Jpnn.com - Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menggelar pelatihan program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) Sabun Al-Maidah di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).
Showing posts with label Pilkada. Show all posts
Showing posts with label Pilkada. Show all posts
Sunday, April 02, 2017
Monday, February 27, 2017
Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Al-Jihad: Bukan Soal Politik
Tempo.co - Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau pengurus Masjid Al-Jihad, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat membuat kebijakan melarang mensalati jenazah orang yang mendukung terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama. "Ini karena mengikuti syariat Islam, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Sekretaris DKM Masjid Al-Jihad, Yayat Supriatno saat ditemui pada Jumat, 24 Februari 2017.
Ahok-Djarot Dilaporkan ke Polisi Soal Wi-Fi Al-Maidah
Tempo.co - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Laporan kali ini menuding Ahok-Djarot melakukan penodaan agama karena mengusulkan Wi-Fi gratis bernama Al-Maidah.
Thursday, January 19, 2017
Mobilnya Masuk Busway Saat Berangkat Debat, Ini Penjelasan Anies
 |
| Anies Rasyid Baswedan |
Detik.com - Mobil cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjadi sorotan karena memasuki jalur TransJ atau busway saat berangkat menuju tempat debat cagub-cawagub di Hotel Bidakara, Jaksel, Jumat (13/1) lalu. Keputusan itu diambil polisi pengawal Anies karena kondisi jalan yang macet.
Wednesday, November 23, 2016
Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama
 |
| Komjen Ari Dono |
Kompas.com - Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Thursday, October 06, 2016
Patrialis Akbar Sindir Ahok Tak Layani Masyarakat karena Ikut Sidang MK
 |
| Patrialis Akbar |
Kompas.com - Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyindir soal komitmen Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pelayanan masyarakat.
Ulama Deklarasikan 9 Risalah Istiqlal, Haram Pilih Nonmuslim
Tempo.co - Kelompok ulama dan tokoh Islam di Jakarta mengeluarkan sembilan risalah Istiqlal yang dibacakan dalam acara silaturahmi akbar di Masjid Istiqlal, Ahad siang, 18 September 2016.
Thursday, September 08, 2016
Bamus Betawi: Kami Tak Paksa Gubernur DKI Jakarta dari Betawi
 |
| Ketua fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Zainuddin |
Kompas.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin, menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Friday, August 19, 2016
Ajakan Tak Pilih Ahok Warnai Lebaran Betawi 2016
 |
| Lutfi Hakim |
Kompas.com - Ajakan untuk tidak lagi memilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewarnai acara Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Friday, April 22, 2016
Friday, April 08, 2016
EKSKLUSIF: Sanusi Gerindra Diduga Terima Rp 1 Miliar dari Pengembang
 |
| Mohamad Sanusi |
Tempo.co - Komisi Pemberantasan Korupsi membekuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi (Gerindra). Seorang penegak hukum mengatakan Sanusi diduga menerima suap untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut sumber yang sama, suap yang diterima dari perusahaan pengembang itu mencapai Rp 1 miliar.
Friday, June 07, 2013
Pemerintah "Ngebet" Kembalikan Pilkada ke DPRD
Kompas.com - Pemerintah terkesan enggan memasukkan pasal-pasal pembatasan dana kampanye dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada. Pemerintah justru terlihat lebih mendorong pelaksanaan pilkada dikembalikan ke sistem bukan pemilihan langsung.
"Sampai saat ini, sudah 295 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Makanya, kami mengusulkan, kalau bisa, bupati dan wali kota tidak usah dipilih langsung sehingga tidak perlu biaya kampanye," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (3/6/2013). Pemerintah mengusulkan pilkada langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi. Adapun bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendapat serupa pernah dimunculkannya saat menyikapi konflik akibat Pilkada Palopo.
Namun, sebelumnya, Gamawan pernah pula menyampaikan pendapat berbeda soal pilkada tingkat apa yang sebaiknya digelar langsung dan mana yang dilakukan oleh DPRD. Sama-sama mengusulkan pengembalian pemilihan kepala daerah ke rezim DPRD, tetapi beberapa waktu lalu dia menyebutkan justru gubernur yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui pemilu langsung.
Saat itu, Gamawan menyatakan, bila wacana tersebut disetujui, barulah dipikirkan aturan pembatasan dana kampanye untuk pilkada langsung. Mekanisme pembatasan dana kampanye dan cara pengontrolannya, imbuh dia, masih terus dikaji. "Kabupaten itu kan besar. Mampu tidak KPU mengontrol pemasangan pamflet kampanye? Kalau spiritnya oke, tapi teknisnya harus dikaji. Apakah instrumen atau bahan kampanye itu harus dicap KPU dulu sebelum dipasang? Mampu gak KPU?" tutur Gamawan.
Terpisah, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto berpendapat, pembatasan dana kampanye bisa dilakukan dengan sangat mudah. Hanya diperlukan niat baik dari pemerintah dan partai politik untuk mendorong prinsip kesetaraan, kebebasan, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Didik mencontohkan, biaya kampanye dari semua calon kepala daerah dalam pilkada sebelumnya bisa dirata-rata. Hasil penghitungan itu bisa menjadi batas maksimal dana kampanye. Batas maksimal dana kampanye juga bisa dihitung dari jumlah pemilih dikalikan dengan biaya yang diperlukan untuk meyakinkan seorang pemilih, misalnya Rp 1.000 atau Rp 1.500 per pemilih. "Batas maksimal dana kampanye bisa dihitung dengan matematika sederhana," tegas Didik.
Secara prinsip, Gamawan menyatakan setuju dengan semangat pembatasan dana kampanye. Harapannya, kata Gamawan, biaya kampanye bupati tidak sampai Rp 30 miliar atau biaya kampanye gubernur Rp 100 miliar bahkan lebih.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menambahkan, sudah semestinya aturan terkait dana kampanye diperbaiki. Pemerintah akan berusaha memunculkan larangan mahar atau "biaya sewa" kendaraan politik serta penggunaan dana kampanye dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
...more
"Sampai saat ini, sudah 295 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Makanya, kami mengusulkan, kalau bisa, bupati dan wali kota tidak usah dipilih langsung sehingga tidak perlu biaya kampanye," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (3/6/2013). Pemerintah mengusulkan pilkada langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi. Adapun bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendapat serupa pernah dimunculkannya saat menyikapi konflik akibat Pilkada Palopo.
Namun, sebelumnya, Gamawan pernah pula menyampaikan pendapat berbeda soal pilkada tingkat apa yang sebaiknya digelar langsung dan mana yang dilakukan oleh DPRD. Sama-sama mengusulkan pengembalian pemilihan kepala daerah ke rezim DPRD, tetapi beberapa waktu lalu dia menyebutkan justru gubernur yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui pemilu langsung.
Saat itu, Gamawan menyatakan, bila wacana tersebut disetujui, barulah dipikirkan aturan pembatasan dana kampanye untuk pilkada langsung. Mekanisme pembatasan dana kampanye dan cara pengontrolannya, imbuh dia, masih terus dikaji. "Kabupaten itu kan besar. Mampu tidak KPU mengontrol pemasangan pamflet kampanye? Kalau spiritnya oke, tapi teknisnya harus dikaji. Apakah instrumen atau bahan kampanye itu harus dicap KPU dulu sebelum dipasang? Mampu gak KPU?" tutur Gamawan.
Terpisah, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto berpendapat, pembatasan dana kampanye bisa dilakukan dengan sangat mudah. Hanya diperlukan niat baik dari pemerintah dan partai politik untuk mendorong prinsip kesetaraan, kebebasan, serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
Didik mencontohkan, biaya kampanye dari semua calon kepala daerah dalam pilkada sebelumnya bisa dirata-rata. Hasil penghitungan itu bisa menjadi batas maksimal dana kampanye. Batas maksimal dana kampanye juga bisa dihitung dari jumlah pemilih dikalikan dengan biaya yang diperlukan untuk meyakinkan seorang pemilih, misalnya Rp 1.000 atau Rp 1.500 per pemilih. "Batas maksimal dana kampanye bisa dihitung dengan matematika sederhana," tegas Didik.
Secara prinsip, Gamawan menyatakan setuju dengan semangat pembatasan dana kampanye. Harapannya, kata Gamawan, biaya kampanye bupati tidak sampai Rp 30 miliar atau biaya kampanye gubernur Rp 100 miliar bahkan lebih.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan menambahkan, sudah semestinya aturan terkait dana kampanye diperbaiki. Pemerintah akan berusaha memunculkan larangan mahar atau "biaya sewa" kendaraan politik serta penggunaan dana kampanye dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.
Monday, September 17, 2012
Bergaya Preman, Pria Mengaku Wakil RW Hadang Basuki
Kompas.com - Kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Jumat (14/9/2012), diwarnai insiden. Basuki bersama rombongan dihadang pria yang mengaku sebagai wakil RW setempat. Beruntung, insiden itu tak meluas dan cepat mereda.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, insiden tersebut terjadi di jalan masuk kompleks Perumahan Tanah Bangunan (PTB) Blok J, RT 09 RW 11, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat itu Basuki tengah berjalan dari kediaman Bapak Muntu menuju permukiman yang berada di belakang kompleks itu.
Saat menyusuri jalan, seorang pria dengan menggunakan motor Honda Scoopy berwarna putih dengan nopol B 3348 TON merangsek masuk ke tengah-tengah rombongan. Bahkan, beberapa pewarta televisi yang tengah mengambil gambar hampir ditabrak pria paruh baya berkepala plontos tersebut.
"Ini ada apa ini. Sudah ada izinnya belum? Kalau enggak ada izin dari warga setempat, enggak boleh masuk," ujar pria yang mengenakan kaus oblong berwarna putih dan berkalung mengkilat itu.
Ucapan pria yang mengaku bernama H Abdul Rojak itu pun langsung ditanggapi oleh Basuki.
"Mohon maaf Bapak, ini kan sudah kampanye pilkada putaran kedua, dalam peraturan kegiatan saya ini sudah dijamin undang-undang," ujar Basuki.
Seakan tak terima dengan penjelasan Basuki, pria yang juga mengaku wakil RW 10, Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu pun terus menentang penjelasan Basuki. Perdebatan alot di antara keduanya pun kembali terjadi.
Sementara warga yang sebelumnya berjabat tangan dan berfoto tampak terkejut dengan insiden tersebut.
"Sudah ada izinnya belum? Saya yang punya wilayah sini. Kalau mau masuk, kulo nuwun dululah sama warga setempat," lanjut Abdul.
"Bapak enggak bisa bilang begitu juga, kita di sini sudah bilang kelurahan, kalau aspirasi bapak ini termasuk mewakili warga setempat juga atau tidak?" tanya Basuki.
"Kalau cuma sampai kelurahan, enggak cukup. Sama warga setempat juga, dong," lanjutnya ngotot.
Perseteruan antara Abdul Rojak dan Basuki beserta rombongan pun mereda begitu wakil RW tersebut disarankan untuk melapor kepada pihak kepolisian jika tak menerima kedatangan Basuki. Dengan bergegas, Basuki dan rombongan pun melanjutkan perjalanannya ke RW 11 untuk berdialog dengan warga setempat.
Pada kampanye hari pertama putaran kedua Pilada DKI Jakarta kali ini, Basuki dijadwalkan menjalani kampanye terpisah dengan Jokowi. Basuki berkampanye di Duren Sawit, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Food Court Pasar Festival, dan diakhiri dengan debat pilgub di Grand Melia. Sementara Jokowi berkampanye di Pejagalan, Pasar Manggis, Menteng Dalam, dan lainnya.
...more
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, insiden tersebut terjadi di jalan masuk kompleks Perumahan Tanah Bangunan (PTB) Blok J, RT 09 RW 11, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat itu Basuki tengah berjalan dari kediaman Bapak Muntu menuju permukiman yang berada di belakang kompleks itu.
Saat menyusuri jalan, seorang pria dengan menggunakan motor Honda Scoopy berwarna putih dengan nopol B 3348 TON merangsek masuk ke tengah-tengah rombongan. Bahkan, beberapa pewarta televisi yang tengah mengambil gambar hampir ditabrak pria paruh baya berkepala plontos tersebut.
"Ini ada apa ini. Sudah ada izinnya belum? Kalau enggak ada izin dari warga setempat, enggak boleh masuk," ujar pria yang mengenakan kaus oblong berwarna putih dan berkalung mengkilat itu.
Ucapan pria yang mengaku bernama H Abdul Rojak itu pun langsung ditanggapi oleh Basuki.
"Mohon maaf Bapak, ini kan sudah kampanye pilkada putaran kedua, dalam peraturan kegiatan saya ini sudah dijamin undang-undang," ujar Basuki.
Seakan tak terima dengan penjelasan Basuki, pria yang juga mengaku wakil RW 10, Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu pun terus menentang penjelasan Basuki. Perdebatan alot di antara keduanya pun kembali terjadi.
Sementara warga yang sebelumnya berjabat tangan dan berfoto tampak terkejut dengan insiden tersebut.
"Sudah ada izinnya belum? Saya yang punya wilayah sini. Kalau mau masuk, kulo nuwun dululah sama warga setempat," lanjut Abdul.
"Bapak enggak bisa bilang begitu juga, kita di sini sudah bilang kelurahan, kalau aspirasi bapak ini termasuk mewakili warga setempat juga atau tidak?" tanya Basuki.
"Kalau cuma sampai kelurahan, enggak cukup. Sama warga setempat juga, dong," lanjutnya ngotot.
Perseteruan antara Abdul Rojak dan Basuki beserta rombongan pun mereda begitu wakil RW tersebut disarankan untuk melapor kepada pihak kepolisian jika tak menerima kedatangan Basuki. Dengan bergegas, Basuki dan rombongan pun melanjutkan perjalanannya ke RW 11 untuk berdialog dengan warga setempat.
Pada kampanye hari pertama putaran kedua Pilada DKI Jakarta kali ini, Basuki dijadwalkan menjalani kampanye terpisah dengan Jokowi. Basuki berkampanye di Duren Sawit, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Food Court Pasar Festival, dan diakhiri dengan debat pilgub di Grand Melia. Sementara Jokowi berkampanye di Pejagalan, Pasar Manggis, Menteng Dalam, dan lainnya.
Friday, September 07, 2012
Nachrowi Anggap Kemacetan Sebagai Berkah
Liputan6.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, berharap agar warga DKI Jakarta bisa berfikir positif atas berbagai permasalahan yang terjadi di Ibu Kota, salah satunya kemacetan. Ia pun berharap agar setiap permasalahan di Jakarta tak hanya selalu dilihat dari sisi negatif. Apalagi jika hal itu dikait-kaitkan untuk menjatuhkan pihak lain dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Siapa yang tidak tahu masalah kemacetan di Jakarta? Kemacetan kalau dilihat dari sisi negatif memang buruk karena misalnya kemacetan menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi dan lain-lainnya. Tapi kalau mau jujur, dan kita berpikiran positif, kemacetan justru bisa diartikan berkah untuk warga Jakarta," kata Nachrowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9).
Dirinya pun mencontohkan bagaimana sebaiknya memandang kemacetan dari sisi positif. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemacetan, salah satunya ialah pertambahan jumlah jalan yang tidak sebanding dengan pertambahan kendaraan bermotor.
"Nah aspek positif yang pertama dari kemacetan ialah semakin banyaknya warga Jakarta yang memiliki kehidupan yang baik sehingga mampu memiliki kendaraan bermotor. Itu artinya juga kondisi ekonomi, politik, keamanan dan lain-lainnya baik. Kan tidak mungkin penjualan kendaraan bermotor terutama yang baru terus meningkat kalau situasinya tidak baik. Sisi ini yang selama ini tidak pernah dilihat masyarakat," tambahnya.
...more
"Siapa yang tidak tahu masalah kemacetan di Jakarta? Kemacetan kalau dilihat dari sisi negatif memang buruk karena misalnya kemacetan menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi dan lain-lainnya. Tapi kalau mau jujur, dan kita berpikiran positif, kemacetan justru bisa diartikan berkah untuk warga Jakarta," kata Nachrowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9).
Dirinya pun mencontohkan bagaimana sebaiknya memandang kemacetan dari sisi positif. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemacetan, salah satunya ialah pertambahan jumlah jalan yang tidak sebanding dengan pertambahan kendaraan bermotor.
"Nah aspek positif yang pertama dari kemacetan ialah semakin banyaknya warga Jakarta yang memiliki kehidupan yang baik sehingga mampu memiliki kendaraan bermotor. Itu artinya juga kondisi ekonomi, politik, keamanan dan lain-lainnya baik. Kan tidak mungkin penjualan kendaraan bermotor terutama yang baru terus meningkat kalau situasinya tidak baik. Sisi ini yang selama ini tidak pernah dilihat masyarakat," tambahnya.
Tuesday, July 31, 2012
Rhoma Irama: Kampanye SARA Dibenarkan
Kompas.com - Raja dangdut Rhoma Irama yang juga merupakan tim kampanye pasangan calon gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menuturkan, kampanye yang mengusung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dibenarkan. Hal ini disampaikannya saat memberikan ceramah shalat tarawih di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu, (29/7/2012).
"Di dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Sekarang kita sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, masyarakat harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka," kata Rhoma Irama.
Rhoma pun menyebutkan nama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie atas dasar pembenaran penggunaan isu SARA. "Saya dapat berbicara seperti ini karena memang dibenarkan Ketua Dewan, Jimly Asshidiqie," katanya.
Senada dengan ustaz dan pengurus masjid sebelumnya yang mengajak para jamaah untuk memilih yang seiman, Rhoma Irama juga mengimbau para jamaah untuk memilih pemimpin yang seiman. "Islam itu agama yang sempurna, memilih pemimpin bukan hanya soal politik, melainkan juga ibadah. Pilihlah yang seiman dengan mayoritas masyarakat Jakarta," ujarnya.
Dalam ceramahnya, Fauzi Bowo lebih banyak mengingatkan tentang berkah di bulan Ramadhan. "Di bulan Ramadhan mari saling mempererat habluminannas dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bulan ini merupakan kesempatan emas melakukan ibadah lebih tekun dan khusyuk agar mendapat bonus Allah," ujar pria yang akrab disapa Foke ini.
Dalam akhir paparannya, Foke mengklaim keberhasilannya dalam membuat suasana kondusif selama memimpin Jakarta. "Jakarta ini bukan kota yang sederhana. Saya bersyukur, selama saya memimpin, tidak ada satu pun masyarakat Jakarta yang memaksa mereka berhenti melaksanakan aktivitas," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Foke memberikan sumbangan kepada anak asuh PKU yang dikelola Muhammadiyah Tanjung Duren dan Masjid Al-Isra, bantuan masjid sebesar Rp 28 juta, Al Quran, alat olahraga, dan lampu hemat energi. Hadir pula Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan, Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, dan petinggi harian Poskota.
...more
"Di dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Sekarang kita sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, masyarakat harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka," kata Rhoma Irama.
Rhoma pun menyebutkan nama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie atas dasar pembenaran penggunaan isu SARA. "Saya dapat berbicara seperti ini karena memang dibenarkan Ketua Dewan, Jimly Asshidiqie," katanya.
Senada dengan ustaz dan pengurus masjid sebelumnya yang mengajak para jamaah untuk memilih yang seiman, Rhoma Irama juga mengimbau para jamaah untuk memilih pemimpin yang seiman. "Islam itu agama yang sempurna, memilih pemimpin bukan hanya soal politik, melainkan juga ibadah. Pilihlah yang seiman dengan mayoritas masyarakat Jakarta," ujarnya.
Dalam ceramahnya, Fauzi Bowo lebih banyak mengingatkan tentang berkah di bulan Ramadhan. "Di bulan Ramadhan mari saling mempererat habluminannas dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bulan ini merupakan kesempatan emas melakukan ibadah lebih tekun dan khusyuk agar mendapat bonus Allah," ujar pria yang akrab disapa Foke ini.
Dalam akhir paparannya, Foke mengklaim keberhasilannya dalam membuat suasana kondusif selama memimpin Jakarta. "Jakarta ini bukan kota yang sederhana. Saya bersyukur, selama saya memimpin, tidak ada satu pun masyarakat Jakarta yang memaksa mereka berhenti melaksanakan aktivitas," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Foke memberikan sumbangan kepada anak asuh PKU yang dikelola Muhammadiyah Tanjung Duren dan Masjid Al-Isra, bantuan masjid sebesar Rp 28 juta, Al Quran, alat olahraga, dan lampu hemat energi. Hadir pula Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fajar Pandjaitan, Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin, dan petinggi harian Poskota.
Saturday, July 28, 2012
Jakarta Bisa Gempa Seperti Padang Jika tak Dipimpin Muslim
Yahoo.com - Calon incumbent Gubernur DKI Fauzi Bowo menghadiri acara buka puasa, bersama alim ulama di Masjid Al-Muttaqin, Jumat (27/7/2012).
Ceramah seorang ustad di masjid tersebut, lagi-lagi menyinggung masalah SARA, jelang Pemilukada DKI putaran kedua.
Masjid Al-Muttaqin di Jalan Sukamulya III RT 08/01, Kemayoran, Jakarta Pusat memang ada dalam agenda Safari Ramadan Fauzi Bowo.
Dalam ceramahnya, Ustad Fahmi Albuqorih mengatakan, Umat Islam harus mencari pemimpin yang beriman, sehingga memiliki rasa takut dosa dan akan melakukan perbuatan adil.
"Umat Islam harus cenderung memilih pemimpin yang seiman. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi, saya punya beban yang sangat berat melihat orang Islam memilih pemimpin yang bukan dari golongan kita. Saya tidak dipesan untuk omong seperti ini, melainkan karena saya sangat prihatin," ujar Fahmi.
Menurutnya, Jakarta bakal tercerai dan ternoda, bila yang memimpin Jakarta bukan dari golongan Muslim.
Sang ustad menambahkan, tak pantas kaum Muslim mengangkat pemimpin yang bukan dari golongan Muslim sendiri.
"Kalau Jakarta dipimpin non Muslim, maka bisa saja Jakarta seperti Padang, yang dilanda gempa dan banjir bandang seperti saat ini," tuturnya.
"Saya pesan, Anda semua boleh memilih siapa saja, tapi jangan keluar dari kaidah Islam. Karena, perjuangan para habaib dan habib akan ternoda kalau kita memilih orang-orang yang bukan dari golongan kita," paparnya.
...more
Ceramah seorang ustad di masjid tersebut, lagi-lagi menyinggung masalah SARA, jelang Pemilukada DKI putaran kedua.
Masjid Al-Muttaqin di Jalan Sukamulya III RT 08/01, Kemayoran, Jakarta Pusat memang ada dalam agenda Safari Ramadan Fauzi Bowo.
Dalam ceramahnya, Ustad Fahmi Albuqorih mengatakan, Umat Islam harus mencari pemimpin yang beriman, sehingga memiliki rasa takut dosa dan akan melakukan perbuatan adil.
"Umat Islam harus cenderung memilih pemimpin yang seiman. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi, saya punya beban yang sangat berat melihat orang Islam memilih pemimpin yang bukan dari golongan kita. Saya tidak dipesan untuk omong seperti ini, melainkan karena saya sangat prihatin," ujar Fahmi.
Menurutnya, Jakarta bakal tercerai dan ternoda, bila yang memimpin Jakarta bukan dari golongan Muslim.
Sang ustad menambahkan, tak pantas kaum Muslim mengangkat pemimpin yang bukan dari golongan Muslim sendiri.
"Kalau Jakarta dipimpin non Muslim, maka bisa saja Jakarta seperti Padang, yang dilanda gempa dan banjir bandang seperti saat ini," tuturnya.
"Saya pesan, Anda semua boleh memilih siapa saja, tapi jangan keluar dari kaidah Islam. Karena, perjuangan para habaib dan habib akan ternoda kalau kita memilih orang-orang yang bukan dari golongan kita," paparnya.
Wednesday, January 25, 2012
Cagub Aceh Jalani Tes Baca Alquran
Liputan6.com - Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mengikuti uji kemampuan baca Al Quran di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Ketiga pasangan tersebut, pasangan Zaini Abullah-Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh serta pasangan Fakhrulsyah-Zulfinar dan Hendra Fadli-Yulizuardi Rais dari calon independen, Selasa (24/1).
Ketua Dewan Hakim Uji Kemampuan Al Quran Tgk Jailani Mahmud mengatakan, masing-masing peserta diwajibkan membacakan enam ayat dan satu surat pendek.
"Setiap peserta juga sudah mengetahui ayat dan surat apa saja yang akan dibaca dua jam sebelum acara ini. Selain itu, masing-masing peserta juga sudah mencabut nomor urut tampil sebelum uji baca Al Quran ini berlangsung," katanya.
Ia mengatakan, aspek yang diuji, yakni tajwid atau cara membaca Al Quran dengan lafal atau ucapan yang benar. Kemudian, kefasihan dalam membaca dan serta adab atau kehalusan dalam melafazdkan Al Quran.
Untuk tajwid, kata dia, nilainya 50, fasih 30 poin dan 20 poin untuk adab. Setiap calon harus mampu mengumpulkan nilai minimal 50. Kalau di bawah nilai minimal, maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu.
"Setiap peserta diberikan waktu maksimal selama 20 menit. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri," kata Tgk Jailani Mahmud.
Sementara, Ketua Tim Fasilitasi Uji Baca Al Quran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tgk Akmal Abzal mengatakan, uji kemampuan baca Al Quran ini merupakan syarat yang harus dipenuhi para bakal calon.
"Kalau tidak ikut atau dinyatakan tidak mampu membaca Al Quran, maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan pengumumannya tergantung keputusan dewan hakim," ungkap Tgk Akmal Abzal.
...more
Ketiga pasangan tersebut, pasangan Zaini Abullah-Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh serta pasangan Fakhrulsyah-Zulfinar dan Hendra Fadli-Yulizuardi Rais dari calon independen, Selasa (24/1).
Ketua Dewan Hakim Uji Kemampuan Al Quran Tgk Jailani Mahmud mengatakan, masing-masing peserta diwajibkan membacakan enam ayat dan satu surat pendek.
"Setiap peserta juga sudah mengetahui ayat dan surat apa saja yang akan dibaca dua jam sebelum acara ini. Selain itu, masing-masing peserta juga sudah mencabut nomor urut tampil sebelum uji baca Al Quran ini berlangsung," katanya.
Ia mengatakan, aspek yang diuji, yakni tajwid atau cara membaca Al Quran dengan lafal atau ucapan yang benar. Kemudian, kefasihan dalam membaca dan serta adab atau kehalusan dalam melafazdkan Al Quran.
Untuk tajwid, kata dia, nilainya 50, fasih 30 poin dan 20 poin untuk adab. Setiap calon harus mampu mengumpulkan nilai minimal 50. Kalau di bawah nilai minimal, maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu.
"Setiap peserta diberikan waktu maksimal selama 20 menit. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri," kata Tgk Jailani Mahmud.
Sementara, Ketua Tim Fasilitasi Uji Baca Al Quran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tgk Akmal Abzal mengatakan, uji kemampuan baca Al Quran ini merupakan syarat yang harus dipenuhi para bakal calon.
"Kalau tidak ikut atau dinyatakan tidak mampu membaca Al Quran, maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan pengumumannya tergantung keputusan dewan hakim," ungkap Tgk Akmal Abzal.
Subscribe to:
Posts (Atom)