 |
| Bambang Soesatyo |
Kompas.com - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dari hasil kajian tersebut, kata Bambang, Golkar menarik kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak bermasalah daripada menguntungkan masyarakat di daerah.
“Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada,” kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2014).
Tak hanya pada saat kampanye, pertikaian tersebut, menurut Bambang juga terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar diselenggarakan pemilihan ulang.
Ia menambahkan, pilkada langsung berpotensi mendorong pemenang untuk melakukan korupsi agar modal yang dikeluarkan saat kampanye dapat kembali.
Menurut dia, tak sedikit modal yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat agar dapat memenangi kontestasi pilkada tersebut. Belum lagi, imbuh dia, kandidat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung tak jarang yang fokus menyelesaikan masa baktinya.
Ia mengatakan, kepala daerah biasanya sudah akan mulai sibuk kampanye di tahun ketiga ia menjabat. Di samping itu, ia menilai, kepala daerah juga akan menggunakan cara-cara curang untuk mempertahankan posisinya tersebut.
“Pengalaman pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada. Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejaba atau PNS akan terbelah menjadi timses (tim sukses) masing-masing kandikat,” papar Bambang.
Dari hasil kajian tersebut, kata Bambang, Golkar menarik kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak bermasalah daripada menguntungkan masyarakat di daerah.
“Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada,” kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2014).
Tak hanya pada saat kampanye, pertikaian tersebut, menurut Bambang juga terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar diselenggarakan pemilihan ulang.
Ia menambahkan, pilkada langsung berpotensi mendorong pemenang untuk melakukan korupsi agar modal yang dikeluarkan saat kampanye dapat kembali.
Menurut dia, tak sedikit modal yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat agar dapat memenangi kontestasi pilkada tersebut. Belum lagi, imbuh dia, kandidat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung tak jarang yang fokus menyelesaikan masa baktinya.
Ia mengatakan, kepala daerah biasanya sudah akan mulai sibuk kampanye di tahun ketiga ia menjabat. Di samping itu, ia menilai, kepala daerah juga akan menggunakan cara-cara curang untuk mempertahankan posisinya tersebut.
“Pengalaman pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada. Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejaba atau PNS akan terbelah menjadi timses (tim sukses) masing-masing kandikat,” papar Bambang.
No comments:
Post a Comment