Pemberi Informasi Layanan KB dan HIV Terancam Dipidana

Kompas.com - Peneliti senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menilai, pembahasan Pasal 481 dan Pasal 483 di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, justru membahayakan masyarakat yang selama ini aktif berkampanye tentang masalah kesehatan reproduksi.

Video 2 Anggota DPRD Padang Pariaman yang Nyabu

Anggota DPRD yang Diduga Terlibat Penipuan Tes Masuk Unibraw Hanya Diberi Teguran Lisan

Subur Triono

Kompas.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Malang memanggil Subur Triono terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan terkait tes masuk Universitas Brawijaya, Kamis (25/8/2016). Hasilnya, Subur yang merupakan politisi PAN hanya dikenai teguran lisan.

Beredar Surat Permintaan Fasilitas untuk Anaknya di AS, Fadli Merasa Dikerjai

Fadli Zon

Kompas.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding ada pihak yang ingin menjatuhkan dirinya.

KPU Tetap Masukkan Syarat Bisa Baca Al Quran untuk Calon Kepala Daerah Aceh

Ida Budhiati

Kompas.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengatakan, calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di Provinsi Aceh harus bisa membaca Al Quran.

DPRD: Cabut Wi-fi di RPTRA Karena Dipakai Anak-anak Buka Situs Porno

Prasetio Edi Marsudi

Poskotanews.com - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang belakangan ini banyak dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, sebaiknya tidak perlu dipasangi jaringan wi-fi.

Kicauan Tifatul tentang Penyebab Perkosaan Tuai Kecaman

Voaindonesia.com - Kicauan mantan menteri komunikasi dan informatika Tifatul Sembiring di Twitter tentang penyebab maraknya pemerkosaan di Indonesia, menuai kecaman dari banyak kalangan. Banyak pihak menilai kicauan itu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya.

Alasan Laptop Baru DPRD DKI, Anggota Dewan: Biar Tak Bingung Cari UU

Panji Virgianto

Detik.com - DPRD DKI Jakarta mengajukan anggaran untuk pengadaan komputer jinjing (laptop) baru. Satu unit laptop dianggarkan bakal seharga Rp 10 juta.

Anggota DPRD Diduga Hamili Remaja dan Lakukan Aborsi

Kompas.com - Polda Kepri melakukan pendalaman kasus aborsi anak di bawah umur yang diduga melibatkan seorang anggota DPRD Natuna berinisial AH (PAN).

Plesiran ke Paris, Rachel Maryam Diduga Malak Dubes RI

Okezone.com - Setelah sebelumnya beredar surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi diduga memalak Konsulat Jenderal RI di Sydney, kini giliran anggota Komisi I DPR Rachel Maryam Sayidina diduga melakukan hal yang sama.

EKSKLUSIF: Sanusi Gerindra Diduga Terima Rp 1 Miliar dari Pengembang

Mohamad Sanusi

Tempo.co - Komisi Pemberantasan Korupsi membekuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi (Gerindra). Seorang penegak hukum mengatakan Sanusi diduga menerima suap untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut sumber yang sama, suap yang diterima dari perusahaan pengembang itu mencapai Rp 1 miliar.

Titiek Soeharto Heran Negara Masih Cari Naskah Asli Supersemar

Siti Hediati Haryadi (Titiek Suharto)

Kompas.com - Upaya perburuan terhadap naskah asli Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) terus dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lima puluh tahun berlalu sejak Presiden Soekarno mengeluarkannya, keberadaan surat itu masih menjadi misteri.

Legislator Kecam Kontestan Miss Indonesia Atas Namakan Aceh

Farid Nyak Umar

Cnnindonesia.com - Ketua Komisi-D DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar mengecam kontestan Miss Indonesia yang mengatasnamakan dan mewakili Aceh, karena membuat citra daerah yang sedang melaksanakan syariat Islam menjadi kurang baik.

GKR Hemas Geram Malioboro Dijadikan Nama Tempat Hiburan Malam

Liputan6.com - Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Hemas (DPD) geram dengan nama Hotel Malioboro Jakarta yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Ibu Kota.

Beredar Video Masinton Pasaribu Minta Maaf kepada Dita, Terkait Dugaan Penganiayaan

Taufik: Kalau Uang Makan Masuk ke Rp 470.000, Kami Enggak Bisa Makan Lobster

Kompas.com - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik (Gerindra) mengaku kerap menombok saat melakukan perjalanan dinas.

Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto

Kompas.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (Golkar).

Jarang Hadir di DPR, Ivan Haz Beralasan Rangkap Jadi "Ibu Rumah Tangga"

Fanny Safriansyah (Ivan Haz)

Kompas.com - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, yang dilaporkan menganiaya pekerja rumah tangga ke Polda Metro Jaya, mengakui bahwa dia jarang hadir dalam rapat-rapat atau kegiatan lainnya. Namun dia mengaku sudah meminta agar Fraksi PPP memakluminya, karena saat ini dia juga memiliki kesibukan mengurus anaknya yang masih berusia balita.

Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

Irma Suryani

Kompas.com - DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani (Nasdem), saat dihubungi, Selasa (15/9/2015).

Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.

"Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.

...more

Fadli Zon: Presiden Juga Bawa Istri dan Anak ke Luar Negeri

Fadli Zon

Kompas.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui, ada sejumlah anggota DPR yang turut membawa istri dan anaknya saat menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun, dia menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar.

Fadli pun membandingkannya dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menurut dia, juga kerap membawa keluarganya saat bertugas ke luar negeri. (Baca: Ini Daftar Nama Anggota DPR yang ke AS, Ada yang Bawa Istri dan Anak)

"Presiden juga membawa istri dan anak-anaknya saat kunjungan resmi (ke luar negeri)," kata Fadli kepada Kompas.com, Senin (7/9/2015) malam.

Menurut Fadli, anggota yang membawa keluarganya saat kunjungan ke AS hanya empat orang. Mereka adalah Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, dan Robert Joppy Kardinal yang membawa serta istri mereka. Adapun yang membawa putranya adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf. (Baca: Hadiri Kampanye Donald Trump, Ketua DPR Anggap Tak Langgar Kode Etik)

Sementara delapan anggota DPR lain tak membawa sanak keluarganya. Anggota keluarga yang ikut pun, kata Fadli, tidak dibiayai oleh negara. (Baca: Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat)

"Mereka semua bayar masing-masing," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dia meyakini kunjungan DPR ke AS ini menelan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan anggaran untuk Presiden saat kunjungan ke luar negeri. Fadli meminta media untuk membuat pemberitaan yang proporsional dengan mengangkat kunjungan kerja Presiden. (Baca: Siapa Anggota DPR Lain yang Hadir di Kampanye Donald Trump?)

"Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden cek berapa jumlah delegasi, berapa tim advance, berapa biayanya, coba digali juga dong," kata dia.

...more