Kompas.com - Atraksi terbang rendah tiga pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron 11 di langit Kolaka, Sulawesi Tenggara, membuat tembok rumah warga retak-retak. Hal ini dialami oleh Muja.
Showing posts with label Kolaka. Show all posts
Showing posts with label Kolaka. Show all posts
Sunday, May 01, 2016
Monday, August 24, 2015
Biaya Upacara HUT RI di Pomalaa hingga Rp 239 Juta, Camat Pun Berkilah
Kompas.com - Salah satu kecamatan yang ada di Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu Kecamatan Pomalaa membuat publik dunia maya tercengang. Lembaran rincian anggaran kegiatan HUT RI ke 70 yang baru saja digelar mencapai angka lebih dari Rp 200 juta. Foto itu pun beredar luas melalui jaringan internet.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal pun mempertanyakan hal ini. Misalnya LSM Perangkat Sultra yang melalui salah satu pegiatnya, Nasruddin Foker mengungkapkan lembaran rincian anggaran itu harus diperjelas oleh panitia terkait.
"Sampai ratusan juta itu fantastis sekali. Kondisi ekonomi saat ini lesu, kalau sampai hambur uang segitu perlu dipertanyakan. Apalagi info yang kami terima itu dibantu sama PT Antam (PT Aneka Tambang). Ini yang akan kami perjelas," kata dia, Kamis (20/08/2015).
Dihubungi terpisah, Manajer CSR PT Aneka Tambang, Pamiluddin menjelaskan, pihaknya tak mungkin memberikan bantuan hingga angka ratusan juta. "Bukan dari dana CSR itu karena belum ada masuk sama saya permintaannya. Tidak mungkin dibantu sebesar itu apalagi Antam lagi krisis," kata dia melalui pesan singkat selular.
Sementara itu, Camat Pomalaa Muh Amin Waji yang dikonfirmasi melalui telepon membenarkan pagu anggaran tersebut. Namun dia berkilah, angka di dalam lembaran itu hanya sebatas perencanaan. "Itu rencana anggarannya. Jadi kita masukkan semua. Nah totalnya memang sampai Rp 200 juta lebih. Tapi realisasinya tidak sampai sebesar itu," kata dia.
Amin lalu merinci, dana yang diterima dari PT Antam sebesar Rp 25 juta, dan dari pihak lain sekitar Rp 2 juta lebih. "Jadi totalnya sekitar Rp 27 juta," tegasnya.
Amin pun menambahkan, saat ini pihak panitia masih belum melunasi sejumlah kewajiban. "Masih ada sekitar Rp 10 juta uang belum kami lunasi, di luar dari Rp 27 juta itu. Yang lembaran beredar itu sekali lagi saya tegaskan adalah anggaran perencanaan," ujarnya.
Lembaran anggaran tersebut pertama kali beredar melalui media sosial Facebook yang kemudian masuk ke sejumlah jejaring sosial lainnya. Salah satu yang mengundang perhatian adalah dicantumkannya poin insentif untuk inspektur upacara yang disebut berjumlah tiga orang, dengan kebutuhan dana total Rp 1.350.000.
Ada pula biaya transportasi dan konsumsi bagi pasukan pengibar bendera, untuk 71 orang selama 10 hari, dengan total biaya mencapai angka Rp 71 juta. Lalu ada biaya perlengkapan paskibraka yang tak dirinci lebih jauh sebesar Rp 96 juta lebih. Total biaya yang tercantum adalah Rp 239.085.000.
...more
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal pun mempertanyakan hal ini. Misalnya LSM Perangkat Sultra yang melalui salah satu pegiatnya, Nasruddin Foker mengungkapkan lembaran rincian anggaran itu harus diperjelas oleh panitia terkait.
"Sampai ratusan juta itu fantastis sekali. Kondisi ekonomi saat ini lesu, kalau sampai hambur uang segitu perlu dipertanyakan. Apalagi info yang kami terima itu dibantu sama PT Antam (PT Aneka Tambang). Ini yang akan kami perjelas," kata dia, Kamis (20/08/2015).
Dihubungi terpisah, Manajer CSR PT Aneka Tambang, Pamiluddin menjelaskan, pihaknya tak mungkin memberikan bantuan hingga angka ratusan juta. "Bukan dari dana CSR itu karena belum ada masuk sama saya permintaannya. Tidak mungkin dibantu sebesar itu apalagi Antam lagi krisis," kata dia melalui pesan singkat selular.
Sementara itu, Camat Pomalaa Muh Amin Waji yang dikonfirmasi melalui telepon membenarkan pagu anggaran tersebut. Namun dia berkilah, angka di dalam lembaran itu hanya sebatas perencanaan. "Itu rencana anggarannya. Jadi kita masukkan semua. Nah totalnya memang sampai Rp 200 juta lebih. Tapi realisasinya tidak sampai sebesar itu," kata dia.
Amin lalu merinci, dana yang diterima dari PT Antam sebesar Rp 25 juta, dan dari pihak lain sekitar Rp 2 juta lebih. "Jadi totalnya sekitar Rp 27 juta," tegasnya.
Amin pun menambahkan, saat ini pihak panitia masih belum melunasi sejumlah kewajiban. "Masih ada sekitar Rp 10 juta uang belum kami lunasi, di luar dari Rp 27 juta itu. Yang lembaran beredar itu sekali lagi saya tegaskan adalah anggaran perencanaan," ujarnya.
Lembaran anggaran tersebut pertama kali beredar melalui media sosial Facebook yang kemudian masuk ke sejumlah jejaring sosial lainnya. Salah satu yang mengundang perhatian adalah dicantumkannya poin insentif untuk inspektur upacara yang disebut berjumlah tiga orang, dengan kebutuhan dana total Rp 1.350.000.
Ada pula biaya transportasi dan konsumsi bagi pasukan pengibar bendera, untuk 71 orang selama 10 hari, dengan total biaya mencapai angka Rp 71 juta. Lalu ada biaya perlengkapan paskibraka yang tak dirinci lebih jauh sebesar Rp 96 juta lebih. Total biaya yang tercantum adalah Rp 239.085.000.
Wednesday, April 16, 2014
Target Suara Tak Sampai, Caleg PAN Minta Warga Kembalikan Rp 50.000
 |
| Susilia Subardi |
Kompas.com - Tiga orang warga Kelurahan Sabilambo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendatangi kantor Panwas Kolaka, Jumat (11/4/2014). Lukaman, Helmiati, dan seorang lagi yang namanya enggan disebutkan datang untuk melaporkan Susilia Subardi, calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil II Kolaka.
Mereka merasa terintimidasi oleh caleg tersebut lantaran sang caleg meminta uangnya untuk dikembalikan. Mereka pun dianggap pengkhianat sebab tidak memilih caleg tersebut saat proses pencoblosan beberapa hari yang lalu.
Menurut mereka, kekecewaan caleg berjilbab ini dimulai saat perhitungan suara di TPS para pelapor. Suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Sejak itu, lanjut Helmiati, si caleg mulai meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya.
“Dia kasih kita itu Rp 50.000 untuk satu kepala pada tanggal 7 April. Dia bilang pilih saya. Pas selesai perhitungan suara, eh uangnya diminta lagi. Katanya kita ini pengkhianat. Uang itu saya kembalikan Rp 100.000 karena saya berdua dengan orang yang di rumah. Setelah itu, saya datang di Panwas ini untuk melapor,” ucap Helmiati.
Hal senada juga disampaikan warga lain, Lukman, yang juga ikut melapor. Menurutnya, saat caleg itu meminta uang kembali, dia pun berharap agar suaranya juga ikut ditarik.
“Saya bilang kalau uang mau kembali suara juga harus kembali. Tapi saya merasa terintimidasi, makanya saya ke KPUD, mereka bilang lapornya ke Panwas. Makanya saya datang kemari,” tambahnya.
Anggota Panwas Kolaka, Lukman, menegaskan menerima sejumlah uang sebagai barang bukti. Panwas akan segera memanggil caleg yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Jika terbukti, lanjutnya, maka caleg tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Barang bukti ada uang sekitar Rp 300.000. Kami sementara periksa yang melapor. Nanti setelah itu kita panggil lagi caleg yang dilaporkan itu. Kalau terbukti pasti kita hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.
Sampai saat ini Kompas.com masih berusaha menghubungi Susilia Subardi untuk mendapat konfirmasi terkait tudingan ini.
...more
Mereka merasa terintimidasi oleh caleg tersebut lantaran sang caleg meminta uangnya untuk dikembalikan. Mereka pun dianggap pengkhianat sebab tidak memilih caleg tersebut saat proses pencoblosan beberapa hari yang lalu.
Menurut mereka, kekecewaan caleg berjilbab ini dimulai saat perhitungan suara di TPS para pelapor. Suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Sejak itu, lanjut Helmiati, si caleg mulai meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya.
“Dia kasih kita itu Rp 50.000 untuk satu kepala pada tanggal 7 April. Dia bilang pilih saya. Pas selesai perhitungan suara, eh uangnya diminta lagi. Katanya kita ini pengkhianat. Uang itu saya kembalikan Rp 100.000 karena saya berdua dengan orang yang di rumah. Setelah itu, saya datang di Panwas ini untuk melapor,” ucap Helmiati.
Hal senada juga disampaikan warga lain, Lukman, yang juga ikut melapor. Menurutnya, saat caleg itu meminta uang kembali, dia pun berharap agar suaranya juga ikut ditarik.
“Saya bilang kalau uang mau kembali suara juga harus kembali. Tapi saya merasa terintimidasi, makanya saya ke KPUD, mereka bilang lapornya ke Panwas. Makanya saya datang kemari,” tambahnya.
Anggota Panwas Kolaka, Lukman, menegaskan menerima sejumlah uang sebagai barang bukti. Panwas akan segera memanggil caleg yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Jika terbukti, lanjutnya, maka caleg tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Barang bukti ada uang sekitar Rp 300.000. Kami sementara periksa yang melapor. Nanti setelah itu kita panggil lagi caleg yang dilaporkan itu. Kalau terbukti pasti kita hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.
Sampai saat ini Kompas.com masih berusaha menghubungi Susilia Subardi untuk mendapat konfirmasi terkait tudingan ini.
Saturday, December 01, 2012
Mesum di Rumah Kos, 5 Pemuda Diringkus Satpol PP
Kompas.com - Menindaklanjuti laporan masyarakat yang mulai merasa resah dengan menjamurnya rumah kos di beberapa titik di Kolaka, Sulawesi Tenggara, membuat Satpol PP setempat mengambil tindakan yang tegas.
Pada Jumat (23/11/2012) dini hari, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kolaka merazia beberapa rumah kos yang diduga menjadi tempat prostitusi di dalamnya.
Dalam razia yang digelar pukul 00.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita tadi, Satpol PP membekuk lima pemuda-pemudi yang berbuat mesum di dalam kamar kos masing-masing. Mereka yang tertangkap adalah LN (17), MD (23), TH (27), AN (20), dan ML (17).
Kasi Ops Pol PP Kolaka, Masrawi, mengatakan tingkah, laku mereka meresahkan warga karena menggunakan rumah kos itu sebagai tempat mesum.
"Makanya, kita tindak dengan cara gelar razia ini. Langkah kami selanjutnya akan menghubungi orangtua masing-masing dari anak itu, apakah akan kami titip di Dinas Sosial untuk pembinaan atau kita nikahkan saja agar tidak berbuat mesum lagi," ungkapnya, Jumat (23/11/2012).
Masrawi menambahkan, yang kerap dikeluhkan warga adalah rumah kos itu berlokasi di dekat sekolah atau kampus.
"Seperti yang kita sisir ini malam adalah rumah kos yang di dekat kampus dan sekolah-sekolah. Memang sangat rawan karena sebagian rumah kos itu tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemilik dan posisi rumahnya juga terbuka tanpa ada pagar pelindung. Inilah yang membuat mudah para penghuninya untuk berbuat mesum," tambahnya.
Saat ini pihak dari Satpol PP akan memperketat pengawasan terhadap rumah kos seiring dengan banyaknya laporan warga.
Sementara itu, salah satu warga yang terbangun pada saat razia digelar mengatakan, para penghuni kos tersebut sering berisik meskipun sudah malam. "Pasti ada suara laki-laki yang menemani. Kami juga tidak menegur karena bukan bapak kosnya. Cocok mi yang dilakukan Pol PP ini. Razia saja itu anak-anak yang berbuat mesum," tutup Harun, warga sekitar Universitas 19 November Kolaka.
...more
Pada Jumat (23/11/2012) dini hari, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kolaka merazia beberapa rumah kos yang diduga menjadi tempat prostitusi di dalamnya.
Dalam razia yang digelar pukul 00.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita tadi, Satpol PP membekuk lima pemuda-pemudi yang berbuat mesum di dalam kamar kos masing-masing. Mereka yang tertangkap adalah LN (17), MD (23), TH (27), AN (20), dan ML (17).
Kasi Ops Pol PP Kolaka, Masrawi, mengatakan tingkah, laku mereka meresahkan warga karena menggunakan rumah kos itu sebagai tempat mesum.
"Makanya, kita tindak dengan cara gelar razia ini. Langkah kami selanjutnya akan menghubungi orangtua masing-masing dari anak itu, apakah akan kami titip di Dinas Sosial untuk pembinaan atau kita nikahkan saja agar tidak berbuat mesum lagi," ungkapnya, Jumat (23/11/2012).
Masrawi menambahkan, yang kerap dikeluhkan warga adalah rumah kos itu berlokasi di dekat sekolah atau kampus.
"Seperti yang kita sisir ini malam adalah rumah kos yang di dekat kampus dan sekolah-sekolah. Memang sangat rawan karena sebagian rumah kos itu tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemilik dan posisi rumahnya juga terbuka tanpa ada pagar pelindung. Inilah yang membuat mudah para penghuninya untuk berbuat mesum," tambahnya.
Saat ini pihak dari Satpol PP akan memperketat pengawasan terhadap rumah kos seiring dengan banyaknya laporan warga.
Sementara itu, salah satu warga yang terbangun pada saat razia digelar mengatakan, para penghuni kos tersebut sering berisik meskipun sudah malam. "Pasti ada suara laki-laki yang menemani. Kami juga tidak menegur karena bukan bapak kosnya. Cocok mi yang dilakukan Pol PP ini. Razia saja itu anak-anak yang berbuat mesum," tutup Harun, warga sekitar Universitas 19 November Kolaka.
Subscribe to:
Posts (Atom)