Kompas.com - Selain digagas pembentukan Komite Etik, sejumlah cara dilakukan agar penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar berlangsung bersih.
Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts
Wednesday, April 20, 2016
Friday, January 22, 2016
Ruhut: Prabowo Katanya Dikasih Rp 500 M dari Riza Chalid, Kok Diam Saja?
Kompas.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bergeming dengan rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Thursday, December 18, 2014
Disebut belum bayar iuran warga, gubernur tandingan ngaku sibuk
![]() |
Fachrurrozi |
Saat dikonfirmasi hal itu, pria yang ingin disapa dengan sebutan Bang Ozi itu menanggapi santai. Menurutnya, masalah itu tak perlu jadi persoalan besar.
"Itu tidak perlu dipersoalkan mungkin karena kesibukan beliau," kata Ketua Presidium Penyelamat Jakarta, Lutfi Hakim, saat mendampingi jumpa pers gubernur tandingan Fachrurrozi di Jl Jatinegara Timur 3 Rt4/4 Rawabunga, Jatinegara, Rabu (3/12).
Dia juga berdalih kemungkinan si petugas itu datang saat Bang Rozi tak ada di kediamannya.
"Mungkin saat yang bersangkutan nagih iuran tersebut, yang bersangkutan tak ada," tambahnya.
Saturday, November 15, 2014
Suryadharma Anggap Biasa Tindakan MA Unggah Gambar Porno dan Hina Jokowi
Kompas.com - Suryadharma Ali menyesalkan penangkapan dan penahanan MA, pria yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial facebook oleh kepolisian. Menurut politisi yang merasa masih menjadi Ketua Umum PPP itu, penangkapan tersebut berlebihan.
"Sangat disesalkan, tindakan yang terlalu terburu-buru dan terkesan otoriter," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10/2014) malam.
Suryadharma menjelaskan, media sosial adalah tempat untuk setiap orang berekspresi dan menyatakan pendapat. Bagi Suryadharma, tindakan MA yang diduga mengunggah gambar pornografi sekaligus menghina orang lain adalah tindakan biasa. Harusnya, kata dia, kebebasan itu tidak dihalang-halangi.
"Dari pengguna media sosial kan biasa, mereka menyampaikan kritik dan pujian, menurut saya itu biasa-biasa saja," ujarnya.
Mantan Menteri Agama ini berharap pihak Jokowi mau mencabut gugatannya dan memaafkan pelaku. Apalagi, ibu pelaku juga sudah bersedia minta maaf dan sujud di kaki Jokowi. (baca: Henry Yosodiningrat: Presiden Jokowi Pasti Memaafkan MA)
"Ya, itulah pengorbanan orang tua, dia mau melakukan apa saja untuk penderitaan anaknya berakhir. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini sebuah kekeliruan dan tidak akan terjadi pada masa akan datang," ujar Suryadharma.
Suryadharma enggan menduga-duga apakah kepolisian sedang melakukan upaya "cari muka" kepada Presiden baru. Namun yang jelas, kata dia, peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sepenuhnya.
"Terutama 10 tahun terakhir ini tidak ada kejadian seperti ini, kejadian ini sungguh amat mengejutkan," pungkas tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tersebut.
MA, pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kamis (23/10/2014). MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno.
MA dijerat pasal pornografi serta Pasal 310 dan 311 UU KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Barang bukti yang digunakan polisi adalah akun Facebook. MA terancam hukuman 12 tahun penjara.
Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menangkap MA karena pemuda berusia 23 tahun itu menyebarkan gambar yang mengandung unsur pornografi. (baca: Kapolri: Penanganan Kasus MA karena Pornografi, Bukan karena Jokowi)
Menurut Kapolri, pihaknya mempertimbangkan untuk menangguhkan penahanan MA. (baca: Kapolri Akan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi)
...more
"Sangat disesalkan, tindakan yang terlalu terburu-buru dan terkesan otoriter," kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10/2014) malam.
Suryadharma menjelaskan, media sosial adalah tempat untuk setiap orang berekspresi dan menyatakan pendapat. Bagi Suryadharma, tindakan MA yang diduga mengunggah gambar pornografi sekaligus menghina orang lain adalah tindakan biasa. Harusnya, kata dia, kebebasan itu tidak dihalang-halangi.
"Dari pengguna media sosial kan biasa, mereka menyampaikan kritik dan pujian, menurut saya itu biasa-biasa saja," ujarnya.
Mantan Menteri Agama ini berharap pihak Jokowi mau mencabut gugatannya dan memaafkan pelaku. Apalagi, ibu pelaku juga sudah bersedia minta maaf dan sujud di kaki Jokowi. (baca: Henry Yosodiningrat: Presiden Jokowi Pasti Memaafkan MA)
"Ya, itulah pengorbanan orang tua, dia mau melakukan apa saja untuk penderitaan anaknya berakhir. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini sebuah kekeliruan dan tidak akan terjadi pada masa akan datang," ujar Suryadharma.
Suryadharma enggan menduga-duga apakah kepolisian sedang melakukan upaya "cari muka" kepada Presiden baru. Namun yang jelas, kata dia, peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sepenuhnya.
"Terutama 10 tahun terakhir ini tidak ada kejadian seperti ini, kejadian ini sungguh amat mengejutkan," pungkas tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tersebut.
MA, pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kamis (23/10/2014). MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno.
MA dijerat pasal pornografi serta Pasal 310 dan 311 UU KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Barang bukti yang digunakan polisi adalah akun Facebook. MA terancam hukuman 12 tahun penjara.
Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menangkap MA karena pemuda berusia 23 tahun itu menyebarkan gambar yang mengandung unsur pornografi. (baca: Kapolri: Penanganan Kasus MA karena Pornografi, Bukan karena Jokowi)
Menurut Kapolri, pihaknya mempertimbangkan untuk menangguhkan penahanan MA. (baca: Kapolri Akan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi)
Wednesday, October 29, 2014
Tak terima Amien Rais diruwat, PAN lapor Bareskrim Mabes Polri
Merdeka.com - Paguyuban Masyarakat Pelestari Tradisi (Pametri) kemarin yang melakukan praktik ruwatan di depan rumah Amien Rais di Yogyakarta. Tidak terima dengan tindakan tersebut, lima anggota DPR dari Fraksi PAN datangi Bareskrim Mabes Polri melaporkan Pametri.
"Kami memang datang secara spontan. Kedatangan kami ini belum kami informasikan sebelumnya ke pihak Bareskrim. Insya Allah besok kami akan datang lagi," kata anggota Fraksi PAN Muslim Ayub dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (21/10).
Namun kelimanya tidak bertemu dengan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius untuk melaporkan sekaligus meminta agar laporan sekelompok masyarakat DIY ke Polda DIY, tentang pelanggaran hukum yang dilakukan paguyuban tersebut segera ditindaklanjuti.
"Tadi kami sudah memberitahukan secara resmi tentang rencana kedatangan kami besok. Mudah-mudahan, besok kabareskrim sudah bisa ditemui," lanjutnya.
Menurut Ayub, selanjutnya mereka ditawari untuk menemui beberapa perwira yang sedang bertugas di Bareskrim tetapi ditolak, karena rombongan tetap berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Kabareskrim.
"Ini kan persoalan serius. Jadi, kami ingin bertemu langsung dengan Kabareskrim. Dengan begitu, kami mendapat kepastian kalau kasus ini segera ditindaklanjuti," kata Ayub.
Sementara anggota F-PAN asal Sumut Saleh Daulay menjelaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena kegiatan itu dinilai mengandung unsur fitnah, permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suku, ras, agama dan antar golongan.
"Siapapun bebas menyampaikan pendapat. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh UU. Selain itu, penyampaian pendapat harus dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat," kata Saleh.
Selain itu, menurutnya, tindakan Pametri itu sangat menyinggung perasaan warga Muhammadiyah karena praktik ruwatan dinilai sangat bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam.
"Sebagai tokoh Muhammadiyah, ruwatan yang ditujukan kepada Amien Rais itu betul-betul sangat melukai kami. Wajar bila banyak aktivis muslim dan aktivis Muhammadiyah yang merasa tersakiti," ujarnya.
...more
"Kami memang datang secara spontan. Kedatangan kami ini belum kami informasikan sebelumnya ke pihak Bareskrim. Insya Allah besok kami akan datang lagi," kata anggota Fraksi PAN Muslim Ayub dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (21/10).
Namun kelimanya tidak bertemu dengan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius untuk melaporkan sekaligus meminta agar laporan sekelompok masyarakat DIY ke Polda DIY, tentang pelanggaran hukum yang dilakukan paguyuban tersebut segera ditindaklanjuti.
"Tadi kami sudah memberitahukan secara resmi tentang rencana kedatangan kami besok. Mudah-mudahan, besok kabareskrim sudah bisa ditemui," lanjutnya.
Menurut Ayub, selanjutnya mereka ditawari untuk menemui beberapa perwira yang sedang bertugas di Bareskrim tetapi ditolak, karena rombongan tetap berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Kabareskrim.
"Ini kan persoalan serius. Jadi, kami ingin bertemu langsung dengan Kabareskrim. Dengan begitu, kami mendapat kepastian kalau kasus ini segera ditindaklanjuti," kata Ayub.
Sementara anggota F-PAN asal Sumut Saleh Daulay menjelaskan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena kegiatan itu dinilai mengandung unsur fitnah, permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suku, ras, agama dan antar golongan.
"Siapapun bebas menyampaikan pendapat. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh UU. Selain itu, penyampaian pendapat harus dilakukan secara baik sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat," kata Saleh.
Selain itu, menurutnya, tindakan Pametri itu sangat menyinggung perasaan warga Muhammadiyah karena praktik ruwatan dinilai sangat bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam.
"Sebagai tokoh Muhammadiyah, ruwatan yang ditujukan kepada Amien Rais itu betul-betul sangat melukai kami. Wajar bila banyak aktivis muslim dan aktivis Muhammadiyah yang merasa tersakiti," ujarnya.
Friday, October 17, 2014
Hashim: Jokowi, Ada Harga yang Harus Dibayar
Wsj.com - Bagi Hashim Djojohadikusumo (Gerindra), ini waktunya balas dendam.
Adik Prabowo Subianto dan para sekutunya membentuk koalisi yang menjadi suara mayoritas di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Mereka siap mengagalkan agenda Presiden terpilih Joko Widodo bahkan sebelum masa jabatan kepresidenan mantan walikota Solo itu dimulai pada 20 Oktober.
Dikenal sebagai Koalisi Merah Putih, persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya.
“Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” ujar Hashim dalam sebuah wawancara, Senin.
“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” ujarnya, merujuk kepada panggilan Joko Widodo.
Hashim termotivasi sebagian oleh hal yang ia pandang sebagai pengkhianatan pribadi Jokowi. Sebagai salah satu orang terkaya tanah air, Hashim mengatakan bahwa ia menjadi penyokong utama kampanye Jokowi saat berhasil menjadi gubernur Jakarta dua tahun lalu.
Saat itu, ia menegaskan, Jokowi berjanji akan memenuhi masa jabatan gubernur selama lima tahun. Namun, mantan pengusaha mebel itu menerima pinangan untuk menjadi presiden dan berhasil menyingkirkan Prabowo dengan perolehan suara 53% berbanding 47%.
“Ada kesepakatan (di antara kita), dan kami merasa ia tidak memenuhi (kesepakatan) itu. Tidak hanya secara tersirat, tapi tersurat,” ujar Hashim. “Kami kira ia secara politis ambil untung,” ujar Hashim.
Joko Widodo belum bisa dihubungi untuk menjawab klaim Hashim mengenai pemenuhan masa jabatan lima tahun sebagai gubernur.
Menurut Jokowi, ia menerima pencalonan sebagai presiden dengan persetujuan dan desakan dari partainya.
Para simpatisan Jokowi berharap dapat membujuk sejumlah anggota DPR untuk bergabung dengan Koalisi mereka agar mendapatkan suara mayoritas. Namun, Prabowo dan Hashim berhasil menggiring lima dari 10 partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR.
Salah satu kemenangan pertama mereka adalah diloloskannya Undang-undang (UU) Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU itu memberikan kewenangan bagi DPR di daerah untuk memilih kepala daerah.
“Hal yang mengejutkan para pengamat adalah eratnya Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim.
Prabowo, yang jarang melontarkan pernyataan di hadapan publik sejak Pemilihan Presiden 9 Juli, aktif terlibat dalam pembentukan koalisi dan dipandang sebagai pemimpin persekutuan itu.
Hashim mengatakan kubu oposisi takkan bersifat “antagonistis”. Namun, ia meramalkan situasi yang mirip dengan Amerika Serikat ketika kubu Republik kerap memanfaatkan suara mayoritas di DPR untuk mengganjal agenda Presiden Obama.
“Prabowo dan para pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif,” ujar Hashim. “Kami akan mampu menguasai agenda legislatif.”
Koalisi Merah Putih akan menguasai seluruh kursi kepemimpinan dan akan memiliki otoritas untuk melakukan penelusuran atas kegiatan Joko Widodo dan para pejabat pemerintah lainnya, ujarnya. Koalisi itu juga akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam [posisi-posisi itu],” ujarnya.
Hashim mengakui bahwa ia dan kakaknya sulit menerima kekalahan Pemilihan Presiden.
“Sejujurnya, kami tidak dapat menerima [kekalahan itu],” ujarnya. “Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Kami merasa telah dicurangi. Tapi, tak masalah. Aturan mainnya seperti itu, dan kami menerimanya.”
Kini, ia merasa lebih baik.
“Saya menikmatinya karena kami menang,” ujarnya.
Memelihara oposisi yang kuat di DPR dapat memungkinkan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019. Pekan depan, usianya 63 tahun.
“Ia masih cukup muda untuk melakukan sejumlah hal,” ujar Hashim.
...more
Adik Prabowo Subianto dan para sekutunya membentuk koalisi yang menjadi suara mayoritas di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Mereka siap mengagalkan agenda Presiden terpilih Joko Widodo bahkan sebelum masa jabatan kepresidenan mantan walikota Solo itu dimulai pada 20 Oktober.
Dikenal sebagai Koalisi Merah Putih, persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya.
“Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” ujar Hashim dalam sebuah wawancara, Senin.
“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” ujarnya, merujuk kepada panggilan Joko Widodo.
Hashim termotivasi sebagian oleh hal yang ia pandang sebagai pengkhianatan pribadi Jokowi. Sebagai salah satu orang terkaya tanah air, Hashim mengatakan bahwa ia menjadi penyokong utama kampanye Jokowi saat berhasil menjadi gubernur Jakarta dua tahun lalu.
Saat itu, ia menegaskan, Jokowi berjanji akan memenuhi masa jabatan gubernur selama lima tahun. Namun, mantan pengusaha mebel itu menerima pinangan untuk menjadi presiden dan berhasil menyingkirkan Prabowo dengan perolehan suara 53% berbanding 47%.
“Ada kesepakatan (di antara kita), dan kami merasa ia tidak memenuhi (kesepakatan) itu. Tidak hanya secara tersirat, tapi tersurat,” ujar Hashim. “Kami kira ia secara politis ambil untung,” ujar Hashim.
Joko Widodo belum bisa dihubungi untuk menjawab klaim Hashim mengenai pemenuhan masa jabatan lima tahun sebagai gubernur.
Menurut Jokowi, ia menerima pencalonan sebagai presiden dengan persetujuan dan desakan dari partainya.
Para simpatisan Jokowi berharap dapat membujuk sejumlah anggota DPR untuk bergabung dengan Koalisi mereka agar mendapatkan suara mayoritas. Namun, Prabowo dan Hashim berhasil menggiring lima dari 10 partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR.
Salah satu kemenangan pertama mereka adalah diloloskannya Undang-undang (UU) Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan mengakhiri pemilihan umum kepala daerah langsung. UU itu memberikan kewenangan bagi DPR di daerah untuk memilih kepala daerah.
“Hal yang mengejutkan para pengamat adalah eratnya Koalisi Merah Putih,” ujar Hashim.
Prabowo, yang jarang melontarkan pernyataan di hadapan publik sejak Pemilihan Presiden 9 Juli, aktif terlibat dalam pembentukan koalisi dan dipandang sebagai pemimpin persekutuan itu.
Hashim mengatakan kubu oposisi takkan bersifat “antagonistis”. Namun, ia meramalkan situasi yang mirip dengan Amerika Serikat ketika kubu Republik kerap memanfaatkan suara mayoritas di DPR untuk mengganjal agenda Presiden Obama.
“Prabowo dan para pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif,” ujar Hashim. “Kami akan mampu menguasai agenda legislatif.”
Koalisi Merah Putih akan menguasai seluruh kursi kepemimpinan dan akan memiliki otoritas untuk melakukan penelusuran atas kegiatan Joko Widodo dan para pejabat pemerintah lainnya, ujarnya. Koalisi itu juga akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, ujarnya.
“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam [posisi-posisi itu],” ujarnya.
Hashim mengakui bahwa ia dan kakaknya sulit menerima kekalahan Pemilihan Presiden.
“Sejujurnya, kami tidak dapat menerima [kekalahan itu],” ujarnya. “Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Kami merasa telah dicurangi. Tapi, tak masalah. Aturan mainnya seperti itu, dan kami menerimanya.”
Kini, ia merasa lebih baik.
“Saya menikmatinya karena kami menang,” ujarnya.
Memelihara oposisi yang kuat di DPR dapat memungkinkan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019. Pekan depan, usianya 63 tahun.
“Ia masih cukup muda untuk melakukan sejumlah hal,” ujar Hashim.
Thursday, June 26, 2014
Beredar bukti pendukung Prabowo-Hatta sebarkan link berita hoax
Merdeka.com - Situs CNN akhirnya menghapus sebuah link yang isinya memberitakan hasil survei Gallup Poll, lembaga survei di AS, tentang kemenangan Prabowo - Hatta atas Jokowi - JK yang diketahui sebagai hoax. Tak lama kemudian, bukti hoax tersebut beredar di media sosial.
Bukti tersebut adalah perbandingan dua pemberitaan media online tentang Pilpres AS yang di-posting pada 16 Juni 2008 dan tentang Pilpres Indonesia yang dimuat pada 24 Juni 2014. Kedua berita tersebut sama-sama mempublikasi hasil survei Gallup Poll.
Dari dua foto yang disandingkan, patut diduga berita hoax berjudul 'Indonesians Predict Prabowo Will Be Next Indonesia President' adalah hasil salinan (copy paste) berita Pilpres AS dengan hanya mengganti dua nama kandidat, Obama dan McCain dengan Prabowo dan Jokowi . Sebab, ada kata 'Obama' yang ketelingsut dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo .
"What tips the balance of national opinion more strongly in favor of Prabowo is that, by a nine-percentage point margin, independents join Prabowo coalitions party in believing Obama is likely to win. (Apa tips keseimbangan opini nasional lebih kuat mendukung Prabowo adalah bahwa, dengan marjin poin sembilan persen, mereka yang tidak berpartai bergabung dengan koalisi partai Prabowo dengan keyakinan Obama kemungkinan akan menang.)"
Nama 'Obama' yang muncul dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo di atas jelas tidak nyambung. Kesalahan inilah yang menyebabkan pemberitaan tentang kemenangan Prabowo - Hatta (52%) atas Jokowi - JK (41%) dilabeli 'palsu'.
Entah bagaimana heboh link iReport CNN itu berawal. Namun yang jelas, link tersebut kadung disebar oleh para pendukung Prabowo - Hatta, seperti para kader dan simpatisan PKS. Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo juga tak ketinggalan mem-broadcast message itu ke teman-temannya di BlackBerry Messenger.
Tidak hanya itu, pemberitaan link hoax itu juga sempat dilakukan tvOne, stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo - Hatta. Pemberitaan itu dimuat dalam running text saat televisi swasta itu menyiarkan pertandingan Piala Dunia.
Bukti tersebut adalah perbandingan dua pemberitaan media online tentang Pilpres AS yang di-posting pada 16 Juni 2008 dan tentang Pilpres Indonesia yang dimuat pada 24 Juni 2014. Kedua berita tersebut sama-sama mempublikasi hasil survei Gallup Poll.
Dari dua foto yang disandingkan, patut diduga berita hoax berjudul 'Indonesians Predict Prabowo Will Be Next Indonesia President' adalah hasil salinan (copy paste) berita Pilpres AS dengan hanya mengganti dua nama kandidat, Obama dan McCain dengan Prabowo dan Jokowi . Sebab, ada kata 'Obama' yang ketelingsut dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo .
"What tips the balance of national opinion more strongly in favor of Prabowo is that, by a nine-percentage point margin, independents join Prabowo coalitions party in believing Obama is likely to win. (Apa tips keseimbangan opini nasional lebih kuat mendukung Prabowo adalah bahwa, dengan marjin poin sembilan persen, mereka yang tidak berpartai bergabung dengan koalisi partai Prabowo dengan keyakinan Obama kemungkinan akan menang.)"
Nama 'Obama' yang muncul dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo di atas jelas tidak nyambung. Kesalahan inilah yang menyebabkan pemberitaan tentang kemenangan Prabowo - Hatta (52%) atas Jokowi - JK (41%) dilabeli 'palsu'.
Entah bagaimana heboh link iReport CNN itu berawal. Namun yang jelas, link tersebut kadung disebar oleh para pendukung Prabowo - Hatta, seperti para kader dan simpatisan PKS. Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo juga tak ketinggalan mem-broadcast message itu ke teman-temannya di BlackBerry Messenger.
Tidak hanya itu, pemberitaan link hoax itu juga sempat dilakukan tvOne, stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo - Hatta. Pemberitaan itu dimuat dalam running text saat televisi swasta itu menyiarkan pertandingan Piala Dunia.
Monday, June 23, 2014
Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM
Kompas.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.
Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.
"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.
Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada calon presiden Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik.
"Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," kata dia.
Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia. "Saya pernah menulis dalam harian Kompas tentang tawaran rekonsiliasi itu karena jika mau dituntaskan, akan banyak yang terkena, dan menurut saya sudah saatnya kita saling memaafkan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mahfud.
...more
Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.
"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.
Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada calon presiden Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik.
"Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," kata dia.
Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia. "Saya pernah menulis dalam harian Kompas tentang tawaran rekonsiliasi itu karena jika mau dituntaskan, akan banyak yang terkena, dan menurut saya sudah saatnya kita saling memaafkan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mahfud.
Friday, June 20, 2014
Para aktivis Islam bentuk Front Pembela Tabloid Obor Rakyat
Merdeka.com - Para aktivis Islam turun membela Tabloid Obor Rakyat. Salah seorang inisiator Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) Alfian Tanjung menuturkan pembuatan Tabloid Obor Rakyat adalah untuk mengoreksi calon pemimpin. Alfian mengatakan fakta menunjukkan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak amanah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.
"Ini bukan cuma perlu tapi harus (pembuatan Obor Rakyat) karena dalam memilih pemimpin, rakyat tidak boleh ibaratnya membeli kucing dalam karung," kata Alfian yang berasal dari aktivis Taruna Muslim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/6).
Aktivis Korps Muballigh Jakarta Edy Mulyadi menyatakan FPOR dibentuk untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Obor Rakyat yang sudah diperlakukan secara tidak adil.
Edy meminta pendukung Jokowi membuktikan tuduhan Tabloid Obor Rakyat yang melakukan kampanye hitam.
Edy menjelaskan masyarakat harus mengetahui perbedaan kampanye hitam dengan kampanye negatif.
Edy mendefinisikan kampanye hitam merupakan informasi keburukan yang disebarluaskan berupa fitnah, sedangkan kampanye negatif sebagai informasi tentang keburukan yang disajikan berdasarkan fakta.
Edy mempertanyakan peraturan tentang kebebasan pers namun ketika Obor Rakyat menyajikan fakta keburukan dianggap sebagai fitnah.
Sementara itu Pemimpin Redaksi 'Voice of Islam' Mashadi menambahkan keberadaan Tabloid Obor Rakyat diperlukan ketika media massa lain tidak menjalankan fungsi secara tidak berimbang.
Sebelumnya, tim advokasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setriyadi dan Darmawan terkait dugaan melanggar Pasal 310 KUHP tentang fitnah dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama ke Mabes Polri pada beberapa waktu lalu.
Selebaran tabloid Obor Rakyat dituduh menginformasikan persoalan suku agama dan ras yang ditujukan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
...more
"Ini bukan cuma perlu tapi harus (pembuatan Obor Rakyat) karena dalam memilih pemimpin, rakyat tidak boleh ibaratnya membeli kucing dalam karung," kata Alfian yang berasal dari aktivis Taruna Muslim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/6).
Aktivis Korps Muballigh Jakarta Edy Mulyadi menyatakan FPOR dibentuk untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Obor Rakyat yang sudah diperlakukan secara tidak adil.
Edy meminta pendukung Jokowi membuktikan tuduhan Tabloid Obor Rakyat yang melakukan kampanye hitam.
Edy menjelaskan masyarakat harus mengetahui perbedaan kampanye hitam dengan kampanye negatif.
Edy mendefinisikan kampanye hitam merupakan informasi keburukan yang disebarluaskan berupa fitnah, sedangkan kampanye negatif sebagai informasi tentang keburukan yang disajikan berdasarkan fakta.
Edy mempertanyakan peraturan tentang kebebasan pers namun ketika Obor Rakyat menyajikan fakta keburukan dianggap sebagai fitnah.
Sementara itu Pemimpin Redaksi 'Voice of Islam' Mashadi menambahkan keberadaan Tabloid Obor Rakyat diperlukan ketika media massa lain tidak menjalankan fungsi secara tidak berimbang.
Sebelumnya, tim advokasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setriyadi dan Darmawan terkait dugaan melanggar Pasal 310 KUHP tentang fitnah dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama ke Mabes Polri pada beberapa waktu lalu.
Selebaran tabloid Obor Rakyat dituduh menginformasikan persoalan suku agama dan ras yang ditujukan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Thursday, June 19, 2014
Prabowo: Orang Indonesia Timur Suka Berkelahi, Cocok Jadi Tentara dan Polisi
Kompas.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kesan-kesannya terhadap warga Indonesia timur. Prabowo mengaku tahu betul sifat-sifat orang yang tinggal di wilayah timur Indonesia lantaran ibunya merupakan keturunan Sulawesi Utara.
Menurut Prabowo, salah satu sifat yang khas dari orang Indonesia timur adalah watak dan sikapnya yang keras. Karena sifat keras itu, kata Prabowo, orang Indonesia timur kerap berkelahi.
"Orang Indonesia timur kadang suka berkelahi, makanya cocok jadi tentara atau polisi," kata Prabowo saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Glora Mayjen H Andi Matalatta, Makassar, Selasa (17/6/2014).
Dalam kesempatan itu, Prabowo ditemani oleh para elite partai koalisi seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.
Meskipun menilai orang Indonesia timur keras dan suka berkelahi, mantan Danjen Kopassus itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki ketulusan dan kejujuran.
"Orang Indonesia timur cepat naik pitam, tetapi cepat juga turun. Orang Indonesia timur hatinya lurus, kalau bicara apa adanya, sampai kadang dianggap terlalu keras. Orang Indonesia timur, walau suka bekelahi, hatinya setia," ujar Prabowo.
...more
Menurut Prabowo, salah satu sifat yang khas dari orang Indonesia timur adalah watak dan sikapnya yang keras. Karena sifat keras itu, kata Prabowo, orang Indonesia timur kerap berkelahi.
"Orang Indonesia timur kadang suka berkelahi, makanya cocok jadi tentara atau polisi," kata Prabowo saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Glora Mayjen H Andi Matalatta, Makassar, Selasa (17/6/2014).
Dalam kesempatan itu, Prabowo ditemani oleh para elite partai koalisi seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua.
Meskipun menilai orang Indonesia timur keras dan suka berkelahi, mantan Danjen Kopassus itu juga mengatakan bahwa mereka memiliki ketulusan dan kejujuran.
"Orang Indonesia timur cepat naik pitam, tetapi cepat juga turun. Orang Indonesia timur hatinya lurus, kalau bicara apa adanya, sampai kadang dianggap terlalu keras. Orang Indonesia timur, walau suka bekelahi, hatinya setia," ujar Prabowo.
Wednesday, June 04, 2014
Agar Polisi Disegani, Prabowo Sarankan Polri Hanya Rekrut yang Ganteng dan Cantik
Kompas.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, polisi saat ini tidak lagi disegani oleh sebagian besar masyarakat. Dia menilai, harus dipilih polisi-polisi yang berperawakan tampan dan cantik sehingga polisi kembali disegani oleh banyak orang.
"Saya ingin polisi Indonesia begitu hebat, muncul saja dia segan orang melihatnya, tidak berani macam-macam. Kita anjurkan markas besar polisi, kalau milih polisi harus yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik," kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri rapat pimpinan nasional Keluarga Besar Putra Putri Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (2/6/2014) siang.
Prabowo mencontohkan Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun yang hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, Adang adalah salah satu polisi yang berwajah tampan sehingga terlihat gagah dan disegani oleh banyak orang.
"Pak Adang Darajatun ini sekarang saja masih ganteng, apalagi masih mudanya dulu. Wibawa itu sangat diperlukan oleh polisi, kalau polisi 'klemar klemer' akan susah jadinya, bagaimana bisa disegani?" ujarnya.
Menurut Prabowo, saat ini di Indonesia, masyarakat masih kerap melihat segala hal dari bentuk fisik. "Masyarakat masih melihat polisi dari potongannya, kalau enggak ada potongan susah," ucap mantan perwira tinggi TNI itu.
"Saya ingin polisi Indonesia begitu hebat, muncul saja dia segan orang melihatnya, tidak berani macam-macam. Kita anjurkan markas besar polisi, kalau milih polisi harus yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik," kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri rapat pimpinan nasional Keluarga Besar Putra Putri Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (2/6/2014) siang.
Prabowo mencontohkan Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun yang hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, Adang adalah salah satu polisi yang berwajah tampan sehingga terlihat gagah dan disegani oleh banyak orang.
"Pak Adang Darajatun ini sekarang saja masih ganteng, apalagi masih mudanya dulu. Wibawa itu sangat diperlukan oleh polisi, kalau polisi 'klemar klemer' akan susah jadinya, bagaimana bisa disegani?" ujarnya.
Menurut Prabowo, saat ini di Indonesia, masyarakat masih kerap melihat segala hal dari bentuk fisik. "Masyarakat masih melihat polisi dari potongannya, kalau enggak ada potongan susah," ucap mantan perwira tinggi TNI itu.
Wednesday, April 16, 2014
Target Suara Tak Sampai, Caleg PAN Minta Warga Kembalikan Rp 50.000
![]() |
Susilia Subardi |
Kompas.com - Tiga orang warga Kelurahan Sabilambo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendatangi kantor Panwas Kolaka, Jumat (11/4/2014). Lukaman, Helmiati, dan seorang lagi yang namanya enggan disebutkan datang untuk melaporkan Susilia Subardi, calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) dari dapil II Kolaka.
Mereka merasa terintimidasi oleh caleg tersebut lantaran sang caleg meminta uangnya untuk dikembalikan. Mereka pun dianggap pengkhianat sebab tidak memilih caleg tersebut saat proses pencoblosan beberapa hari yang lalu.
Menurut mereka, kekecewaan caleg berjilbab ini dimulai saat perhitungan suara di TPS para pelapor. Suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Sejak itu, lanjut Helmiati, si caleg mulai meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya.
“Dia kasih kita itu Rp 50.000 untuk satu kepala pada tanggal 7 April. Dia bilang pilih saya. Pas selesai perhitungan suara, eh uangnya diminta lagi. Katanya kita ini pengkhianat. Uang itu saya kembalikan Rp 100.000 karena saya berdua dengan orang yang di rumah. Setelah itu, saya datang di Panwas ini untuk melapor,” ucap Helmiati.
Hal senada juga disampaikan warga lain, Lukman, yang juga ikut melapor. Menurutnya, saat caleg itu meminta uang kembali, dia pun berharap agar suaranya juga ikut ditarik.
“Saya bilang kalau uang mau kembali suara juga harus kembali. Tapi saya merasa terintimidasi, makanya saya ke KPUD, mereka bilang lapornya ke Panwas. Makanya saya datang kemari,” tambahnya.
Anggota Panwas Kolaka, Lukman, menegaskan menerima sejumlah uang sebagai barang bukti. Panwas akan segera memanggil caleg yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Jika terbukti, lanjutnya, maka caleg tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Barang bukti ada uang sekitar Rp 300.000. Kami sementara periksa yang melapor. Nanti setelah itu kita panggil lagi caleg yang dilaporkan itu. Kalau terbukti pasti kita hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.
Sampai saat ini Kompas.com masih berusaha menghubungi Susilia Subardi untuk mendapat konfirmasi terkait tudingan ini.
...more
Mereka merasa terintimidasi oleh caleg tersebut lantaran sang caleg meminta uangnya untuk dikembalikan. Mereka pun dianggap pengkhianat sebab tidak memilih caleg tersebut saat proses pencoblosan beberapa hari yang lalu.
Menurut mereka, kekecewaan caleg berjilbab ini dimulai saat perhitungan suara di TPS para pelapor. Suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Sejak itu, lanjut Helmiati, si caleg mulai meminta kembali uang yang telah dikeluarkannya.
“Dia kasih kita itu Rp 50.000 untuk satu kepala pada tanggal 7 April. Dia bilang pilih saya. Pas selesai perhitungan suara, eh uangnya diminta lagi. Katanya kita ini pengkhianat. Uang itu saya kembalikan Rp 100.000 karena saya berdua dengan orang yang di rumah. Setelah itu, saya datang di Panwas ini untuk melapor,” ucap Helmiati.
Hal senada juga disampaikan warga lain, Lukman, yang juga ikut melapor. Menurutnya, saat caleg itu meminta uang kembali, dia pun berharap agar suaranya juga ikut ditarik.
“Saya bilang kalau uang mau kembali suara juga harus kembali. Tapi saya merasa terintimidasi, makanya saya ke KPUD, mereka bilang lapornya ke Panwas. Makanya saya datang kemari,” tambahnya.
Anggota Panwas Kolaka, Lukman, menegaskan menerima sejumlah uang sebagai barang bukti. Panwas akan segera memanggil caleg yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Jika terbukti, lanjutnya, maka caleg tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Barang bukti ada uang sekitar Rp 300.000. Kami sementara periksa yang melapor. Nanti setelah itu kita panggil lagi caleg yang dilaporkan itu. Kalau terbukti pasti kita hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tutupnya.
Sampai saat ini Kompas.com masih berusaha menghubungi Susilia Subardi untuk mendapat konfirmasi terkait tudingan ini.
Wednesday, February 19, 2014
Murti Sari Dewi Pasang "Saur Sepuh" di Poster Kampanye
Kompas.com - Berbagai cara dilakukan para calon anggota legislatif (caleg) untuk menarik perhatian konstituen. Salah satunya melalui alat peraga kampanye yang bisa menyita perhatian.
Murti Sari Dewi, artis yang menjadi caleg di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, memasang poster yang dilengkapi gambar Lasmini, karakter yang diperankannya dalam film kondang "Saur Sepuh". Bahkan pada poster itu ada tulisan "Saur Sepuh: 3 Kembang Gunung Lawu".
“Saya muncul ide itu hanya sekedar mengingatkan kepada penggemar saya khususnya masyarakat yang berada di dapil saya, kalau saya yang memerankan peran Lasmini. Dan saat itu film saya box office. Dan barangkali itu bisa menarik simpati masyarakat,” kata Murti saat ditemui Kompas.com, Rabu (12/2/2014).
Isteri dari Didik Riyanto tersebut mengaku telah meminta izin menggunakan desain film "Saur Sepuh 3 Kembang Gunung Lawu". “Sudah saya konsultasikan dan produser film mengijinkannya,” katanya.
Sementara itu, hingga saat ini sudah ratusan alat peraga kampanyenya yang dipasang di beberapa jalan utama di Solo. Ada juga yang berbentuk kalender dengan desain dirinya saat memerankan Lasmini.
Murti yang mendapat nomor urut 3 tersebut bertarung di Daerah Pemilihan V mencakup daerah Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Dalam Dapil ini terdapat Angel Lelga, aktris yang menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan.
Pakar komunikasi politik yang juga Pembantu Rektor IV Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr. Widodo Muktiyo, mengatakan desain dalam alat peraga kampanye akan efektif apabila mempunyai desain yang menarik dan unik karena akan tersimpan dalam memori pemilih.
Namun, kata Widodo, pemilih juga harus cerdas dan tidak sekadar memilih hanya karena desain yang menarik, namun kualitas caleg yang bersangkutan.
“Ini adalah fenomena, khususnya para selebritis, untuk memunculkan ketenarannya agar menarik perhatian. Namun, visual-visual yang nampak di jalan, mesti ditata lebih baik, dan akan lebih elegan apabila memunculkan kompetensi kompetensi calon yang bersangkutan. Bukan hanya foto setengah badan yang kaku dan tidak enak dilihat,” kata Widodo, Rabu.
...more
Murti Sari Dewi, artis yang menjadi caleg di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, memasang poster yang dilengkapi gambar Lasmini, karakter yang diperankannya dalam film kondang "Saur Sepuh". Bahkan pada poster itu ada tulisan "Saur Sepuh: 3 Kembang Gunung Lawu".
“Saya muncul ide itu hanya sekedar mengingatkan kepada penggemar saya khususnya masyarakat yang berada di dapil saya, kalau saya yang memerankan peran Lasmini. Dan saat itu film saya box office. Dan barangkali itu bisa menarik simpati masyarakat,” kata Murti saat ditemui Kompas.com, Rabu (12/2/2014).
Isteri dari Didik Riyanto tersebut mengaku telah meminta izin menggunakan desain film "Saur Sepuh 3 Kembang Gunung Lawu". “Sudah saya konsultasikan dan produser film mengijinkannya,” katanya.
Sementara itu, hingga saat ini sudah ratusan alat peraga kampanyenya yang dipasang di beberapa jalan utama di Solo. Ada juga yang berbentuk kalender dengan desain dirinya saat memerankan Lasmini.
Murti yang mendapat nomor urut 3 tersebut bertarung di Daerah Pemilihan V mencakup daerah Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Dalam Dapil ini terdapat Angel Lelga, aktris yang menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan.
Pakar komunikasi politik yang juga Pembantu Rektor IV Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr. Widodo Muktiyo, mengatakan desain dalam alat peraga kampanye akan efektif apabila mempunyai desain yang menarik dan unik karena akan tersimpan dalam memori pemilih.
Namun, kata Widodo, pemilih juga harus cerdas dan tidak sekadar memilih hanya karena desain yang menarik, namun kualitas caleg yang bersangkutan.
“Ini adalah fenomena, khususnya para selebritis, untuk memunculkan ketenarannya agar menarik perhatian. Namun, visual-visual yang nampak di jalan, mesti ditata lebih baik, dan akan lebih elegan apabila memunculkan kompetensi kompetensi calon yang bersangkutan. Bukan hanya foto setengah badan yang kaku dan tidak enak dilihat,” kata Widodo, Rabu.
Monday, October 28, 2013
Prabowo Setuju Kepala Daerah Kerjasama dengan FPI
Detik.com - Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto setuju dengan usulan kerjasama antara kepala daerah dengan Front Pembela Islam (FPI). Namun seharusnya tidak cuma FPI saja yang dirangkul.
"Saya kira kalau kita pelajari statement Mendagri dengan jeli, semua ormas harus dirangkul termasuk FPI. FPI bisa diyakinkan hidup damai," ujar Prabowo di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Prabowo yakin bila FPI dapat menerima Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "FPI bisa diyakinkan hidup damai menerima Pancasila, NKRI, hidup rukun sebagai komponen bangsa ya harus diakomodasi," ujarnya.
Usulan mengikutsertakan FPI dalam pembangunan daerah dilontarkan Mendagri, Gamawan Fauzi. Menurutnya FPI dan ormas lain dapat membantu memajukan Indonesia.
Gamawan mengimbau masyarakat tidak membenci FPI. "Jangan membenci salah satu ormas bila pernah melakukan kesalahan," imbuhnya.
...more
"Saya kira kalau kita pelajari statement Mendagri dengan jeli, semua ormas harus dirangkul termasuk FPI. FPI bisa diyakinkan hidup damai," ujar Prabowo di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Prabowo yakin bila FPI dapat menerima Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "FPI bisa diyakinkan hidup damai menerima Pancasila, NKRI, hidup rukun sebagai komponen bangsa ya harus diakomodasi," ujarnya.
Usulan mengikutsertakan FPI dalam pembangunan daerah dilontarkan Mendagri, Gamawan Fauzi. Menurutnya FPI dan ormas lain dapat membantu memajukan Indonesia.
Gamawan mengimbau masyarakat tidak membenci FPI. "Jangan membenci salah satu ormas bila pernah melakukan kesalahan," imbuhnya.
Wednesday, August 28, 2013
PKS: Miss World Merendahkan Perempuan
![]() |
Surahman Hidayat |
Kompas.com - Anggota Komisi X asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat berkomentar tentang penyelenggaraan kontes kecantikan Miss World di Bali, September mendatang. Ia menilai, pelaksanaan event ini merendahkan budaya Indonesia.
"Miss World bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss World,” kata Surahman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/8/2013).
Menurutnya, Miss World tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Surahman pun mengkritik pandangan bahwa Miss World diasumsikan mampu meningkatkan potensi pariwisata dan budaya Indonesia.
"Pada kenyataannya, di beberapa negara yang pernah melaksanakan Miss World tidak terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Surahman berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar lebih proaktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Indonesia.
"Seraya menghadirkan program-program peningkatan dan pemberdayaan potensi perempuan Indonesia, untuk kemudian dipromosikan ke dunia internasional," kata dia.
Surahman mengatakan, adopsi budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya yang dimiliki Indonesia.
Penyelenggaraan Miss World di Indonesia
Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional Miss World 2013. Ajang internasional yang akan diikuti oleh perwakilan lebih dari 135 negara ini menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. Upacara pembukaannya akan digelar di Nusa Dua, Bali, 7 September 2013.
Beragam kegiatan kompetisi dalam ajang Miss World ini akan digelar hingga Malam Puncak Pemilihan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 28 September 2013. Pada kesempatan ini, Indonesia akan diwakili Miss Indonesia 2013, Vania Larissa (17), gadis multitalenta kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, malam puncak ini akan disiarkan langsung ke 140 negara. Nana Puspa Dewi Putra dan M Budi Rustanto dari Media Nusantara Citra (MNC) Group yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini bekerja sama dengan Miss World Organization menjelaskan, penyelenggaraan Miss World kali ini disesuaikan dengan nilai budaya dan adat kebiasaan di Indonesia.
Kompetisi dengan kostum bikini, misalnya, diubah menjadi peragaan busana di pantai dengan semua kontestan berbalut sarung khas Bali. ”Dengan begitu, bisa sekaligus mempromosikan kain Indonesia. Untuk itu, kami juga menggandeng desainer-desainer Indonesia,” ujar Nana, Rabu (21/8/2013), dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas.
...more
"Miss World bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss World,” kata Surahman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (26/8/2013).
Menurutnya, Miss World tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama. Surahman pun mengkritik pandangan bahwa Miss World diasumsikan mampu meningkatkan potensi pariwisata dan budaya Indonesia.
"Pada kenyataannya, di beberapa negara yang pernah melaksanakan Miss World tidak terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini.
Surahman berharap, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar lebih proaktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Indonesia.
"Seraya menghadirkan program-program peningkatan dan pemberdayaan potensi perempuan Indonesia, untuk kemudian dipromosikan ke dunia internasional," kata dia.
Surahman mengatakan, adopsi budaya luar belum tentu sesuai dengan budaya yang dimiliki Indonesia.
Penyelenggaraan Miss World di Indonesia
Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional Miss World 2013. Ajang internasional yang akan diikuti oleh perwakilan lebih dari 135 negara ini menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. Upacara pembukaannya akan digelar di Nusa Dua, Bali, 7 September 2013.
Beragam kegiatan kompetisi dalam ajang Miss World ini akan digelar hingga Malam Puncak Pemilihan Miss World 2013 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, 28 September 2013. Pada kesempatan ini, Indonesia akan diwakili Miss Indonesia 2013, Vania Larissa (17), gadis multitalenta kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, malam puncak ini akan disiarkan langsung ke 140 negara. Nana Puspa Dewi Putra dan M Budi Rustanto dari Media Nusantara Citra (MNC) Group yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini bekerja sama dengan Miss World Organization menjelaskan, penyelenggaraan Miss World kali ini disesuaikan dengan nilai budaya dan adat kebiasaan di Indonesia.
Kompetisi dengan kostum bikini, misalnya, diubah menjadi peragaan busana di pantai dengan semua kontestan berbalut sarung khas Bali. ”Dengan begitu, bisa sekaligus mempromosikan kain Indonesia. Untuk itu, kami juga menggandeng desainer-desainer Indonesia,” ujar Nana, Rabu (21/8/2013), dalam kunjungan ke Redaksi Harian Kompas.
Monday, August 26, 2013
Hatta Rajasa Punya Gagasan Negara Ikut Danai Kampanye Partai
![]() |
Hatta Rajasa |
Detik.com - Ketua umum PAN, Hatta Rajasa membuka wacana tentang kemungkinan negara membantu keuangan partai. Menurutnya, jika negara mau membantu pendanaan kampanye akan sangat meringankan beban anggaran partai, sehingga partai tak perlu memaksakan diri mencari dana.
"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.
"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.
Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.
"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.
...more
"Ide itu bagus, saya kira itu bisa secara bertahap, terutama kalau menurut saya bisa mengurangi beban," ujar Hatta usai acara Rakernas PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Menurut Hatta proses itu memang masih perlu persiapan. Tapi bisa dimulai dari hal sederhana dulu, misal negara menyediakan saksi untuk masing-masing Parpol.
"Penyiapan seperti saksi, tidak perlu Parpol merekrut saksi sendiri. Dana itu bisa diabsorb negara dengan menyiapkan petugas-petugas khusus untuk jadi saksi pemilu," jelasnya.
Hatta menambahkan selama ini banyak dana yang dikeluarkan partai untuk membayar saksi saat proses pemilihan. Hal itu cukup membebani neraca anggaran partai.
"Kalau itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah bagus kalau bisa. Sehingga parpol tidak mengeluarkan dana lagi untuk itu semua karena selama ini itu cukup membebani keuangan partai," kata Hatta.
Dani Anwar Cium Aroma Dendam di Penertiban PKL Tanah Abang
![]() |
Dani Anwar |
Kompas.com - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, menuding penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI ada aroma balas dendam pada Pilkada DKI 2012. Menurutnya, perolehan suara pasangan Jokowi-Ahok cukup rendah di Tanah Abang pada Pilkada DKI 2012.
"Saya pribadi menduganya ke arah sana (balas dendam terkait Pilkada DKI). Melihat persoalan saat ini dan yang akan terjadi mendatang di Tanah Abang, saya minta warga Tanah Abang tetap bersatu," kata anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2013).
Dani mengatakan, harus diakui penertiban PKL berimbas pada warga Tanah Abang, apalagi terkait dengan rencana penutupan tempat pemotongan hewan kambing. Menurutnya, di tempat pemotongan kambing (jagal) tersebut, hampir semuanya adalah warga Tanah Abang yang menggantungkan isi perutnya di sana.
"Coba kalau ditutup, warga Tanah Abang yang bekerja di sana ke mana lagi mereka harus kerja? Sekarang katanya tidak jadi ditutup cuma mau dipindah tempatnya. Tapi, belum dipastikan tempatnya, baru beredar katanya-katanya," jelas Dani.
Dani berpendapat, rumah potong hewan kambing merupakan ciri khas dari Tanah Abang. Selain terkenal dengan ilmu silatnya, kata Dani, Tanah Abang terkenal juga dengan tempat potong hewan jagalnya.
"Kalau tempat jagal di Tanah Abang ini dihilangkan, berarti Pemprov DKI sudah menghilangkan tradisi yang ada di Tanah Abang," katanya.
...more
"Saya pribadi menduganya ke arah sana (balas dendam terkait Pilkada DKI). Melihat persoalan saat ini dan yang akan terjadi mendatang di Tanah Abang, saya minta warga Tanah Abang tetap bersatu," kata anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dani Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2013).
Dani mengatakan, harus diakui penertiban PKL berimbas pada warga Tanah Abang, apalagi terkait dengan rencana penutupan tempat pemotongan hewan kambing. Menurutnya, di tempat pemotongan kambing (jagal) tersebut, hampir semuanya adalah warga Tanah Abang yang menggantungkan isi perutnya di sana.
"Coba kalau ditutup, warga Tanah Abang yang bekerja di sana ke mana lagi mereka harus kerja? Sekarang katanya tidak jadi ditutup cuma mau dipindah tempatnya. Tapi, belum dipastikan tempatnya, baru beredar katanya-katanya," jelas Dani.
Dani berpendapat, rumah potong hewan kambing merupakan ciri khas dari Tanah Abang. Selain terkenal dengan ilmu silatnya, kata Dani, Tanah Abang terkenal juga dengan tempat potong hewan jagalnya.
"Kalau tempat jagal di Tanah Abang ini dihilangkan, berarti Pemprov DKI sudah menghilangkan tradisi yang ada di Tanah Abang," katanya.
Monday, July 15, 2013
Penderita HIV/AIDS tak seharusnya dapat obat gratis
![]() |
Wirianingsih |
Sindonews.com - Di tengah pembahasan alot soal kesiapan penyelenggaraan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), anggota Komisi IX DPR RI, Wirianingsih melontarkan pandangan berbeda.
Menurut dia, tidak seharusnya pemerintah memberikan fasilitas obat gratis kepada perokok, pengidap HIV/AIDS, dan pengguna narkoba.
"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wirianingsih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, seharusnya orang-orang atau kelompok orang yang menerapkan pola hidup sehat, yang berhak menerima obat gratis.
"Masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat itu yang berhak dapat obat gratis. Jadi, sebaiknya pemerintah terapkan punishment atau sanksi bagi mereka yang kena HIV/AIDS itu," sambung dia.
Terkait kesiapan penyelenggaraan BPJS, PKS sebelumnya mendorong pembentukan panitia kerja (Panja), dengan tujuan memastikan kesiapan setiap komponen untuk mendukung penyelenggaraan BPJS tersebut.
Dengan adanya Panja BPJS diharapkan ada kepastian bahwa BPJS diselenggarakan dengan kesiapan, baik dari sisi perundang-undangan maupun dari tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam pemberian pelayanan pada saat BPJS dilaksanakan kelak.
...more
Menurut dia, tidak seharusnya pemerintah memberikan fasilitas obat gratis kepada perokok, pengidap HIV/AIDS, dan pengguna narkoba.
"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wirianingsih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, seharusnya orang-orang atau kelompok orang yang menerapkan pola hidup sehat, yang berhak menerima obat gratis.
"Masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat itu yang berhak dapat obat gratis. Jadi, sebaiknya pemerintah terapkan punishment atau sanksi bagi mereka yang kena HIV/AIDS itu," sambung dia.
Terkait kesiapan penyelenggaraan BPJS, PKS sebelumnya mendorong pembentukan panitia kerja (Panja), dengan tujuan memastikan kesiapan setiap komponen untuk mendukung penyelenggaraan BPJS tersebut.
Dengan adanya Panja BPJS diharapkan ada kepastian bahwa BPJS diselenggarakan dengan kesiapan, baik dari sisi perundang-undangan maupun dari tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam pemberian pelayanan pada saat BPJS dilaksanakan kelak.
Tuesday, February 19, 2013
Selebaran Aher Beristri 2 Beredar, Tim Kampanye: Ini Black Campaign!
Detik.com - Tim Pemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menyebut selebaran tentang Heryawan beristri dua yang disebar di sekitar Masjid Istiqomah dan stopan Jalan Aceh merupakan black campaign. Tindakan itu dinilai tidak fair.
"Isinya menjelekkan, mencitrakan buruk terhadap kandidat. Ini enggak fair menurut kita," kata Ketua Tim Pemenangan Heryawan-Deddy Mizwar, Imam Budi, saat dikonfirmasi via ponsel, Jumat (15/2/2013).
Ia dengan tegas menyebut bahwa selebaran itu tidak dibuat oleh tim kampanye atau pendukung Heryawan. "Itu mungkin mengatasnamakan saja," ucapnya.
Ia menduga selebaran itu dibuat oleh lawan politik Heryawan pada Pilgub Jabar 2013. "Isinya merupakan black campaign. Ini berarti ada indikasi (dilakukan) lawan politik lah, lawan kandidat," tegasnya.
Ia mengaku belum tahu persis isi selebaran tersebut. Tapi ia sudah mengetahui jika ada selebaran yang bertujuan membuat citra Heryawan jadi buruk.
"Menurut saya ini dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab," papar Imam.
Ia berharap, semua tim kampanye bersaing sportif dalam peta persaingan pilgub. "Kita harap semua bermain cantik karena kita berharap pilgub ini berjalan aman, nyaman, dan sehat," tandas Imam.
Selebaran berisi cagub Jabar Ahmad Heryawan beristri dua beredar pada Jumat (15/2/2013) siang. Selebaran itu disebar di sekitar Masjid Istiqomah, Jalan Citarum dan juga perempatan Aceh. Kedua selebaran berwarna kuning itu berbeda versi, namun pihak yang mengaku menyebarkannya sama yaitu Komunitas Ikhwan Cinta Aher.
...more
"Isinya menjelekkan, mencitrakan buruk terhadap kandidat. Ini enggak fair menurut kita," kata Ketua Tim Pemenangan Heryawan-Deddy Mizwar, Imam Budi, saat dikonfirmasi via ponsel, Jumat (15/2/2013).
Ia dengan tegas menyebut bahwa selebaran itu tidak dibuat oleh tim kampanye atau pendukung Heryawan. "Itu mungkin mengatasnamakan saja," ucapnya.
Ia menduga selebaran itu dibuat oleh lawan politik Heryawan pada Pilgub Jabar 2013. "Isinya merupakan black campaign. Ini berarti ada indikasi (dilakukan) lawan politik lah, lawan kandidat," tegasnya.
Ia mengaku belum tahu persis isi selebaran tersebut. Tapi ia sudah mengetahui jika ada selebaran yang bertujuan membuat citra Heryawan jadi buruk.
"Menurut saya ini dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab," papar Imam.
Ia berharap, semua tim kampanye bersaing sportif dalam peta persaingan pilgub. "Kita harap semua bermain cantik karena kita berharap pilgub ini berjalan aman, nyaman, dan sehat," tandas Imam.
Selebaran berisi cagub Jabar Ahmad Heryawan beristri dua beredar pada Jumat (15/2/2013) siang. Selebaran itu disebar di sekitar Masjid Istiqomah, Jalan Citarum dan juga perempatan Aceh. Kedua selebaran berwarna kuning itu berbeda versi, namun pihak yang mengaku menyebarkannya sama yaitu Komunitas Ikhwan Cinta Aher.
Wednesday, February 06, 2013
Duga Ada Konspirasi Zionis, PKS Akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Luthfi
![]() |
Hidayat Nur Wahid |
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan ada konspirasi besar terkait penetapan Luthfi sebagai tersangka. Luthfi Hasan Ishaaq telah dicokok KPK karena diduga terlibat suap kuota daging impor. Hidayat akan membentuk tim invetsigasi.
"Iya PKS akan bentuk (tim investigasi)," ujar Hidayat usai konferensi pers penetapan Presiden PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013).
Hidayat memandang PKS akan dijungkalkan melalui kasus suap kuota impor daging ini. Hidayat menengarai ada konspirasi tingkat tinggi dalam kasus ini, bahkan bisa melibatkan zionis.
"Kalau di dalam negeri mungkin ada partai yang tidak ingin PKS jadi partai besar. Terkait dunia internasional, PKS yang suka membantu Palestina, mungkin juga kelompok Zionis," tutur Hidayat berspekulasi.
Namun demikian, spekulasi Hidayat belum didasarkan pada bukti yang kuat. Spekulasi Hidayat juga sampai kepada dugaan pemberantasan korupsi yang tebang pilih dalam menindak kasus korupsi. Meskipun begitu dirinya tak mau menuduh KPK.
"Kondisi semacam ada tebang pilih, konspirasi, dan lainnya. Saya tidak mengatakan KPK diintervensi, kami menghormati KPK untuk melakukan seadil-adilnya," kata mantan Ketua MPR.
"Kita ada dalam politik, semua dugaan bisa disampaikan. Coba rekan media bisa melihat ada yang sudah tersangka tapi masih bisa berkeliaran," sindir Hidayat yang ditimpali pertanyaan wartawan, "Mantan Menpora ya?"
"Saya tidak bilang, anda yang katakan," pungkas Hidayat.
...more
"Iya PKS akan bentuk (tim investigasi)," ujar Hidayat usai konferensi pers penetapan Presiden PKS di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013).
Hidayat memandang PKS akan dijungkalkan melalui kasus suap kuota impor daging ini. Hidayat menengarai ada konspirasi tingkat tinggi dalam kasus ini, bahkan bisa melibatkan zionis.
"Kalau di dalam negeri mungkin ada partai yang tidak ingin PKS jadi partai besar. Terkait dunia internasional, PKS yang suka membantu Palestina, mungkin juga kelompok Zionis," tutur Hidayat berspekulasi.
Namun demikian, spekulasi Hidayat belum didasarkan pada bukti yang kuat. Spekulasi Hidayat juga sampai kepada dugaan pemberantasan korupsi yang tebang pilih dalam menindak kasus korupsi. Meskipun begitu dirinya tak mau menuduh KPK.
"Kondisi semacam ada tebang pilih, konspirasi, dan lainnya. Saya tidak mengatakan KPK diintervensi, kami menghormati KPK untuk melakukan seadil-adilnya," kata mantan Ketua MPR.
"Kita ada dalam politik, semua dugaan bisa disampaikan. Coba rekan media bisa melihat ada yang sudah tersangka tapi masih bisa berkeliaran," sindir Hidayat yang ditimpali pertanyaan wartawan, "Mantan Menpora ya?"
"Saya tidak bilang, anda yang katakan," pungkas Hidayat.
Subscribe to:
Posts (Atom)