda Persetujuan Budi Gunawan)

Setelah adanya dua fraksi yang berbeda pendapat, Taufik menyarankan dilakukan forum lobi terlebih dulu. (Baca: Berubah, F-PAN Minta DPR Konsultasi Dulu dengan Presiden Sebelum Setujui Budi Gunawan)

"Karena menyangkut hal prinsip, kalau boleh kita lakukan lobi 5 sampai 10 menit," kata Taufik.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Fraksi Nasdem. Mereka meminta agar pengambilan keputusan langsung dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Beberapa anggota Dewan lainnya ikut menyampaikan interupsi hingga akhirnya forum lobi digelar.

Setelah forum lobi sekitar sekitar satu jam, Taufik mengatakan, dalam forum tersebut, disepakati tetap berpegang pada keputusan Komisi III yang menyetujui mengangkat Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Dengan demikian, prosesnya tinggal disahkan dalam paripurna.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Taufik.

"Setujuuuu...," teriak para anggota Dewan. Taufik lalu mengetuk palu.

Komisi III DPR sebelumnya menyetujui Budi menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan atas calon tunggal kepala Polri yang dipilih Presiden Jokowi. (Baca: Ray: Menyedihkan, Komisi III Bersatu Melecehkan Rakyat Setujui Budi Gunawan)

Dari 10 fraksi, saat itu hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan setelah Budi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, sembilan fraksi lainnya, termasuk PAN, berpendapat proses seleksi harus tetap dilanjutkan. (Baca: Fraksi Demokrat: Masa "Fit and Proper Test" Dilakukan pada Tersangka...)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Budi bepergian ke luar negeri. (Baca: Soal Transaksi Mencurigakan, Ini Penjelasan Budi Gunawan)

Adapun KPK telah menerima pengaduan masyarakat terhadap Budi pada Agustus 2010. Pengaduan itu dipicu laporan hasil analisis (LHA) transaksi dan rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi kepolisian yang diserahkan PPATK kepada Polri. Nama Budi muncul sebagai salah satu petinggi yang diduga punya rekening tak wajar.

Hasil penyelidikan Polri atas LHA PPATK itu tidak menemukan tindak pidana, termasuk terhadap rekening dan transaksi keuangan Budi. Namun, KPK tidak mendiamkan laporan pengaduan masyarakat itu.

...more

Minta Aturan Larangan Rapat di Hotel Diperlunak, Gubernur Sulsel Akan Surati Presiden

Kompas.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo akan menyurati presiden agar memperlunak aturan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menyelenggarakan rapat di hotel.

"Saya akan menyurati presiden untuk meminta minimal memperlunak terminologi yang digunakan, kata 'tidak boleh' bisa diubah dengan semaksimal mungkin menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada dan seminimal mungkin menggunakan fasilitas di luar," kata Syahrul saat menerima perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Makassar, Selasa (16/12/2014).

Syahrul mengatakan bahwa kegiatan rapat di hotel tidak boleh hanya dilihat sebatas pemerintah membayar pihak hotel untuk menyelenggarakan rapat. Tetapi, kata dia, ada hal yang lebih kompleks yang berimbas pada perekonomian suatu daerah secara keseluruhan.

"Di balik rapat itu, ada ribuan pegawai hotel, ada orang yang membeli kopi, beras, sayuran. Artinya, melalui itu pemerintah menstimulasi agar perekonomian bergerak," kata politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, Syahrul berjanji akan berpihak pada sektor perhotelan. Apalagi sektor ini, menurut dia, telah membantu mewujudkan peran Sulsel sebagai simpul jejaring regional dan nasional. "Saya akan bersama-sama dengan sektor perhotelan untuk mempertahankan apa yang baik untuk kita semua," kata Syahrul.

Kedatangan PHRI Sulsel untuk menemui Syahrul memang dimaksudkan untuk meminta dukungan terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang melarang PNS melakukan rapat di hotel. Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, saat ini telah berkembang wacana mengenai tiga opsi terkait surat edaran tersebut. Ketiga opsi itu antara lain apakah surat edaran ini akan dibatalkan, direvisi, atau ditunda efektivitasnya.

"Kami berharap agar opsi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera terwujud agar bisnis perhotelan tidak mengalami distorsi," kata Anggiat.

Anggiat mengatakan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam sekitar 20.000 pekerja di sektor perhotelan. "Pada bulan Desember saja sudah ada 60 event yang dibatalkan, jika ini terus berlanjut, dampak paling buruk adalah PHK massal," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar gubernur membantu supaya ada keputusan yang tidak terlalu merugikan sektor perhotelan. "Sebagai gubernur apalagi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kami sangat mengharapkan bantuan gubernur untuk menyuarakan hal ini," tutur Anggiat.

...more

Golkar: Pilkada Langsung Timbulkan Banyak Korban

Bambang Soesatyo

Kompas.com - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dari hasil kajian tersebut, kata Bambang, Golkar menarik kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak bermasalah daripada menguntungkan masyarakat di daerah.

“Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada,” kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2014).

Tak hanya pada saat kampanye, pertikaian tersebut, menurut Bambang juga terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar diselenggarakan pemilihan ulang.

Ia menambahkan, pilkada langsung berpotensi mendorong pemenang untuk melakukan korupsi agar modal yang dikeluarkan saat kampanye dapat kembali.

Menurut dia, tak sedikit modal yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat agar dapat memenangi kontestasi pilkada tersebut. Belum lagi, imbuh dia, kandidat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung tak jarang yang fokus menyelesaikan masa baktinya.

Ia mengatakan, kepala daerah biasanya sudah akan mulai sibuk kampanye di tahun ketiga ia menjabat. Di samping itu, ia menilai, kepala daerah juga akan menggunakan cara-cara curang untuk mempertahankan posisinya tersebut.

“Pengalaman pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada. Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejaba atau PNS akan terbelah menjadi timses (tim sukses) masing-masing kandikat,” papar Bambang.

...more

Mochtar Ngabalin:Kita desak Allah agar berpihak ke Prabowo-Hatta

JK: Kabut Asap Masalah Alam, Tak Harus Minta Maaf

Detik.com - Kebaran lahan di Riau dan menyebabkan kabut asap, merupakan peristiwa alam. Maka tidak perlu Presiden SBY meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura yang sebagian warganya terganggu akibat kabut asap 'kiriman' dari wilayah Indonesia tersebut.

Demikian penilaian Jusuf Kalla tentang polemik permintaan maaf Presiden SBY. Mantan Wapres RI yang kini menjabat sebagai Ketua PMI ini ditemui wartawan di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

"Saya pernah mengatakan dulu ini masalah alam, jadi tidak harus meminta maaf," ujar JK usai menjenguk Gubernur Riau di Rutan KPK.

Menurutnya, bukan permintaan maaf yang diperlukan melainkan upaya bersama untuk mengatasi kebakaran. Malaysia dan Singapura harus ikut terlibat dalam proses tersebut.

"Jadi usaha keras lah secara bersama-sama. Malaysia dan Singapura harus sama mengatasi itu dong," tegas JK.

...more

Pasang Baliho Bergambar Soeharto Mesem, Ini Alasan 'Ideologis' Caleg Golkar

Detik.com - Dua caleg Partai Golkar berkampanye dengan 'menghidupkan' kembali sosok Soeharto. Mereka memasang baliho besar bergambar ikon Orde Baru itu. Apa alasannya?

"Kami menangkap keinginan dan harapan masyarakat yang menginginkan kembali ke kehidupan kondusif seperti dipimpin almarhum (Soeharto)," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Noves Narayana, ketika dikonfirmasi detikcom, Selasa (21/5/2013).

Di baliho yang dipasang di Jl Tanuwijaya, Kota Tasikmalaya, Noves berdampingan dengan Hendra. Noves merupakan caleg DPRD Provinsi Jabar, sedangkan Hendra adalah caleg DPRD Kota Tasikmalaya.

"Almarhum masih dicintai masyarakat. Harus diakui dan ditiru, keamanan ketika dipimpin almarhum Soeharto sangat terjaga, investasi nyaman, harga sembako murah, dan KKN yang tidak asal-asalan. Ini tentunya sangat berbeda dengan alam reformasi saat ini," paparnya.

Di baliho, gambar Soeharto tampak menonjol. Selain ukurannya yang besar, Soeharto digambarkan melempar senyum khasnya. Ikon Orde Baru itu melambaikan tangan seolah tengan menyapa.

Di sela gambar Hendra, Noves, dan Soeharto, terselip tulisan "Piye Kabare? Enakan Jaman ku Toh". Tulisan itu sedikit tertutup kepala Hendra, tapi cukup jelas dieja.

...more

Berangkat Umroh Menggunakan Dana APBD

Liputan6.com - Sebanyak 200 orang berangkat umroh dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2012. Mereka yang mendapatkan kesempatan untuk ke Tanah Suci adalah para kepala desa, pengurus partai politik, tokoh masyarakat hingga lurah. Biaya umroh menggunakan pos anggaran Biro Kesra 2012 sebesar 5,2 miliar.

Pemberangkatan umroh ratusan warga ini dibagi tiga gelombang. Kali ini, giliran gelombang kedua dan ketiga setelah gelombang pertama sudah diberangkatkan beberapa waktu lalu. Beredar informasi kalau mereka yang berangkat umroh adalah tim sukses Gubernur Ratu Atut Qhosiah pada pemilukada lalu sebagai wujud terima kasih.

Sejumlah tokoh masyarakat Banten mengecam kegiatan umroh dengan menggunakan dana APBD. "Saya melihat ini ada unsur politik," kata Ketua Nahdlatul Ulama Syalfiyah Banten KH Matin Syarkowi. Ketua Pemuda Islam Indonesia Banten Khoirul Umam juga kurang setuju. "Jangan campur adukan yang hak dan batil," kata Khoirul Umam. Video

...more

Bambang Soesatyo Lempar Kritik Berbau SARA ke Mendag

Detik.com - Anggota Komisi III DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo, mengkritik pemerintahan SBY-Boediono. Sampai-sampai ia melepaskan pernyataan tidak mengenakkan untuk Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.

"Sebenarnya ini survei yang tidak mengejutkan karena saat kita kunker maupun saat kita kampanye, masyarakat selalu bilang hidup sekarang lebih susah dibandingkan zaman Soeharto. Ini menurut saya mungkin akumulasi dari kekecewaan terhadap pemerintahan sekarang,"kritik Bambang.

Hal ini disampaikan Bambang dalam dialektika demokrasi "Orde Baru vs Reformasi" yang membahas hasil survey Indobarometer di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Bambang menuturkan, kurangnya efektivitas pemerintahan SBY disebabkan menteri yang kurang optimal. Politik balas budi dan pencitraan Presiden SBY dianggap Bambang kunci kegagalan pemerintahan.

"Sebenarnya ini juga disebabkan kabinet yang diisi oleh menteri-menteri akibat politik balas budi. Makanya presiden didampingi oleh para pembantu yang tidak kredibel," tuturnya.

Ia menilai pemerintahan Soeharto lebih komprehensif memilih menteri. Sehingga tak ada kesalahan pembelian pesawat MA 60 dari China.

"Beda dengan zaman Soeharto, maaf bukan mau membandingkan, tapi terlihat dari kualitas yang berbeda. Karena zaman Soeharto itu ada seleksi yang cukup ketat, bukan hanya basa-basi pemilihan menteri, dishooting bahwa dipanggil sama presiden, lalu terpilih, hanya show up tapi kualitasnya terlihat. Jangan heran kalau kebijakan Elka membeli pesawat MA 60 dari China itu lebih mengacu ke nenek moyangnya," kritiknya lagi.

...more

Ya Gimana Lagi, Tugas Kami Ya Melihat-lihat Obyek Wisata

Rully Chairul Azwar

Detik.com - Para pembayar pajak sepertinya harus maklum bahwa memang salah satu tugas Komisi X DPR RI adalah mengunjungi obyek-obyek wisata.

Hal itu disampaikan Masindo kepada detikcom hari ini, Rabu (27/4/2011) berdasarkan pernyataan Rully Chairul Azwar (Golkar) dari rombongan Komisi X DPR RI dalam acara tatap muka dengan masyarakat.

"Saat ini DPR memang sedang menjadi sorotan banyak pihak, tapi ya gimana lagi, kan memang tugas kami seperti ini," ujar Rully Chairul Azwar, seperti direkam Masindo.

Rully dalam acara tatap muka dengan masyarakat Indonesia yang berlangsung di aula KBRI Madrid, Senin (25/4/2011), memperkenalkan diri sebagai ketua rombongan.

Lanjut Rully, seperti misalnya Komisi I DPR RI dihujat oleh masyarakat karena terus-menerus ke luar negeri.

"Ya gimana lagi, orang mereka kan urusannya masalah luar negeri. Begitu juga kami Komisi X. Sebagai komisi yang membidangi budaya, pariwisata, olahraga, dan pendidikan, ya mau nggak mau salah satu tugas kami ya melihat-lihat obyek wisata," kilah Rully.

Menurut Masindo, jawaban Rully yang terkesan ngeles itu langsung mendapat cibiran sebagian masyarakat yang hadir, tapi nampaknya rombongan Komisi X kurang peka.

"Kami eneg melihat para wakil rakyat kualitasnya seperti itu... Malu deh rasanya telah ikut nyoblos mereka," ungkap Masindo.

Disebutkan, bahwa kalau memang betul-betul ada pertemuan dengan mitra kerja parlemen setempat dan jumlah rombongan tidak puluhan, tapi cukup level pimpinan saja, itu masyarakat di Madrid masih bisa mengerti. Tapi parlemen Spanyol sedang reses. Tidak ada orang, mereka semua sedang liburan.

"Cuma ya ngga heran, anggota rombongannya kan pelawak-pelawak. Ada Miing, ada Eko Patrio. Lainnya kami ngga kenal. Totalnya sekitar 21 orang. Ada yang bawa istri segala. Tapi ada Angelina Sondakh juga. Seharusnya Angelina sebagai intelektual bisa mengoreksi, stop perjalanan bodong ini," pungkas Masindo.

...more

Gubernur: Semoga Jemaah Ahmadiyah Insaf

Kompas.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (Golkar) berharap, sekitar 1.120 Jemaah Ahmadiyah yang tersebar di enam kecamatan di Banten dapat segera bertobat. Pemda Banten bersama dengan MUI dan Kementerian Agama terus melakukan upaya pembinaan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Tak kurang dari 3.014 penyuluh agama diterjunkan.

"Saat ini sudah ada 24 jemaah yang insaf, dan kembali mengikuti ajaran Islam yang benar. Saya berharap yang lain juga bisa. Kami lakukan pembinaan sampai mereka betul-betul insaf," ujar Ratu Atut usai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (7/2/2011).

Turut hadir dapat rapat yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto tersebut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Suparno Parto, dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Moeldoko.

Dirinci Ratu Atut, sekitar 1.120 Jemaah Ahmadiyah itu terbagi menjadi tiga kategori, yaitu jemaah aktif, pasif, dan insaf. Di Kecamatan Cikeusik sendiri, kata Ratu Atut, jumlah Jemaah Ahmadiyah mencapai 25 orang. Semuanya dikategorikan sebagai jemaah aktif.

Gubernur Banten mengatakan, Pemda bersama Muspida dan jajaran lainnya juga telah melakukan sosialisasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dengan baik. "Kami sudah menginformasikan, apabila masyarakat melakukan tindakan anarkis, akan terkena sanksi," kata Ratu Atut.

Terkait insiden yang terjadi di Cikeusik, Ratu Atut menyebutnya sebagai musibah dan di luar kekuasaan manusia. "Sesungguhnya ini di luar dugaan. TNI dan Polri telah dengan sigap mengamankan keberadaan Ahmadiyah. Awalnya sudah diperkirakan tidak ada lagi warga Ahmadiyah di rumah (pemimpin Ahmadiyah) yang telah dilakukan evakuasi. Tapi ternyata di dalamnya itu ada Jemaah Ahmadiyah. Awalnya, kalau itu kosong, tidak akan terjadi insiden," kata Ratu Atut.

Dengan kata lain, Ratu Atut menyayangkan kehadiran warga Ahmadiyah pada  6 Februari tengah malam ke rumah pemimpin Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik.

...more

Ical: Golkar Harus Seperti Tikus

Detik.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap, kader-kader Golkar dalam berpolitik meniru gaya tikus. Tidak langsung menggigit, tapi mengendus terlebih dahulu.

"Kita politisi bekerja keras, main taktis. Jangan kemudian kita dalam permainan itu menggigit terus. Golkar harus berprinsip seperti tikus, ngendus, baru gigit," kata Ical dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Wilayah Jawa-Bali-NTB Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (4/7/2010).

"Jangan langsung menggigit. Nanti kalau dipukul bisa mati," imbuh Ical.

Dalam kesempatan tersebut Ical juga mengatakan, meski berkoalisi dengan Partai Demokrat, Golkar diberi kebebasan untuk tetap kritis. Dia mencontohkan kasus Bank Century, Golkar mengkritisi Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Setgab adalah gabungan partai-partai koalisi, kita berkoalisi itu dengan presiden. Kita juga diberi kebebasan untuk berpikir kritis, seperti kasus Century," kata mertua artis cantik Nia Ramadhani tersebut.

Dalam kasus Bank Century ini, posisi Golkar bukan menjebak atau pun sebaliknya, terjebak.

"Kita bukan menjebak, dan masuk dalam jebakan politik. Tapi itu adalah untuk rakyat," tutupnya.

...more