 |
| Panji Virgianto |
Showing posts with label Anggaran. Show all posts
Showing posts with label Anggaran. Show all posts
Sunday, May 01, 2016
Sunday, September 27, 2015
Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan
 |
| Irma Suryani |
Kompas.com - DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani (Nasdem), saat dihubungi, Selasa (15/9/2015).
Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.
"Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.
Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:
1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.
2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.
4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.
...more
"Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata anggota BURT, Irma Suryani (Nasdem), saat dihubungi, Selasa (15/9/2015).
Irma mengungkapkan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.
"Informasi dari kawan yang incumbent, sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.
Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:
1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.
2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.
4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.
Monday, March 02, 2015
Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok
Kompas.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan usulan anggaran siluman yang diajukan oleh DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI dalam APBD 2015. Dari data yang ditunjukkan oleh Basuki, berikut adalah usulan-usulan dana siluman yang tidak disepakati Basuki dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budhiman.
1. Professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri sebesar Rp 25,5 miliar;
2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar;
3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar;
4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar;
5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar;
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan sebesar Rp 3 miliar;
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar;
16. Pengadaan UPS SMPN 41 Rp 6 miliar;
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan;
18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar;
19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar;
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramatjati Rp 4,44 miliar.
Anggaran itu, lanjut Basuki, diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada rapat paripurna, 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada DKI, dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Baca: Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan)
"Di versi APBD yang telah ditandatangani mereka (anggota DPRD), keluar angka-angka seperti ini. Pantas enggak, membeli barang-barang kayak begitu, sementara bangunan sekolah di Jakarta masih banyak yang begitu jelek? Itu kan enggak pantas," kata Basuki kesal, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
Karena itulah, DKI menolak anggaran yang dianggap siluman tersebut.
Hanya, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak lagi melakukan pembahasan pasca-pengesahan APBD. DKI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.
Menurut Basuki, ajuan anggaran siluman itu tidak hanya ditemukan di Dinas Pendidikan DKI. Ajuan serupa juga ditemukan di SKPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Perhubungan DKI. Seluruh usulan anggaran siluman itu secara total mencapai Rp 12,1 triliun.
"Jadi DPRD ini DPRD apaan? Dibilang yang tidak beretika itu Ahok (Basuki), terus yang nyolong (uang) begini beretika? Ahok tidak setuju usulan ini dibilang tidak beretika dan yang setuju usulan ini beretika. Coba saja tanya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gimana," ujar Basuki.
...more
1. Professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri sebesar Rp 25,5 miliar;
2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar;
3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar;
4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp 3 miliar;
5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp 3,5 miliar;
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan sebesar Rp 3 miliar;
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat sebesar Rp 3 miliar;
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur sebesar Rp 3 miliar;
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp 4,996 miliar;
15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar;
16. Pengadaan UPS SMPN 41 Rp 6 miliar;
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan;
18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp 4,5 miliar;
19. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar;
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramatjati Rp 4,44 miliar.
Anggaran itu, lanjut Basuki, diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah APBD disahkan pada rapat paripurna, 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada DKI, dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Baca: Ahok Bongkar Ajuan Anggaran Siluman DPRD di Dinas Pendidikan)
"Di versi APBD yang telah ditandatangani mereka (anggota DPRD), keluar angka-angka seperti ini. Pantas enggak, membeli barang-barang kayak begitu, sementara bangunan sekolah di Jakarta masih banyak yang begitu jelek? Itu kan enggak pantas," kata Basuki kesal, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
Karena itulah, DKI menolak anggaran yang dianggap siluman tersebut.
Hanya, Basuki menegaskan, Pemprov DKI tidak lagi melakukan pembahasan pasca-pengesahan APBD. DKI mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 perihal pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.
Menurut Basuki, ajuan anggaran siluman itu tidak hanya ditemukan di Dinas Pendidikan DKI. Ajuan serupa juga ditemukan di SKPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Perhubungan DKI. Seluruh usulan anggaran siluman itu secara total mencapai Rp 12,1 triliun.
"Jadi DPRD ini DPRD apaan? Dibilang yang tidak beretika itu Ahok (Basuki), terus yang nyolong (uang) begini beretika? Ahok tidak setuju usulan ini dibilang tidak beretika dan yang setuju usulan ini beretika. Coba saja tanya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gimana," ujar Basuki.
Friday, December 19, 2014
Pemkot Makassar Ajukan Dana Pengadaan Sendok Hampir Rp 1 Miliar
Kompas.com - Pengadaan sendok makan di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkot Makassar seperti yang tertuang dalam draf penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 tampak aneh. Besarannya cukup fantastis, yakni Rp 965 juta, nyaris mencapai Rp 1 miliar.
Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).
Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.
"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.
Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.
...more
Besarnya anggaran untuk pengadaan sendok itu tersebut tertera dalam daftar rencana kerja anggaran (RKA) APBD 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (15/12/2014).
Mahalnya biaya pengadaan alat makan itu pun mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
"Saya belum lihat jelas RKA-nya, Dinda. Namun yang jelas, kalau hanya untuk mengadakan sendok maupun piring saja itu dengan anggaran yang besar, saya kira sangat tidak rasional. Tentunya kita akan pertanyakan nantinya kepada SKPD yang bersangkutan. Apa pertimbangan pengadaan sendok atau piring itu diberikan anggaran yang lumayan besar," kata Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Legislator Nasdem Kota Makassar ini mengingatkan kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar agar realistis dalam mengusulkan anggaran, tidak menuliskan angka seenaknya saja.
"Ada kesan sepertinya dalam pembuatan RKA (rencana kerja anggaran) oleh hampir semua SKPD itu tidak realistis. Kita di dewan kalau tidak teliti dalam memeriksa RKA bisa kecolongan, sehingga saya mengingatkan SKPD jangan ada kesan kucing-kucingan dengan kami di dewan dalam perencanaan RKA," tuturnya.
Selain pengadaan sendok/piring yang nilainya fantastis, ada beberapa kegiatan lainnya di dalam RKA Sekda Pemkot Makassar yang perlu mendapat perhatian besar. Di antaranya penyediaan makanan dan minuman pada Sekda Kota Makassar senilai Rp 11,8 miliar. Biaya itu terdiri dari makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 3,1 miliar, belanja makanan dan minuman rapat Rp 3,3 miliar, serta belanja makanan dan minuman tamu Rp 5,4 miliar.
Saturday, September 06, 2014
Anggota DPRD Kutai Timur Akan Gunakan Pin Emas Seharga Rp 3 Juta
Kompas.com - Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, periode 2014-2019 akan menggunakan pin emas 24 karat masing-masing seberat 5 gram. Total emas untuk pembuatan pin tersebut seberat 240 gram dengan nilai anggaran sebesar Rp 120 juta.
Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Areif Yulianto di ruang kerjanya, Senin (1/9/2014), setiap anggota Dewan menggunakan emas 24 karat dengan harga sebesar Rp 3 juta per pin.
"Setiap anggota Dewan menggunakan pin emas 24 karat dengan berat 6 gram seharga sebesar Rp 3 juta, satu gram emas 24 karat harganya Rp 500 ribu," kata Arief Yulianto seperti dikutip Antara.
Menurut Sekwan, sampai saat ini, 40 anggota Dewan yang baru dilantik 14 Agustus lalu belum memiliki pin. Hal itu karena belum memiliki acuan petunjuk apakah pin termasuk barang habis pakai atau inventaris.
"Setelah saya konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikatakan bahwa jika pin nilainya di bawah Rp 250 ribu termasuk barang habis pakai, tapi kalau di atas Rp 250 ribu adalah barang inventaris atau aset daerah," katanya.
Dengan demikian, pin yang akan digunakan para anggota Dewan termasuk barang inventaris atau aset daerah.
"Jadi pin termasuk barang aset daerah. Kalau habis masa jabatannya 2019 pin itu harus dikembalikan," kata Sekwan.
Hanya, kata Sekwan, anggaran untuk membuat pin belum ada. "Kami sudah usulkan di dalam APBD-P 2014, tapi tidak diakomodir, sehingga tergantung pihak ketiga kalau mau mengerjakan duluan bisa," katanya.
...more
Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) Areif Yulianto di ruang kerjanya, Senin (1/9/2014), setiap anggota Dewan menggunakan emas 24 karat dengan harga sebesar Rp 3 juta per pin.
"Setiap anggota Dewan menggunakan pin emas 24 karat dengan berat 6 gram seharga sebesar Rp 3 juta, satu gram emas 24 karat harganya Rp 500 ribu," kata Arief Yulianto seperti dikutip Antara.
Menurut Sekwan, sampai saat ini, 40 anggota Dewan yang baru dilantik 14 Agustus lalu belum memiliki pin. Hal itu karena belum memiliki acuan petunjuk apakah pin termasuk barang habis pakai atau inventaris.
"Setelah saya konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikatakan bahwa jika pin nilainya di bawah Rp 250 ribu termasuk barang habis pakai, tapi kalau di atas Rp 250 ribu adalah barang inventaris atau aset daerah," katanya.
Dengan demikian, pin yang akan digunakan para anggota Dewan termasuk barang inventaris atau aset daerah.
"Jadi pin termasuk barang aset daerah. Kalau habis masa jabatannya 2019 pin itu harus dikembalikan," kata Sekwan.
Hanya, kata Sekwan, anggaran untuk membuat pin belum ada. "Kami sudah usulkan di dalam APBD-P 2014, tapi tidak diakomodir, sehingga tergantung pihak ketiga kalau mau mengerjakan duluan bisa," katanya.
Thursday, May 31, 2012
Berangkat Umroh Menggunakan Dana APBD
Liputan6.com - Sebanyak 200 orang berangkat umroh dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2012. Mereka yang mendapatkan kesempatan untuk ke Tanah Suci adalah para kepala desa, pengurus partai politik, tokoh masyarakat hingga lurah. Biaya umroh menggunakan pos anggaran Biro Kesra 2012 sebesar 5,2 miliar.
Pemberangkatan umroh ratusan warga ini dibagi tiga gelombang. Kali ini, giliran gelombang kedua dan ketiga setelah gelombang pertama sudah diberangkatkan beberapa waktu lalu. Beredar informasi kalau mereka yang berangkat umroh adalah tim sukses Gubernur Ratu Atut Qhosiah pada pemilukada lalu sebagai wujud terima kasih.
Sejumlah tokoh masyarakat Banten mengecam kegiatan umroh dengan menggunakan dana APBD. "Saya melihat ini ada unsur politik," kata Ketua Nahdlatul Ulama Syalfiyah Banten KH Matin Syarkowi. Ketua Pemuda Islam Indonesia Banten Khoirul Umam juga kurang setuju. "Jangan campur adukan yang hak dan batil," kata Khoirul Umam. Video
...more
Pemberangkatan umroh ratusan warga ini dibagi tiga gelombang. Kali ini, giliran gelombang kedua dan ketiga setelah gelombang pertama sudah diberangkatkan beberapa waktu lalu. Beredar informasi kalau mereka yang berangkat umroh adalah tim sukses Gubernur Ratu Atut Qhosiah pada pemilukada lalu sebagai wujud terima kasih.
Sejumlah tokoh masyarakat Banten mengecam kegiatan umroh dengan menggunakan dana APBD. "Saya melihat ini ada unsur politik," kata Ketua Nahdlatul Ulama Syalfiyah Banten KH Matin Syarkowi. Ketua Pemuda Islam Indonesia Banten Khoirul Umam juga kurang setuju. "Jangan campur adukan yang hak dan batil," kata Khoirul Umam. Video
Friday, April 15, 2011
Makan Minum Pejabat Rp 5,1 Miliar
Kompas.com - Anggaran penyediaan makanan dan minuman pejabat eksekutif dan legislatif Kota Bekasi tahun 2011 mencapai Rp 5,157 miliar. Nilai itu hampir 16 kali lipat anggaran pemberian makanan tambahan kepada anak balita kurang gizi dan penduduk miskin yang hanya Rp 325 juta.
Data ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 2011. RAPBD ini disetujui pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, 16 Maret 2011. Namun, RAPBD masih dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggaran makan dan minum terbesar adalah Sekretariat Kota Bekasi Rp 2,775 miliar. Berikutnya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi Rp 320 juta. Anggaran yang juga cukup besar, Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rp 124 juta serta Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Rp 101,55 juta.
Anggaran pemberian makanan tambahan anak balita kurang gizi dan penduduk miskin Rp 325 juta. Jumlah warga miskin di Kota Bekasi sekitar 97.000 jiwa dari total 2,336 juta jiwa.
Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kemasyarakatan Sekretariat Kota Bekasi Zaki Oetomo mengakui besarnya anggaran makan dan minum tersebut. ”Tapi, itu juga untuk para tamu pejabat,” katanya.
Zaki juga menepis hal tersebut sebagai pemborosan. ”Tahun lalu lebih besar,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Sutriyono (PKS) juga membenarkan adanya anggaran itu. Dia berharap anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. ”Jangan sampai ada potensi pelanggaran hukum,” katanya.
...more
Wednesday, April 06, 2011
Ketua DPRD Jabar Minta Mobil Rp 2,225 Miliar
Liputan6.com - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara (Partai Demokrat) meminta satu unit mobil dinas baru jenis Jeep seharga Rp 2,225 miliar pada tahun 2011, meskipun sebelumnya telah memiliki dua mobil dinas jenis sedan Toyota Crown danToyota Fortuner.
"Kendaraan dinas untuk Ketua DPRD Jabar yang baru ini, nantinya akan digunakan untuk mendampingi Pak Gubernur kalau berpergian ke daerah pelosok," kata Pelaksana Pejabat Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Yedi Sunardi, di Bandung, Selasa (5/4).
Yedi mengatakan, mobil dinas baru untuk Ketua DPRD Jawa Barat akan digunakan untuk menggantikan mobil dinas jenis Toyota Fortuner. "Mobil baru ini untuk mengganti mobil Fortuner, alasan kenapa diganti saya tidak tahu, karena saya hanya petugas pelaksana teknis saja," kata Yedi.
Permintaan mobil dinas seharga Rp 2,225 miliar untuk Ketua DPRD Jawa Barat tertuang dalam Pengumuman Pelelangan Umum No:02/Setwan-Jeep/ULP/2001 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar.
Dalam pengumuman lelang yang dipasang di papan pengumuman dekat bagian informasi DPRD Jawa Barat, sejak tanggal 1 April 2011 tersebut dijelaskan mengenai spesifikasinya.
Nama dari lelang tersebut ialah "Belanja Kendaraan Jeep", jumlah barangnya satu unit, nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2,225 miliar.
Dana untuk membeli mobil dinas mewah ketiga untuk Ketua DPRD Jawa Barat tersebut diambil dari dana APBD 2011.
Selain itu, dalam pengumuman lelang kendaraan dinas tersebut terdapat persyaratan khusus bagi peserta lelang, yakni penyedia barang harus memiliki izin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang perdagangan barang subbidang alat-alat angkutan darat, bermotor dan suku cadang juga memiliki surat penunjukan/pengangkatan dealer kendaraan bermotor dari Menteri Perindustrian.
...more
Thursday, November 04, 2010
Gubernur Lampung Biayai Umrah 500 Orang
"Program tersebut terus dijalankan karena sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan," katanya ketika memberikan sambutan pada peresmian tambang emas PT Natarang Mining di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Selasa (2/11/2010).
Sjachroedin berdalih, pembangunan tidak hanya dalam bidang fisik, tetapi mental spiritual pun harus dilakukan guna meningkatkan keimanan serta sumber daya manusia yang kian bertakwa.
Subscribe to:
Posts (Atom)