Jelang Ramadhan, Kafe yang Diduga Jadi Tempat Maksiat di Aceh Dibongkar

Kompas.com - Menjelang bulan suci Ramadhan, Wilyatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, membongkar paksa sejumlah pondok kafe di tepi pantai Desa Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh. Kepala Satpol PP WH Samsul Alam mengatakan, selama ini lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat maksiat pasangan muda mudi.

"Kita hari ini melakukan penertiban dengan membongkar pondok-pondok yang dibuat tertutup. Ini terpaksa kita bongkar karena pemilik kafe tidak menaati aturan yang selama ini sudah kita sampaikan," katanya, Rabu (25/6/2014).

Berdasarkan pantauan, sempat ada perlawanan dari pemilik kafe yang tak terima tempat usahanya dibongkar secara paksa oleh petugas gabungan WH-satpol PP, TNI, dan polisi. Pemilik kafe nekat mengancam petugas dengan menggunakan parang dan linggis.

"Jangan bongkar, saya buat tempat usaha ini dengan uang pribadi, tidak ada pemerintah yang kasih modal, jangan enak saja kalian bongkar," teriak pemilik kafe.

Samsul mengatakan, pembongkaran paksa ini dilakukan karena para pemilik kafe selama ini tidak mematuhi aturan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Menurut dia, sebelum aksi bongkar paksa ini, pihaknya sudah sering melakukan pembinaan agar pemilik kafe tidak membuat pondok tempat usaha yang dapat mengundang aksi maksiat.

"Petugas sudah sering melakukan peringatan kepada pemilik kafe agar tidak membuat pondok tempat duduk pengunjung tertutup atau remang-remang. Kita sudah kasih batas waktu sampai hari ini, tapi mereka tidak melakukan perbaikan sendiri. Makanya terpaksa kita yang perbaiki," ujarnya.

Samsul menambahkan, penertiban kafe yang dilakukan tidak bermaksud untuk menghilangkan mata pencaharian para pemilik kafe. Namun, mereka ingin masyarakat membuka usaha sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku.

"Sehingga hasil yang didapatkan dari usaha mereka itu halal dan berkah. Itulah nantinya akan diberikan untuk anak dan nafkah keluarganya," tandasnya.

Selain melakukan penertiban kafe atau tempat-tempat yang diduga selama ini kerap digunakan sebagai lokasi maksiat, WH Aceh Barat juga akan terus melakukan penertiban dan razia busana bagi pengguna jalan menjelang tibanya bulan suci Ramadhan.

...more

Jenderal Sutarman sebut Polri tak bisa bredel 'Obor Rakyat'

Merdeka.com - Penyelidikan kasus dugaan kampanye hitam yang dilakukan tabloid Obor Rakyat di Bareskrim Polri tidak membuat langkah Pemimpin Redaksinya Setiyardi Budiono terhenti. Mantan wartawan Tempo ini semakin gencar mendistribusikan edisi ketiga dan menerbitkan edisi keempat tabloid Obor Rakyat. Semuanya isi beritanya hampir serupa, yakni berita negatif tentang Capres Joko Widodo (Jokowi).

Di lain pihak Polri tidak mampu mencegah jurnalisme kuning ini kembali terbit. Alasannya, tidak ada aturan yang mengizinkan Polri untuk melakukan pembredelan.

"Sekarang siapa institusi yang menghentikan orang agar tidak mencetak. Itu bukan ranahnya polisi. Polisi kan penegak hukumnya. Tapi yang melarang orang yang tidak punya izin kemudian mencetak dan disebarkan itu siapa?" ujar Kapolri Jenderal Sutarman di STIK, Jakarta, Rabu (25/6).

Sutarman menilai, pemimpin redaksi ini sengaja memanfaatkan celah tersebut untuk tetap menyebarkan tabloid ini. Padahal konten yang disajikan sarat muatan kampanye hitam.

"Itu memanfaatkan aturan. Kita kan sudah menegakkan hukumnya. Dari laporan yang kita berikan pasal 310 dan 311 nya sebagaimana laporan sedang dalam sidik. Tapi mekanisme seperti itu. Itulah sistem hukum kita," sambung dia.

Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Untuk memperkuat data dan bukti, Polri mengundang sejumlah ahli bahasa dan pidana.

...more

Beredar bukti pendukung Prabowo-Hatta sebarkan link berita hoax

Merdeka.com - Situs CNN akhirnya menghapus sebuah link yang isinya memberitakan hasil survei Gallup Poll, lembaga survei di AS, tentang kemenangan Prabowo - Hatta atas Jokowi - JK yang diketahui sebagai hoax. Tak lama kemudian, bukti hoax tersebut beredar di media sosial.

Bukti tersebut adalah perbandingan dua pemberitaan media online tentang Pilpres AS yang di-posting pada 16 Juni 2008 dan tentang Pilpres Indonesia yang dimuat pada 24 Juni 2014. Kedua berita tersebut sama-sama mempublikasi hasil survei Gallup Poll.

Dari dua foto yang disandingkan, patut diduga berita hoax berjudul 'Indonesians Predict Prabowo Will Be Next Indonesia President' adalah hasil salinan (copy paste) berita Pilpres AS dengan hanya mengganti dua nama kandidat, Obama dan McCain dengan Prabowo dan Jokowi . Sebab, ada kata 'Obama' yang ketelingsut dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo .

"What tips the balance of national opinion more strongly in favor of Prabowo is that, by a nine-percentage point margin, independents join Prabowo coalitions party in believing Obama is likely to win. (Apa tips keseimbangan opini nasional lebih kuat mendukung Prabowo adalah bahwa, dengan marjin poin sembilan persen, mereka yang tidak berpartai bergabung dengan koalisi partai Prabowo dengan keyakinan Obama kemungkinan akan menang.)"

Nama 'Obama' yang muncul dalam paragraf tentang analisis kemenangan Prabowo di atas jelas tidak nyambung. Kesalahan inilah yang menyebabkan pemberitaan tentang kemenangan Prabowo - Hatta (52%) atas Jokowi - JK (41%) dilabeli 'palsu'.

Entah bagaimana heboh link iReport CNN itu berawal. Namun yang jelas, link tersebut kadung disebar oleh para pendukung Prabowo - Hatta, seperti para kader dan simpatisan PKS. Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo juga tak ketinggalan mem-broadcast message itu ke teman-temannya di BlackBerry Messenger.

Tidak hanya itu, pemberitaan link hoax itu juga sempat dilakukan tvOne, stasiun televisi milik Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung Prabowo - Hatta. Pemberitaan itu dimuat dalam running text saat televisi swasta itu menyiarkan pertandingan Piala Dunia.

Sering Kunjungi Rumah Perempuan, Anggota KPU Ini Dinikahkan Massa

Kompas.com - BK, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dinikahkan oleh warga karena kerap kali bertandang ke rumah seorang perempuan berinisial PJ. Pernikahan digelar pada Sabtu (21/6/2014).

Kepala Desa Pekik Nyaring, Sucipto menjelaskan, pernikahan tersebut merupakan tuntutan dari warga dalam sidang desa setelah BK ditangkap berduaan dengan PJ hingga larut malam, Jumat (20/6/2014). PJ sendiri merupakan seorang janda.

"Ini merupakan hasil musyawarah warga, BK akhirnya dinikahkan setelah mendapatkan surat persetujuan dari istri BK secara tertulis disertai materai," kata Sucipto.

Sebelumnya pada Jumat (20/6/2014), BK ditangkap warga saat mengunjungi rumah PJ hingga larut malam. BK sudah diketahui warga menjalin hubungan khusus dengan Pj selama tiga tahun.

Warga merasa resah karena BK kerap berduaan dengan PJ hingga larut malam. Pria ini akhirnya ditangkap massa dalam tidak berbuat mesum. BK sendiri membantah tudingan warga telah melakukan perzinahan.

...more

Ini Alasan SBY Pergi ke Fiji Pakai Pesawat Komersial

Kompas.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan pesawat kepresidenan dalam kunjungannya ke Fiji pada 17-19 Juni 2014. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia.

Padahal, pesawat kepresidenan sengaja dibeli untuk menekan anggaran perjalanan kepresidenan. Lalu, apa alasan SBY menyewa pesawat Garuda Indonesia selama empat hari itu?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengungkapkan, penyewaan pesawat Garuda lebih pada pertimbangan teknis operasional. Pesawat kepresidenan, kata dia, hanya bisa memuat bahan bakar untuk 8 jam perjalanan.

"Sementara dari sini (Jakarta) ke sana (Fiji) perjalanan hampir 9 jam 45 menit, plus taksi dan lain-lain sehingga tidak mungkin beliau langsung terbang Jakarta-Fiji," ujar Djoko di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Djoko melanjutkan, Presiden bersama rombongan juga memutuskan untuk tidak transit ke beberapa negara untuk mengisi bahan bakar dan tetap memilih menyewa pesawat komersial karena prosedur yang dilewati cukup rumit. Terlebih lagi, lanjutnya, jadwal Presiden SBY di Fiji cukup padat sehingga menggunakan pesawat kepresidenan dengan transit terlebih dulu akan membuang waktu.

"Effort untuk Presiden singgah itu sangat banyak. Harus tambah expend (pengeluaran), terima pesawat, ada kontak perhubungan dengan protokoler negara itu sehingga menambah kompleksnya yang harus diurus," ujarnya.

Untuk transit di suatu tempat, kata Djoko, paling tidak butuh waktu 4 jam untuk mengisi bahan bakar dan melakukan proses imigrasi. Bandara alternatif yang bisa dikunjungi sebelum sampai ke Fiji pun hanya di Sydney, Australia, dan Auckland, Selandia Baru.

Dengan demikian, perjalanan Presiden akan memakan lebih banyak waktu.

"Sementara jadwal Bapak Presiden kan ketat. Di Indonesia sendiri banyak kegiatan sehingga cari waktu yang pas, begitu sampai langsung kegiatan. Jadi, waktu itu juga sangat penting," ungkap mantan Panglima TNI itu.

...more

Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM

Kompas.com- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.

Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.

Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada calon presiden Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik.

"Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," kata dia.

Mahfud menawarkan rekonsiliasi nasional dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia. "Saya pernah menulis dalam harian Kompas tentang tawaran rekonsiliasi itu karena jika mau dituntaskan, akan banyak yang terkena, dan menurut saya sudah saatnya kita saling memaafkan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Mahfud.

...more

Para aktivis Islam bentuk Front Pembela Tabloid Obor Rakyat

Merdeka.com - Para aktivis Islam turun membela Tabloid Obor Rakyat. Salah seorang inisiator Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) Alfian Tanjung menuturkan pembuatan Tabloid Obor Rakyat adalah untuk mengoreksi calon pemimpin. Alfian mengatakan fakta menunjukkan Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak amanah mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.

"Ini bukan cuma perlu tapi harus (pembuatan Obor Rakyat) karena dalam memilih pemimpin, rakyat tidak boleh ibaratnya membeli kucing dalam karung," kata Alfian yang berasal dari aktivis Taruna Muslim melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/6).

Aktivis Korps Muballigh Jakarta Edy Mulyadi menyatakan FPOR dibentuk untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Obor Rakyat yang sudah diperlakukan secara tidak adil.

Edy meminta pendukung Jokowi membuktikan tuduhan Tabloid Obor Rakyat yang melakukan kampanye hitam.

Edy menjelaskan masyarakat harus mengetahui perbedaan kampanye hitam dengan kampanye negatif.

Edy mendefinisikan kampanye hitam merupakan informasi keburukan yang disebarluaskan berupa fitnah, sedangkan kampanye negatif sebagai informasi tentang keburukan yang disajikan berdasarkan fakta.

Edy mempertanyakan peraturan tentang kebebasan pers namun ketika Obor Rakyat menyajikan fakta keburukan dianggap sebagai fitnah.

Sementara itu Pemimpin Redaksi 'Voice of Islam' Mashadi menambahkan keberadaan Tabloid Obor Rakyat diperlukan ketika media massa lain tidak menjalankan fungsi secara tidak berimbang.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setriyadi dan Darmawan terkait dugaan melanggar Pasal 310 KUHP tentang fitnah dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama ke Mabes Polri pada beberapa waktu lalu.

Selebaran tabloid Obor Rakyat dituduh menginformasikan persoalan suku agama dan ras yang ditujukan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

...more