 |
| Martin Hutabarat |
Kompas.com - Partai Gerindra kini menolak pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan langsung oleh rakyat. Partai Gerindra berubah sikap menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan semangat antikorupsi.
"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Jumat (5/9/2014) siang.
Menurut dia, Pilkada langsung lekat dengan manipulasi dengan uang. Pengeluaran seorang calon bupati/wali kota untuk membiayai kampanye bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, calon terpilih cenderung berusaha mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan.
"Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan, pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kata Martin, setidaknya ada 327 bupati, gubernur, hingga wali kota yang tersangkut korupsi selama delapan tahun pelaksanaan Pilkada langsung. Selain menghindari korupsi, Pilkada melalui DPRD, tambah dia, juga bisa menghemat anggaran dengan jumlah yang cukup besar.
"Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang ber-triliun-triliun," ucap Martin.
Partai Gerindra salah satu parpol di koalisi Merah Putih yang berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September.
Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.
Begitu pula pemilihan bupati/wali kota, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD.
"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Jumat (5/9/2014) siang.
Menurut dia, Pilkada langsung lekat dengan manipulasi dengan uang. Pengeluaran seorang calon bupati/wali kota untuk membiayai kampanye bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, calon terpilih cenderung berusaha mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan.
"Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan, pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kata Martin, setidaknya ada 327 bupati, gubernur, hingga wali kota yang tersangkut korupsi selama delapan tahun pelaksanaan Pilkada langsung. Selain menghindari korupsi, Pilkada melalui DPRD, tambah dia, juga bisa menghemat anggaran dengan jumlah yang cukup besar.
"Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang ber-triliun-triliun," ucap Martin.
Partai Gerindra salah satu parpol di koalisi Merah Putih yang berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September.
Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.
Begitu pula pemilihan bupati/wali kota, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD.
No comments:
Post a Comment