ICW: Pemenang Proyek di Banten Layaknya "Arisan" Keluarga Ratu Atut

Kompas.com - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya disebut menguasai 175 proyek di Banten. Layaknya arisan keluarga, pemenang proyek itu digilir baik dari 10 perusahaan keluarga Atut maupun 24 perusahaan yang berafiliasi. Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Masyarakat Banten.
"Itu seperti arisan proyek. Jadi digilir peringkat satunya perusahaan siapa. Kemudian peserta lelang, itu-itu saja," ujar Koodinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas, saat dihubungi, Senin (14/10/2013).
Ia mencontohkan, pada proyek pengerjaan jalan Cikande-Rangkasbitung, batas kota Pandeglang-batas kota Rangkasbitung, dan Jalan Rangkasbitung Banten tahun anggaran 2011. PT Balipacific Pragama (BP) tertulis sebagai pemenang proyek. Kemudian, pemenang cadangan I, yaitu PT Buana Wardana Utama (BWU), dan cadangan II PT Sambadaagraha Agung Putra (SAP).
Pada proyek berikutnya, yakni pengerjaan relokasi Jalan Serdang-Bojonegara-Merak, tertulis PT Putra Perdana Jaya sebagai pemenang lelang, sedangkan PT BWU dan BP sebagai pemenang cadangan.

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan

PT BWU diketahui milik adik Atut, yaitu Tubagus Chaeri Wardana yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan Pilkada Lebak. Sedangkan PT BP dan SAP termasuk 10 perusahaan yang diduga dikendalikan langsung keluarga Atut dan 24 perusahaan yang berafiliasi.
Data ICW dan Jaringan Masyarakat Banten menyebutkan, proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 2008-2013 sedikitnya tercatat, 33 proyek dimenangkan perusahaan keluarga Atut dengan total proyek Rp 475,728 miliar.
Kemudian, untuk proyek pada Pemerintah Provinsi Banten tahun 2011-2013, tercatat ada 19 proyek dengan total nilai Rp 244,604 miliar. Pada Kementerian PU, mereka mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp 78,794 miliar. Sementara itu, perusahaan yang diduga berafiliasi dengan perusahaan keluarga Atut tercatat menguasai 110 proyek dengan nilai Rp 346 miliar.
Secara keseluruhan, perusahaan keluarga Atut dan jaringannya telah mendapatkan 175 proyek dengan total nilai Rp 1,148 triliun. Firdaus mengatakan, nilai proyek yang dipegang oleh keluarga Atut selalu lebih dari Rp 5 miliar. Proyek yang diikuti kebanyakan proyek pada bidang pekerjaan umum. Firdaus menduga proses lelang proyek tidak wajar dan sarat kepentingan karena selalu dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut atau yang terkait.
"Prosesnya tidak wajar. Dari sekian banyak perusahaan barang dan jasa kenapa kelompok itu saja yang menang?" katanya.
Selain itu, Firdaus mengatakan, keluarga Atut sebagian besar juga menduduki sektor pemerintahan di Banten. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan barang dan jasa di Banten dikendalikan oleh Atut dan keluarganya.

...more

Inilah Kronologi Polisi Salah Tangkap di Koja

Kompas.com - Insiden memalukan dilakukan aparat Reserse Kriminial Polsek Tanjung Duren, Sabtu (12/10/2013) malam. Maksud hati menangkap gembong pencuri kendaraan bermotor, petugas malah salah menyasar target.

Tak terima dengan perlakuan petugas yang sempat menembakinya, korban pun memilih jalur hukum. Seperti apa kejadiannya, berikut, kronologi insiden memalukan tersebut.

Sekitar pukul 22.00 WIB, korban yang bernama Robin Napitupulu (25) hendak pulang ke rumah di Bekasi, Jawa Barat, seusai menonton melalui televisi pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia lawan Korea Selatan di kediaman kekasih di kawasan Jalan Taman Cemara, Koja, Jakarta Utara. Saat itu, Robin tengah memanaskan Mobil Toyota Rush B 1946 KOR miliknya.

"Tiba-tiba, mobil warna putih seperti Honda Jazz malang di depan mobil saya. Dua orang laki -laki turun dari mobil, enggak ngomong apa-apa mereka langsung menembakkan tiga atau empat kali berturut-turut ke mobil saya," ujar Robin saat ditemui Kompas.com, Minggu (13/10/2013).

Beruntung, peluru hanya mengenai badan mobil, tidak sampai menembus tubuhnya. Spontan, pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyalur alat kesehatan di Kuningan, Jakarta Selatan, itu menginjak gasnya dan kabur dari tempat kejadian perkara. Dua orang yang tidak dikenalnya itu meneriakkan kata maling sehingga warga mengejarnya dan melempar kendaraannya dengan batu hingga mengalami rusak.

Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Robin memilih kembali ke tempat kejadian perkara. Warga sekitar sempat ingin mengeroyoknya begitu Robin keluar dari mobilnya. Beruntung, ada tukang tambal ban yang mengenalinya sehingga amuk massa pun bisa dihindarkan. Warga pun membawanya ke pos RW setempat.

Robin pun mengaku baru mengetahui bahwa dua orang yang menembaki mobil pribadinya itu dengan peluru adalah aparat dari Polsek Tanjung Duren. Tidak beberapa lama, kedua orang polisi itu pun kembali datang dan menemuinya di pos RW setempat.

"Enggak ngomong apa-apa, salah satu dari dua polisi itu masuk terus mukul kepala saya dengan pistol berulang kali sampai kepala saya luka. Saya sudah ngomong, saya bukan maling, tapi polisi itu teriak 'diam kamu!'," lanjut Robin.

Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu pun memastikan bahwa Robin bukan target yang dimaksud. Dibantu warga dan aparat dari Polsek Koja, Robin akhirnya dibawa ke RS Pelabuhan di Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan intensif pada Minggu sekitar pukul 01.30 WIB. Dua Polisi tersebut diketahui pergi begitu saja tanpa meminta maaf atau membantunya ke RS.

Korban mengalami trauma disertai luka sobek di tempurung kepala dan pelipis sebanyak 20 jahitan. Tidak hanya itu, lengan tangan kanan dan pinggangnya memar akibat terkena serpihan peluru, jari telunjuk kanan pun mengalami retak.

Dikira mobil gembong ranmor

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Duren, AKP Khoiri, membenarkan dua orang tersebut adalah anak buahnya yang tengah melaksanakan pengembangan terhadap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya, yang berhasil ditangkap beberapa waktu sebelumnya.

Pelaku memberikan ciri-ciri mobil yang ditumpangi oleh bosnya dan berada di daerah Koja Jakarta Utara. "Pas petugas kita lihat, memang mobil itu mirip dengan mobil pelaku. Langsung kita sergap. Tapi itu bukan salah tembak lho ya. Memang peristiwa semalam itu ada benarnya juga," ujarnya.

Pihaknya pun mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun, dengan tegas Khoiri mengatakan bahwa operasinya sesuai prosedur. Pihaknya berjanji akan membiayai seluruh perawatan serta pengobatan dan telah meminta maaf.

Namun, korban tak memaafkan begitu saja. Minggu dini hari tadi, melalui keluarga, Robin melaporkannya ke Polsek Koja dan Polres Metro Jakarta Utara.

...more

SBY minta pengusaha tak pengaruhi pejabat langgar hukum

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para pengusaha tidak mendorong atau mengajak para kepala daerah melakukan hal yang melanggar hukum.

"Saya minta kalangan dunia usaha jangan mendorong atau mengajak sehingga para bupati atau pejabat lain melakukan kesalahan. Pihak manapun, politik juga jangan masuk-masuk, sehingga terjadi kerugian bagi semua," kata Presiden SBY saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden SBY mengakui bahwa banyak kepala daerah tersangkut masalah hukum.
"Saya melihat bahwa sejumlah bupati di banyak provinsi terlibat dalam urusan hukum, suap, korupsi dengan merugikan atau menggunakan uang negara secara tidak sah dan penyimpangan dalam sejumlah perizinan," imbuhnya.

Dia juga mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pejabat daerah menghentikan praktik korupsi, suap atau hal lain yang melanggar hukum. Hal demikian dikatakan SBY menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi, pada Rabu malam. Sejumlah tim penyidik tiba di gedung antikorupsi dengan menggunakan mobil, sekira pukul 22.00 WIB. Menurut informasi didapat, penangkapan dilakukan di kawasan perumahan elite Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

...more

Lion Air Tolak Isi Pendingin Udara demi Pengiritan

Kompas.com - Tidak berfungsinya AC dalam kabin pesawat Lion Air JT775 yang gagal berangkat Senin (30/9/2013) siang ternyata disebabkan  pihak manajemen yang tidak mau mengisi pendingin udara. Hal itu ditegaskan Manajer Bandara Samratulangi Haslin Panggabean kepada wartawan.

"Pesawat itu tidak ada kerusakan, hanya mereka lalai tidak melakukan charging pendingin ruangan pesawat," ujar Panggabean, Senin (30/9/2013) malam.

Menurut Panggabean, pihaknya telah memperingatkan Lion Air untuk tidak memaksakan penerbangan. Pihak bandara sebelumnya telah berkomunikasi dengan Lion Air perihal permintaan pengisian pendinginan udara dalam pesawat.

Permintaan itu sudah disampaikan oleh teknisi engine Lion Air ke bagian keuangannya. Namun, dengan alasan mau mengirit, permintaan tersebut tidak disetujui. Menurut informasi, harga untuk charging tersebut hanya Rp 1,1 juta.

"Masa hanya gara-gara mau mengirit Rp 1,1 juta, maskapai harus menanggung kerugian yang besar. Rugi materi, rugi nama, dan itu luar biasa. Mahal sekali jika dibandingkan dengan biaya charging yang hanya satu juta itu," tanda Panggabean.

Panggabean menyesalkan pihak Lion Air yang tidak menyiapkan mobil charging pendingin udara sejak pagi hari. Pihak otoritas bandara juga menyarankan untuk tidak memberangkatkan pesawat JT775 sebelum pintu darurat yang dipaksa dibuka diperbaiki.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 198 penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan rute Manado-Jakarta gagal berangkat gara-gara penumpang membuka paksa pintu darurat di bagian belakang. Insiden itu terjadi karena protes penumpang terhadap pendingin kabin yang tidak berfungsi diabaikan kru pesawat.

Bukannya mendengar keluhan penumpang, pilot malah membawa pesawat ke landasan pacu untuk siap terbang. Beruntung pintu darurat tersebut dipaksa dibuka sebelum pesawat mengudara. Tidak ada laporan adanya korban dalam peristiwa tersebut.

Di Jakarta,  Corporate Secretary Lion Air Ade Simanjuntak menjelaskan, salah satu penyebab pendingin udara (AC) pesawat JT775 rute Manado-Jakarta tak terasa dingin karena pesawat parkir di luar dan panas matahari masuk ke dalam pesawat.

...more

Pakai Foto Ibu Ani Tanpa Izin, Seorang Pengusaha Dijebloskan Penjara

Detik.com - Seorang pengusaha asal Jakarta dijebloskan ke penjara. Pasalnya, Steven Rusli alias Miki memajang foto ibu negara Ani Yudhoyono yang bukan haknya serta mencatut nama museum D'Topeng ke dalam brosur kegiatannya.

"Klien kami melaporkannya ke Polda Jatim, karena klien kami mendapatkan teguran dari orang setneg (sekretaris negara) terkait ada foto dan nama ibu negara dalam brosur. Padahal klien kami tidak pernah menyebarkan brosur tersebut," ujar M Arifin, kuasa hukum pelapor Reno Halsamer kepada wartawan, Minggu (29/9/2013).

Dari informasi yang dihimpun, tersangka Miki (Direktur Utama PT Karya Bersama Abadi, Badung, Bali) mengedarkan brosur di acara pameran properti di Galaxy Mal beberapa waktu lalu di Surabaya.

Di brosur D'Topeng, terdapat foto dan komentar ibu negara Ani Yudhoyono. Bahkan ada pejabat negara lainnya. Foto tersebut merupakan dokumen dari D'Topeng. Namun, Reno Halsamer warga Mulyorejo Surabaya, pengelola Museum D'Topeng di Badung Bali ini mengaku tidak pernah menerbitkan dan mengedarkan brosur yang ada foto dan komentar ibu negara dan pejabt lainnya di acara pameran properti tersebut.

Karena ada kejanggalan dan dugaan pelanggaran tindak pidana hak cipta, Reno melaporkannya ke Polda Jatim pada 7 Januari 2013 dengan bukti laporan bernopol LP/01/2013/sus/Jatim. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana membuat, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil tindak pidana hak cipta berupa brosur dengan seni lukis D'Topeng yang digandakan tanpa izin dan persetujuan dari pemegang hak cipta.

Arifin menambahkan, foto dan catatan Ani Yudhoyono adalah benar dan diambil saat acara KTT Asean Summit 17-19 Oktober 2011. Tapi saat ditampilkan di brosur, pelaku tidak mengajukan izin ke klien kami selaku pengelola museum D'Topeng. "Foto itu direpro oleh pelaku tanpa sepengetahuan D'Topeng," tegasnya.

Laporan tersebut ditindaklanjuti penyidik Subdit Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Selain menetapkan terlapor Steven Rusli alias Miki sebagai tersangka, polisi juga memeriksa pihak Galaxy Mal selaku pihak yang lokasinya digunakan acara penyebaran brosur tersebut.

Bahkan, kasus tersebut sudah dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Kamis (26/9/2013) lalu. Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan dan tersangka Miki langsung dijebloskan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo.

Sementara Kasubdit Ekonomi Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Josep Gunawan membenarkan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan. "Tersangka dan barang buktinya semuanya sudah kita limpahkan ke kejaksaan," terangnya.

...more

Mendagri Minta Jokowi Pertimbangkan Pindahkan Lurah Susan

Gamawan Fauzi

Kompas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya.

"Ada prinsip dalam penempatan seseorang dalam jabatan, yaitu the right man on the right place, atau the right man on the right job. Nah ini kiranya bisa jadi pertimbangan (Gubernur) DKI," ujar Gamawan saat dihubungi, Kamis (26/9/2013).

Dia menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

"Tapi kalau dengan penempatan seseorang yang kurang tepat, tentu harapan itu sulit diwujudkan," lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatannya pada jabatan dan posisi tertentu. Ia menegaskan, Jokowi tidak salah dalam menempatkan Susan, yang kebetulan beragama Kristen, sebagai pemimpin di Kelurahan Lenteng Agung. Terlebih lagi, dia menegaskan, Indonesia merupakan negara yang majemuk.

"Sebenarnya tidak ada larangan menempatkan pejabat di mana pun dalam negara yang bineka. Apalagi jabatan yang bersifat selektif bukan elected (dipilih). Pak Gubernur (Jokowi) tidak salah dan tidak ada UU yang melarang (menempatkan pejabat beragama minoritas di daerah mayoritas dalam konsep kebinekaan."

Ditanya apakah Jokowi harus memindahkan Susan, Gamawan mengelak. Dia mengatakan, Jokowi pasti memahami pernyataannya.

"Saya kira Pak Gubernur sudah paham," kilahnya.

Sebelumnya, beberapa warga Kelurahan Lenteng Agung menolak untuk dipimpin oleh seorang lurah minoritas. Mereka menuntut Pemprov DKI memindah jabatan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung berdasarkan hasil seleksi promosi jabatan terbuka.

Warga pun telah mengumpulkan dukungan sebanyak 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan pemberhentian Susan. Bukti itu rencananya akan segera diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Aksi unjuk rasa beberapa kali digelar di depan kantor kelurahan tersebut untuk menolak Susan.

...more

Mahasiswa Kesal Proyek Rusun Kampung Melayu Ganggu Kuliah dan Ibadah

Kompas.com - Mahasiswa yang membakar pagar depan proyek pembangunan rumah susun Kampung Melayu di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2013), kesal karena merasa terganggu oleh aktivitas pembangunan rusun itu. Mereka menuding pembangunan tersebut tidak memperhatikan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan terhadap bangunan kampus mereka yang berdiri di sebelah proyek itu.

Menteri Dalam Kampus (Mendaka) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Azzahra, Ubaydilah mengatakan, tindakan mereka dilakukan secara spontan karena pengerjaan proyek tidak memperhatikan masalah lingkungan. Mahasiswa kesal karena aksi mereka tidak mendapat respons dari penanggung jawab proyek di lapangan. Kampus mereka yang berlokasi bersebelahan dan hanya dibatasi tembok itu kerap dihujani debu dari pengerjaan tersebut.

"Itu atas dasar inisiatif kita. Dampak lingkungan terkait pengerjaan proyek sangat terasa karena ngebul sekali debu itu berterbangan ke kampus," kata Ubaydilah saat ditemui wartawan di depan kampusnya, Selasa (25/9/2013).

Ia mengatakan, dampak lingkungan tersebut sudah berlangsung lama. Pada akhirnya, hari ini mahasiswa melakukan aksi yang berujung pada pembakaran di depan pagar lokasi proyek. Upaya mediasi dan inisiatif oleh mahasiswa sudah dilakukan baik kepada kontraktor proyek sampai ke tingkat Wali Kota Jakarta Timur.

"Jadi Wali Kota Jaktim sendiri melimpahkan ke Pemprov DKI. Jadi waktu kita tanya, katanya langsung ke Pemprov DKI karena SPK (surat perintah kerja) dari sana," ujar Ubaydilah.

Selain masalah lingkungan, kebisingan juga kerap terjadi mana kala pengerjaan dilakukan saat mahasiswa tengah melakukan kegiatan belajar. Masalah lain, kata Ubaydilah, mengenai keberadaan masjid yang terancam dibongkar. Menurutnya, warga dan mahasiswa saat ini sudah tidak dapat menggunakan masjid di lokasi itu dan harus mencari tempat ibadah lebih jauh.

"Di sini kan masjid memang punya pemerintah, tapi pengurus masjid menolak pembongkaran. Pengurus masjid keinginannya ada musyawarah, tapi belum dilakukan," katanya.

Para mahasiswa itu berencana mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan masalah tersebut. Ubaydilah mengatakan, kunjungan itu dilakukan dalam bentuk audiensi pada Jumat (27/9/2013).

Secara terpisah, Haris selaku Ketua RW 01, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, mengatakan sudah melakukan sosialisasi terkait keberadaan masjid yang akan dibongkar di dalam lokasi itu. Menurutnya, jamaah masjid sudah diberitahu untuk menggunakan tempat ibadah di lokasi yang tak jauh dari lokasi tersebut.

"Warga memang membutuhkan, tempatnya dialihkan di tempat sementara. Jumatan terakhir intinya sudah ada pemberitahuan," ujar Haris.

Menurut Haris, warga sudah setuju untuk beribadah sementara di masjid terdekat lainnya. Saat ini mereka beribadah di Masjid Al Anwar di belakang Rumah Sakit Hermina. Namun, karena adanya penolakan dari mahasiswa, masjid diputuskan untuk tidak dibongkar sampai dengan adanya pembangunan masjid baru.

"Kalau menurut Pak Camat (Jatinegara) kemarin, jadi masjid ini dipertahankan enggak dibongkar. Baru dibangun dulu masjid, baru nanti dibongkar," ujarnya.

Haris mengatakan, aparat kecamatan setempat sudah mengurus masalah ini dengan pengelola kampus Universitas Azzahra. Namun, rektorat kampus belum dapat ditemui.

...more